Permen LH/BPLH No. 9 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Program Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
BERBASIS MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengendalian perubahan iklim serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu menyelenggarakan program pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat; b. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/ KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Penyelenggaraan Program Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
- Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM BERBASIS MASYARAKAT.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud
dengan:
1.
Program Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis
Masyarakat yang selanjutnya disebut Proklim adalah
program yang dilaksanakan untuk meningkatkan
peran
serta
masyarakat
dalam
pengendalian
perubahan iklim.
2.
Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di wilayah
kelurahan, desa atau yang disebut dengan nama lain,
atau satu tingkat di bawahnya yang masyarakatnya
telah melakukan pengendalian perubahan iklim secara
berkesinambungan.
3.
Komunitas Iklim adalah kumpulan individu atau
kelompok
masyarakat
yang
telah
melakukan
pengendalian
perubahan
iklim
secara
berkesinambungan.
4.
Adaptasi
Perubahan
Iklim
adalah
upaya
yang
dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam
menyesuaikan
diri
terhadap
perubahan
iklim,
termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrem
sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim
berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan
iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang
timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
5.
Aksi Adaptasi Perubahan Iklim adalah tindakan
menyesuaikan diri untuk mengantisipasi pengaruh
buruk iklim nyata, dengan cara membangun strategi
antisipasi dan memanfaatkan peluang-peluang yang menguntungkan. 6. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. 7. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu. 8. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan Emisi GRK atau meningkatkan penyerapan GRK dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi. 9. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim adalah kegiatan yang dapat mengurangi Emisi GRK, meningkatkan serapan karbon, dan/atau penyimpanan/penguatan cadangan karbon. 10. Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim yang selanjutnya disingkat SRN PPI adalah sistem penyediaan dan pengelolaan data dan informasi tentang aksi serta sumber daya untuk Mitigasi Perubahan Iklim dan Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia pada tingka Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional atau Nationally Determined Contribution. 11. Pendukung Proklim adalah badan usaha, perguruan tinggi, organisasi/lembaga masyarakat, dan mitra pembangunan yang membentuk dan/atau mengembangkan Kampung Iklim dan/atau Komunitas Iklim. 12. Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. 13. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. 15. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup. 16. Deputi adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian perubahan iklim dan tata kelola nilai ekonomi karbon.
Pasal 2
(1)
Proklim dilaksanakan oleh:
a.
Kampung Iklim; dan
b.
Komunitas Iklim.
(2) Proklim yang dilaksanakan oleh Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berbasis wilayah administrasi. (3) Proklim yang dilaksanakan oleh Komunitas Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berbasis wilayah kerja berdasarkan: a. lanskap; b. unit pengelolaan; dan/atau c. jenis aktivitas.
BAB II TAHAPAN PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM BERBASIS MASYARAKAT
Bagian Kesatu Umum
Pasal 3
Penyelenggaraan Proklim dilakukan melalui tahapan:
a.
perencanaan; dan
b.
pelaksanaan.
Bagian Kedua Perencanaan
Pasal 4
(1)
Perencanaan Proklim sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a disusun dalam bentuk dokumen
perencanaan Proklim.
(2)
Penyusunan
dokumen
perencanaan
Proklim
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:
a.
identifikasi kerentanan dan risiko perubahan
iklim;
b.
identifikasi sumber Emisi GRK dan serapan GRK;
c.
identifikasi potensi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
d.
identifikasi kondisi dan kebutuhan penguatan
kelembagaan Proklim;
e.
penentuan prioritas Aksi Adaptasi Perubahan
Iklim berdasarkan tingkat kerentanan dan risiko
perubahan iklim dan prioritas Aksi Mitigasi
Perubahan Iklim berdasarkan potensi Emisi GRK;
f.
penyusunan rencana aksi dan penganggaran
kegiatan prioritas Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
dan
Aksi
Mitigasi
Perubahan
Iklim,
serta
penguatan kelembagaan terkait pengendalian
perubahan iklim berbasis masyarakat; dan
g.
penyusunan rencana pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan
Aksi Mitigasi Perubahan Iklim serta penguatan
kelembagaan terkait pengendalian perubahan
iklim berbasis masyarakat.
(3) Format dokumen perencanaan Proklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.
Bagian Ketiga Pelaksanaan
Pasal 5
(1) Pelaksanaan Proklim sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b dilakukan melalui:
a.
Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
b.
Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
c.
pengembangan
dan
peningkatan
kapasitas
masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Aksi
Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi
Perubahan Iklim serta menjaga keberlanjutan;
dan
d.
peningkatan akses sumber daya.
(2) Aksi Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
a.
peningkatan ketahanan pangan;
b.
pengendalian kekeringan, banjir, longsor, cuaca
ekstrem, rob, dan abrasi;
c.
perbaikan efisiensi energi dan pola konsumsi;
d.
pengendalian penyakit terkait iklim;
e.
pengelolaan
ekosistem
dan
keanekaragaman
hayati; dan/atau
f.
kegiatan
lain
yang
terkait
dengan
upaya
peningkatan
penyesuaian
diri
terhadap
perubahan iklim.
(3) Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
a.
pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair;
b.
pemanfaatan energi baru terbarukan;
c.
penerapan budidaya pertanian rendah Emisi GRK;
d.
peningkatan tutupan vegetasi;
e.
pencegahan
dan
penanggulangan
kebakaran
hutan dan lahan; dan/atau
f.
kegiatan
lain
yang
terkait
dengan
upaya
penurunan Emisi GRK dan upaya peningkatan
serapan Emisi GRK.
(4) Pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang
dilaksanakan oleh Kampung Iklim dilakukan melalui:
a.
penguatan kelembagaan Kampung Iklim;
b.
pemberian
dukungan
kebijakan
terkait
pengendalian perubahan iklim;
c.
partisipasi masyarakat dengan memperhatikan
aspek gender dan keterlibatan kelompok rentan;
d.
peningkatan
kemampuan
masyarakat
membangun jejaring;
e.
pemberian dukungan sumber daya eksternal;
f.
pengembangan kegiatan;
g.
pengelolaan data aksi;
h. penghitungan manfaat terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan; dan i. kegiatan lain yang terkait dengan upaya pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat di Kampung Iklim. (5) Pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dilaksanakan oleh Komunitas Iklim dilakukan melalui: a. penguatan kelembagaan Komunitas Iklim; b. pemberian dukungan sumber daya eksternal; c. pengelolaan data aksi; dan d. kegiatan lain yang terkait dengan upaya pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat di Komunitas Iklim. (6) Peningkatan akses sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui: a. pemberian dukungan pendanaan; b. pengembangan teknologi Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Perubahan Iklim; c. peningkatan kapasitas; dan d. kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan akses sumber daya.
BAB III REGISTRASI
Pasal 6
(1)
Kampung Iklim dan Komunitas Iklim yang telah
melakukan tahapan perencanaan dan pelaksanaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5
dapat melakukan registrasi melalui SRN PPI.
(2)
Registrasi melalui SRN PPI sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang dilakukan oleh Kampung Iklim
memuat informasi:
a.
gambaran umum lokasi;
b.
data kejadian bencana terkait iklim;
c.
pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
d.
pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
e.
hasil
penghitungan
Emisi
GRK
berbasis
masyarakat
yang
menggunakan
metodologi
penghitungan Emisi GRK untuk Aksi Mitigasi
Perubahan
Iklim
berbasis
masyarakat
yang
mengacu
pada
standar
nasional,
standar
Intergovernmental Panel on Climate Change, atau
standar internasional lainnya; dan
f.
kapasitas
masyarakat
dan
dukungan
keberlanjutan.
