Pasal 52

(1) Pejabat pimpinan tinggi pratama menyampaikan rancangan keputusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Penyampaian rancangan keputusan Sanksi Administratif dilengkapi dengan:
a. ringkasan laporan hasil pengawasan yang paling sedikit memuat: 1. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang dikenakan Sanksi Administratif; 2. identitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang melakukan pengawasan;
3. jenis Sanksi Administratif yang diterapkan, dasar hukumnya; dan 4. hasil penghitungan denda administratif, jika dikenakan dalam laporan hasil pengawasan, dan b. laporan hasil pengawasan.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menetapkan rancangan keputusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi keputusan Sanksi Administratif.