Permen LH/BPLH No. 7 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN KONTRIBUSI YANG DITETAPKAN SECARA NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal
34, Pasal 54, Pasal 76 ayat (3), Pasal 82 ayat (4), Pasal 87 ayat
(5), dan Pasal 94 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun
2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi
Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional,
perlu
menetapkan
Peraturan
Menteri
Lingkungan
Hidup/Badan
Pengendalian
Lingkungan
Hidup
tentang
Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378); 4. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379); 5. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 172); 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN
MENTERI
LINGKUNGAN
HIDUP/BADAN
PENGENDALIAN
LINGKUNGAN
HIDUP
TENTANG
PENYELENGGARAAN
KONTRIBUSI
YANG
DITETAPKAN
SECARA NASIONAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional atau Nationally Determined Contribution yang selanjutnya disingkat NDC adalah komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global yang diperbarui secara berkala dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change). 2. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. 3. Alokasi Karbon adalah jumlah emisi karbon dioksida ekuivalen (CO2e) yang diizinkan selama periode waktu tertentu sesuai kapasitas nasional. 4. Karbon Cadangan adalah sejumlah karbon yang dialokasikan pada tingkat nasional untuk pengendalian risiko dalam pencapaian target NDC. 5. Nilai Ekonomi Karbon yang selanjutnya disingkat NEK adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi. 6. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. 7. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu. 8. Serapan GRK adalah diserapnya GRK dari atmosfer secara alami maupun melalui rekayasa teknologi pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- Peta Jalan NDC adalah dokumen yang disusun oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup setelah berkoordinasi dengan menteri terkait untuk menjadi acuan dalam rangka pencapaian target NDC.
- Data Aktivitas adalah besaran kuantitatif kegiatan atau aktivitas manusia yang dapat melepaskan dan/atau menyerap GRK.
- Faktor Emisi GRK adalah besaran Emisi GRK yang dilepaskan ke atmosfer per satuan aktivitas tertentu.
- Satu Data Emisi GRK dan Ketahanan Iklim adalah kebijakan tata kelola data Emisi GRK dan ketahanan iklim yang terintegrasi untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Sektor adalah sektor NDC yang memiliki bidang kegiatan terkait Emisi GRK, tidak merujuk pada pengertian administrasi atau instansi yang secara umum membina atau mengatur kegiatan.
- Sub Sektor adalah sub Sektor NDC yang memiliki sub bidang kegiatan terkait Emisi GRK, tidak merujuk pada pengertian administrasi atau instansi yang secara umum membina atau mengatur kegiatan.
- Ketahanan Iklim adalah kemampuan untuk mengantisipasi, mempersiapkan, dan merespons dampak, risiko, dan kerentanan akibat Perubahan Iklim pada wilayah dan kehidupan masyarakat.
- Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat Perubahan Iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dan penyimpanan/ penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.
- Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap Perubahan Iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrem, sehingga potensi kerusakan akibat Perubahan Iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh Perubahan Iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat Perubahan Iklim dapat diatasi.
- Aksi Mitigasi Perubahan Iklim adalah kegiatan yang dapat mengurangi Emisi GRK, meningkatkan serapan karbon, dan/atau penyimpanan/penguatan cadangan karbon.
- Aksi Adaptasi Perubahan Iklim adalah tindakan menyesuaikan diri untuk mengantisipasi pengaruh buruk iklim nyata, dengan cara membangun strategi antisipasi dan memanfaatkan peluang yang menguntungkan.
- Baseline Business as Usual Emisi GRK yang selanjutnya disebut Baseline Emisi GRK adalah perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK pada Sektor- atau kegiatan yang telah diidentifikasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tanpa intervensi kebijakan dan/atau teknologi mitigasi.
- Baseline Business as Usual Ketahanan Iklim yang selanjutnya disebut Baseline Ketahanan Iklim adalah proyeksi potensi dampak Perubahan Iklim terhadap suatu
wilayah pada Sektor dan kegiatan yang telah teridentifikasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tanpa intervensi kebijakan dan/atau teknologi adaptasi. 22. Sumber Daya Perubahan Iklim yang selanjutnya disebut Sumber Daya adalah alih teknologi, peningkatan kapasitas, dan pendanaan untuk mendukung implementasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dalam rangka pencapaian target NDC. 23. Dampak Perubahan Iklim adalah kerugian atau manfaat akibat adanya Perubahan Iklim dalam bentuk yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi. 24. Risiko Perubahan Iklim adalah potensi dampak negatif Perubahan Iklim yang merupakan interaksi antara kerentanan, keterpaparan, dan bahaya. 25. Kerentanan Perubahan Iklim adalah kecenderungan suatu sistem untuk mengalami dampak negatif yang meliputi sensitivitas terhadap dampak negatif dan kurangnya kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim untuk mengatasi dampak negatif. 26. Wilayah adalah ruang kesatuan geografis tempat berlangsungnya interaksi antara komponen biotik dan abiotik pendukung fungsi ekologis yang batas dan sistem tempat tersebut berdasarkan kedaulatan administrasi dan/atau batasan kondisi fisik alam. 27. Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim adalah potensi atau kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan diri dengan Perubahan Iklim, termasuk variabilitas iklim dan iklim ekstrem, sehingga potensi kerusakannya dapat dikurangi atau dicegah. 28. Unit Karbon adalah hasil pengurangan dan/atau penyerapan emisi yang disertifikatkan melalui skema sertifikasi domestik, sertifikasi internasional, atau kuota Emisi GRK yang dinyatakan dalam satuan ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e). 29. Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi atau Measurement, Reporting, and Verification yang selanjutnya disebut MRV adalah kegiatan untuk memastikan bahwa data dan/atau informasi Aksi Mitigasi dan Aksi Adaptasi telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan/atau standar yang telah ditetapkan serta dijamin kebenaran dan keakuratannya. 30. Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim yang selanjutnya disingkat SRN PPI adalah sistem penyediaan dan pengelolaan data dan informasi tentang aksi serta Sumber Daya untuk Mitigasi Perubahan Iklim dan Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia pada tingkat NDC. 31. Tingkat Emisi GRK adalah kondisi Emisi GRK dalam satu jangka waktu tertentu yang dapat diperbandingkan berdasarkan hasil penghitungan GRK dengan menggunakan metode dan faktor emisi/ serapan yang konsisten sehingga dapat menunjukkan tren perubahan tingkat emisi dari tahun ke tahun.
- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
- Inventarisasi Emisi GRK adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan Emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi dan penyerapnya.
- Inventarisasi Dampak Perubahan Iklim adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan dampak Perubahan Iklim secara berkala dari berbagai faktor penyebab dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim.
- The Intergovernmental Panel on Climate Change yang selanjutnya disebut IPCC adalah badan antarpemerintah di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas untuk melakukan kajian landasan ilmiah Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Perubahan Iklim, pengembangan metode penghitungan Emisi GRK, serta kajian dampak dan Kerentanan Perubahan Iklim.
- Kementerian Lingkungan Hidup disebut kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan lingkungan hidup.
- Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
- Menteri Terkait adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sektor dan Sub Sektor NDC dan instrumen NEK.
- Deputi adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian Perubahan Iklim.
- Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
Pasal 2
(1)
Menteri/Kepala menyusun dan menetapkan NDC.
(2)
Penyusunan dan penetapan NDC sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan Menteri
Terkait.
(3)
Penyusunan dan penetapan NDC sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Alokasi Karbon yang
telah ditetapkan.
(4)
Alokasi Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disusun dengan mempertimbangkan Karbon Cadangan.
(5) Penyusunan Alokasi Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Karbon Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 3
(1)
NDC
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
2
diselenggarakan melalui:
a.
Mitigasi Perubahan Iklim; dan
b.
Adaptasi Perubahan Iklim.
(2)
Penyelenggaraan NDC sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat didukung dengan Sumber Daya.
BAB II STRATEGI DAN PETA JALAN KONTRIBUSI YANG DITETAPKAN SECARA NASIONAL ATAU NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION
Bagian Kesatu
Strategi
Pasal 4
Strategi penyelenggaraan NDC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. pengembangan kepemilikan dan komitmen; b. pengembangan kapasitas; c. penciptaan kondisi pemungkin; d. penyusunan kerangka kerja dan jaringan komunikasi; e. kebijakan Satu Data Emisi GRK dan Ketahanan Iklim; f. penyusunan kebijakan, rencana, dan program; g. penyusunan pedoman implementasi NDC; h. pelaksanaan NDC; dan i. pemantauan dan kaji ulang NDC.
Pasal 5
(1)
Strategi
pengembangan
kepemilikan
dan
komitmen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan
secara nasional di setiap Sektor paling sedikit melalui:
a.
sosialisasi; dan
b.
komunikasi para pihak.
(2)
Strategi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b dilakukan paling sedikit melalui:
a.
penguatan kelembagaan;
b.
peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
c.
pengembangan jejaring kerja,
dengan kerja sama dalam negeri dan/atau luar negeri.
(3)
Strategi penciptaan kondisi pemungkin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan paling sedikit
melalui:
a.
penguatan tata kelola dan koordinasi lintas Sektor
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan
aksi Perubahan Iklim;
b.
mobilisasi pembiayaan iklim, termasuk pembiayaan
inovatif, insentif, dan kemitraan; dan
c.
penguatan riset, inovasi, dan pemanfaatan teknologi
rendah
karbon
serta
teknologi
peningkatan
Ketahanan Iklim.
(4)
Strategi
penyusunan
kerangka
kerja
dan
jaringan
komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
d dilakukan paling sedikit melalui:
a.
koordinasi dan sinergi antar Sektor;
b.
koordinasi dan sinergi antar Wilayah; dan
c.
koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan.
(5)
Strategi kebijakan Satu Data Emisi GRK dan Ketahanan
Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e
dilakukan paling sedikit melalui:
a.
pengaturan kelembagaan Satu Data Emisi GRK dan
Ketahanan Iklim;
b.
penguatan sistem Satu Data Emisi GRK dan
Ketahanan Iklim;
c.
pengembangan protokol data nasional, sektoral, dan
daerah;
d.
implementasi kebijakan Satu Data Emisi GRK dan
Ketahanan Iklim; dan
e.
evaluasi implementasi kebijakan Satu Data Emisi
GRK dan Ketahanan Iklim.
(6)
Strategi penyusunan kebijakan, rencana, dan program
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan
paling sedikit melalui:
a.
penyelarasan NDC dengan kebijakan, rencana, dan
program pembangunan Mitigasi Perubahan Iklim di
Sektor; dan
b.
penyelarasan NDC dengan kebijakan, rencana, dan
program pembangunan Adaptasi Perubahan Iklim
pada bidang prioritas dan Wilayah.
(7)
Strategi
penyusunan
pedoman
implementasi
NDC
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dilakukan
paling sedikit melalui:
a.
penyusunan pedoman implementasi, pemantauan,
pelaporan, dan evaluasi dalam konteks capaian target
pembangunan pusat dan daerah;
b.
penyusunan pedoman Inventarisasi Emisi GRK;
c.
penyusunan pedoman Ketahanan Iklim; dan
d.
penyusunan pedoman MRV.
(8)
Strategi pelaksanaan NDC sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf h dilakukan paling sedikit melalui:
a.
Aksi Mitigasi Perubahan Iklim untuk pengurangan
Emisi GRK;
b.
Aksi Adaptasi Perubahan Iklim untuk meningkatkan
Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketahanan
Iklim yang meliputi ketahanan ekonomi, ketahanan
sosial dan sumber penghidupan, serta ketahanan
ekosistem dan lanskap; dan
c.
gabungan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi
Mitigasi Perubahan Iklim pada tingkat tapak untuk
meningkatkan
ketahanan
masyarakat
dalam
menghadapi Perubahan Iklim dan penerapan pola
hidup rendah Emisi GRK.
(9)
Strategi pemantauan dan kaji ulang NDC sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dilakukan paling sedikit
melalui:
a.
pemantauan pelaksanaan NDC berdasarkan hasil
pemantauan dan evaluasi Aksi Mitigasi Perubahan
Iklim dan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; dan
b.
pengkajian ulang dan penyesuaian NDC dengan
mempertimbangkan kondisi nasional, kapabilitas,
dan ketersediaan dukungan Sumber Daya.
Pasal 6
(1)
Kerja
sama
dalam
negeri
dan/atau
luar
negeri
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
5
ayat
(2)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan pelaksanaan
NDC.
(2)
Kerja
sama
dalam
negeri
dan/atau
luar
negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Peta Jalan
Pasal 7
(1)
Strategi NDC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dituangkan lebih rinci ke dalam Peta Jalan NDC.
(2)
Peta Jalan NDC sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a.
rincian Baseline;
b.
rincian target;
c.
skenario Mitigasi Perubahan Iklim;
d.
skenario Adaptasi Perubahan Iklim;
e.
tata kelola;
f.
kebutuhan dana;
g.
sumber pendanaan;
h.
teknologi; dan
i.
peningkatan kapasitas.
(3)
Rincian Baseline sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, meliputi:
a. rincian Baseline Emisi GRK; dan
b. rincian Baseline Ketahanan Iklim.
(4)
Rincian target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b, meliputi:
a.
rincian target pengurangan Emisi GRK; dan
b.
rincian target Ketahanan Iklim.
Pasal 8
(1) Peta Jalan NDC untuk Mitigasi Perubahan Iklim disusun oleh: a. Menteri/Kepala, untuk Peta Jalan NDC Nasional; dan b. gubernur, untuk Peta Jalan NDC Sub Nasional. (2) Menteri/Kepala dalam menyusun Peta Jalan NDC Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikutsertakan Menteri Terkait. (3) Gubernur dalam menyusun Peta Jalan NDC Sub Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
mengikutsertakan:
a.
Menteri/Kepala;
b.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang dalam negeri; dan
c.
Menteri Terkait, sesuai dengan kebutuhan.
(4)
Peta Jalan NDC Nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a disusun paling sedikit berdasarkan:
a.
analisis data dan informasi yang bersumber dari data
dan informasi nasional, Sektor, dan Sub Sektor;
b.
analisis terhadap potensi Aksi Mitigasi Perubahan
Iklim;
c.
analisis kesenjangan terhadap target NDC; dan
d.
analisis kebutuhan Sumber Daya.
(5)
Peta Jalan NDC Sub Nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan:
a.
Peta Jalan NDC Nasional; dan
b.
analisis data dan informasi yang bersumber dari data
dan informasi provinsi.
(6)
Peta Jalan NDC untuk Mitigasi Perubahan Iklim disusun
melalui:
a.
penentuan strategi implementasi NDC; dan
b.
perumusan kerangka pemantauan dan evaluasi.
Pasal 9
(1)
Peta Jalan NDC untuk Adaptasi Perubahan Iklim disusun
oleh Menteri/Kepala.
(2)
Menteri/Kepala dalam penyusunan Peta Jalan NDC untuk
Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengikutsertakan Menteri Terkait.
(3)
Peta Jalan NDC untuk Adaptasi Perubahan Iklim
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
disusun berdasarkan:
a.
analisis data dan informasi yang bersumber dari data
dan informasi nasional, bidang prioritas, dan
Wilayah;
b.
analisis terhadap potensi Aksi Adaptasi Perubahan
Iklim;
c.
analisis kesenjangan terhadap target NDC; dan
d.
analisis kebutuhan Sumber Daya.
(4)
Peta Jalan NDC untuk Adaptasi Perubahan Iklim
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui:
a.
penentuan strategi implementasi NDC; dan
b.
perumusan kerangka pemantauan dan evaluasi.
Pasal 10
(1)
Peta Jalan NDC dapat dilakukan penyesuaian dalam hal
terjadi perubahan:
a.
Baseline Emisi GRK;
b.
Baseline Ketahanan Iklim;
c.
target NDC;
d.
metodologi; dan/atau
e.
kebijakan pemerintah.
(2)
Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Menteri/Kepala setelah berkoordinasi
dengan Menteri Terkait.