(3)
Registrasi melalui SRN PPI sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang dilakukan oleh Komunitas Iklim
memuat informasi:
a.
profil komunitas;
b.
Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
c.
Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; dan
d.
kelembagaan komunitas.
(4) Tata cara registrasi melalui SRN PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.
BAB IV PEMBERIAN PENGHARGAAN
Pasal 7
(1)
Pemberian penghargaan diberikan kepada Kampung
Iklim dan Komunitas Iklim yang telah melakukan
registrasi melalui SRN PPI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6.
(2)
Pemberian
penghargaan
kepada
Kampung
Iklim
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
trofi dan sertifikat Proklim Lestari;
b.
trofi dan sertifikat Proklim Utama;
c.
sertifikat Proklim Utama;
d.
sertifikat Proklim Madya; dan
e.
sertifikat Proklim Pratama.
(3)
Kriteria
pemberian
penghargaan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a.
trofi dan sertifikat Proklim Lestari sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dalam
hal:
- usulan Proklim telah mendapatkan penghargaan sebagai Proklim utama;
- melakukan pengayaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan pengayaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim serta menjaga keberlanjutan, serta peningkatan akses sumber daya yang tertuang dalam dokumen perencanaan Proklim;
- melakukan pembinaan; dan
- memperoleh penghargaan terkait pengelolaan lingkungan hidup minimal di tingkat provinsi; b. trofi dan sertifikat Proklim Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam hal:
- usulan Proklim telah memenuhi persyaratan sertifikat Proklim Utama; dan
- memiliki dokumen perencanaan proklim yang memuat profil lokasi dan pelaksana rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim serta menjaga keberlanjutan, dan peningkatan akses sumber daya, serta rencana pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian ketahanan iklim, pengurangan Emisi GRK, dan dukungan keberlanjutan;
c. sertifikat Proklim Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir Proklim ≥ 81% (lebih dari atau sama dengan delapan puluh satu persen); d. sertifikat Proklim Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir Proklim > 50% (lebih dari lima puluh persen) sampai dengan < 81% (kurang dari delapan puluh satu persen); dan e. sertifikat Proklim Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir Proklim sampai dengan 50% (lima puluh persen). (4) Pemberian penghargaan kepada Komunitas Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat Komunitas Iklim. (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian dan penetapan Proklim.
Pasal 8
(1)
Kampung Iklim dan Komunitas Iklim yang telah
melakukan registrasi dilakukan penilaian.
(2)
Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui tahapan:
a.
verifikasi; dan
b.
penyusunan rekomendasi.
Pasal 9
(1)
Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2) huruf a dilakukan dengan memeriksa kelengkapan
dan kesesuaian persyaratan administratif meliputi:
a.
data umum;
b.
data teknis; dan
c.
data sumber daya.
(2)
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terhadap Kampung Iklim dilakukan oleh:
a.
verifikator Proklim tingkat provinsi; dan
b.
verifikator Proklim tingkat pusat.
(3)
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terhadap Komunitas Iklim dilakukan oleh verifikator
Proklim tingkat pusat.
(4)
Verifikator Proklim tingkat provinsi melaksanakan
penilaian berdasarkan penugasan dari pimpinan
perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
(5)
Verifikator Proklim tingkat provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas melakukan
penilaian calon penerima sertifikat Proklim Utama,
sertifikat Proklim Madya, dan sertifikat Proklim
Pratama.
(6)
Verifikator
Proklim
tingkat
pusat
melaksanakan
penilaian berdasarkan penugasan dari sekretariat
Proklim.
(7)
Sekretariat Proklim sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) ditetapkan oleh Deputi.
(8) Verifikator Proklim tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melakukan penilaian calon penerima trofi dan sertifikat Proklim Lestari, trofi dan sertifikat Proklim Utama, dan sertifikat Komunitas Iklim.
Pasal 10
(1)
Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
dituangkan dalam bentuk berita acara verifikasi.
(2)
Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada sekretariat Proklim.
(3)
Format berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri/Badan ini.
Pasal 11
(1)
Penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan oleh
sekretariat Proklim berdasarkan berita acara verifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
(2)
Penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat melibatkan:
a.
verifikator Proklim tingkat provinsi atau verifikator
Proklim tingkat pusat; dan/atau
b.
pakar atau praktisi yang mempunyai keahlian di
bidang iklim.
(3)
Sekretariat Proklim menyampaikan hasil penyusunan
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Deputi.
Pasal 12
Deputi menyampaikan hasil penyusunan rekomendasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) kepada
Menteri/Kepala untuk ditetapkan.
Pasal 13
Tata
cara
pelaksanaan
penilaian
dan
penetapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal
12 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.
BAB V PEMBERIAN PENGHARGAAN TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DAN PENDUKUNG PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM BERBASIS MASYARAKAT
Pasal 14
(1)
Selain
diberikan
kepada
Kampung
Iklim
dan
Komunitas Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7, Menteri/Kepala dapat memberikan penghargaan
kepada:
a.
pemerintah daerah; dan
b.
Pendukung Proklim.
(2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. pemerintah daerah provinsi; dan b. pemerintah daerah kabupaten/kota. (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat. (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemerintah daerah dan Pendukung Proklim yang telah melakukan registrasi melalui SRN PPI.
Pasal 15
(1)
Kriteria pemberian penghargaan kepada pemerintah
daerah
dan
Pendukung
Proklim
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
a.
penyusunan dokumen perencanaan; dan
b.
pelaksanaan pembinaan Proklim.
(2)
Pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah
dan Pendukung Proklim sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui penilaian dan penetapan.
(3)
Format dokumen perencanaan bagi pemerintah daerah
dan Pendukung Proklim sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri/Badan ini.
Pasal 16
Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
dilakukan melalui tahapan:
a.
verifikasi; dan
b.
penyusunan rekomendasi.
Pasal 17
(1)
Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf a dilakukan oleh verifikator Proklim tingkat
pusat.
(2)
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memeriksa dokumen perencanaan
dan pelaksanaan pembinaan Proklim.
(3)
Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dituangkan dalam bentuk berita acara verifikasi.
(4)
Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) disampaikan kepada sekretariat Proklim.
(5)
Format berita acara verifikasi bagi pemerintah daerah
dan Pendukung Proklim sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan
bagian
tidak
terpisahkan
dari
Peraturan
Menteri/Badan ini.
Pasal 18
(1)
Penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh sekretariat
Proklim
berdasarkan
berita
acara
verifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
(2)
Penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat melibatkan:
a.
verifikator Proklim tingkat pusat; dan/atau
b.
pakar atau praktisi yang mempunyai keahlian di
bidang iklim.
(3)
Sekretariat Proklim menyampaikan hasil penyusunan
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada Deputi.
Pasal 19
Deputi menyampaikan hasil penyusunan rekomendasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) kepada
Menteri/Kepala untuk ditetapkan.
Pasal 20
Tata cara pelaksanaan penilaian dan penetapan kepada
pemerintah daerah dan Pendukung Proklim sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.
BAB VI KERJA SAMA
Pasal 21
(1)
Dalam menyelenggarakan Proklim, Menteri/Kepala
dapat melakukan kerja sama dengan menteri/kepala
lembaga terkait dan/atau pemangku kepentingan
lainnya.
