Pasal 49

Penerapan Sanksi Administratif berupa pembekuan dan pencabutan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48, tidak membebaskan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dari pemenuhan kewajiban dalam keputusan Sanksi Administratif, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab pidana.

Bagian Ketiga Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif

Paragraf 1 Umum