Pasal 7

(1) PPID mengecualikan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai Keterbukaan Informasi Publik. (2) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Informasi yang apabila dibuka atau diberikan kepada pemohon dapat:

1. menghambat proses penegakan hukum;
2. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. mengungkapkan kekayaan alam INDONESIA yang dilindungi;
5. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. merugikan kepentingan hubungan luar negeri; dan
7. mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi, kemauan akhir atau wasiat seseorang, dan Informasi pribadi lainnya kecuali atas persetujuan yang bersangkutan dan pengungkapannya berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan Publik; b. hasil audit oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);

c. memorandum atau surat menyurat antar dan intra Kementerian yang menurut sifatnya dikecualikan; d. data dan Informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian; dan e. Informasi lainnya yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.