(2)
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB VII PEMBINAAN
Pasal 22
(1)
Pembinaan penyelenggaraan Proklim dilakukan oleh:
a.
Menteri/Kepala; dan
b.
gubernur.
(2)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dilaksanakan oleh Deputi.
(3)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
lingkungan hidup.
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan meliputi: a. sosialisasi; b. penyuluhan; c. pelatihan; d. pendampingan; e. bimbingan teknis; f. pemberian fasilitasi; dan/atau g. kegiatan lainnya.
BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 23
(1)
Menteri/Kepala melakukan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan Proklim.
(2)
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Deputi.
(3)
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(4)
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan terhadap:
a.
pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
b.
penurunan Emisi GRK;
c.
pengembangan
dan
peningkatan
kapasitas
masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Aksi
Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi
Perubahan Iklim serta menjaga keberlanjutan;
d.
penyusunan dokumen perencanaan Proklim; dan
e.
pelaksanaan pembinaan Proklim.
(5)
Hasil
pemantauan
dan
evaluasi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk
laporan.
(6)
Tata cara pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
Proklim
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan
bagian
tidak
terpisahkan
dari
Peraturan
Menteri/Badan ini.
BAB IX PENDANAAN
Pasal 24
Pendanaan penyelenggaraan Proklim bersumber dari:
a.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
c.
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25
Selain memberikan penghargaan berupa sertifikat dan/atau
trofi, Menteri/Kepala dapat juga memberikan insentif.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku,
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/ KUM.1/11/2016 tentang
Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1700), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 27
Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2026
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
Œ
MOH JUMHUR HIDAYAT
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN I
PERATURAN
MENTERI
LINGKUNGAN
HIDUP/BADAN
PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PROGRAM
PENGENDALIAN
PERUBAHAN
IKLIM
BERBASIS MASYARAKAT
FORMAT DOKUMEN PERENCANAAN PROKLIM
A. FORMAT DOKUMEN PERENCANAAN PROKLIM UNTUK KAMPUNG IKLIM
BAB I. Pendahuluan 1.1. Profil lokasi 1.1.1. Gambaran geografi, tipologi, klimatologi dan demografi 1.1.2. Gambaran kerentanan, risiko dan dampak perubahan iklim 1.1.3. Gambaran sumber Emisi GRK dan serapan GRK 1.1.4. Kebijakan/aturan lokal (termasuk pengetahuan lokal) 1.2. Profil pelaksana 1.2.1. Kelembagaan (nama organisasi, visi dan misi, struktur organisasi) 1.2.2. Modalitas dan potensi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim 1.2.3. Modalitas dan potensi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim 1.2.4. Modalitas dan potensi sumber daya (pendanaan, teknologi, jejaring)
BAB II. Perencanaan Aksi Proklim
A. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
Ancaman
Kegiatan
Tujuan
Indikator
Tahapan Kegiatan
Lokasi
Waktu
Kebutuhan
Mitra Kerja
Penanggung
Jawab
Prioritas
Ancaman
iklim
yang
dihadapi
Kegiatan
yang akan
dilakukan
Hasil atau
capaian
kegiatan
Bukti dari
capaian
kegiatan
Langkah-langkah
untuk melakukan
kegiatan
Lokasi
pelaksanaan
kegiatan
Waktu
pelaksanaan
Kebutuhan
untuk
pelaksanaan
kegiatan
Siapa saja yang
akan dilibatkan
dalam
pelaksanaan
kegiatan
Siapa yang
bertanggung
jawab dalam
pelaksanaan
kegiaran
Tingkat
prioritas
aksi
1 - sangat
penting
2 - penting
3 - sedang
Contoh
Kenaikan
muka air
laut/rob
Penanaman
bakau
Rehabilitasi
hutan bakau
untuk
perlindungan
pesisir
Pembibitan
bakau,
penanaman
bakau,
keterlibatan
masyarakat
dalam
penanaman
Musyawarah,
pembagian kerja,
komunikasi
dengan mitra,
pembibitan
bakau,
penanaman,
monev
Pesisir
pantai
wilayah RT
01
Agustus
2026
Polybag,
propagul,
pupuk, bambu
Dinas Pesisir
dan Kelautan,
Dinas
Kehutanan,
Pemerintah
Desa, LSM
Ketua
Kelompok
Bakau
1
B. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
Potensi
Mitigasi
Kegiatan
Tujuan
Indikator
Tahapan Kegiatan
Lokasi
Waktu
Kebutuhan
Mitra Kerja
Penanggung
Jawab
Prioritas
Potensi
Reduksi
dan/ atau
serapan
emisi GRK
Kegiatan
yang akan
dilakukan
Hasil atau
capaian
kegiatan
Bukti dari
capaian
kegiatan
Langkah-langkah
untuk melakukan
kegiatan
Lokasi
pelaksanaan
kegiatan
Waktu
pelaksanaan
Kebutuhan
untuk
pelaksanaan
kegiatan
Siapa saja
yang akan
dilibatkan
dalam
pelaksanaan
kegiatan
Siapa yang
bertanggung
jawab dalam
pelaksanaan
kegiatan
Tingkat
prioritas
aksi
1 - sangat
penting
2 - penting
3 - sedang
Contoh
Serapan GRK
sektor
Kehutanan
Peningkatan
tutupan
lahan
kebun
Meningkatnya
serapan emisi
dari kegiatan
penanaman
pohon
Pembibitan
tanaman,
penanaman
pohon, luasan
penanaman,
keterlibatan
masyarakat
dalam
penanaman
Musyawarah,
pembagian kerja,
komunikasi dengan
mitra, pembibitan
tanaman,
penanaman, monev
Lahan
kosong
warga RT 01
Oktober
2026
Polybag,
media
tanam,
pupuk, bibit
tanaman,
acir
Dinas
Kehutanan,
Pemerintah
Desa, LSM
Ketua
Kelompok
Tani Hutan
1
C. Pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi
Mitigasi Perubahan Iklim serta menjaga keberlanjutan
Kegiatan
Tujuan
Indikator
Tahapan Kegiatan
Waktu
Kebutuhan
Mitra Kerja
Penanggung
Jawab
Prioritas
Kegiatan
terkait
pengembangan
dan
peningkatan
kapasitas yang
akan
dilakukan
Hasil atau capaian
kegiatan
Bukti dari capaian
kegiatan
Langkah-langkah
untuk melakukan
kegiatan
Waktu
pelaksanaan
Kebutuhan
untuk
pelaksanaan
kegiatan
Siapa saja yang
akan dilibatkan
dalam
pelaksanaan
kegiatan
Siapa yang
bertanggung
jawab dalam
pelaksanaan
kegiatan
Tingkat
prioritas aksi
1 - sangat
penting
2 - penting
3 - sedang
Contoh
Pelatihan
pembuatan
bibit bakau
•
Adanya
kemampuan
masyarakat
dalam membuat
bibit tanaman
bakau
•
Terbentuknya
kelompok
pembibitan
bakau
Adanya 30 orang
memiliki
kemampuan
membuat bibit
tanaman,
terbentuknya 1
kelompok
pembibitan bakau
Musyawarah
perencanaan
kegiatan,
komunikasi dengan
mitra, mencari
narasumber
pelatihan,
menyiapkan
kebutuhan
pelatihan,
pelaksanaan
pelatihan
Desember
2026
Konsumsi,
Pelatih, Tempat
pelatihan,
sarana
pelatihan
Dinas
Kehutanan,
Pemerintah
