Pasal 24

(1) Dengan mempertimbangkan manfaat dan kepentingan yang luas, pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat melakukan Pemanfaatan Limbah B3. (2) Untuk dapat melakukan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dan/atau pemerintah daerah mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk memanfaatkan Limbah B3 dengan ketentuan: a. memiliki surat kerjasama dengan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatanPemanfaatan Limbah B3; b. Pemanfaatan Limbah B3 dilakukan hanya untuk satukegiatan pemanfaatan;

c. jenis Limbah B3yang dimohon untuk dimanfaatkan adalah Limbah B3 dari sumber spesifik khusus berupa:

1. tailing dari proses pengolahan biji mineral logam pada industri pertambangan, kode limbah B414;
2. fly ash dari proses pembakaran batubara pada fasilitas pembangkitan listrik tenaga uap PLTU, boiler dan/atau tungku industri, kode limbah B409;
3. bottom ash dari proses pembakaran batubara pada fasilitas PLTU, boiler dan/atau tungku industri, kode limbah B410;
4. slag nikel dari proses peleburan bijih nikel, kode limbah B403;
5. steel slagdari proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi electric arc furnace (EAF), blast furnace, basic oxygen furnace (BOF), induction furnace, kupola, dan/atau submerge arc furnace, kode limbah B402;dan
6. kapur (CaCO3) dari proses pembuatan ammonium sulfat (zwavelzuur ammonia) pada industri pupuk, kode limbah B416; dan d. Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada huruf c dimanfaatkan sebagai substitusi bahan baku dan/atau bahan baku pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.