Pasal 26

(1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup menyampaikan berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya. (2) Dalam hal laporan pengawasan berisi rekomendasi penegakan hukum, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti rekomendasi dimaksud sesuai dengan ketentuan: a. Peraturan Menteri ini, untuk penerapan Sanksi Administratif; dan b. peraturan perundang-undangan, untuk penerapan sanksi pidana dan/atau perdata.