Pasal 28

(1) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pelepasan HPK tidak produktif untuk: a. penelitian terpadu, tata batas dalam rangka pencadangan HPK tidak produktif dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; b. pelaksanaan pengukuran dan penandaan batas terhadap areal HPK tidak produktif yang dimohon dan telah disetujui Menteri dibebankan pada APBN/APBD/Pemohon. (2) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan perubahan batas kawasan hutan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/atau sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.