BAB III MITIGASI PERUBAHAN IKLIM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11
(1) Penyelenggaraan Mitigasi Perubahan Iklim dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; b. pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; dan c. pemantauan dan evaluasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim. (2) Penyelenggaraan Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. kementerian/lembaga; b. pemerintah daerah; c. Pelaku Usaha; dan d. masyarakat. (3) Penyelenggaraan Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri/Kepala.
Pasal 12
(1)
Penyelenggaraan Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan pada Sektor dan Sub
Sektor.
(2)
Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.
energi;
b.
limbah;
c.
proses industri dan penggunaan produk;
d.
pertanian;
e.
kehutanan;
f.
kelautan dan perikanan; dan/atau
g.
Sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
(3)
Sub Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a.
pembangkit;
b.
minyak dan gas;
c.
transportasi;
d.
bangunan;
e.
limbah padat;
f.
limbah cair;
g.
sampah;
h.
industri;
i.
persawahan;
j.
peternakan;
k.
perkebunan;
l.
kehutanan;
m.
pengelolaan gambut dan mangrove;
n.
pengelolaan karbon biru; dan/atau
o.
Sub Sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
(4) Sektor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan Sub Sektor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf o ditetapkan oleh Menteri/Kepala setelah berkoordinasi dengan Menteri Terkait.
Pasal 13
(1) Penetapan Sektor lainnya dan Sub Sektor lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan berdasarkan usulan Menteri Terkait. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kajian teknis. (3) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. potensi pengurangan emisi dari mitigasi yang diusulkan; dan b. metodologi penghitungan yang digunakan. (4) Berdasarkan usulan Menteri Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Kepala melakukan telaah. (5) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. sesuai; atau b. tidak sesuai. (6) Dalam hal hasil telaah sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Menteri/Kepala menetapkan Sektor dan/atau Sub Sektor. (7) Dalam hal hasil telaah tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Menteri/Kepala mengembalikan usulan disertai dengan penjelasan untuk diperbaiki.
Bagian Kedua Perencanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
Paragraf 1
Umum
Pasal 14
Perencanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan: a. Inventarisasi Emisi GRK; b. penyusunan dan penetapan Baseline Emisi GRK; c. penyusunan dan penetapan target Mitigasi Perubahan Iklim; dan d. penyusunan dan penetapan rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
Paragraf 2
Inventarisasi Emisi GRK
Pasal 15
(1) Inventarisasi Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan oleh: a. Menteri/Kepala, untuk Inventarisasi Emisi GRK
nasional; b. Menteri Terkait sesuai dengan kewenangannya, untuk Inventarisasi Emisi GRK Sektor; c. gubernur, untuk Inventarisasi Emisi GRK provinsi; d. bupati/wali kota, untuk Inventarisasi Emisi GRK kabupaten/kota; dan e. Pelaku Usaha di area usaha dan/atau kegiatannya, untuk Inventarisasi Emisi GRK perusahaan. (2) Inventarisasi Emisi GRK pada area usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. kegiatan yang mempunyai potensi sebagai sumber Emisi GRK; dan b. termasuk dalam Sektor NDC dan/atau Sub Sektor NDC pada target pengurangan Emisi GRK.
Pasal 16
(1)
Inventarisasi Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 dilaksanakan terhadap jenis Emisi GRK:
a.
karbon dioksida (CO2);
b.
metana (CH4);
c.
dinitro oksida (N2O);
d.
hidrofluorokarbon (HFCs);
e.
perfluorokarbon (PFCs); dan
f.
sulfur heksafluorida (SF6).
(2)
Sumber Emisi GRK yang dilakukan dalam Inventarisasi
Emisi GRK terdiri atas:
a.
pengadaan dan penggunaan energi;
b.
proses industri dan penggunaan produk;
c.
pertanian;
d.
kehutanan, lahan gambut, dan penggunaan lahan
lainnya;
e.
pengelolaan limbah; dan
f.
sumber
Emisi
GRK
lainnya
sesuai
dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3)
Sumber Emisi GRK lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf f termasuk pengelolaan karbon biru.
(4)
Selain sumber Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), Menteri/Kepala dapat menetapkan
sumber Emisi GRK lainnya berdasarkan usulan dari
Menteri terkait.
Pasal 17
(1)
Inventarisasi Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 dilaksanakan dengan cara:
a.
pemantauan;
b.
pengumpulan; dan
c.
penghitungan.
(2)
Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan untuk mengetahui:
a.
hasil Inventarisasi Emisi GRK tahun sebelumnya;
b.
Data Aktivitas sumber Emisi GRK dan/atau Serapan
GRK termasuk simpanan karbon; dan
c.
Faktor Emisi GRK dan faktor Serapan GRK termasuk
simpanan karbon.
(3) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan: a. Data Aktivitas sumber Emisi GRK dan/atau Serapan GRK termasuk karbon; dan b. Faktor Emisi GRK dan/atau Serapan GRK termasuk simpanan karbon. (4) Penghitungan Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. penghitungan Emisi GRK dan/atau Serapan GRK termasuk simpanan karbon; b. analisis ketidakpastian untuk menilai tingkat akurasi dari emisi dugaan; c. analisis kategori kunci yang meliputi sumber Emisi GRK/rosot utama; dan d. pengendalian dan penjaminan mutu. (5) Penghitungan Emisi GRK dan/atau Serapan GRK termasuk simpanan karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan menggunakan pedoman IPCC dengan tingkat ketelitian berdasarkan ketersediaan data dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pasal 18
(1)
Hasil pelaksanaan Inventarisasi Emisi GRK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 dituangkan dalam bentuk
laporan dan disampaikan setiap tahun oleh:
a.
Pelaku Usaha kepada:
1.
bupati/wali kota;
2.
gubernur; atau
3.
Menteri Terkait,
sesuai dengan kewenangannya paling lambat bulan
Maret;
b.
bupati/wali kota kepada gubernur paling lambat
pada bulan Maret;
c.
gubernur kepada Menteri/Kepala paling lambat
bulan Juni; dan
d.
Menteri Terkait kepada Menteri/Kepala paling lambat
bulan Juni.
(2)
Laporan hasil pelaksanaan Inventarisasi Emisi GRK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat data dan informasi:
a.
tingkat;
b.
status; dan
c.
kecenderungan perubahan,
Emisi GRK.
(3)
Laporan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
disampaikan melalui sistem informasi yang dikelola oleh
Kementerian/Badan.
(4)
Dalam hal terjadi gangguan teknis pada sistem informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyampaian
laporan dilakukan secara manual.
(5)
Format laporan hasil pelaksanaan Inventarisasi Emisi
GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran
I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.
Pasal 19
Laporan hasil Inventarisasi Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebagai dasar: a. penyusunan laporan national communication; b. penyusunan laporan biennial transparency report; c. evaluasi capaian pelaksanaan NDC; dan d. bahan perumusan kebijakan terkait Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, program prioritas nasional, dan proyek strategis nasional.
Pasal 20
Tata cara pelaksanaan Inventarisasi Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.
Paragraf 3 Penyusunan dan Penetapan Baseline Emisi GRK
Pasal 21
(1) Penyusunan Baseline Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan dalam lingkup: a. nasional; b. Sektor; dan c. provinsi. (2) Penyusunan Baseline Emisi GRK nasional dikoordinasikan oleh Menteri/Kepala dan menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan melibatkan Menteri Terkait. (3) Penyusunan Baseline Emisi GRK nasional dilakukan berdasarkan: a. hasil laporan Inventarisasi Emisi GRK setiap tahun; b. data historis Emisi GRK pada kurun waktu tertentu; c. basis data ilmiah terkait Emisi GRK yang tersedia; dan d. aspek ekonomi dan sosial. (4) Penyusunan Baseline Emisi GRK nasional dilakukan dengan tahapan: a. identifikasi aktivitas pembangunan yang menghasilkan Emisi GRK pada seluruh Sektor di tingkat nasional; b. pengumpulan data sosial ekonomi di tingkat nasional; c. analisis dukungan Sumber Daya di tingkat nasional; d. analisis faktor pendorong lain di tingkat nasional terkait pembangunan dan Perubahan Iklim; dan e. menyusun skenario Tingkat Emisi GRK nasional dengan mempertimbangkan data sosial ekonomi, Sumber Daya, dan faktor pendorong lain di tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(5)
Hasil
penyusunan
Baseline
Emisi
GRK
nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh
Menteri/Kepala dan dijadikan dasar untuk:
a.
penetapan target Mitigasi Perubahan Iklim nasional;
b.
penghitungan besarnya pengurangan Emisi GRK dari
Aksi Mitigasi Perubahan Iklim nasional;
c.
penghitungan pencapaian target Mitigasi Perubahan
Iklim; dan
d.
rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan nasional.
Pasal 22
(1)
Penyusunan Baseline Emisi GRK Sektor dikoordinasikan
oleh Menteri/Kepala dan menteri yang menyelenggarakan
sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan
kementerian di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.
(2)
Penyusunan Baseline Emisi GRK Sektor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral, selaku koordinator Sektor energi;
b.
Menteri/Kepala, selaku koordinator Sektor limbah;
c.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang industri, selaku koordinator
Sektor proses industri dan penggunaan produk;
d.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang
pertanian,
selaku
koordinator Sektor pertanian;
e.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang
kehutanan,
selaku
koordinator Sektor kehutanan; dan
f.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan,
selaku koordinator Sektor kelautan dan perikanan.
(3)
Koordinator Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melakukan penyusunan Baseline Emisi GRK Sektor
dengan ketentuan:
a.
untuk Sektor energi, paling sedikit melibatkan:
1.
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang transportasi;
2.
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian; dan
3.
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
b.
untuk Sektor limbah, paling sedikit melibatkan:
1.
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian;
2.
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertanian; dan
3.
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
c.
untuk Sektor proses industri dan penggunaan
produk, paling sedikit melibatkan:
1.
Kementerian/Badan; dan
- kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral;
d. untuk Sektor pertanian, paling sedikit melibatkan: - kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan
di
bidang
pertanahan
dan
suburusan tata ruang yang merupakan lingkup
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan
umum;
e. untuk Sektor kehutanan, paling sedikit melibatkan: - kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- Kementerian/Badan;
- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan
- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; dan/atau f. untuk Sektor kelautan dan perikanan, paling sedikit melibatkan:
- Kementerian/Badan;
- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi;
- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan; dan
- kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan
di
bidang
pertanahan
dan
suburusan tata yang merupakan lingkup urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
(4)
Penyusunan Baseline Emisi GRK Sektor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
a.
hasil laporan Inventarisasi Emisi GRK setiap tahun;
b.
data historis Emisi GRK pada kurun waktu tertentu;
c. basis data ilmiah terkait Emisi GRK yang tersedia;
d. aspek ekonomi dan sosial; e. Baseline Emisi GRK nasional; f. data berkala Inventarisasi Emisi GRK Sektor dalam kurun waktu tertentu; dan g. dokumen perencanaan pembangunan nasional. (5) Penyusunan Baseline Emisi GRK Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. identifikasi aktivitas pembangunan yang menghasilkan Emisi GRK pada seluruh Sub Sektor di tingkat Sektor;
b.
pengumpulan data sosial ekonomi di tingkat Sektor;
c.
analisis dukungan Sumber Daya di tingkat Sektor;
d.
analisis faktor pendorong lain di tingkat Sektor terkait
pembangunan dan Perubahan Iklim; dan
e.
menyusun skenario Tingkat Emisi GRK pada Sektor
dengan mempertimbangkan data sosial ekonomi,
Sumber Daya, dan faktor pendorong lain di tingkat
Sektor sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf
c, dan huruf d dengan memperhatikan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
(6)
Hasil
penyusunan
Baseline
Emisi
GRK
Sektor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
disampaikan
oleh
koordinator
Sektor
kepada
Menteri/Kepala.
(7)
Hasil
penyusunan
Baseline
Emisi
GRK
Sektor
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh
Menteri/Kepala dan dijadikan dasar untuk:
a.
penetapan target Mitigasi Perubahan Iklim Sektor;
b.
penghitungan besarnya pengurangan Emisi GRK dari
Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor;
c.
penghitungan pencapaian target Mitigasi Perubahan
Iklim Sektor; dan
d.
rujukan perencanaan pembangunan di tingkat
Sektor.
Pasal 23
(1) Baseline Emisi GRK nasional dan/atau Sektor yang telah ditetapkan oleh Menteri/Kepala dapat dilakukan perubahan dalam hal terjadi: a. perubahan kebijakan pembangunan nasional terkait dengan Perubahan Iklim; b. penambahan Data Aktivitas baru; c. perubahan Faktor Emisi GRK; dan/atau d. perubahan metodologi pada Data Aktivitas dan/atau Faktor Emisi GRK yang memberikan pengaruh signifikan terhadap penghitungan Emisi GRK. (2) Perubahan Baseline Emisi GRK nasional dan/atau Sektor dilakukan dengan tahapan: a. Menteri Terkait Sektor menyampaikan usulan perubahan Baseline Emisi GRK nasional dan/atau Sektor kepada Menteri/Kepala dan tembusannya disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. berdasarkan usulan perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri/Kepala dan menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melakukan koordinasi pembahasan dengan Menteri Terkait; dan
c. dalam hal usulan perubahan Baseline Emisi GRK nasional dan/atau Sektor disetujui, Menteri/Kepala menetapkan perubahan Baseline Emisi GRK nasional dan/atau Sektor.
Pasal 24
(1)
Gubernur menyusun Baseline Emisi GRK provinsi paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan Baseline Emisi
GRK nasional.
(2)
Penyusunan Baseline Emisi GRK provinsi dilakukan
berdasarkan:
a.
hasil laporan Inventarisasi Emisi GRK setiap tahun;
b.
data historis Emisi GRK pada kurun waktu tertentu;
c.
basis data ilmiah terkait Emisi GRK yang tersedia;
d.
aspek ekonomi dan sosial:
e.
Baseline Emisi GRK nasional;
f.
Baseline Emisi GRK Sektor;
g.
Hasil
Inventarisasi
Emisi
GRK
provinsi
dan
kabupaten/kota;
h.
data seri Emisi GRK dalam kurun waktu tertentu; dan
i.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(3)
Baseline Emisi GRK provinsi dilakukan dengan tahapan:
a.
Identifikasi
kegiatan
pembangunan
yang
menghasilkan Emisi GRK pada tingkat provinsi;
b.
mengumpulkan data Inventarisasi Emisi GRK di
tingkat provinsi dalam kurun waktu tertentu; dan
c.
menyusun skenario Tingkat Emisi GRK provinsi,
dengan mempertimbangkan data sosial ekonomi dan
pendukung
lainnya,
dengan
menggunakan
permodelan.
(4)
Hasil
penyusunan
Baseline
Emisi
GRK
provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada
Menteri/Kepala dan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk
dilakukan pembahasan dengan melibatkan menteri yang
menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta
pengendalian urusan kementerian di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup, Menteri Terkait, dan
gubernur.
(5)
Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan untuk memastikan kesesuaian Baseline Emisi
GRK provinsi dengan informasi yang menjadi dasar untuk
penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6)
Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
disampaikan
kepada
gubernur
untuk
dilakukan
penyempurnaan dan/atau ditetapkan.
Pasal 25
(1) Gubernur menetapkan Baseline Emisi GRK provinsi hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6). (2) Baseline Emisi GRK provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk: a. penetapan target Mitigasi Perubahan Iklim provinsi; b. penghitungan besarnya pengurangan Emisi GRK dari
Aksi Mitigasi Perubahan Iklim provinsi; c. penghitungan pencapaian target Mitigasi Perubahan Iklim provinsi; dan d. rujukan perencanaan pembangunan daerah provinsi.
Pasal 26
(1)
Baseline Emisi GRK provinsi yang telah ditetapkan oleh
gubernur dapat dilakukan perubahan dalam hal terjadi:
a.
Baseline Emisi GRK nasional dan/atau Sektor
berubah;
b.
perubahan kebijakan pembangunan provinsi terkait
dengan Perubahan Iklim;
c.
penambahan Data Aktivitas baru; dan/atau
d.
perubahan Faktor Emisi GRK.
(2)
Dalam hal perubahan Baseline Emisi GRK nasional
dan/atau Sektor berdampak signifikan terhadap Baseline
Emisi GRK provinsi, gubernur harus mengubah Baseline
Emisi GRK provinsi.