Desa, LSM
Ketua
Kelompok Tani
Hutan
1
D. Peningkatan akses sumber daya
Kegiatan
Tujuan
Indikator
Tahapan Kegiatan
Waktu
Kebutuhan
Mitra Kerja
Penanggung
Jawab
Prioritas
Kegiatan
untuk
peningkatan
akses sumber
daya yang
akan
dilakukan
Hasil atau capaian
kegiatan
Bukti dari
capaian kegiatan
Langkah-langkah
untuk melakukan
kegiatan
Waktu
pelaksanaan
Kebutuhan
untuk
pelaksanaan
kegiatan
Siapa saja yang
akan dilibatkan
dalam
pelaksanaan
kegiatan
Siapa yang
bertanggung
jawab dalam
pelaksanaan
kegiatan
Tingkat
prioritas aksi
1 - sangat
penting
2 - penting
3 - sedang
Contoh
Bimbingan
teknis
penyusunan
proposal
pendanaan
aksi
pengembangan
biogas ternak
•
Adanya
kemampuan
masyarakat
untuk menyusun
proposal
kegiatan
•
Tersedianya
pendanaan aksi
dari dunia usaha
Adanya proposal
pendanaan aksi
pengembangan
biogas ternak
Menentukan
narasumber bimbingan
teknis, menyiapkan
kebutuhan bimbingan
teknis, mengidentifikasi
peserta bimbingan
teknis, pelaksanaan
bimbingan teknis
Desember
2026
Konsumsi,
narasumber,
tempat dan
sarana
bimbingan
teknis
Bappeda, Dinas
ESDM, Dinas
Peternakan,
Pemerintah
Desa, Dunia
Usaha, LSM
Ketua
Kelompok
Biogas Ternak
2
BAB III. Pemantauan dan Evaluasi 3.1. Pemantauan dan evaluasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim 3.2. Pemantauan dan evaluasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim 3.3. Pemantauan dan evaluasi pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim serta menjaga keberlanjutan 3.4. Pemantauan dan evaluasi peningkatan akses sumber daya
BAB IV. Penutup
B. FORMAT DOKUMEN PERENCANAAN PROKLIM UNTUK KOMUNITAS IKLIM
BAB I. Pendahuluan
1.1. Profil wilayah kerja komunitas
1.1.1. Kondisi geografi, tipologi, klimatologi dan demografi
1.1.2. Kondisi kerentanan, risiko dan dampak perubahan iklim
1.1.3. Sumber Emisi GRK dan serapan GRK
1.2. Profil pelaksana
1.2.1. Kelembagaan (nama organisasi, visi dan misi, struktur organisasi)
1.2.2. Modalitas dan potensi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
1.2.3. Modalitas dan potensi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
1.2.4. Modalitas dan potensi sumber daya (pendanaan, teknologi, jejaring)
BAB II. Perencanaan Aksi Proklim
A. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
Ancaman
Kegiatan
Tujuan
Indikator
Tahapan
Kegiatan
Lokasi
Waktu
Kebutuhan
Mitra Kerja
Penanggung
Jawab
Prioritas
Ancaman
iklim
yang
dihadapi
Kegiatan
yang akan
dilakukan
Hasil atau
capaian
kegiatan
Bukti dari
capaian
kegiatan
Langkah-langkah
untuk
melakukan
kegiatan
Lokasi
pelaksanaan
kegiatan
Waktu
pelaksanaan
Kebutuhan
untuk
pelaksanaan
kegiatan
Siapa saja yang
akan dilibatkan
dalam
pelaksanaan
kegiatan
Siapa yang
bertanggung
jawab dalam
pelaksanaan
kegiatan
Tingkat
prioritas
aksi
1 - sangat
penting
2 - penting
3 - sedang
Contoh
Kenaikan
muka air
laut/rob
Penanaman
bakau
Rehabilitasi
hutan bakau
untuk
perlindungan
pesisir
Pembibitan
bakau,
penanaman
bakau,
keterlibatan
masyarakat
dalam
penanaman
Musyawarah,
pembagian kerja,
komunikasi
dengan mitra,
pembibitan
bakau,
penanaman,
monev
Pesisir
Pantai
Pramuka
September
2026
Polybag,
propagul,
pupuk, bambu
Dinas Pesisir
dan Kelautan,
Dinas
Kehutanan,
Pemerintah
Desa, LSM
Ketua
Komunitas
1
B. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
Potensi
Mitigasi
Kegiatan
Tujuan
Indikator
Tahapan Kegiatan
Lokasi
Waktu
Kebutuhan
Mitra Kerja
Penanggung
Jawab
Prioritas
Potensi
Reduksi
dan/atau
serapan
emisi GRK
Kegiatan
yang akan
dilakukan
Hasil atau
capaian
kegiatan
Bukti dari
capaian
kegiatan
Langkah-langkah
untuk melakukan
kegiatan
Lokasi
pelaksanaan
kegiatan
Waktu
pelaksanaan
Kebutuhan
untuk
pelaksanaan
kegiatan
Siapa saja
yang akan
dilibatkan
dalam
pelaksanaan
kegiatan
Siapa yang
bertanggung
jawab dalam
pelaksanaan
kegiatan
Tingkat
prioritas
aksi
1 - sangat
penting
2 - penting
3 - sedang
Contoh
Serapan
GRK
sektor
Lahan
Peningkatan
tutupan
lahan
pekarangan
sekolah
Meningkatnya
serapan emisi
dari kegiatan
penanaman
pohon
Pembibitan
tanaman,
penanaman
pohon, luasan
penanaman,
keterlibatan
siswa dalam
penanaman
Musyawarah,
pembagian kerja,
komunikasi
dengan mitra,
pembibitan
tanaman,
penanaman,
monev
Pekarangan
SD
Oktober
2026
Polybag,
media tanam,
pupuk, bibit
tanaman,
acir
Pihak Sekolah,
Dinas
Kehutanan,
Pemerintah
Desa, LSM
Ketua
Komunitas
2
C. Pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi
Mitigasi Perubahan Iklim serta menjaga keberlanjutan
Kegiatan
Tujuan
Indikator
Tahapan Kegiatan
Waktu
Kebutuhan
Mitra Kerja
Penanggung
Jawab
Prioritas
Kegiatan terkait
pengembangan
dan peningkatan
kapasitas yang
akan dilakukan
Hasil atau capaian
kegiatan
Bukti dari
capaian kegiatan
Langkah-langkah untuk
melakukan kegiatan
Waktu
pelaksanaan
Kebutuhan
untuk
pelaksanaan
kegiatan
Siapa saja yang
akan dilibatkan
dalam
pelaksanaan
kegiatan
Siapa yang
bertanggung
jawab dalam
pelaksanaan
kegiatan
Tingkat
prioritas aksi
1 - sangat
penting
2 - penting
3 - sedang
Contoh
Pelatihan
pengelolaan data
aksi adaptasi dan
mitigasi
perubahan iklim
oleh komunitas
•
Adanya
kemampuan
anggota
memahami aksi
adaptasi dan
mitigasi
perubahaniklim
•
Tersedianya
data aksi
adaptasi dan
mitigasi
perubahan
iklim yang
dilakukan oleh
komunitas
Adanya 30
anggota
komunitas yang
memiliki
kemampuan
mengelola data
aksi adaptasi dan
mitigasi
perubahan iklim
Menentukan
narasumber bimbingan
teknis, menyiapkan
kebutuhan bimbingan
teknis, mengidentifikasi
peserta bimbingan
teknis, pelaksanaan
bimbingan teknis
November
2026
Konsumsi,
narasumber,
tempat dan
sarana pelatihan
Dinas
Lingkungan
Hidup,
Pemerintah
Desa, LSM
Ketua
Komunitas
1
D. Peningkatan akses sumber daya
Kegiatan
Tujuan
Indikator
Tahapan Kegiatan
Waktu
Kebutuhan
Mitra Kerja
Penanggung
Jawab
Prioritas
Kegiatan
untuk
peningkatan
akses sumber
daya yang
akan
dilakukan
Hasil atau capaian
kegiatan
Bukti dari
capaian kegiatan
Langkah-langkah
untuk melakukan
kegiatan
Waktu
pelaksanaan
Kebutuhan
untuk
pelaksanaan
kegiatan
Siapa saja yang
akan dilibatkan
dalam
pelaksanaan
kegiatan
Siapa yang
bertanggung
jawab dalam
pelaksanaan
kegiatan
Tingkat
prioritas aksi
1 - sangat
penting
2 - penting
3 - sedang
Contoh
Bimbingan
teknis
penyusunan
proposal
pendanaan
aksi
pengembangan
biogas ternak
•
Adanya
kemampuan
anggota
komunitas untuk
menyusun
proposal
kegiatan
•
Tersedianya
pendanaan aksi
dari dunia usaha
Adanya proposal
pendanaan aksi
pengembangan
biogas ternak
Menentukan
narasumber bimbingan
