Pasal 8

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik yang berasal dari skala rumah tangga. (2) Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha. (3) Penanggung jawab sarana dan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan:
a.
memiliki izin lingkungan atau SPPL;
b.
memiliki izin pembuangan Air Limbah; dan

c.
Baku Mutu Air Limbah Domestik tercantum dalam