(3)
Perubahan Baseline Emisi GRK provinsi dilakukan dengan
tahapan:
a.
gubernur menyampaikan usulan perubahan Baseline
Emisi GRK provinsi kepada Menteri/Kepala dan
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang dalam negeri;
b.
Menteri/Kepala dan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang dalam negeri
melakukan pembahasan perubahan Baseline Emisi
GRK provinsi dengan melibatkan menteri yang
menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta
pengendalian
urusan
kementerian
di
bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
Menteri Terkait, dan gubernur; dan
c.
dalam hal hasil pembahasan perubahan Baseline
Emisi GRK provinsi disetujui, gubernur menetapkan
perubahan
Baseline
Emisi
GRK
provinsi
dan
melaporkannya kepada Menteri/Kepala.
Paragraf 4 Penyusunan dan Penetapan Target Mitigasi Perubahan Iklim
Pasal 27
(1) Penyusunan dan penetapan target Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan dalam lingkup: a. nasional; b. Sektor; dan c. provinsi. (2) Target Mitigasi Perubahan Iklim nasional, Sektor, dan provinsi dinyatakan dengan pengurangan Emisi GRK dalam ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e).
Pasal 28
(1) Penyusunan target Mitigasi Perubahan Iklim nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. Baseline Emisi GRK nasional; b. Alokasi Karbon nasional; c. capaian target NDC periode sebelumnya; d. aspek perekonomian nasional; e. aspek sosial; f. efektivitas Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; g. kapasitas Sumber Daya; dan h. dokumen Long Term Strategy-Low Carbon and Climate Resilience 2050. (2) Penyusunan target Mitigasi Perubahan Iklim nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri/Kepala dan menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan melibatkan Menteri Terkait.
Pasal 29
(1) Penyusunan target Mitigasi Perubahan Iklim nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan melalui tahapan: a. identifikasi aktivitas pengurangan Emisi GRK seluruh Sektor potensial reduksi Emisi GRK di tingkat nasional; b. pengumpulan data sosial-ekonomi dan faktor penyebab lain termasuk kapasitas Sumber Daya di tingkat nasional; dan c. penghitungan total target pengurangan Emisi GRK nasional dengan mengacu pada Baseline Emisi GRK nasional. (2) Hasil penyusunan target Mitigasi Perubahan Iklim nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen NDC yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala. (3) Dokumen NDC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat target Mitigasi Perubahan Iklim nasional. (4) Target Mitigasi Perubahan Iklim nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar untuk: a. penetapan target Mitigasi Perubahan Iklim Sektor dan provinsi; b. penghitungan besarnya pengurangan Emisi GRK dari Aksi Mitigasi Perubahan Iklim nasional; c. penghitungan pencapaian target Mitigasi Perubahan Iklim nasional; dan d. rujukan perencanaan pembangunan nasional.
Pasal 30
(1) Penyusunan target Mitigasi Perubahan Iklim Sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan: a. Baseline Emisi GRK Sektor; b. Alokasi Karbon Sektor; c. capaian target NDC periode sebelumnya; d. target Mitigasi Perubahan Iklim nasional; e. aspek perekonomian dan sosial nasional; f. efektivitas Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sub Sektor;
dan
g.
kapasitas Sumber Daya.
(2)
Penyusunan target Mitigasi Perubahan Iklim Sektor
dilakukan oleh Menteri Terkait sesuai kewenangannya
dengan ketentuan:
a.
Sub
Sektor
pembangkit,
minyak
dan
gas,
transportasi, dan bangunan, dikoordinasikan oleh
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral:
b.
Sub Sektor industri, dikoordinasikan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perindustrian;
c.
Sub Sektor limbah padat, limbah cair, dan sampah,
dikoordinasikan oleh Menteri/Kepala;
d.
Sub
Sektor
persawahan,
peternakan,
dan
perkebunan, dikoordinasikan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanian;
e.
Sub Sektor kehutanan dan pengelolaan gambut dan
mangrove,
dikoordinasikan
oleh
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kehutanan; dan
f.
Sub Sektor pengelolaan karbon biru, dikoordinasikan
oleh
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
(3)
Penyusunan target Mitigasi Perubahan Iklim Sektor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh
Menteri/Kepala dan menteri yang menyelenggarakan
sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan
kementerian di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.
(4)
Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
melibatkan Menteri Terkait.
Pasal 31
(1) Penyusunan target Mitigasi Perubahan Iklim Sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui tahapan: a. identifikasi aktivitas pengurangan Emisi GRK pada Sub Sektor; b. pengumpulan data sosial ekonomi dan faktor penyebab lain termasuk kapasitas Sumber Daya Sektor; c. penentuan metodologi penghitungan pengurangan Emisi GRK pada Sub Sektor; d. penghitungan besaran maksimal pengurangan Emisi GRK seluruh aktivitas pada Sub Sektor; dan e. penghitungan total target pengurangan Emisi GRK mengacu pada Baseline Emisi GRK nasional. (2) Identifikasi aktivitas pengurangan Emisi GRK pada Sub Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. potensi besaran maksimal pengurangan Emisi GRK per unit aktivitas pada Sub Sektor; dan
b. potensi kendala teknis untuk mencapai besaran maksimal pengurangan Emisi GRK pada Sub Sektor. (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam dokumen NDC yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala. (4) Dokumen NDC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat target Mitigasi Perubahan Iklim Sektor. (5) Target Mitigasi Perubahan Iklim Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar untuk: a. penetapan target Mitigasi Perubahan Iklim provinsi; b. penghitungan besarnya pengurangan Emisi GRK dari Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor; c. penghitungan pencapaian target Mitigasi Perubahan Iklim Sektor; dan d. rujukan perencanaan pembangunan Sektor.
Pasal 32
(1) Penyusunan target Mitigasi Perubahan Iklim provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan: a. Baseline Emisi GRK provinsi; b. target Mitigasi Perubahan Iklim nasional; c. target Mitigasi Perubahan Iklim Sektor; d. aspek perekonomian provinsi; e. aspek sosial; f. efektivitas Aksi Mitigasi Perubahan Iklim provinsi; dan g. kapasitas Sumber Daya. (2) Penyusunan target Mitigasi Perubahan Iklim provinsi dikoordinasikan oleh Menteri/Kepala dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan melibatkan menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Menteri Terkait, dan gubernur. (3) Penyusunan target Mitigasi Perubahan Iklim provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. identifikasi aktivitas pengurangan Emisi GRK di tingkat provinsi dengan mengacu pada target Sektor dan/atau nasional; b. pengumpulan data sosial dan ekonomi serta faktor penyebab lain, termasuk kapasitas Sumber Daya di tingkat provinsi; c. penentuan metodologi perhitungan pengurangan Emisi GRK pada Sektor di tingkat provinsi; d. penghitungan besaran maksimal pengurangan Emisi GRK tingkat provinsi; dan e. penghitungan total target pengurangan Emisi GRK dengan mengacu pada Baseline Emisi GRK nasional dan Baseline Emisi GRK Sektor. (4) Identifikasi aktivitas pengurangan Emisi GRK di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. potensi besaran maksimal pengurangan Emisi GRK
pada Sektor NDC di tingkat provinsi; dan b. potensi kendala teknis untuk mencapai besaran maksimal pengurangan Emisi GRK di tingkat provinsi. (5) Menteri/Kepala dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melakukan pembahasan hasil penyusunan target Mitigasi Perubahan Iklim provinsi dengan melibatkan menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Menteri Terkait, dan gubernur. (6) Hasil penyusunan target Mitigasi Perubahan Iklim provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh gubernur dan dilaporkan kepada Menteri/Kepala. (7) Target Mitigasi Perubahan Iklim provinsi yang telah ditetapkan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan dasar untuk: a. penghitungan besarnya pengurangan Emisi GRK dari Aksi Mitigasi Perubahan Iklim provinsi; b. penghitungan pencapaian target Mitigasi Perubahan Iklim provinsi; dan c. rujukan perencanaan pembangunan provinsi.
Pasal 33
(1) Target Mitigasi Perubahan Iklim nasional dan/atau Sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 dapat dilakukan perubahan dalam hal terjadi: a. perubahan kebijakan pembangunan nasional terkait dengan Perubahan Iklim; b. penambahan ruang lingkup Data Aktivitas baru di tingkat nasional atau Sektor; c. peningkatan ambisi melalui penambahan kegiatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim baru di tingkat nasional atau Sektor; dan/atau d. peningkatan ketelitian baik pada Data Aktivitas maupun Faktor Emisi GRK. (2) Perubahan target Mitigasi Perubahan Iklim nasional dan/ atau Sektor dilakukan dengan tahapan: a. Menteri Terkait Sektor menyampaikan usulan perubahan target Mitigasi Perubahan Iklim nasional dan/atau Sektor kepada Menteri/Kepala dan tembusannya disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. berdasarkan usulan perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri/Kepala dan menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melakukan koordinasi pembahasan dengan Menteri Terkait; dan c. dalam hal usulan perubahan target Mitigasi Perubahan Iklim nasional dan/atau Sektor disetujui,
Menteri/Kepala menetapkan perubahan target Mitigasi Perubahan Iklim nasional dan/atau Sektor.
Pasal 34
(1) Target Mitigasi Perubahan Iklim provinsi yang telah ditetapkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) dapat dilakukan perubahan dalam hal terjadi: a. target Mitigasi Perubahan Iklim nasional dan/atau Sektor berubah; b. perubahan kebijakan pembangunan provinsi terkait dengan Perubahan Iklim; c. penambahan ruang lingkup Data Aktivitas baru di tingkat provinsi; d. peningkatan ambisi melalui penambahan kegiatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim baru di tingkat provinsi; dan/atau e. peningkatan ketelitian baik pada Data Aktivitas maupun Faktor Emisi GRK. (2) Dalam hal perubahan target Mitigasi Perubahan Iklim nasional dan/atau Sektor berdampak signifikan terhadap target Mitigasi Perubahan Iklim provinsi, gubernur harus mengubah target Mitigasi Perubahan Iklim provinsi. (3) Perubahan target Mitigasi Perubahan Iklim provinsi dilakukan dengan tahapan: a. gubernur menyampaikan usulan perubahan target Mitigasi Perubahan lklim provinsi kepada Menteri/Kepala dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; b. Menteri/Kepala dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melakukan pembahasan perubahan target Mitigasi Perubahan Iklim provinsi dengan melibatkan menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Menteri Terkait, dan gubernur; dan c. dalam hal hasil pembahasan perubahan target Mitigasi Perubahan Iklim provinsi disetujui, gubernur menetapkan perubahan target Mitigasi Perubahan Iklim provinsi dan melaporkannya kepada Menteri/Kepala.
Paragraf 5
Penyusunan dan Penetapan Rencana
Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
Pasal 35
Penyusunan dan penetapan rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan pada lingkup: a. nasional; dan b. provinsi.
Pasal 36
(1) Penyusunan rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim nasional untuk Sektor dan Sub Sektor dilaksanakan oleh Menteri Terkait. (2) Penyusunan rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. Baseline Emisi GRK dan target Mitigasi Perubahan Iklim nasional yang dituangkan dalam NDC; b. strategi implementasi NDC; c. aspek perekonomian nasional; d. aspek sosial; e. rencana pembangunan jangka panjang nasional; f. hasil review rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang ada dan potensi ke Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; g. hasil penandaan kegiatan dan anggaran terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan nasional; dan h. RPPLH. (3) Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. arah kebijakan nasional terkait Perubahan Iklim; b. kebijakan Sektor terkait Perubahan Iklim; c. program dan rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim nasional, Sektor, dan Sub Sektor; d. alokasi Baseline Emisi GRK dan target pengurangan Emisi GRK Sektor dan Sub Sektor; e. penjabaran program, kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim, dan rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim per Sektor dan Sub Sektor berikut rencana pencapaian target pengurangan Emisi GRK; f. tata waktu rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim nasional, Sektor, dan Sub Sektor; g. pendanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim nasional, Sektor, dan Sub Sektor; h. peningkatan kapasitas dan kepedulian penanggung jawab instrumen NEK; dan i. penelitian. (4) Pelaksanaan instrumen NEK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Menteri Terkait menyampaikan dokumen hasil penyusunan rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim nasional kepada Menteri/Kepala.
Pasal 37
(1) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5), Menteri/Kepala dan menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melakukan: a. pembahasan materi muatan rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dengan melibatkan Menteri Terkait; dan
b. konsultasi publik. (2) Menteri/Kepala menetapkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim nasional. (3) Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi 1 (satu) dokumen dengan Peta Jalan NDC untuk Mitigasi Perubahan Iklim.
Pasal 38
(1)
Gubernur menyusun rencana Aksi Mitigasi Perubahan
Iklim provinsi paling lambat 6 (enam) bulan setelah
rencana
Aksi
Mitigasi
Perubahan
Iklim
nasional
ditetapkan Menteri/Kepala.
(2)
Penyusunan rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan mempertimbangkan:
a.
Baseline Emisi GRK provinsi;
b.
target Mitigasi Perubahan Iklim provinsi;
c.
rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim nasional;
d.
dokumen NDC, Peta Jalan NDC, dan strategi
implementasi NDC;
e.
dokumen perencanaan pembangunan provinsi;
f.
Program Prioritas Nasional dan Proyek Strategis
Nasional di provinsi;
g.
aspek perekonomian dan sosial provinsi;
h.
efektivitas Aksi Mitigasi Perubahan Iklim provinsi;
dan
i.
kapasitas Sumber Daya.
(3)
Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim provinsi paling
sedikit memuat:
a.
kebijakan provinsi terkait Perubahan Iklim yang
mengacu pada kebijakan nasional;
b.
program dan rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
provinsi;
c.
alokasi Baseline Emisi GRK provinsi dan target
pengurangan Emisi GRK provinsi;
d.
tata waktu rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
provinsi;
e.
pendanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim provinsi;
f.
peningkatan kapasitas dan kepedulian masyarakat;
dan
g.
penelitian.
(4)
Gubernur menyampaikan dokumen hasil penyusunan
rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim provinsi kepada
Menteri/Kepala dan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
Pasal 39
(1) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), Menteri/Kepala dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melakukan pembahasan materi muatan rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dengan melibatkan menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta
pengendalian urusan kementerian di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup, Menteri Terkait, dan
gubernur.
(2)
Gubernur menetapkan hasil pembahasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai rencana Aksi Mitigasi
Perubahan Iklim provinsi.
Pasal 40
(1)
Gubernur menyampaikan:
a.
Baseline Emisi GRK provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1);
b.
target Mitigasi Perubahan Iklim provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6); dan
c.
rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2),
kepada Menteri/Kepala.
(2)
Penyampaian rencana aksi Mitigasi Perubahan Iklim
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilaksanakan melalui SRN PPI.
Bagian Ketiga Pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
Pasal 41
(1) Pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 39. (2) Pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam lingkup: a. nasional; dan b. provinsi. (3) Pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Menteri Terkait berdasarkan Sektor dan/atau Sub Sektor. (4) Pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh: a. Menteri/Kepala dan menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, untuk pelaksanaan aksi keseluruhan; dan b. koordinator Sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), untuk aksi masing-masing Sektor. (5) Pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (6) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota, Pelaku Usaha, dan atau masyarakat berperan dalam pengurangan Emisi GRK sebagai bagian dari pengurangan Emisi GRK pada Sektor dan Sub Sektor.
Bagian Keempat
Pemantauan dan Evaluasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
Pasal 42
(1)
Pemantauan dan evaluasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c
dilakukan
terhadap
pelaksanaan
kegiatan
yang
berpengaruh penting terhadap capaian NDC meliputi:
a.
kebijakan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
b.
kelembagaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
c.
pendanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
d.
pengembangan teknologi;
e.
peningkatan kapasitas dan kepedulian masyarakat;
f.
penelitian;
g.
pengurangan Emisi GRK; dan
h.
penegakan hukum dan kepatuhan hukum.
(2)
Pendanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sumber dan
jumlah pendanaan.