teknis, menyiapkan
kebutuhan bimbingan
teknis, mengidentifikasi
peserta bimbingan
teknis, pelaksanaan
bimbingan teknis
Desember
2026
Konsumsi,
narasumber,
tempat dan
sarana
bimbingan
teknis
Bappeda, Dinas
ESDM, Dinas
Peternakan,
Pemerintah
Desa, Dunia
Usaha, LSM
Ketua
Komunitas
2
BAB III. Pemantauan dan Evaluasi 3.1. Pemantauan dan evaluasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim 3.2. Pemantauan dan evaluasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim 3.3. Pemantauan dan evaluasi pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim serta menjaga keberlanjutan 3.4. Pemantauan dan evaluasi peningkatan akses sumber daya
BAB IV. Penutup
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOH JUMHUR HIDAYAT
LAMPIRAN II
PERATURAN
MENTERI
LINGKUNGAN
HIDUP/
BADAN
PENGENDALIAN
LINGKUNGAN
HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGENDALIAN
PERUBAHAN IKLIM BERBASIS MASYARAKAT
TATA CARA REGISTRASI MELALUI SRN PPI
A. TATA CARA REGISTRASI MELALUI SRN PPI UNTUK KAMPUNG IKLIM
Gambar 2.1. Alur Proses Registrasi Kampung Iklim
Prasyarat registrasi Kampung Iklim:
a. Lokasi usulan yang diusulkan paling rendah 2 tingkat administratif di
bawah kecamatan (contoh: RW, Dusun, Jorong, dan lain-lain) atau paling
tinggi 1 tingkat administratif di bawah kecamatan (contoh: Kelurahan,
Desa, Nagari, dan lain-lain).
b. Telah melaksanakan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi
Perubahan Iklim pada lokasi yang akan diusulkan secara berkelanjutan
selama lebih dari 2 tahun.
c. Memiliki kelompok masyarakat yang sah dan diakui oleh pemerintah
lokal (dibuktikan dengan dokumen pendukung), dan berperan sebagai
penggerak Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Perubahan Iklim
di lokasi.
d. Dukungan
pemerintah
lokal
terhadap
kelembagaan
kelompok
masyarakat pendukung dan berbagai aspek pendukung lainnya yang
menjamin keberlanjutan kelembagaan dan pelaksanaan Aksi Adaptasi
Perubahan Iklim dan Mitigasi Perubahan Iklim di lokasi.
Tabel 2.1 Kelengkapan Berkas Registrasi Kampung Iklim
Kelengkapan Berkas
Sertifikat
Proklim
Pratama
dan Madya
Sertifikat
Proklim
Utama
Trofi dan
Sertifikat
Proklim
Utama
Trofi dan
Sertifikat
Proklim
Lestari
Dokumen perencanaan Proklim
V
V
V
V
Dokumen pendukung Aksi Adaptasi Perubahan iklim V V V V Dokumen pendukung Aksi Mitigasi Perubahan Iklim V V V V Dokumen pendukung kapasitas masyarakat dan dukungan keberlanjutan V V V V Dokumen penghitungan Emisi GRK
V V V Dokumen pengayaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
V V Dokumen pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat, dan peningkatan akses sumberdaya
V V Dokumen pelaksanaan pembinaan
V Sertifikat penghargaan terkait pengelolaan lingkungan hidup minimal di tingkat provinsi
V
B. TATA CARA REGISTRASI MELALUI SRN PPI UNTUK KOMUNITAS IKLIM
Gambar 2.2. Alur Proses Registrasi Komunitas Iklim
Prasyarat registrasi Komunitas Iklim:
- Komunitas Iklim berbasis Lanskap a. Memiliki legalitas organisasi yang disahkan oleh lembaga yang berwenang b. Memiliki program kerja terkait Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim c. Melakukan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada wilayah berbasis lanskap minimal seluas 5 Ha d. Jumlah anggota yang melakukan aksi minimal berjumlah 50 orang e. Aksi telah dilakukan minimal 2 tahun berturut-turut f. Diketahui oleh pemerintah desa/kelurahan setempat
- Komunitas Iklim berbasis unit pengelolaan a. Memiliki legalitas organisasi yang disahkan oleh lembaga yang berwenang
b. Memiliki program kerja terkait Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim c. Melakukan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada unit pengelolaan d. Memiliki tim pengelola Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim e. Memiliki minimal 50% anggota terlibat aktif dalam pelaksanaan aksi f. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim telah dilakukan minimal 2 tahun berturut-turut g. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim diketahui oleh pemerintah desa/kelurahan setempat 3. Komunitas Iklim berbasis jenis aktivitas a. Memiliki struktur organisasi yang disahkan oleh lembaga yang berwenang b. Keanggotaan tercatat c. Memiliki program kerja terkait Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim d. Melakukan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada wilayah kerja minimal seluas 2 Ha e. Aksi telah dilakukan minimal 2 tahun berturut-turut f. Melakukan koordinasi dan kerjasama untuk mendukung keberlanjutan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dengan komunitas yang ada di wilayah kerjanya g. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim diketahui oleh pemerintah desa/kelurahan setempat
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOH JUMHUR HIDAYAT
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM BERBASIS MASYARAKAT
FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
A. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI BAGI KAMPUNG IKLIM
Format berita acara verifikasi calon penerima penghargaan trofi dan sertifikat Proklim Lestari
Format berita acara verifikasi calon penerima penghargaan trofi dan sertifikat Proklim Utama
Format berita acara verifikasi calon penerima penghargaan sertifikat Proklim Utama
Format berita acara verifikasi calon penerima penghargaan sertifikat Proklim Madya
Format berita acara verifikasi calon penerima penghargaan sertifikat Proklim Pratama
B. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI BAGI KOMUNITAS IKLIM
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOH JUMHUR HIDAYAT
LAMPIRAN IV
PERATURAN
MENTERI
LINGKUNGAN
HIDUP/
BADAN
PENGENDALIAN
LINGKUNGAN
HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGENDALIAN
PERUBAHAN IKLIM BERBASIS MASYARAKAT
TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN DAN PENETAPAN
A. TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN DAN PENETAPAN UNTUK KAMPUNG IKLIM
Gambar 4.1. Alur Penilaian dan Penetapan Kampung Iklim
- Penilaian Lokasi usulan Kampung Iklim yang telah diregistrasi melalui SRN PPI selanjutnya direkapitulasi menjadi daftar lokasi usulan trofi dan sertifikat Proklim Lestari, trofi dan sertifikat Proklim Utama, sertifikat Proklim Utama, sertifikat Proklim Madya, dan sertifikat Proklim Pratama. Selanjutnya dilakukan proses penilaian melalui verifikasi dan penyusunan rekomendasi.
