Pasal 80

(1) Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi;

(2) Pembinaan oleh Pemerintah dilakukan oleh Menteri kepada:

• Kepala Balai;

• Pemerintah Daerah Provinsi; dan

• Badan Usaha dan perorangan yang melakukan kegiatan perbenihan tanaman hutan yang menjadi kewenangannya.

(3) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi kepada:

• Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Genetik dan Sumber Benih; dan

• Badan Usaha dan perorangan yang melakukan kegiatan perbenihan tanaman hutan yang menjadi kewenangannya.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:

• pemberian bimbingan;

• supervisi;

• konsultasi;

• pemantauan dan evaluasi; dan

• pendidikan dan latihan dan kegiatan pemberdayaan lainnya.

(5) Dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri dapat melimpahkan

kepada Direktur Jenderal.