(3)
Pemantauan dan evaluasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a.
Menteri Terkait berdasarkan Sektor dan/atau Sub
Sektor; dan
b.
gubernur, untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
provinsi.
(4)
Pemantauan dan evaluasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh:
a.
Menteri/Kepala dan menteri yang menyelenggarakan
sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian
urusan kementerian di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup; dan
b.
koordinator Sektor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (3) untuk aksi masing-masing Sektor.
Pasal 43
(1) Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dituangkan dalam bentuk laporan. (2) Format laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.
Pasal 44
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disampaikan
oleh:
a.
Menteri Terkait kepada Menteri/Kepala secara periodik 6
(enam) bulan sekali;
b.
gubernur kepada Menteri/Kepala dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
secara periodik 6 (enam) bulan sekali; dan
c.
Menteri/Kepala kepada Presiden melalui menteri yang
menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta
pengendalian urusan kementerian di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada tahun berikutnya.
BAB IV ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 45
(1) Penyelenggaraan Adaptasi Perubahan Iklim dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; b. pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; dan c. pemantauan dan evaluasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim. (2) Penyelenggaraan Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Menteri Terkait, untuk lingkup nasional; b. gubernur, untuk lingkup provinsi; dan c. bupati/wali kota, untuk lingkup kabupaten/kota.
Pasal 46
(1) Penyelenggaraan Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan pada: a. bidang pangan; b. bidang air; c. bidang energi; d. bidang kesehatan; e. bidang ekosistem; dan/atau f. bidang lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan ketahanan, dan kapasitas nasional. (2) Bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Menteri/Kepala setelah berkoordinasi dengan Menteri Terkait.
Pasal 47
(1) Adaptasi Perubahan Iklim bidang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f untuk bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. (2) Kebijakan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dapat dipertimbangkan dalam Aksi Adaptasi Perubahan Iklim bidang lain untuk bidang kelautan dan perikanan dalam rangka pencapaian target NDC.
Pasal 48
(1) Penetapan bidang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan Menteri Terkait.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kajian teknis. (3) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat kajian dampak Perubahan Iklim yang dihadapi. (4) Berdasarkan usulan Menteri Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Kepala melakukan telaah. (5) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa: a. sesuai; atau b. tidak sesuai. (6) Dalam hal hasil telaah sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Menteri/Kepala menetapkan bidang. (7) Dalam hal hasil telaah tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Menteri/Kepala mengembalikan usulan disertai dengan penjelasan untuk diperbaiki.
Bagian Kedua Perencanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
Paragraf 1 Umum
Pasal 49
Perencanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan: a. Inventarisasi Dampak Perubahan Iklim; b. penyusunan dan penetapan Baseline Ketahanan Iklim; c. penyusunan dan penetapan target Ketahanan Iklim; dan d. penyusunan dan penetapan rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
Paragraf 2 Inventarisasi Dampak Perubahan Iklim
Pasal 50
(1) Inventarisasi Dampak Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a disusun oleh Menteri Terkait. (2) Inventarisasi Dampak Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. identifikasi Wilayah yang mengalami peningkatan suhu udara berdasarkan data historis dan proyeksinya; dan b. identifikasi Dampak Perubahan Iklim pada bidang prioritas di Wilayah. (3) Selain identifikasi Wilayah yang mengalami peningkatan suhu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a identifikasi juga dilakukan terhadap Wilayah yang mengalami perubahan curah hujan berdasarkan data historis dan proyeksinya.
Pasal 51
(1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan Wilayah yang mengalami kenaikan suhu udara di atas 1°C (satu derajat celcius) terhadap suhu historis. (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan Wilayah yang mengalami perubahan curah hujan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari data historis. (3) Perubahan suhu udara dan curah hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan: a. data historis dan hasil proyeksi dengan periode paling singkat 30 (tiga puluh) tahun; dan b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (4) Data historis dan hasil proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikoordinasikan oleh Menteri/Kepala. (5) Hasil identifikasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar pertimbangan identifikasi Dampak Perubahan Iklim.
Pasal 52
Identifikasi Dampak Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: a. pengkajian tingkat Risiko Perubahan Iklim; dan b. penyusunan daftar pilihan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
Pasal 53
Pengkajian tingkat Risiko Perubahan Iklim sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dilakukan terhadap:
a.
bahaya Perubahan Iklim;
b.
Kerentanan Perubahan Iklim; dan
c.
Dampak Perubahan Iklim.
Pasal 54
(1) Pengkajian dilakukan terhadap bahaya Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi: a. data kondisi Perubahan Iklim historis di Wilayah kajian; dan b. data proyeksi Perubahan Iklim. (2) Pengkajian data kondisi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan menggunakan data historis untuk jangka waktu paling singkat 30 (tiga puluh) tahun atau sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Pengkajian data proyeksi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyusunan skenario iklim masa depan untuk jangka waktu paling singkat 30 (tiga puluh) tahun atau sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pasal 55
(1) Pengkajian terhadap bahaya Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan pada
Wilayah: a. daratan; dan b. lautan. (2) Pengkajian terhadap bahaya Perubahan Iklim untuk Wilayah daratan dilakukan dengan menghitung indikator paling sedikit berupa: a. suhu udara; dan b. curah hujan. (3) Pengkajian terhadap bahaya Perubahan Iklim untuk Wilayah lautan dilakukan dengan menghitung indikator paling sedikit berupa: a. suhu permukaan laut; dan b. tinggi muka laut. (4) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan dengan menggunakan data : a. historis iklim; dan b. proyeksi iklim. (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersumber dari kementerian/lembaga.
Pasal 56
(1) Pengkajian dilakukan terhadap Kerentanan Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b meliputi: a. keterpaparan; b. sensitivitas; dan c. Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim. (2) Pengkajian terhadap Kerentanan Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghitung indikator paling sedikit: a. demografi; b. tata guna lahan; c. mata pencaharian; d. kesejahteraan; e. infrastruktur; f. sumber daya air; g. pendidikan; h. kesehatan; dan i. kelembagaan masyarakat. (3) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan menggunakan data paling sedikit historis fisik, sosial, dan ekonomi. (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari kementerian/lembaga. (5) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, dapat menggunakan data dari sumber lainnya dengan kriteria: a. dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah; b. telah dipublikasikan di media dan/atau forum ilmiah tingkat nasional dan/atau internasional; dan c. merupakan data terbaru dan relevan.
Pasal 57
(1) Pengkajian terhadap Dampak Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c paling sedikit memuat kajian lokasi terdampak. (2) Dampak Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan indikator paling sedikit indikator fisik. (3) Indikator fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa perubahan: a. areal terdampak; dan b. frekuensi atau durasi.
Pasal 58
Hasil pengkajian terhadap:
a.
bahaya Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 dan Pasal 55;
b.
Kerentanan Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56; dan
c.
Dampak Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57,
dituangkan dalam bentuk dokumen Risiko Perubahan Iklim.
Pasal 59
(1) Berdasarkan dokumen Risiko Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud Pasal 58 disusun daftar pilihan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim. (2) Penyusunan daftar pilihan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penelusuran studi pustaka pilihan Aksi Adaptasi Perubahan iklim; dan b. penelusuran Aksi Adaptasi Perubahan Iklim yang telah dilakukan.
Pasal 60
Hasil Inventarisasi Dampak Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 paling sedikit memuat: a. tingkat Kerentanan Perubahan Iklim, Risiko Perubahan Iklim, dan Dampak Perubahan Iklim; dan b. pilihan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim. Paragraf 3 Penyusunan dan Penetapan Baseline Ketahanan Iklim
Pasal 61
(1) Penyusunan Baseline Ketahanan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dilakukan dalam lingkup nasional. (2) Penyusunan Baseline Ketahanan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan: a. hasil Inventarisasi Dampak Perubahan Iklim; b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; dan c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. (3) Penyusunan Baseline Ketahanan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. identifikasi Wilayah dengan kerentanan tinggi dan
sangat tinggi; dan b. penetapan jumlah Wilayah kerentanan tinggi dan sangat tinggi sebagai pendekatan Baseline Ketahanan Iklim. (4) Baseline Ketahanan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam: a. penetapan target Ketahanan Iklim; b. penyusunan rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; dan c. pengukuran besarnya capaian Ketahanan Iklim. (5) Penyusunan Baseline Ketahanan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri Terkait dan dikoordinasikan oleh Menteri/Kepala. (6) Hasil penyusunan Baseline Ketahanan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam dokumen NDC yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala.
Paragraf 4 Penyusunan dan Penetapan Target Ketahanan Iklim
Pasal 62
(1)
Penyusunan dan penetapan target Ketahanan Iklim
nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c
dilakukan paling sedikit berdasarkan:
a.
Baseline Ketahanan lklim;
b.
Peta Jalan NDC dan strategi implementasi NDC;
c.
pertumbuhan perekonomian nasional;
d.
aspek sosial dan budaya;
e.
kesetaraan gender dan kelompok rentan;
f.
efektivitas Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; dan
g.
prioritas pembangunan nasional.
(2)
Penyusunan
target
Ketahanan
Iklim
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Terkait
dan dikoordinasikan oleh Menteri/Kepala.
(3)
Target Ketahanan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan akumulasi dari:
a.
bidang pangan;
b.
bidang air;
c.
bidang energi;
d.
bidang kesehatan;
e.
bidang ketahanan ekosistem; dan/atau
f.
bidang lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, kebutuhan ketahanan dan
kapasitas nasional.
Pasal 63
(1) Hasil penyusunan target Ketahanan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dituangkan dalam Dokumen NDC yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala. (2) Dokumen NDC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar: a. penyusunan rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; dan b. pengukuran Ketahanan Iklim tahunan.
Paragraf 4 Perubahan Baseline Ketahanan Iklim dan/atau Target Ketahanan Iklim
Pasal 64
(1) Baseline Ketahanan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan/atau target Ketahanan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat dilakukan perubahan dalam hal terjadi: a. bencana alam dan non-alam; b. perubahan kebijakan pembangunan nasional terkait dengan Perubahan Iklim; dan/atau c. perubahan metodologi pada analisis kerentanan risiko dan Dampak Perubahan Iklim yang memberikan pengaruh signifikan. (2) Perubahan Baseline Ketahanan Iklim dan/atau target Ketahanan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. Menteri Terkait menyampaikan usulan perubahan Baseline Ketahanan Iklim dan/atau target Ketahanan Iklim kepada Menteri/Kepala; b. berdasarkan usulan perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri/Kepala melakukan koordinasi dengan Menteri Terkait; dan c. dalam hal usulan perubahan Baseline Ketahanan Iklim dan/atau target Ketahanan Iklim disetujui, Menteri/Kepala menetapkan perubahan Baseline Ketahanan Iklim dan/atau target Ketahanan Iklim. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pembahasan.
Paragraf 5
Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Adaptasi
Perubahan Iklim
Pasal 65
Penyusunan dan penetapan rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d dilakukan dalam lingkup: a. nasional; b. provinsi; dan c. kabupaten/kota.
Pasal 66
(1) Penyusunan rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a mengacu pada: a. Baseline Ketahanan Iklim dan target Ketahanan Iklim; b. dokumen NDC, Peta Jalan NDC, dan strategi implementasi NDC; c. RPPLH nasional; d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; dan e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
(2) Penyusunan rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Terkait serta dikoordinasikan oleh Menteri/Kepala. (3) Penyusunan rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan: a. penyusunan pilihan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; dan b. penetapan prioritas Aksi Adaptasi Perubahan Iklim. (4) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim nasional yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala.
Pasal 67
(1) Penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b dilakukan oleh gubernur dengan paling sedikit mengacu pada: a. rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim nasional; b. rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi; dan c. RPPLH provinsi. (2) Penyusunan rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. penyusunan pilihan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; dan b. penetapan prioritas Aksi Adaptasi Perubahan Iklim. (3) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim provinsi yang ditetapkan oleh gubernur.
Pasal 68
(1) Penyusunan rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c dilakukan oleh bupati/wali kota dengan paling sedikit mengacu pada: a. rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim provinsi; b. rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota; dan c. RPPLH kabupaten/kota. (2) Penyusunan rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. penyusunan pilihan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; dan b. penetapan prioritas Aksi Adaptasi Perubahan Iklim. (3) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.
Pasal 69
(1)
Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim nasional,
Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim provinsi, dan
Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim kabupaten/kota
memuat:
a.
kebijakan terkait Adaptasi Perubahan Iklim pada
setiap bidang;
b.
program dan kegiatan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
c.
penjabaran program, kegiatan Adaptasi Perubahan
Iklim, dan rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
berikut
rencana
pencapaian
target
ketahanan
iklimnya; dan
d.
Sumber Daya dan tata waktu rencana Aksi Adaptasi
Perubahan Iklim.
(2)
Program dan kegiatan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
a.
gambaran umum Wilayah/bidang dan
kondisi
Perubahan Iklim;
b.
tingkat Kerentanan Perubahan Iklim dan Risiko
Perubahan Iklim; dan
c.
daftar pilihan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
(3)
Penjabaran program, kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim,
dan rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim berikut
rencana
pencapaian
target
ketahanan
iklimnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilengkapi
dengan analisis kelembagaan.
Bagian Ketiga Pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
Pasal 70
(1)
Pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dilaksanakan
berdasarkan rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim:
a.
nasional;
b.
provinsi; dan
c.
kabupaten/kota.
(2)
Pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
pada setiap bidang dengan ketentuan:
a.
bidang pangan, dilakukan oleh:
1.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang pertanian;
2.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
dan
3.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kehutanan,
serta
dikoordinasikan
oleh
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanian;
b.
bidang air, dilakukan oleh:
1.
Menteri/Kepala;
2.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum; dan
3.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kehutanan,
serta
dikoordinasikan
oleh
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum;
c.
bidang energi, dilakukan oleh:
1.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang energi;
2.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kehutanan;
3.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum; dan
4.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan,
serta
dikoordinasikan
oleh
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
energi;
d.
bidang kesehatan, dilakukan oleh:
1.
Menteri/Kepala;
2.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kesehatan;
3.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kehutanan; dan
4.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum,
serta
dikoordinasikan
oleh
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan; dan
e.
bidang ekosistem, dilakukan oleh:
1.
Menteri/Kepala;
2.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kehutanan; dan
3.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan,
serta dikoordinasikan oleh Menteri/Kepala.
(3)
Pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dikoordinasikan oleh:
a.
Menteri/Kepala dan menteri yang menyelenggarakan
sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian
urusan kementerian dibidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, untuk pelaksanaan
aksi keseluruhan; dan
b.
koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), untuk aksi masing-masing bidang.
Pasal 71
(1) Pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim provinsi dan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh: a. gubernur untuk tingkat provinsi; dan b. bupati/wali kota untuk tingkat kabupaten/kota.
(2) Pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri/Kepala dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
Pasal 72
Pelaku Usaha dan masyarakat berperan serta dalam peningkatan Ketahanan Iklim sebagai bagian dari pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
Bagian Keempat
Pemantauan dan Evaluasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
Pasal 73
(1) Pemantauan dan evaluasi Adaptasi Perubahan Iklim dilakukan dalam lingkup: a. nasional; b. provinsi; dan c. kabupaten/kota. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan untuk pelaksanaan: a. kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim; b. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; dan c. peningkatan kapasitas Sumber Daya Adaptasi Perubahan Iklim. (3) Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. produk hukum; dan b. dokumen pendukung. (4) Aksi Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2). (5) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi jumlah: a. lembaga/unit usaha/kelompok masyarakat/orang yang ditingkatkan kapasitasnya; dan b. Wilayah/unit administrasi yang ditingkatkan kapasitasnya.
Pasal 74
(1)
Pemantauan dan evaluasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1)
huruf a dilakukan pada setiap bidang dengan ketentuan:
a.
bidang pangan, dilakukan oleh:
1.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang pertanian;
2.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
dan
3.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kehutanan,
serta
dikoordinasikan
oleh
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanian;
b.
bidang air, dilakukan oleh:
1.
