Pasal 3

(1) Pengelolaan Limbah B3 berupa kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan wajib memiliki:

a. Perizinan Berusaha, untuk kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha; atau b. Persetujuan Pemerintah, untuk kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. (2) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah untuk kegiatan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. KBLI 38120 dengan judul pengumpulan limbah berbahaya, untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3; dan b. KBLI 38220 dengan judul treatment dan pembuangan limbah berbahaya, untuk kegiatan:

1. Pemanfaatan Limbah B3;
2. Pengolahan Limbah B3; dan
3. Penimbunan Limbah B3. (3) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.