Pasal 9

(1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan

huruf b melaksanakan konservasi Sumber Daya Genetik pada hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi.

(2) Penetapan Areal Konservasi Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh Menteri.

(3) Dalam menetapkan Areal konservasi Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Menteri dapat mendelegasikan kewenangan kepada Direktur Jenderal.