Pasal 9

(1) Untuk mewujudkan efektifitas Pendampingan dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pendamping. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan b. Dinas. (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh: a. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pusat Penyuluhan; b. Eselon I terkait; dan c. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (4) Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pendamping di wilayah kerjanya.