Pasal 9

(1) Terhadap laporan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan pemeriksaan oleh petugas/tim yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan terbukti terdapat benturan kepentingan dan berpotensi merugikan Negara, pimpinan unit kerja melaporkan kepada Pejabat Eselon I masing-masing dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (3) Pejabat Eselon I wajib menindaklanjuti setiap laporan hasil pemeriksaan benturan kepentingan pimpinan unit kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-perundangan.