a. Verifikasi Verifikasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administratif meliputi data umum, data teknis, dan data sumber daya yang tertuang dalam dokumen dan disampaikan melalui SRN PPI. Verifikasi dilakukan oleh verifikator Proklim tingkat provinsi terhadap daftar usulan sertifikat Proklim Utama, sertifikat Proklim Madya, dan sertifikat Proklim Pratama. Verifikator Proklim tingkat pusat memverifikasi daftar usulan trofi dan sertifikat Proklim Lestari serta trofi dan sertifikat Proklim Utama.
Verifikator Proklim tingkat provinsi melaksanakan penilaian berdasarkan penugasan dari pimpinan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, sedangkan verifikator Proklim tingkat pusat berdasarkan penugasan dari Sekretariat Proklim. Pelaksanaan verifikasi dapat dilakukan secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan. Kriteria verifikasi dan hasil akhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 4.1. Kriteria Verifikasi Penghargaan Kampung Iklim Kriteria Verifikasi Trofi dan Sertifikat Proklim Lestari
- Kelengkapan dan kesesuaian data: a. Data umum b. Data teknis c. Data sumber daya terhadap berkas registrasi Kampung Iklim dan kondisi lapangan
- Kesesuaian pelaksanaan pembinaan
- Perolehan penghargaan terkait pengelolaan lingkungan hidup minimal di tingkat provinsi Trofi dan Sertifikat Proklim Utama
- Kelengkapan dan kesesuaian data: a. Data umum b. Data teknis c. Data sumber daya terhadap berkas registrasi Kampung Iklim dan kondisi lapangan
- Persentase nilai akhir ≥81% dan memiliki dokumen perencanaan Proklim Sertifikat Proklim Utama
- Kelengkapan dan kesesuaian data: a. Data umum b. Data teknis c. Data sumber daya terhadap berkas registrasi Kampung Iklim dan kondisi lapangan
- Persentase nilai akhir ≥81%
Sertifikat Proklim Madya - Kelengkapan dan kesesuaian data: a. Data umum b. Data teknis c. Data sumber daya terhadap berkas registrasi Kampung Iklim
- Persentase nilai akhir >50% sampai dengan <81% Sertifikat Proklim Pratama
- Kelengkapan dan kesesuaian data: a. Data umum b. Data teknis c. Data sumber daya terhadap berkas registrasi Kampung Iklim
- Persentase nilai akhir ≤50%
Luaran pelaksanaan oleh verifikator Proklim tingkat provinsi berupa usulan lokasi trofi dan sertifikat Proklim Utama yang akan disampaikan kepada Sekretariat Proklim untuk diverifikasi di tingkat pusat serta hasil verifikasi sertifikat Proklim Utama, sertifikat Proklim Madya, dan sertifikat Proklim
Pratama. Seluruh lokasi yang dilakukan verifikasi dituangkan dalam bentuk berita acara verifikasi sesuai hasil kategori akhir yang diperoleh, khusus untuk usulan lokasi trofi dan sertifikat Proklim Utama tetap menggunakan berita acara verifikasi sertifikat Proklim Utama. Luaran pelaksanaan verifikasi oleh verifikator Proklim tingkat pusat berupa hasil verifikasi usulan lokasi trofi dan sertifikat Proklim Lestari dan usulan lokasi trofi dan sertifikat Proklim Utama yang diberikan kepada sekretariat Proklim. Seluruh lokasi yang dilakukan verifikasi dituangkan dalam bentuk berita acara verifikasi sesuai hasil kategori akhir yang diperoleh, misalnya untuk usulan lokasi trofi dan sertifikat Proklim Utama apabila hasil akhir berupa sertifikat Proklim Utama maka menggunakan berita acara verifikasi sertifikat Proklim Utama.
b. Penyusunan rekomendasi Hasil verifikasi yang dituangkan dalam bentuk berita acara disampaikan kepada sekretariat Proklim untuk selanjutnya dilakukan penyusunan rekomendasi. Proses penyusunan rekomendasi dapat melibatkan verfikator Proklim tingkat pusat, verifikator Proklim tingkat provinsi, dan/atau pakar atau praktisi yang mempunyai keahlian di bidang iklim. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada Deputi.
- Penetapan Deputi menyampaikan hasil penyusunan rekomendasi kepada Menteri/Kepala untuk selanjutnya ditetapkan sebagai penerima penghargaan.
B. TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN DAN PENETAPAN UNTUK KOMUNITAS IKLIM
Gambar 4.2. Alur Penilaian dan Penetapan Komunitas Iklim
- Penilaian Lokasi usulan Komunitas Iklim yang telah diregistrasi melalui SRN PPI selanjutnya direkapitulasi menjadi daftar lokasi usulan Komunitas Iklim. Daftar lokasi dimaksud kemudian dilakukan proses penilaian melalui verifikasi dan penyusunan rekomendasi.
a. Verifikasi Verifikasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administratif meliputi data umum, data teknis, dan data sumber daya yang tertuang dalam dokumen dan disampaikan melalui SRN PPI. Verifikasi dilakukan oleh verifikator Proklim tingkat pusat. Pelaksanaan verifikasi dapat dilakukan secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan. Luaran pelaksanaan verifikasi berupa hasil verifikasi usulan Komunitas Iklim yang dituangkan dalam bentuk berita acara verifikasi.
b. Penyusunan rekomendasi Hasil verifikasi yang dituangkan dalam bentuk berita acara disampaikan kepada sekretariat Proklim untuk selanjutnya dilakukan penyusunan rekomendasi. Proses penyusunan rekomendasi melibatkan verfikator Proklim tingkat pusat dan/atau pakar atau praktisi yang mempunyai keahlian di bidang iklim. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada Deputi.