Menteri/Kepala;
2.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum; dan
3.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kehutanan,
serta
dikoordinasikan
oleh
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum;
c.
bidang energi, dilakukan oleh:
1.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang energi;
2.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kehutanan;
3.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum; dan
4.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan,
serta
dikoordinasikan
oleh
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
energi;
d.
bidang kesehatan, dilakukan oleh:
1.
Menteri/Kepala;
2.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kesehatan;
3.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kehutanan; dan
4.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum,
serta
dikoordinasikan
oleh
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan; dan
e.
bidang ekosistem, dilakukan oleh:
1.
Menteri/Kepala;
2.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kehutanan; dan
3.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan,
serta dikoordinasikan oleh Menteri/Kepala.
(2)
Pemantauan dan evaluasi keseluruhan aksi sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dikoordinasikan
oleh
Menteri/Kepala.
Pasal 75
Pemantauan dan evaluasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) huruf b dan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c dilakukan oleh: a. gubernur, untuk Aksi Adaptasi Perubahan Iklim provinsi; dan b. bupati/wali kota, untuk Aksi Adaptasi Perubahan Iklim kabupaten/kota.
Pasal 76
(1) Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 75 dituangkan dalam bentuk laporan. (2) Format laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.
Pasal 77
(1)
Dalam rangka penyelenggaraan Adaptasi Perubahan Iklim,
Menteri/Kepala,
Menteri
Terkait,
gubernur,
dan
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat
membentuk tim terpadu.
(2)
Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki tugas dan fungsi membantu Menteri/Kepala,
Menteri Terkait, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya dalam proses penyelenggaraan
Adaptasi Perubahan Iklim.
(3)
Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal
dari unsur instansi yang menangani bidang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1).
BAB V KERANGKA TRANSPARANSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 78
(1)
Upaya pencapaian target NDC melalui penyelenggaraan
Mitigasi Perubahan Iklim dan Adaptasi Perubahan Iklim
dan
NEK
dilaksanakan
secara
akurat,
konsisten,
transparan,
berkelanjutan,
dan
dapat
dipertanggungjawabkan melalui:
a.
MRV;
b.
SRN PPI;
c.
Sistem Registri Unit Karbon;
d.
Sertifikat Pengurangan Emisi GRK Indonesia; dan
e.
NonSertifikat Pengurangan Emisi GRK Indonesia.
(2)
Sistem Registri Unit Karbon, Sertifikat Pengurangan Emisi
GRK Indonesia, dan NonSertifikat Pengurangan Emisi
GRK Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi atau Measurement, Reporting,
dan Verification
Paragraf 1
Umum
Pasal 79
(1) MRV untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, dan instrumen NEK dilaksanakan secara terintegrasi. (2) MRV untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri/Badan ini. (3) MRV untuk instrumen NEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 80
(1)
Dalam melaksanakan MRV untuk Aksi Mitigasi Perubahan
Iklim dan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, Menteri/Kepala
membentuk tim MRV.
(2)
Tim MRV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit terdiri atas:
a.
penanggung jawab;
b.
tim teknis;
c.
tim panel metodologi; dan/atau
d.
sekretariat.
(3)
Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dijabat oleh Deputi.
(4)
Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
berasal dari unsur:
a.
Kementerian/Badan;
b.
kementerian/lembaga terkait; dan
c.
praktisi di bidang Perubahan Iklim.
(5)
Tim panel metodologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c berasal dari unsur:
a.
tenaga ahli;
b.
akademisi; dan
c.
peneliti,
di bidang Perubahan Iklim.
(6)
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
berasal dari unsur:
a.
Kementerian/Badan; dan
b.
praktisi di bidang Perubahan Iklim.
Pasal 81
(1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan fungsi mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan MRV. (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan fungsi: a. meminta informasi dan/atau klarifikasi kepada penanggung jawab aksi terkait Aksi Mitigasi
Perubahan Iklim dan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
yang dilakukan;
b.
melakukan validasi dan verifikasi terhadap Aksi
Mitigasi
Perubahan
Iklim
dan
Aksi
Adaptasi
Perubahan Iklim;
c.
menyampaikan hasil validasi dan verifikasi kepada
Deputi; dan
d.
melakukan pengembangan kebijakan MRV untuk
Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan Aksi Adaptasi
Perubahan Iklim.
(3)
Tim panel metodologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
80 ayat (2) huruf c mempunyai tugas dan fungsi:
a.
mengidentifikasi,
menghimpun,
dan
mengkaji
metodologi penghitungan Emisi GRK dari berbagai
pemangku kepentingan yang telah mengembangkan
metodologi
pengurangan
Emisi
GRK
dan/atau
peningkatan serapan karbon;
b.
menelaah penerapan metodologi IPCC dan metodologi
lainnya yang konsisten dengan IPCC yang dapat
diimplementasikan di Indonesia;
c.
merumuskan
dan
menetapkan
hasil
kajian
metodologi yang dapat digunakan dalam menyusun
perencanaan
dan
pelaksanaan
Aksi
Mitigasi
Perubahan Iklim dan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
d.
melakukan
kajian
penilaian
dan
kesesuaian
metodologi dari skema sertifikasi selain skema SPE-
GRK; dan
e.
menyampaikan hasil kajian kepada Deputi untuk
ditetapkan.
(4)
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat
(2) huruf d mempunyai tugas dan fungsi:
a.
Memfasilitasi penanggung jawab, tim teknis, dan tim
panel
metodologi
dalam
menyiapkan
dan
menghimpun bahan telaahan metodologi yang akan
dikaji;
b.
memfasilitasi penanggung jawab, tim teknis, dan tim
panel metodologi dalam menyiapkan analisis awal
terhadap metodologi yang diusulkan dari berbagai
inisiatif
pemangku
kepentingan
yang
telah
mengembangkan metode pengurangan Emisi GRK
dan/atau peningkatan serapan karbon;
c.
memfasilitasi penanggung jawab, tim teknis, dan tim
panel metodologi dalam menyusun agenda kerja
tahunan;
d.
memfasilitasi penanggung jawab, tim teknis, dan tim
panel metodologi dalam menyusun laporan kerja
tahunan; dan
e.
mengumpulkan data lainnya yang diperlukan dan
dianggap penting untuk kajian penanggung jawab,
tim teknis, dan tim panel metodologi.
Paragraf 2 Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi atau Measurement, Reporting, dan Verification untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
Pasal 82
(1)
MRV untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dilakukan
melalui tahapan:
a.
pengukuran;
b.
pelaporan; dan
c.
verifikasi.
(2)
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
termasuk kegiatan validasi.
(3)
MRV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
terhadap laporan yang disampaikan oleh:
a.
kementerian/lembaga terkait;
b.
pemerintah daerah; dan/atau
c.
Pelaku Usaha.
Pasal 83
(1) Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a dilakukan pada tahapan: a. perencanaan; dan b. pelaksanaan. (2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Pasal 84
Pengukuran pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan: a. pengumpulan data berkala hasil Inventarisasi Emisi GRK; b. penyusunan dan penetapan Baseline Emisi GRK; c. penyusunan rencana aksi, lokasi, target capaian, dan periode pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; dan d. sistem manajerial.
Pasal 85
(1)
Pengukuran
pada
tahap
pelaksanaan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b dilakukan
melalui tahapan:
a.
pemantauan pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan
Iklim;
b.
penghitungan besaran Emisi GRK atau Serapan GRK
secara berkala;
c.
evaluasi capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; dan
d.
pencatatan kendala dan hambatan.
(2)
Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
mendapatkan:
a.
besaran Emisi GRK atau serapan tahunan; dan
b.
besaran pengurangan Emisi GRK dan/atau Serapan
GRK.
(3)
Besaran Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a diukur melalui perkalian antara Data Aktivitas
dan Faktor Emisi GRK.
(4)
Besaran pengurangan Emisi GRK sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan selisih antara
target pengurangan Emisi GRK dengan nilai aktual Emisi
GRK.
(5)
Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dilakukan dengan menggunakan metode:
a.
ditetapkan Badan Standarisasi Nasional;
b.
disepakati
oleh
negara
pihak
United
Nations
Framework Convention on Climate Change; atau
c.
ditetapkan oleh Deputi.
Pasal 86
(1)
Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1)
huruf b memuat data umum dan data teknis pelaporan
pelaksanaan.
(2)
Data umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a.
penanggung jawab aksi;
b.
judul dan jenis kegiatan;
c.
mekanisme Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; dan
d.
Sumber
Daya
meliputi
transfer
teknologi,
peningkatan kapasitas, dan pembiayaan.
(3)
Data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
penghitungan besaran Baseline Emisi GRK;
b.
pemilihan periode referensi dalam rangka penetapan
Baseline Emisi GRK;
c.
asumsi yang digunakan dalam menyusun Baseline
Emisi GRK;
d.
penghitungan besaran batas atas Emisi GRK;
e.
metodologi penghitungan capaian Aksi Mitigasi
Perubahan Iklim;
f.
hasil pemantauan terhadap Data Aktivitas, termasuk
ukuran, lokasi, dan periode pelaksanaan Aksi
Mitigasi Perubahan Iklim;
g.
Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang dilakukan,
termasuk ukuran, lokasi, dan periode Aksi Mitigasi
Perubahan Iklim;
h.
besaran capaian target pengurangan dan/atau
penyerapan Emisi GRK; dan/atau
i.
uraian
sistem
manajerial,
mencakup
nama
penanggung jawab aksi serta sistem yang dibangun
untuk memantau dan mengumpulkan Data Aktivitas
terkait dengan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang
dilakukan.
(4)
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh:
a.
Pelaku Usaha kepada:
1.
bupati/wali kota;
2.
gubernur; atau
3.
Menteri Terkait,
sesuai dengan kewenangannya paling lambat bulan
Maret;
b.
bupati/wali kota kepada gubernur paling lambat
pada bulan April;
c.
gubernur kepada Menteri/Kepala paling lambat
bulan Juli; dan
d.
Menteri Terkait kepada Menteri/Kepala paling lambat
bulan Juli, setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada tahun berikutnya. (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan dalam SRN PPI untuk menjadi dasar pelaksanaan validasi dan verifikasi.
Pasal 87
Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c dilakukan oleh tim MRV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1).
Pasal 88
(1)
Verifikasi
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
87
dilakukan terhadap laporan pelaksanaan Aksi Mitigasi
Perubahan Iklim.
(2)
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara:
a.
kaji dokumen; dan/atau
b.
klarifikasi dokumen.
(3)
Kaji dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a meliputi:
a.
penilaian kebenaran data, meliputi Baseline Emisi
GRK, Data Aktivitas, metode pemantauan, kuantitas
penurunan Emisi GRK, kesesuaian dengan rencana
Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, sistem manajerial, dan
Sumber Daya;
b.
penilaian kualitas
data
meliputi
strukturisasi,
prosedur operasional standar, dan dokumentasi;
c.
penilaian akurasi data meliputi sumber data, Faktor
Emisi GRK, dan parameter pendukung; dan
d.
pernyataan pencapaian kinerja pengurangan Emisi
GRK.
(4)
Klarifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dilakukan jika hasil kaji dokumen memerlukan
informasi tambahan.
(5)
Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat data capaian pengurangan dan/atau serapan
Emisi GRK.
(6)
Data capaian pengurangan dan/atau serapan Emisi GRK
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah dilakukan
verifikasi dicatatkan ke dalam SRN PPI.
Paragraf 3
Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi
atau Measurement, Reporting, dan Verification untuk
untuk Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
Pasal 89
(1) MRV untuk Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dilakukan melalui tahapan: a. pengukuran; b. pelaporan; dan c. verifikasi, Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
(2)
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
termasuk kegiatan validasi.
(3)
MRV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh:
a.
kementerian/lembaga terkait; dan
b.
pemerintah daerah.
Pasal 90
Pengukuran Aksi Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a dilakukan dengan: a. membandingkan antara Aksi Adaptasi Perubahan Iklim yang dilaksanakan dengan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim di dalam dokumen perencanaan terkait Adaptasi Perubahan Iklim; dan b. membandingkan Kerentanan Perubahan Iklim dan Risiko Perubahan Iklim pada tahun saat pemantauan dan evaluasi dengan Kerentanan Perubahan Iklim dan Risiko Perubahan Iklim pada tahun sebelumnya.
Pasal 91
(1)
Pelaporan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b dilakukan
terhadap penyelenggaraan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
(2)
Laporan penyelenggaraan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan
penyelenggaraan Adaptasi Perubahan Iklim.
(3)
Laporan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat data:
a.
kebijakan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
b.
kajian
Kerentanan
Perubahan
Iklim,
Risiko
Perubahan
Iklim,
dan
Dampak
Perubahan
Iklim;
c.
perencanaan
dan
pelaksanaan
Aksi
Adaptasi,
termasuk Baseline dan target;
d.
pemantauan dan evaluasi;
e.
peningkatan kapasitas;
f.
teknologi; dan
g.
pendanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
(4)
Aksi Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c termuat
dalam laporan perencanaan.
(5)
Aksi Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf d sampai dengan huruf g termuat
dalam laporan pelaksanaan.
(6)
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh:
a.
bupati/wali kota kepada gubernur dan ditembuskan
kepada
Menteri/Kepala
dan
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
dalam negeri;
b.
gubernur kepada Menteri/Kepala dan ditembuskan
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang dalam negeri; dan
c.
Menteri Terkait kepada Menteri/Kepala.
(7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada tahun berikutnya. (8) Data pelaporan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatatkan dalam SRN PPI dan menjadi dasar pelaksanaan verifikasi.
Pasal 92
(1)
Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (8)
dilakukan terhadap laporan pelaksanaan Aksi Adaptasi
Perubahan Iklim.
(2)
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara:
a.
kaji dokumen; dan/atau
b.
klarifikasi dokumen.
(3)
Kaji dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a meliputi:
a.
penilaian kebenaran data, meliputi data kerentanan
dan Risiko Perubahan Iklim, kesesuaian dengan
rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, metode
pemantauan, dan Sumber Daya;
b.
penilaian kualitas
data
meliputi
strukturisasi,
prosedur operasional standar, dan dokumentasi;
c.
penilaian akurasi data meliputi sumber data, dan
parameter pendukung; dan
d.
pernyataan pencapaian kinerja Ketahanan Iklim,
berupa penurunan tingkat kerentanan dan Risiko
Perubahan Iklim.
(4)
Klarifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dilakukan jika hasil kaji dokumen memerlukan
informasi tambahan.
(5)
Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi
data
capaian
peningkatan
Ketahanan
Iklim
yang
dinyatakan dengan penurunan tingkat kerentanan dan
Risiko Perubahan Iklim.
(6)
Data
capaian
peningkatan
Ketahanan
Iklim
yang
dinyatakan dengan penurunan tingkat kerentanan dan
Risiko Perubahan Iklim yang telah dilakukan validasi dan
verifikasi dicatatkan ke dalam SRN PPI.
Pasal 93
Menteri/Kepala menyampaikan laporan hasil:
a.
Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88; dan
b.
Verifikasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 92,
kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan
sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan
kementerian di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun pada tahun berikutnya.
Bagian Ketiga
Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim
Pasal 94
(1) Penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim wajib mencatatkan pelaksanaan aksinya ke dalam SRN PPI. (2) Selain penanggung jawab aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencataan pelaksanaan aksi ke dalam SRN PPI juga dilakukan oleh penanggung jawab kerja sama aksi. (3) Penanggung jawab aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pemerintah, pemerintah daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat. (4) Penanggung jawab kerja sama aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pemerintah, pemerintah daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat yang melaksanakan kerja sama baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Pasal 95
(1) SRN PPI memuat informasi paling sedikit mengenai: a. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; b. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; c. hasil Inventarisasi Emisi GRK nasional, Sektor, Sub Sektor, dan sub nasional yang meliputi tingkat emisi, status emisi, baseline, dan target NDC; d. instrumen NEK yang berkontribusi pada pencapaian NDC dan/atau memerlukan corresponding adjustment;; e. kolaborasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim berbasis masyarakat; f. Sumber Daya; dan g. informasi terkait lainnya. (2) Informasi instrumen NEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperoleh dari interoperabilitas SRN PPI dengan Sistem Registri Unit Karbon yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Informasi instrumen NEK yang telah mendapatkan otorisasi, proses corresponding adjustment dilaksanakan di SRN PPI. (4) Pelaksanaan otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Corresponding adjustment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d akan diperhitungkan ke dalam hasil inventarisasi GRK nasional. (6) Pelaksanaan kolaborasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketetentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Informasi Sumber Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi pendanaan, peningkatan kapasitas, tenaga ahli (rooster of expert) dan alih teknologi.
