Pasal 22

(1) Pengadaan Benih dan/atau Bibit melalui pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tujuan untuk:

• memenuhi kebutuhan Benih dan/atau Bibit di dalam negeri yang belum terpenuhi dari produksi dalam negeri atau belum dapat diproduksi di dalam negeri;

• pembuatan hutan tanaman dan rehabilitasi hutan dan lahan;

• kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan; atau

• penerimaan suvenir kenegaraan.

(2) Pengadaan Benih dan/atau Bibit melalui pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan oleh:

• Badan Usaha;

• instansi pemerintah; atau

• perorangan.

(3) Pemasukan Benih dan/atau Bibit oleh Badan Usaha dan perorangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a dan huruf c wajib memenuhi persyaratan telah ditetapkan sebagai pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit tanaman hutan terdaftar pada Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan.

(4) Untuk Pemasukan Benih dan/atau Bibit oleh Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum

Perhutani), penetapan sebagai pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit tanaman hutan terdaftar oleh Direktur Jenderal.