- Penetapan Deputi menyampaikan hasil penyusunan rekomendasi kepada Menteri/Kepala untuk selanjutnya ditetapkan sebagai penerima penghargaan.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOH JUMHUR HIDAYAT
LAMPIRAN V
PERATURAN
MENTERI
LINGKUNGAN
HIDUP/
BADAN
PENGENDALIAN
LINGKUNGAN
HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGENDALIAN
PERUBAHAN IKLIM BERBASIS MASYARAKAT
FORMAT DOKUMEN PERENCANAAN
BAGI PEMERINTAH DAERAH DAN PENDUKUNG PROKLIM
A. FORMAT DOKUMEN PERENCANAAN BAGI PEMERINTAH DAERAH
BAB I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.1.1. Gambaran Umum Wilayah
Memuat informasi kondisi geografi, tipologi, demografi, klimatologi dan
informasi sumber daya (alam, manusia, pendanaan)
1.1.2. Gambaran kerentanan/risiko/dampak perubahan iklim (Provinsi/
Kabupaten/Kota)
1.1.3. Gambaran Emisi GRK dan Serapan GRK (Provinsi/Kabupaten/Kota)
1.2. Tujuan
1.3. Keluaran
1.4. Landasan Kebijakan & Dasar Hukum
BAB II. Proklim Saat Ini
2.1. Perkembangan Proklim
Memuat data infografis perkembangan kuantitas (jumlah) dan kualitas lokasi
Proklim, termasuk informasi pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Provinsi/Kabupaten/Kota
2.2. Kelembagaan dan Dukungan Keberlanjutan
Memuat strategi yang telah dilakukan dalam membangun kelembagaan dan
mendorong keberlanjutan lokasi Proklim
2.3. Capaian Ketahanan Bidang Prioritas
Memuat capaian terkait ketahanan bidang prioritas (pangan, air, energi,
kesehatan, ekosistem/kebencanaan) di lokasi Proklim
BAB III. Rencana Pengembangan Proklim Memuat strategi pencapaian target kuantitas, kualitas dan kontinuitas serta rencana dan target penyelenggaraan Proklim dalam 5 tahun berupa matriks sebagai berikut:
Tabel 5.1. Rencana Pengembangan Proklim bagi Pemerintah Daerah Tahun Lokasi Kegiatan Mitra Pendanaan Tahun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Lokasi Proklim Jenis kegiatan yang dilakukan Pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan Sumber dan Nilai Pendanaan Contoh: 2026 Provinsi: Kab A, Kota B
Kab/Kota: Dusun A, Desa B, Kecamatan C Sosialisasi, registrasi, dan peningkatan kapasitas • Dinas Pemberdayaan Masyarakat • Perguruan Tinggi APBD 50.000.000,-
BAB IV. Pemantauan dan Evaluasi
4.1. Rencana Pemantauan
Memuat rencana pemantauan terkait penyelenggaraan Proklim
4.2. Pelaksanaan Evaluasi
Memuat proses evaluasi terkait penyelenggaraan Proklim
BAB V. Penutup
B. FORMAT DOKUMEN PERENCANAAN BAGI PENDUKUNG PROKLIM
BAB I. Pendahuluan 1.1. Profil Lembaga (Visi dan Misi Lembaga) 1.2. Potensi Lembaga Pendukung (pendanaan, SDM, teknologi) 1.3. Kebijakan internal Lembaga
BAB II. Program Dukungan Proklim Saat Ini (lokasi dan bentuk dukungan) 2.1. Dukungan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim 2.2. Dukungan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim 2.3. Dukungan Penguatan Kelembagaan
BAB III. Rencana Pengembangan Proklim
Memuat rencana dan target dukungan pelaksanaan Proklim dalam 5 tahun
berupa matriks sebagai berikut:
Tabel 5.2. Rencana Pengembangan Proklim bagi Pendukung Proklim Tahun Lokasi Kegiatan Mitra Pendanaan Tahun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Lokasi Proklim Jenis kegiatan yang dilakukan Pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan Sumber dan Nilai Pendanaan Contoh: 2026 Dusun A, Desa B, Kecamatan C, Kabupaten D, Provinsi E Sosialisasi Proklim, pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah, fasilitas pengolahan sampah • Dinas Pemberdayaan Masyarakat • Perguruan Tinggi
50.000.000,-
3.1. Target dan Rencana Dukungan Pelaksanaan Proklim 5 Tahun 3.2. Strategi Pelaksanaan 3.3. Pendanaan
BAB IV. Pemantauan dan Evaluasi
4.1. Rencana Pemantauan
Memuat rencana pemantauan terkait dukungan pelaksanaan Proklim
4.2. Pelaksanaan Evaluasi
Memuat proses evaluasi terkait dukungan pelaksanaan Proklim
BAB V. Penutup
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOH JUMHUR HIDAYAT
LAMPIRAN VI
PERATURAN
MENTERI
LINGKUNGAN
HIDUP/
BADAN
PENGENDALIAN
LINGKUNGAN
HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGENDALIAN
PERUBAHAN IKLIM BERBASIS MASYARAKAT
FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
BAGI PEMERINTAH DAERAH DAN PENDUKUNG PROKLIM
A. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI BAGI PEMERINTAH DAERAH
B. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI BAGI PENDUKUNG PROKLIM
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOH JUMHUR HIDAYAT
LAMPIRAN VII
PERATURAN
MENTERI
LINGKUNGAN
HIDUP/
BADAN
PENGENDALIAN
LINGKUNGAN
HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGENDALIAN
PERUBAHAN IKLIM BERBASIS MASYARAKAT
TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN DAN PENETAPAN
KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN PENDUKUNG PROKLIM
Gambar 7.1. Alur Penilaian dan Penetapan kepada Pemerintah Daerah dan Pendukung Proklim
- Penilaian Lokasi usulan penghargaan pemerintah daerah dan Pendukung Proklim yang telah diregistrasi melalui SRN PPI selanjutnya direkapitulasi menjadi daftar lokasi usulan pemerintah daerah dan Pendukung Proklim. Selanjutnya dilakukan proses penilaian melalui verifikasi dan penyusunan rekomendasi.
a. Verifikasi
Verifikasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian
dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembinaan Proklim. Verifikasi
dilakukan oleh verifikator Proklim tingkat pusat.
Kriteria verifikasi untuk pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
Memiliki peraturan/kebijakan yang mendukung pengembangan Proklim, dengan tingkat penilaian dari nilai tertinggi antara lain Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota, Keputusan/Instruksi Gubernur/Bupati/Walikota, dan Surat Edaran.
Melakukan pembinaan Proklim minimal 2 tahun atau lebih melalui 5 jenis kegiatan yang bervariasi, dapat berupa sosialisasi, pelatihan, studi banding, kunjungan, klinik, jambore, dan lainnya.
Dalam 3 tahun terakhir terdapat lokasi binaan yang telah mendapat penghargaan trofi dan sertifikat Proklim Utama dan/atau trofi dan sertifikat Proklim Lestari.
Membuat perencanaan dan penganggaran program dalam pengembangan Proklim berkelanjutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan, minimal perencanaan selama 5 tahun kedepan dengan alokasi anggaran minimal Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) bagi Pemerintah Provinsi dan Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.
Membangun kolaborasi dan jejaring dengan: a. OPD tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, minimal 3 instansi/lembaga bagi Pemerintah Provinsi dan minimal 2 instansi/lembaga bagi Pemerintah Kabupaten/Kota. b. Perusahaan, minimal 5 perusahaan bagi Pemerintah Provinsi dan minimal 2 perusahaan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota. c. Perguruan tinggi/lembaga non pemerintah minimal 5 bagi Pemerintah Provinsi dan minimal 2 bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.
Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan.
Kriteria verifikasi untuk pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
Bagi dunia usaha, pelaku usaha telah meraih PROPER minimal Biru atau pelaku usaha telah melakukan pelestarian dan mentaati peraturan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
Memiliki kebijakan untuk mendukung pelaksanaan upaya pengendalian perubahan iklim di lokasi Proklim.