Pasal 96
Pelaksanaan SRN PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94
ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
a.
pendaftaran akun;
b.
pengisian data umum;
c.
pengisian data teknis;
d.
verifikasi laporan pelaksanaan aksi dan/atau Sumber
Daya pelaksanaan pengendalian Perubahan Iklim; dan
e.
pemberian pengakuan atas kontribusi penanggung jawab
pelaksanaan penyelenggaraan pengendalian Perubahan
Iklim.
Pasal 97
(1) Pendaftaran akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a dilakukan oleh penanggung jawab aksi dan/atau penanggung jawab kerja sama aksi untuk mendapatkan akses ke SRN PPI. (2) Dalam melakukan pendaftaran, penanggung jawab aksi dan/atau penanggung jawab kerja sama aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengisi identitas.
Pasal 98
(1) Pengisian data umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b dilakukan oleh penanggung jawab aksi dan/atau penanggung jawab kerja sama aksi. (2) Pengisian data umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data meliputi: a. penanggung jawab aksi; b. judul dan jenis kegiatan; c. mekanisme Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; dan d. Sumber Daya meliputi transfer teknologi, peningkatan kapasitas, dan pembiayaan. (3) Selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), data umum juga memuat data lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 99
(1) Pengisian data teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c dilakukan oleh penanggung jawab aksi dan/atau penanggung jawab kerja sama aksi. (2) Pengisian data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data meliputi: a. penghitungan besaran Baseline Emisi GRK; b. pemilihan periode referensi dalam rangka penetapan Baseline Emisi GRK; c. asumsi yang digunakan dalam menyusun Baseline Emisi GRK; d. metodologi penghitungan capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; e. hasil pemantauan terhadap Data Aktivitas, termasuk ukuran, lokasi, dan periode pelaksanaan Aksi
Mitigasi Perubahan Iklim; f. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang dilakukan, termasuk ukuran, lokasi, dan periode Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; g. besaran capaian target pengurangan dan/atau penyerapan Emisi GRK; dan/atau h. Uraian sistem manajerial, mencakup nama penanggung jawab aksi serta sistem yang dibangun untuk memantau dan mengumpulkan Data Aktivitas terkait dengan Aksi Mitgasi Perubahan Iklim dan instrumen NEK yang dilakukan. (3) Selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data teknis juga memuat data lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 100
Verifikasi laporan pelaksanaan aksi dan/atau Sumber Daya pelaksanaan pengendalian Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d dilaksanakan oleh Tim MRV berdasarkan data umum dan data teknis yang diisi oleh penanggung jawab aksi dan/atau penanggung jawab kerja sama aksi.
Pasal 101
Pemberian pengakuan atas kontribusi penanggung jawab pelaksanaan penyelenggaraan pengendalian Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf e dilakukan oleh Menteri/Kepala kepada penanggung jawab aksi dan/atau penanggung kerja sama aksi setelah laporan pelaksanaan aksi dan/atau sumberdaya pelaksanaan pengendalian Perubahan Iklim terverifikasi.
Pasal 102
Tata cara pengisian data umum dan data teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 99 ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Kepala.
Pasal 103
(1) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 berupa data nasional, Sektor, Sub Sektor, dan daerah terkait Emisi GRK dan Ketahanan Iklim yang telah dijamin kualitas dan kebenarannya setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai: a. dasar pengakuan Pemerintah terhadap penanggung jawab instrumen NEK atas kontribusi penerapan instrumen NEK dalam pencapaian target NDC; b. dasar pengakuan Pemerintah atas kontribusi penanggung jawab; c. data dan informasi aksi dan Sumber Daya mitigasi penyelenggaraan instrumen NEK; d. upaya menghindari penghitungan ganda Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; dan
e. bahan penelusuran pengalihan. (3) Data nasional, Sektor, Sub Sektor, dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rujukan nasional dan internasional dalam Satu Data Emisi GRK dan Ketahanan Iklim yang disinergikan dan dikoordinasikan oleh Menteri/Kepala. (4) Satu Data Emisi GRK dan Ketahanan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara interoperabilitas data dan informasi serta merupakan bagian dari satu data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 104
(1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SRN PPI dilaksanakan untuk: a. mengkaji hasil laporan periodik; b. mengembangkan SRN; c. meningkatkan pelayanan publik; dan d. pemantauan kinerja pengelola SRN PPI. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Deputi.
BAB VI PARTISIPASI PARA PIHAK
Pasal 105
(1) Dalam melakukan pembinaan, Menteri/Kepala dapat melakukan peningkatan partisipasi para pihak dalam penyelenggaraan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim melalui: a. penyediaan informasi; dan/atau b. peningkatan kapasitas. (2) Selain peningkatan partisipasi para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peningkatan partisipasi para pihak dapat dilakukan melalui pemberian penghargaan. (3) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi informasi: a. peluang perdagangan karbon, harga karbon, dan pasar karbon; b. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; c. pemetaan tingkat, status dan proyeksi Emisi GRK nasional, sektoral, pemerintah daerah, dan Pelaku Usaha; d. capaian pengurangan Emisi GRK tahunan; e. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; f. nilai bukan karbon, termasuk namun tidak terbatas pada biodiversitas, pariwisata, nilai air, dan jasa lingkungan lainnya; dan g. manfaat bersama antara hasil Aksi Mitigasi dan untuk pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim. (4) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui media elektronik atau media nonelektronik.
(5)
Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan dengan bimbingan teknis upaya
pencapaian target NDC.
(6)
Selain peningkatan kapasitas dilakukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), peningkatan kapasitas dilakukan
melalui:
a.
pendidikan; dan
b.
pembelajaran.
Pasal 106
(1) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (6) huruf a dilakukan dengan pemberian tugas belajar pada pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (6) huruf b dilakukan melalui: a. pembelajaran klasikal; dan/atau b. pembelajaran nonklasikal.
Pasal 107
(1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat materi: a. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; b. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; c. pengembangan dan alih teknologi; d. akses pendanaan Perubahan Iklim; e. aspek peningkatan kesadaran publik; dan f. komunikasi informasi dan edukasi. (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Pasal 108
(1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) dapat diberikan kepada para pihak yang melakukan: a. pengurangan Emisi GRK melebihi target NDC yang ditetapkan; b. pengurangan Emisi GRK secara sukarela; dan/atau c. kolaborasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, yang tercatat dalam SRN PPI. (2) Pengurangan Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus terverifikasi oleh tim MRV. (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. trofi; b. sertifikat; dan/atau c. insentif. (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
BAB VII PENDANAAN
Pasal 109
Pendanaan penyelenggaraan NDC bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 110
Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku:
a.
baseline, target, rencana aksi, dan Peta Jalan NDC yang
telah ditetapkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Menteri/Badan ini; dan
b.
segala bentuk kerja sama dalam rangka pencapaian target
NDC tetap berlaku sampai dengan masa berlaku dokumen
kerja sama berakhir.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 111
Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku:
a.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang
Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
521);
b.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang
Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian
Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 211);
c.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.72/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan, dan
Verifikasi Aksi dan Sumber Daya Pengendalian Perubahan
Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 162);
d.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang
Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi
Gas Rumah Kaca Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 163);
e.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang
Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak
Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 342); dan
f.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor
12
Tahun
2024
tentang
Penyelenggaraan
Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dalam Penanganan Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 534), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 112
Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2026
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
Œ
MOH. JUMHUR HIDAYAT
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN KONTRIBUSI YANG DITETAPKAN SECARA NASIONAL
FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN INVENTARISASI EMISI GAS RUMAH KACA
Laporan hasil penyelenggaraan Inventarisasi Emisi GRK disusun oleh Pelaku Usaha, bupati/wali kota, gubernur atau Menteri Terkait dengan menggunakan format dengan muatan paling sedikit:
RINGKASAN EKSEKUTIF. Ringkasan eksekutif memuat: a. uraian latar belakang secara singkat; b. urgensi penyelenggaraan Inventarisasi Emisi GRK; c. tingkat, status dan kecenderungan Emisi GRK; dan d. permasalahan atau kendala yang dihadapi.
BAB I : PENDAHULUAN Dalam pendahuluan memuat antara lain: a. latar belakang yang memuat: 1. isu Perubahan Iklim global, nasional, sub nasional; dan 2. urgensi penyelenggaraan Inventarisasi Emisi GRK. b. maksud dan tujuan Inventarisasi Emisi GRK; c. pembentukan tim penyelenggaraan Inventarisasi Emisi GRK (untuk laporan dari gubernur, atau bupati/wali kota) yang memuat: 1. keterlibatan lembaga/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Inventarisasi Emisi GRK; dan 2. tantangan dan peluang pengembangan tim Inventarisasi Emisi GRK. dan d. deskripsi ringkas proses persiapan Inventarisasi Emisi GRK yang memuat penjelasan mengenai proses persiapan penyediaan Data Aktivitas.
BAB II : METODOLOGI DAN SUMBER DATA a. a. Metodologi memuat: 1. penjelasan metode secara umum maupun per Sektor (untuk Menteri Terkait, gubernur, atau bupati/wali kota); dan 2. metode yang spesifik jika ada. b. b. Sumber Data yang memuat: 1. data yang digunakan dalam perhitungan beserta sumbernya; dan 2. penjelasan terkait pengolahan data (proxy, interpolasi, extrapolasi, dll).
BAB III : HASIL PERHITUNGAN EMISI GRK DAN/ATAU SERAPAN GRK Hasil perhitungan Emisi GRK dan/atau Serapan GRK memuat: a. tingkat, status, dan kecenderungan Emisi GRK dan/atau Serapan GRK, yang memuat: 1. tingkat, status, dan kecenderungan secara agregat. Khusus Pelaku Usaha memuat informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan Emisi GRK dan/atau Serapan GRK sesuai dengan Sektor; 2. penjelasan terkait tingkat, status dan kecenderungan agregat; dan 3. grafik, tabel, dan chart agregat sebagai keterangan. b. Selain menghitung tingkat, status, dan kecenderungan secara agregat, untuk laporan dari gubernur, atau bupati/wali kota juga meliputi perhitungan tingkat, status, dan kecenderungan secara sektoral meliputi: 1. pengadaan dan penggunaan energi; 2. proses industri dan penggunaan produk; 3. pertanian; 4. kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya; dan/atau 5. pengelolaan limbah. c. Analisis Ketidakpastian dan Kategori Kunci, yang memuat: 1. penjelasan terkait Analisis Ketidakpastian; dan 2. perhitungan Kategori Kunci baik secara agregat maupun per Sektor; dan d. pengendalian dan penjaminan mutu yang memuat penjelasan proses pengendalian dan penjaminan mutu mulai dari Data Aktivitas sampai pada hasil perhitungan Emisi GRK dan/atau Serapan GRK
BAB IV : RENCANA PERBAIKAN PENYELENGGARAAN INVENTARISASI EMISI GRK a. Umum, yang memuat uraian terkait kendala penyelenggaraan Inventarisasi Emisi GRK dan rencana perbaikan secara umum; dan b. Sektor, yang memuat uraian terkait kendala penyelenggaraan Inventarisasi Emisi GRK dan rencana perbaikan setiap Sektor.
BAB V : PENUTUP a. Kesimpulan, yang memuat: 1. penjelasan terkait tingkat, status, dan kecenderungan Emisi GRK; 2. uraian singkat terkait kemajuan pelaksanaan Inventarisasi Emisi GRK dibandingkan dengan tahun sebelumnya; dan 3. Uraian singkat terkait kendala dan hambatan pelaksanaan Inventarisasi Emisi GRK dan rencana perbaikannya; dan b. Saran, yang memuat uraian terkait saran dalam rangka perbaikan baik secara internal maupun kepada pihak eksternal.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOH. JUMHUR HIDAYAT
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN KONTRIBUSI YANG DITETAPKAN SECARA NASIONAL
TATA CARA PELAKSANAAN INVENTARISASI EMISI GAS RUMAH KACA
Pelaksanaan Inventarisasi Emisi GRK dilakukan dengan cara :
A.
PEMANTAUAN
1.
Pemantauan terhadap hasil Inventarisasi Emisi GRK tahun
sebelumnya meliputi :
Tingkat emisi agregat dan sektoral
Status emisi (apakah tingkat emisi tahun sebelumnya itu naik/turun dan apa penyebabnya
Kecenderungan emisi (bagaimana kecenderungan emisi agregat dari mulai tahun dasar) 2. Pemantauan terhadap Data Aktivitas sumber Emisi GRK dan/atau Serapan GRK termasuk simpanan karbon tahun sebelumnya meliputi :
Sumber Data Aktivitas
Tingkat akurasi data
Kosistensi Data Aktivitas
Kelengkapan data aktivias
Metode pengambilan data 3. Pemantauan terhadap Faktor Emisi GRK dan faktor Serapan GRK termasuk simpanan karbon tahun sebelumnya meliputi :
Sumber dan referensi
Tingkat ketelitian (Tier)
Tingkat ketidakpastian/Uncertainty
B.
PENGUMPULAN
1.
Pengumpulan Data Aktivitas sumber Emisi GRK dan/atau
Serapan GRK termasuk simpanan harus berpedoman pada
prinsip dasar inventarisasi emisi GRK dan kelembagaan
inventarisasi GRK.
1.1. Prinsip Dasar Inventarisasi Emisi GRK
a.
Transparansi
Prinsip transparansi berarti bahwa semua dokumen dan
sumber data yang digunakan dalam Inventarisasi Emisi
GRK harus disimpan dan didokumentasikan dengan
baik sehingga orang lain yang tidak terlibat dalam
Inventarisasi Emisi GRK dapat memahami bagaimana
hasil Inventarisasi Emisi GRK disusun.
b.
Akurasi
Prinsip akurasi merupakan perhitungan Emisi GRK dan
Serapan GRK merefleksikan emisi yang sebenarnya dan
dengan tingkat kesalahannya kecil.
Penjelasan terkait prinsip akurasi adalah ukuran relatif
dari ketepatan perkiraan Emisi GRK atau Serapan GRK.
Estimasi harus akurat dalam arti bahwa estimasi
tersebut secara sistematis tidak melebihi atau di bawah
Emisi GRK atau Serapan GRK yang sebenarnya.
Penjelasan terkait prinsip akurasi adalah ukuran relatif
dari ketepatan perkiraan Emisi GRK atau Serapan GRK.
Estimasi harus akurat dalam arti bahwa estimasi
tersebut secara sistematis tidak melebihi atau di bawah
Emisi GRK atau Serapan GRK yang sebenarnya.
c.
Kelengkapan.
Prinsip kelengkapan merupakan dugaan Emisi GRK dan
Serapan GRK untuk semua jenis GRK dilaporkan secara
lengkap dan apabila ada yang tidak diduga harus
dijelaskan alasannya.
Kelengkapan dalam hal ini dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1)
dalam hal ada sumber Emisi GRK atau Serapan
GRK yang tidak dihitung atau dikeluarkan dari
Inventarisasi Emisi GRK maka harus diberikan
justifikasi alasan sumber atau serapan tersebut
tidak dimasukkan.
2)
Inventarisasi
Emisi
GRK
harus
melaporkan
dengan jelas batas (boundary) yang digunakan
untuk menghindari adanya perhitungan ganda
(double counting) atau adanya Emisi GRK yang
tidak dimasukkan.
3)
apabila di antara sumber Emisi GRK atau Serapan
GRK tidak dilaporkan karena kategori sumber
Emisi GRK atau Serapan GRK tersebut tidak
menghasilkan Emisi GRK atau Serapan GRK
untuk jenis gas tertentu, maka digunakan notasi
NA (Not Applicable).
4)
apabila Emisi GRK atau Serapan GRK memang
tidak terjadi, maka digunakan notasi NO (Not
Occurring).
