Pasal 18

(1) Penyelenggaraan Satu Data INDONESIA lingkup Kementerian terdiri atas: a. perencanaan Data;

b. pengumpulan Data; c. pemeriksaan Data; dan d. penyebarluasan Data. (2) Penyelenggaraan Satu Data INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan lembaga negara dan/atau badan. (3) Mekanisme kerja tata kelola penyelenggaraan Satu Data INDONESIA lingkup Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.