Pasal 10

(1) Pimpinan unit kerja wajib menyusun dan menyampaikan laporan penanganan benturan kepentingan lingkup unit kerja yang dipimpinnya dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; (2) Laporan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan format laporan benturan kepentingan unit kerja tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.