Pasal 5

(1) Penetapan Jenis Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan untuk

menetapkan jenis tanaman yang perlu dikembangkan ketersediaan dan pemanfaatannya.

(2) Penetapan Jenis Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:

• nilai produksi;

• lingkup kegunaan;

• potensi pasar;

• pilihan pengguna; dan/atau

• status kelangkaan.

(3) Penetapan Jenis Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.

(4) Dalam penetapan Jenis Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat

mempertimbangkan usulan dari:

• kementerian terkait;

• Pemerintah Daerah Provinsi;

• Badan Usaha; dan/atau

• perorangan.