Pasal 53

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya memberikan rekomendasi pembekuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah secara tertulis kepada penerbit Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah untuk penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah bukan merupakan kewenangannya. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
b. bentuk pelanggaran yang dilakukan; c. pernyataan perlu penerapan pembekuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah; d. seluruh kewajiban dan/atau perintah yang wajib diselesaikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan e. jangka waktu penyelesaian Sanksi Administratif.