Pasal 18

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan. (2) Dalam hal Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup belum ditetapkan, fungsi pengawasan dilakukan oleh: a. Direktur Jenderal, untuk pengawasan yang menjadi kewenangan Menteri;
b. kepala perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tingkat provinsi, untuk pengawasan yang menjadi kewenangan gubernur; atau c. kepala perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/kota, untuk pengawasan yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.