5)
apabila Emisi GRK atau Serapan GRK belum
dihitung karena tidak tersedia data, maka
digunakan notasi NE (Not Estimated).
6)
apabila Emisi GRK atau Serapan GRK dihitung
tetapi perhitungannya masuk ke dalam kategori
sumber Emisi GRK atau Serapan GRK yang tidak
sesuai dengan yang sudah ditetapkan karena
alasan tertentu, maka digunakan notasi IE
(Including Elsewhere).
7)
apabila Emisi GRK atau Serapan GRK tidak
dilaporkan secara tersendiri dalam sub-kategori
tertentu karena alasan kerahasiaan tetapi sudah
dimasukkan di tempat lain atau digabungkan ke
dalam kategori lain, maka digunakan notasi C
(confidential).
8)
untuk memenuhi prinsip kelengkapan, maka
setiap notasi yang digunakan harus disertai
dengan penjelasannya dan didokumentasikan
dengan baik.
d. Konsistensi. Prinsip konsistensi merupakan estimasi Emisi GRK atau Serapan GRK untuk semua tahun Inventarisasi
Emisi GRK menggunakan metode yang sama dengan kategori sumber Emisi GRK atau Serapan GRK yang sama sehingga merefleksikan perubahan Emisi GRK dari tahun ke tahun. Konsisten dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: 1) dalam hal pada tahun Inventarisasi Emisi GRK tertentu ada perubahan yang dilakukan, contoh: perubahan metodologi atau merubah faktor emisi default IPCC dengan faktor emisi lokal, maka perlu dilakukan perhitungan ulang (recalculation) untuk tahun Inventarisasi Emisi GRK lainnya sehingga kembali menjadi konsisten. 2) dalam hal perhitungan ulang tidak memungkinkan, misalnya adanya penambahan sumber Emisi GRK atau Serapan GRK baru pada tahun inventarisasi tertentu, sementara pada tahun inventarisasi sebelumnya tidak ada data tersedia, maka pada tahun inventarisasi yang tidak ada data aktivitasnya harus diduga datanya dengan teknik interpolasi atau ekstrapolasi. 3) Untuk memenuhi prinsip konsisten, maka setiap upaya yang dilakukan untuk mendapatkan inventarisasi yang konsisten harus dicatat dan didokumentasikan dengan baik. Dalam hal terjadi ketidakkonsistenan data, maka perhitungan ulang dapat dilakukan apabila: 1) data yang tersedia sudah berubah; 2) metode yang digunakan sebelumnya tidak konsisten dengan metode IPCC untuk kategori tertentu; 3) suatu kategori yang sebelumnya bukan kategori kunci berubah menjadi kategori kunci; 4) metode sebelumnya tidak cukup untuk merefleksikan kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim secara transparan; 5) metode Inventarisasi Emisi GRK yang baru sudah tersedia; dan 6) ada perbaikan kesalahan. Metode yang dilakukan dalam hal terjadi ketidakkonsistenan data antara lain: 1) teknik overlap digunakan apabila suatu metode baru diperkenalkan tetapi data yang tersedia untuk menggunakan teknik baru tersebut hanya untuk sebagian tahun inventarisasi saja, tidak untuk semua tahun; 2) metode surrogate digunakan untuk membangkit data dengan cara menduga data tersebut dari data lain yang memiliki hubungan dengan data tersebut; 3) metode interpolasi digunakan untuk mengisi data di antara dua seri data; 4) metode ekstrapolasi tren digunakan untuk menduga data di luar seri data yang ada (bisa mundur untuk mendapatkan emisi tahun dasar
atau maju untuk mendapatkan emisi terkini); dan 5) dalam hal tidak ada satupun dari metode sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) tersebut, dapat digunakan dalam mengisi data kosong, maka dapat dikembangkan teknik lain yang sesuai. e. Komparabel atau Keterbandingan. Prinsip komparabel atau keterbandingan merupakan dapat diperbandingkan dengan Inventarisasi Emisi GRK dari Wilayah atau negara lain dengan mengikuti metode dan format yang telah disepakati. Penjelasan terkait prinsip komparabel atau keterbandingan adalah perkiraan Emisi GRK dan Serapan GRK yang dilaporkan dalam Inventarisasi Emisi GRK harus dapat dibandingkan antar negara. Untuk tujuan ini, para pihak harus menggunakan metodologi dan format yang disetujui oleh konferensi para pihak (COP) untuk memperkirakan dan melaporkan Inventarisasi Emisi GRK. Alokasi kategori sumber Emisi GRK atau Serapan GRK yang berbeda harus mengikuti pemisahan pedoman IPCC, pada tingkatan ringkasan dan tabel sektoral.
1.2. Kelembagaan Inventarisasi GRK
a.
Sumber Emisi GRK Sektor Energi.
Koordinator Sektor :
Kementerian
yang
menyeleng-garakan
urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral (ESDM).
NO. SUMBER EMISI PENYEDIA DATA 1 Pembangkit Listrik Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Data dan Teknologi Informasi Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber daya Mineral. 2 Minyak dan Gas (Fuel + Fugitive) 3 Pertambangan Batubara (Fuel + Fugitive) 4 Transportasi
- Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kementerian yang menyenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Perhubungan.
- Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Data dan Informasi Kementerian yang menyelenggaran urusan pemerintahan di bidang bidang Energi dan Sumber daya Mineral.
NO. SUMBER EMISI PENYEDIA DATA 5 Energi di Industri
- Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Industri Hijau, Pusat Data dan Informasi Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perindustrian.
- Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Statistik Industri Badan Pusat Statistik.
- Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Data dan Teknologi Informasi Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber daya Mineral. 6 Energi di area komersil
- Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Data dan Teknologi Informasi Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber daya Mineral.
- Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Statistik Industri Badan Pusat Statistik. 7 Energi di area pemukiman
b.
Sumber Emisi GRK Sektor Proses Industri dan
Penggunaan Produk (IPPU).
Koordinator Sektor :
Kementerian
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang Perindustrian.
NO. SUMBER EMISI PENYEDIA DATA 1 Proses industri
- Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Kajian Lingkungan dan Industri Hijau, Pusat Data dan Informasi Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian.
- Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Statistik Industri Badan Pusat Statistik.
- Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Data dan Teknologi Informasi Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. 2 Penggunaan produk
c.
Sumber Emisi GRK Sektor Pertanian
Koordinator Sektor : :
Kementerian
yang
menyelenggarakan
Urusan
pemerintahan di bidang pertanian.
d. Kehutanan dan Penggunaan Lahan lainnya. Koordinator Sektor :
Kementerian yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
No Sumber Emisi Penyedia Data 1. Perubahan Biomassa
- Unit kerja yang bertanggung jawab terhadap data/peta tutupan hutan dan tutupan lahan
- Unit kerja yang bertanggung jawab terhadap inventarisasi hutan dan inventarisasi lahan Nasional
- Unit kerja yang bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove NO. SUMBER EMISI PENYEDIA DATA 1 Peternakan
- Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Badan Pusat Statistik. 2 Sumber Agregat dan Emisi Non CO2
- Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Tanaman Pangan.
- Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.
- Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Perkebunan.
- Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Badan Pusat Statistik.
No
Sumber Emisi
Penyedia Data
4. Unit kerja yang bertanggung jawab
terhadap inventarisasi padang lamun
dan tidal marsh
5. Unit
kerja
yang
memproduksi
data/peta administrasi Wilayah
6. Unit
kerja
yang
memproduksi
data/peta sebaran gambut
2.
Kebakaran
Biomassa,
Kebakaran
Gambut, dan
Dekomposisi
Gambut
- Unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan informasi terkait luas kebakaran hutan dan kebakaran lahan
- Unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan informasi ekosistem gambut
- Unit kerja yang memproduksi data/peta sebaran gambut
- Unit kerja yang memproduksi data/peta tutupan hutan dan lahan
- Unit kerja yang memproduksi data/peta administrasi Wilayah
- Pemanenan Kayu
- Unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan informasi terkait produksi kayu bulat dan produk kayu
- Unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan informasi terkait produksi dan/atau pengambilan kayu bakar
e. Sumber Emisi GRK Sektor Pengelolaan Limbah. Koordinator Sektor :
Kementerian yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
NO. SUMBER EMISI PENYEDIA DATA 1 Limbah padat domestik/Muni cipal Solid Waste (MSW)
- Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Penanganan Sampah, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik.
NO. SUMBER EMISI PENYEDIA DATA 2 Limbah cair domestik
- Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik.
- Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Sanitasi, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum
- Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 3 Limbah padat industri (termasuk obat-obatan/ limbah farmasi)
- Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Industri Hijau, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. 4 Limbah cair industri
- Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Industri Hijau, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
- Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Statistik Industri Manufaktur Badan Pusat Statistik.
untuk kelembagaan Inventarisasi Emisi GRK tingkat provinsi, atau kabupaten/kota nama instansi yang terlibat menyesuaikan dengan nomenklatur yang ada di wilayahnya.
- Faktor Emisi GRK dan/atau Serapan GRK termasuk simpanan karbon dikumpulkan oleh pelaksana Inventarisasi Emisi GRK dengan melakukan upaya pengumpulan dan pengembangan faktor emisi lokal melalui kerja sama dengan instansi, lembaga, dan perguruan tinggi yang melakukan penelitian Faktor Emisi
GRK. Dalam hal faktor emisi lokal belum tersedia, maka digunakan faktor emisi lokal yang tersedia untuk daerah lain atau faktor emisi nasional atau regional yang sudah tersedia atau default yang ditetapkan IPCC. Kompilasi faktor emisi dari berbagai negara dan Wilayah dihimpun dalam Basis Data untuk Faktor Emisi (Emission Factor Database).
C. PENGHITUNGAN 1. Penghitungan Emisi GRK dan/atau Serapan GRK termasuk simpanan karbon. Penghitungan Emisi GRK dan/atau Serapan GRK termasuk simpanan karbon dilakukan dengan menggunakan metodologi umum perhitungan Emisi GRK atau Serapan GRK dilakukan dengan mengacu pada pedoman Inventarisasi Emisi GRK yang diterapkan oleh IPCC. Emisi GRK atau Serapan GRK merupakan perkalian Data Aktivitas dengan faktor emisi atau dengan persamaan sederhana, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Keterangan : DA = Data Aktivitas. FE = Faktor Emisi GRK.
Pemilihan metodologi Inventarisasi Emisi GRK dilakukan menurut tingkat ketelitian (tier), semakin tinggi kedalaman metode yang dipergunakan maka hasil perhitungan Emisi GRK atau Serapan GRK yang dihasilkan semakin rinci dan akurat.
Metode tingkat ketelitian (tier), terdiri atas: a) tier 1, merupakan metode perhitungan Emisi GRK dan Serapan GRK menggunakan persamaan dasar (basic equation), Data Aktivitas yang digunakan sebagian bersumber dari sumber data global, dan menggunakan faktor emisi default (nilai faktor emisi yang disediakan dalam IPCC Guideline). b) tier 2, merupakan metode perhitungan Emisi GRK dan Serapan GRK menggunakan persamaan yang lebih rinci, Data Aktivitas berasal dari sumber data nasional dan/atau daerah, dan menggunakan faktor emisi lokal yang diperoleh dari hasil pengukuran langsung. c) tier 3, merupakan metode perhitungan Emisi GRK dan Serapan GRK menggunakan persamaan yang paling rinci (dengan pendekatan modeling dan sampling), dengan pendekatan modeling faktor emisi lokal yang divariasikan dengan keberagaman kondisi yang ada, sehingga Emisi GRK dan Serapan GRK memiliki tingkat kesalahan lebih rendah.
Penyelenggara Inventarisasi Emisi GRK menyampaikan rencana perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas Inventarisasi Emisi GRK ke tier yang lebih tinggi serta kebutuhan yang diperlukan untuk melakukan perbaikan tersebut.
Emisi/Serapan GRK = DA x FE
- Analisis ketidakpastian
Ketidakpastian (uncertainty) dapat dimaknai sebagai kurangnya pengetahuan tentang nilai sebenarnya (true value) dari suatu peubah yang bisa dideskripsikan dalam bentuk sebaran kepekatan peluang atau probability density function (PDF) yang mencirikan besar selang kemungkinan nilai dari peubah tersebut. Analisis ketidakpastian merupakan bagian penting dari sistem Inventarisasi Emisi GRK. Analisis ini dilakukan untuk bagian komponen seperti faktor emisi, Data Aktivitas, dan parameter estimasi lainnya untuk setiap kategori emisi. Analisis ketidakpastian perlu dilakukan untuk membantu memprioritaskan upaya nasional agar dapat mengurangi ketidakpastian inventarisasi di masa depan serta memandu pembuatan keputusan terkait pemilihan metode yang akan digunakan.
Tahapan analisis ketidakpastian dilakukan untuk menyatakan tingkat ketidakpastian dari pengukuran dan/atau perhitungan Emisi GRK atau Serapan GRK yang telah diperoleh berdasarkan tingkat keakurasian Data Aktivitas dan faktor emisi yang digunakan serta analisis konsistensi. Sumber penyebab terhadap besarnya tingkat ketidakpastian yang harus dicermati dalam Inventarisasi Emisi GRK, antara lain: ketidaktersediaan dan/atau ketidaklengkapan data, karena data tidak seluruhnya tersedia atau teknik pengukurannya belum tersedia; bias dalam penggunaan model; ketidak keterwakilan data; kesalahan acak contoh, karena data atau faktor emisi yang digunakan berasal dari pengambilan contoh yang sangat sedikit; kesalahan pengukuran; kesalahan pelaporan atau klasifikasi; dan Kehilangan data.
a. Tingkat ketidakpastian. Secara statistik, tingkat ketidakpastian dapat diartikan sebagai persentase setengah nilai dari selang kepercayaan (a) sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dibagi dengan nilai rata-rata pengukuran (μ), sebagaimana dijelaskan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Ilustrasi tingkat ketidakpastian dari suatu set data yang
memiliki sebaran normal dapat dilihat pada gambar
berikut:
b. Ketidakpastian gabungan. Inventarisasi Emisi GRK nasional terdiri atas sejumlah sumber Emisi GRK maupun Serapan GRK yang terbagi dalam beberapa kategori dan sub-kategori. Untuk mengetahui ketidakpastian gabungan dari berbagai sumber Emisi GRK, terdapat dua pendekatan, sebagai berikut:
- b.1 Pendekatan 1 – penggandaan kesalahan (propagation error). Pendekatan 1 dapat digunakan untuk memperkirakan ketidakpastian dalam kategori individual, dalam inventarisasi secara keseluruhan, serta kecenderungan antara data 2 (dua) tahun inventarisasi, misal: tahun terakhir dilakukannya inventarisasi dan tahun dasar. a) Asumsi dasar yang harus dipenuhi.
