Pasal 43

(1) Besaran denda administratif untuk pelanggaran berupa penyusunan Amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan biaya penyusunan Amdal. (2) Informasi biaya penyusunan Amdal merujuk kepada nilai kontrak penyusunan Amdal.
(3) Dalam hal ketiadaan informasi nilai kontrak penyusunan Amdal, biaya penyusunan Amdal ditentukan melalui penghitungan ahli yang membidangi penyusunan Amdal. (4) Tata cara penghitungan denda administratif untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.