Pasal 24

(1) Laporan hasil pengawasan disusun dengan tahapan: a. analisis hukum atas ketentuan yang dilanggar dalam: 1. Persetujuan Lingkungan, termasuk Persetujuan Teknis, rincian teknis, dan/atau SLO; dan 2. peraturan perundang-undangan; dan b. penentuan status ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan berupa: 1. taat; atau 2. tidak taat.

(2) Laporan hasil pengawasan memuat: a. identitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup; b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
c. hasil analisis hukum; d. status ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan; dan e. rekomendasi Sanksi Administratif. (3) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya dugaan tindak pidana dan/atau Sengketa Lingkungan Hidup, hasil Pengawasan dapat memuat rekomendasi: a. penerapan sanksi pidana; dan/atau b. penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. (4) Dalam hal status ketaatan berupa tidak taat, laporan hasil pengawasan dilengkapi dengan dokumen atau alat bukti yang memperlihatkan terjadinya pelanggaran berupa: a. hasil foto, video, surat dan/atau bentuk lainnya yang dapat dijadikan alat bukti terjadinya pelanggaran;
b. keterangan yang berasal dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
c. keterangan dari pihak lain.