Melakukan dukungan pembinaan secara konsisten di lokasi Proklim minimal selama 2 tahun, dapat berupa kegiatan sosialisasi, penyuluhan, peningkatan kapasitas, pendampingan, bimbingan teknis, fasilitasi pelaksanaan, pembangunan bank data Proklim, dan dukungan lainnya. Dukungan pembinaan dilakukan minimal kepada 5 lokasi untuk perusahaan skala kecil menengah dan lembaga non pemerintah (perguruan tinggi, yayasan, LSM, dan lainnya) atau 10 lokasi untuk perusahaan skala besar yang terdaftar di SRN PPI. Bagi Pendukung yang telah mendapatkan penghargaan, lokasi yang diusulkan merupakan lokasi baru yang belum pernah diusulkan pada penerimaan penghargaan sebelumnya.
Dalam 3 tahun terakhir terdapat lokasi binaan yang telah mendapat penghargaan trofi dan sertifikat Proklim Utama dan/atau trofi dan sertifikat Proklim Lestari.
Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan Proklim di lokasi Proklim.
Luaran pelaksanaan berupa hasil verifikasi usulan penghargaan bagi pemerintah daerah dan Pendukung Proklim yang dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
d. Penyusunan rekomendasi Hasil verifikasi yang dituangkan dalam bentuk berita acara disampaikan kepada sekretariat Proklim untuk selanjutnya dilakukan penyusunan rekomendasi. Proses penyusunan rekomendasi melibatkan verfikator Proklim tingkat pusat dan/atau pakar atau praktisi yang mempunyai keahlian di bidang iklim. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada Deputi.
- Penetapan Deputi menyampaikan hasil penyusunan rekomendasi kepada Menteri/Kepala untuk selanjutnya ditetapkan sebagai penerima penghargaan.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOH JUMHUR HIDAYAT
LAMPIRAN VIII
PERATURAN
MENTERI
LINGKUNGAN
HIDUP/
BADAN
PENGENDALIAN
LINGKUNGAN
HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGENDALIAN
PERUBAHAN IKLIM BERBASIS MASYARAKAT
TATA CARA PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROKLIM
A. PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pendahuluan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Proklim dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan dari penyelenggaraan Proklim, yaitu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, penurunan Emisi GRK, dan kelembagaan untuk pelaksanaan program pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat. Evaluasi dilakukan selain memastikan ketercapaian tujuan, juga melihat aspek keberlanjutan dari Kampung Iklim dan Komunitas Iklim. Selain itu, evaluasi dilaksanakan kepada pemerintah daerah dan Pendukung Proklim untuk meninjau perencanaan dan pelaksanaan pembinaan Proklim.
Tujuan Pemantauan Dan Evaluasi Proklim Pemantauan dan evaluasi Proklim dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:
Meninjau kemajuan dan capaian Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada Kampung Iklim dan Komunitas Iklim.
Meninjau aksi-aksi yang berkontribusi dalam penurunan Emisi GRK dan/atau peningkatan serapan GRK berbasis masyarakat.
Meninjau efektivitas tata kelola kelembagaan dan dukungan keberlanjutan dari Kampung Iklim dan Komunitas Iklim.
Melakukan identifikasi kendala dan tantangan dalam pelaksanaan Proklim.
Melakukan identifikasi dan rekomendasi pembinaan, program, dan penyusunan kebijakan untuk mendukung pengembangan Kampung Iklim dan Komunitas Iklim.
Ruang Lingkup Pemantauan Dan Evaluasi Proklim Pemantauan dan evaluasi Proklim dilakukan pada ruang lingkup pemantauan yang meliputi:
Kampung Iklim dan Komunitas Iklim.
Pemerintah daerah (Kabupaten/Kota dan Provinsi).
Pendukung Proklim (perusahaan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lainnya). Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2025, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Proklim paling sedikit dilakukan untuk pelaksanaan:
Kebijakan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Kampung Iklim, Komunitas Iklim, pemerintah daerah, dan Pendukung Proklim.
Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim perubahan iklim di Kampung Iklim, Komunitas Iklim, pemerintah daerah, dan Pendukung Proklim.
Peningkatan sumber daya dan kapasitas di Kampung Iklim dan Komunitas Iklim, pemerintah daerah, dan Pendukung Proklim.
Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Proklim Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Proklim dilakukan oleh Menteri/Kepala melalui Deputi. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Proklim dilakukan menggunakan beberapa metode dan pendekatan antara lain: • Pemantauan secara langsung seperti kunjungan lapangan, wawancara, peninjauan langsung Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di lapangan dan lain-lain. • Pemantauan tidak langsung seperti pengisian kuesioner, studi literatur, pengolahan dan analisis data sekunder, dan lain-lain
Tata Waktu Pemantauan dan Evaluasi Proklim Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Proklim Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Proklim dilakukan dalam bentuk dokumen oleh Deputi. Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Proklim dapat menjadi bahan pertimbangan penyelenggaraan Proklim pada tahun selanjutnya.
B. TAHAPAN DAN ASPEK PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAGI KAMPUNG IKLIM DAN KOMUNITAS IKLIM
Tahapan Pelaksanaan
Identifikasi karakteristik Kampung Iklim dan Komunitas Iklim.
Melakukan reviu data Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang telah dicatatkan dengan kondisi di lapangan.
Identifikasi perubahan kondisi aksi dan data sebelum dan setelah pelaksanaan Proklim.
Identifikasi, analisis dan penggalian data kelembagaan dan dukungan keberlanjutan.
Identifikasi potensi pengembangan pada aksi dan kelembagaan.
Identifikasi kendala dan tantangan dalam pelaksanaan aksi dan penguatan kelembagaan.
Penyusunan rekomendasi singkat dan rencana tindak lanjut.
Penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi secara berjenjang.
Aspek pemantauan dan evaluasi a. Pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Memuat informasi mengenai:
Bidang penyelenggaraan Adaptasi Perubahan Iklim.
Nama aksi.
Volume aksi.
Lokasi pelaksanaan aksi.
Waktu pelaksanaan aksi.
Dokumen kebijakan.
Teknologi adaptif.
Pendanaan. b. Penurunan Emisi GRK Memuat informasi mengenai:
Penurunan Emisi GRK sektor kehutanan
Penurunan Emisi GRK sektor pertanian
Penurunan Emisi GRK sektor limbah.
Penurunan Emisi GRK sektor energi. c. Pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim serta menjaga keberlanjutan, dan peningkatan akses sumber daya. Memuat informasi mengenai:
Penguatan kelembagaan Kampung Iklim dan Komunitas Iklim.
Pemberian dukungan kebijakan terkait pengendalian perubahan iklim.
Partisipasi masyarakat dengan memperhatikan aspek gender dan keterlibatan kelompok rentan;
Peningkatan kemampuan masyarakat membangun jejaring
Pemberian dukungan sumber daya eksternal.
Pengembangan kegiatan.
Pengelolaan data aksi.
Penghitungan manfaat terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan.
C. TAHAPAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAGI PEMERINTAH DAERAH DAN PENDUKUNG PROKLIM
- Tahapan pelaksanaan a. Pengumpulan data dan informasi Proklim meliputi:
- kebijakan yang mendukung penyelenggaraan Proklim.
- program dan kegiatan tahunan terkait penyelenggaraan Proklim.
- jenis kegiatan pembinaan dan intervensi.
- jejaring mitra dan kerja sama yang telah dilakukan.
- potensi, kendala dan tantangan dalam penyelenggaraan Proklim. b. Analisis tren dan kategori usulan tahunan. c. Penyusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut. d. Penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi secara berjenjang.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOH JUMHUR HIDAYAT
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk meningkatkan pengendalian perubahan iklim serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu menyelenggarakan program pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat; b. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/ KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644);
