Pasal 31

(1) Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan di fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a dan/atau huruf b harus mendapatkan persetujuan Penimbunan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup: a. provinsi, jika Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi; atau b. kabupaten/kota, jika Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam wilayah kabupaten/kota. (2) Untuk mendapatkan persetujuan Penimbunan Limbah B3, Penghasil Limbah B3 menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b dengan melampirkan: a. identitas pemohon; b. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun; c. lokasi Penimbunan Limbah B3; dan d. dokumen yang menjelaskan tentang tata cara Penimbunan Limbah B3. (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. disetujui, Kepala Instansi Lingkungan Hidup menerbitkan surat persetujuan penimbunan Limbah B3 yang paling sedikit memuat:

1. identitas Penghasil Limbah B3 yang melakukan penimbunan Limbah B3;
2. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun;
3. lokasi Penimbunan Limbah B3;
4. kewajiban pemegang surat persetujuan Penimbunan Limbah B3; dan
5. masa berlaku persetujuan Penimbunan Limbah B3. b. ditolak, Kepala Instansi Lingkungan Hidup menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan. (4) Masa berlaku persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 5 berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.