- jika ada korelasi antar data, maka korelasi dapat dimasukkan secara eksplisit atau data dapat diagregasikan ke tingkat yang sesuai sehingga korelasi menjadi kurang penting (bisa diabaikan);
- standar deviasi dibagi dengan nilai rata-rata bernilai < 0.3;
- dalam perhitungan kecenderungan ketidakpastian ada tahun dasar dan tahun ke-t, nilai ketidakpastian dalam FE dan DA diasumsikan bernilai sama, jika salah satu asumsi dasar dari pendekatan 1 tidak terpenuhi, maka perhitungan ketidakpastian akan lebih tepat jika dilakukan dengan menggunakan pendekatan
- Pada praktiknya, pendekatan ini akan memberikan hasil yang informatif bahkan jika kriteria ini tidak sepenuhnya dipenuhi dan beberapa korelasi tetap ada. b) Persyaratan utama dalam penggunaan pendekatan 1. Untuk mengukur ketidakpastian menggunakan
pendekatan 1, perlu diketahui nilai rata-rata dan standar deviasi untuk setiap data masukan, serta persamaan di mana semua data masukan digabungkan untuk memperkirakan suatu luaran. Setelah ketidakpastian pada setiap kategori emisi di dalam Inventarisasi Emisi GRK diketahui nilainya, nilai tersebut kemudian dapat digabungkan untuk memberikan perkiraan mengenai ketidakpastian untuk seluruh inventarisasi di setiap tahun dan kecenderungan ketidakpastian dari dua tahun data. Sebagaimana dibahas lebih lanjut di bawah ini, perhitungan ketidakpastian gabungan dengan pendekatan 1 dilakukan dengan menggunakan dua aturan berupa penjumlahan dan perkalian. c) Proses perhitungan. Perhitungan ketidakpastian gabungan pada suatu nilai yang merupakan hasil dari perkalian, seperti pada suatu sub-kategori emisi yang nilai emisinya didapat dari hasil perkalian DA dan FE, maka tingkat ketidakpastian gabungan dari kedua komponen tersebut bisa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:
Untuk menghitung tingkat ketidakpastian gabungan yang melibatkan penjumlahan maupun pengurangan sejumlah kategori emisi, seperti pada perhitungan tingkat ketidakpastian emisi pada Inventarisasi Emisi GRK di tingkat Sektor dan nasional, bisa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:
- Pendekatan 2 – simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo cocok digunakan untuk penilaian ketidakpastian pada suatu kategori emisi secara rinci, terutama jika ketidakpastiannya besar, distribusi tidak normal, algoritma berupa fungsi kompleks dan/atau terdapat korelasi antara
beberapa kumpulan DA, FE, atau bahkan keduanya. Dalam simulasi Monte Carlo, sampel acak dari input model (misal: model sederhana perhitungan nilai emisi, dengan input DA dan FE) dihasilkan sesuai dengan fungsi kepekatan peluang (probability distribution function) yang ditentukan untuk setiap input. Jika model memiliki dua input atau lebih, maka sampel acak dihasilkan dari probability distribution function untuk masing- masing input, dan satu nilai acak untuk setiap input dimasukkan ke dalam model untuk sampai pada satu perkiraan output model. Proses ini diulang selama sejumlah iterasi yang diinginkan untuk sampai pada beberapa perkiraan output model. Estimasi berganda adalah nilai sampel dari probability distribution function dari output model. Dengan menganalisis sampel probability distribution function dari output model, maka nilai mean, standar deviasi, interval kepercayaan 95 persen, dan atribut lainnya dari output probability distribution function dapat disimpulkan. Simulasi Monte Carlo merupakan metode numerik, oleh karena itu ketepatan hasil biasanya akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah iterasi (pengulangan) a) Asumsi dasar yang harus dipenuhi.
tingkat ketidakpastian besar;
distribusi data berupa non-Gaussian (tidak normal);
algoritma berupa fungsi yang kompleks;
korelasi terjadi antara beberapa set Data Aktivitas, faktor emisi, atau keduanya; atau
tingkat
ketidakpastian
berbeda
untuk
tahun yang berbeda pada inventarisasi.
b)
Persyaratan
utama
dalam
penggunaan
pendekatan 2.
Untuk melakukan perhitungan ketidakpastian
gabungan dengan menggunakan pendekatan 2,
syarat utama yang harus dipenuhi adalah
diketahuinya probability distribution function dari
setiap input data yang akan dihitung nilai
ketidakpastian gabungannya. Probability
distribution function dapat diperoleh
dengan
berbagai metode, diantaranya adalah dengan
analisis statistik dan pendapat ahli (expert
judgement).
Untuk
melakukan
perhitungan
ketidakpastian gabungan dengan pendekatan 2
dibutuhkan data yang mencukupi.
Analisis Monte Carlo dapat menangani fungsi
kepekatan peluang dengan
berbagai
bentuk,
serta menangani berbagai tingkat korelasi (baik
dalam waktu dan di antara kategori sumber
Emisi GRK atau Serapan GRK). Simulasi Monte
Carlo
dapat
menangani
model
sederhana
(misalnya, inventarisasi emisi yang merupakan
penjumlahan dari beberapa sumber dan rosot,
yang masing-masing diperkirakan menggunakan perkalian antara DA dan FE) serta model yang lebih kompleks (misalnya, peluruhan orde pertama untuk CH4 dari tempat pembuangan akhir). c) Proses perhitungan. Ilustrasi simulasi Monte Carlo secara lengkap dapat dilihat pada Gambar L.2 2-2. Proses perhitungan untuk mendapatkan nilai ketidakpastian dengan menggunakan simulasi Monte Carlo adalah sebagai berikut: Langkah 1: Tentukan rincian dari kategori emisi yang akan dihitung nilai ketidakpastiannya. Diantaranya adalah DA, FE, parameter estimasi lainnya, nilai rata-rata (mean), probability distribution function dan korelasi. Langkah 2: Pilih nilai secara acak. Nilai input secara acak akan digunakan dalam perhitungan emisi. Awal dari iterasi dimulai pada tahap ini. Untuk setiap data masukan (variabel), suatu nilai dipilih secara acak berdasarkan probability distribution function pada data masukan tersebut. Langkah 3: Perkirakan emisi. Variabel yang dipilih pada Langkah 2, masing-masing untuk DA dan EF, digunakan untuk memperkirakan emisi dan serapan tahunan. Langkah 4: Lakukan iterasi dan pantau hasilnya. Total terhitung dari Langkah 3 disimpan, dan prosesnya kemudian diulangi dari Langkah 2. Hasil dari pengulangan digunakan untuk menghitung mean dan probability distribution function. Akhiri proses ketika tidak ada perubahan lagi pada nilai mean dan probability distribution function. Hasil dari pengulangan yang telah dilakukan digunakan untuk menghitung mean dan probability distribution function.
- Analisis kategori kunci. Kategori kunci memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem Inventarisasi Emisi GRK nasional. Terdapat tiga aspek penting yang menyebabkan analisis kategori kunci perlu dilakukan:
a. identifikasi kategori kunci dapat meningkatkan efisiensi dari sisi sumber daya (resources) dalam pelaksanaan Inventarisasi Emisi GRK nasional. Penyelenggara Inventarisasi Emisi GRK nasional dapat fokus untuk mengembangkan data dan metode untuk kategori-kategori kunci.
b. hasil analisis kategori kunci dapat mendorong penyelenggara Inventarisasi Emisi GRK nasional untuk fokus menggunakan metode tier yang lebih tinggi pada kategori-kategori kunci tertentu.hasil dari analisis kategori kunci dapat mendorong penyelenggara Inventarisasi Emisi GRK nasional untuk melaksanakan penjaminan dan pengendalian mutu (QA/QC) pada kategori kunci tertentu terlebih dahulu. Hal ini dapat meningkatkan efektifitas dalam kegiatan Inventarisasi Emisi GRK.
Analisis kategori kunci bertujuan untuk: a. mengidentifikasi sumber Emisi GRK atau Serapan GRK yang perlu diprioritaskan apabila sumber daya terbatas untuk pelaksanaan Inventarisasi Emisi GRK. Ini adalah upaya yang baik untuk perbaikan inventarisasi yang difokuskan pada sumber Emisi GRK atau Serapan GRK yang sudah diidentifikasi sebagai kategori kunci; b. mengidentifikasi sumber Emisi GRK atau Serapan GRK yang perlu menggunakan tier yang lebih tinggi; dan c. mengidentifikasi sumber Emisi GRK atau Serapan GRK mana yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dilakukan penjaminan dan pengendalian mutu (QA/QC).
Secara umum tahapan identifikasi kategori kunci, di ilustrasikan sebagai berikut:
Gambar L.3 2-1. Decision tree untuk identifikasi kategori kunci Pendekatan I.
- Pendekatan I. a. Penilaian Tingkat (Level Assessment). Pendekatan I menilai pengaruh berbagai kategori sumber Emisi GRK dan Serapan GRK berdasarkan tingkat (level) dan kecenderungan (trend) terhadap Inventarisasi Emisi GRK nasional apabila data Inventarisasi Emisi GRK tersedia beberapa tahun. Jika data inventarisasi hanya 1 tahun tersedia, maka hanya dilakukan penilaian tingkat (level assessment) emisi. Pendekatan I merupakan pendekatan yang sederhana dan dapat dengan mudah dilakukan menggunakan analisis spreadsheet. Kontribusi setiap kategori sumber Emisi GRK atau Serapan GRK terhadap tingkat inventarisasi nasional total berdasarkan penilaian tingkat (level assessment) dihitung menurut Persamaan L.3 3-1. Penilaian Tingkat (Level Assessment) dengan pendekatan I, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Persamaan L.3 3-1 dilakukan dengan menentukan kontribusi emisi absolut suatu kategori terhadap emisi total Sektor dan nasional. Kemudian, persentase kontribusi emisi per kategori diurutkan dari nilai terbesar hingga terkecil dan dijumlahkan hingga mendapatkan nilai kumulatif sebesar 95% (sembilan puluh lima persen). Kategori sumber emisi yang masuk dalam batas 95% (sembilan puluh lima persen) dapat diasumsikan sebagai kategori kunci. Untuk memudahkan pemahaman terkait analisis kategori kunci, IPCC menyediakan format spreadsheet untuk perhitungan pada Tabel L.3 3-1 berikut:
Tabel L.3 3-1. Spreadsheet untuk analisis pendekatan I – Metode penilaian tingkat
b. Penilaian tren (trend assessment) Tujuan dari penilaian tren adalah untuk mengidentifikasi kategori kunci yang mungkin tidak terlalu signifikan diidentifikasi menggunakan metode penilaian tingkat. Metode ini digunakan berdasarkan tren Emisi GRK atau Serapan GRK dari tahun dasar hingga tahun perhitungan inventarisasi. Analisis kategori kunci menggunakan metode penilaian tren diformulasi berdasarkan Persamaan L.3 3-2 (jika tersedia data Inventarisasi Emisi GRK yang lebih dari periode satu tahun), dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
- Pendekatan II a. Penilaian tingkat (level assessment) Penilaian tingkat emisi dengan menggunakan pendekatan II mengkombinasikan hasil analisis ketidakpastian (uncertainty analysis) dengan hasil analisis penilaian tingkat pendekatan I. Proses ini akan memberikan informasi lebih akurat dibandingkan dengan pendekatan I terkait dengan penentuan kategori kunci.
Formulasi metode untuk penilaian tingkat yang berbasis pada pendekatan II), dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
b. Penilaian tren (trend assessment). Penilaian tren dengan pendekatan II, Persamaan L.3 3-2 dapat dikembangkan dengan menambahkan informasi dari hasil analisis ketidakpastian (uncertainty analysis). Formulasi tersebut dideskripsikan pada persamaan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
- Pendekatan Kualitatif. Pada beberapa kasus, hasil dari analisis kategori kunci (KCA) tidak dapat mengidentifikasi semua kategori sumber Emisi GRK atau Serapan GRK yang harus diprioritaskan dalam sistem Inventarisasi Emisi GRK. Jika KCA secara kuantitatif tidak dapat dilakukan akibat dari minimnya data Inventarisasi Emisi GRK, maka penyelenggara Inventarisasi Emisi GRK dapat menggunakan metode kriteria kualitatif untuk identifikasi kategori kunci. Kriteria-kriteria kualitatif yang dijelaskan di bawah ini hanya dapat digunakan untuk kondisi tertentu saja. Berikut merupakan contoh dari kriteria kualitatif berdasarkan good practice IPCC GL. a. Teknik mitigasi dan teknologi. Jika emisi dari suatu kategori Emisi GRK mengalami penurunan atau serapan mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh mekanisme Mitigasi Perubahan Iklim, hal
ini merupakan salah satu contoh identifikasi kategori kunci dengan menggunakan kriteria kualitatif. Analisis ini diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat untuk mengetahui apakah suatu kategori sumber emisi dapat diklasifikasikan sebagai kategori kunci. b. Perkiraan tren peningkatan/penurunan nilai Emisi GRK dari suatu kategori. Koordinator Sektor dan penanggung jawab Inventarisasi Emisi GRK nasional harus dapat mengidentifikasi kategori sumber Emisi GRK yang memiliki kecenderungan untuk mengalami peningkatan ataupun penurunan di masa yang akan datang. Untuk melaksanakan analisis ini, koordinator Sektor dan penanggung jawab Inventarisasi Emisi GRK nasional dapat melibatkan tenaga ahli. Hasil analisis tersebut dapat menjadi acuan untuk identifikasi kategori kunci. c. Tidak ada penilaian kuantitatif dari analisis ketidakpastian yang dilakukan. Jika data kuantitatif estimasi Emisi GRK serta hasil analisis ketidakpastian tidak dapat digunakan atau tersedia, koordinator Sektor dan penanggung jawab Inventarisasi Emisi GRK disarankan untuk melakukan identifikasi kategori sumber Emisi GRK yang diduga memiliki nilai ketidakpastian yang cukup besar (expert judgment). Jika data kuantitatif estimasi Emisi GRK serta hasil analisis ketidakpastian tidak dapat digunakan atau tersedia, koordinator Sektor dan penanggung jawab Inventarisasi Emisi GRK disarankan untuk melakukan identifikasi kategori sumber Emisi GRK yang diduga memiliki nilai ketidakpastian yang cukup besar (expert judgment). d. Kelengkapan. Metode atau pendekatan yang digunakan untuk analisis kategori utama sangat bergantung pada kelengkapan Inventarisasi Emisi GRK suatu negara. Analisis kategori utama masih dimungkinkan untuk dilakukan hanya untuk kategori-kategori sumber emisi yang telah dilakukan estimasi. Namun, hasil analisis ini tidak dapat menggambarkan secara komprehensif kategori-kategori sumber emisi yang dapat dikategorikan sebagai “sumber emisi kunci/utama”. Pada kasus ini, koordinator Sektor dan penanggung jawab Inventarisasi Emisi GRK nasional disarankan untuk melakukan analisis kualitatif terhadap kategori sumber emisi potensial yang belum diestimasi dengan menggunakan kriteria kualitatif yang telah dijelaskan sebelumnya.
- Pengendalian dan Penjaminan mutu. Pengendalian mutu (quality control) merupakan sistem yang dibangun untuk memeriksa secara rutin kegiatan teknis terkait dengan pengukuran dan pengontrolan kualitas inventori selama proses penyusunannya oleh penyelenggara Inventarisasi Emisi GRK.
Sistem pengendalian mutu (quality control) dirancang untuk: • menyediakan pemeriksaan rutin yang konsisten untuk memastikan integritas data, kebenaran, dan kelengkapan; • mengidentifikasi dan mengatasi kesalahan dan kekeliruan; dan • mendokumentasikan dan mengarsipkan materi inventaris dan mencatat semua kegiatan pengendalian mutu (quality control).
Penjaminan mutu. Penjaminan mutu (quality assurance) merupakan proses atau rangkaian kegiatan untuk memeriksa bahwa penyelenggaraan Inventarisasi Emisi GRK sudah mengikuti prosedur dan standar yang berlaku dan menggunakan metode terbaik sesuai dengan perkembangan pengetahuan terkini, ketersediaan data, dan didukung oleh program pengendalian mutu yang efektif. Kegiatan penjaminan mutu dilaksanakan oleh pihak yang tidak terlibat dalam penyelenggaraan Inventarisasi Emisi GRK.
Secara umum, pedoman penjaminan mutu atau pengendalian mutu (QA/QC) di dalam sistem Inventarisasi Emisi GRK ini dapat membantu penyelenggara Inventarisasi Emisi GRK untuk memastikan jaminan dan pengaturan kualitas data Inventarisasi Emisi GRK serta telah disesuaikan pada pendekatan Model 2.
Tahapan kegiatan secara umum untuk QA/QC dijelaskan pada tabel berikut: Tabel tahapan umum pedoman QA/QC.
Tahapan Kegiatan Penanggung Jawab Tools/Format yang digunakan Output Tahap I Setiap penanggung jawab Sub Sektor akan melakukan pengendalian mutu (quality control) Terhadap Data Aktivitas dan Faktor Emisi GRK yang dibutuhkan untuk perhitungan Emisi GRK, Kemudian penanggung jawab Sub Sektor. ● pengisian kesenjangan data (gap filling tools). ● analisis tingkat ketidakpastian (uncertainty analysis tools).
● analisis kategori kunci (key ● data Inventarisasi Emisi GRK yang sudah lengkap. ● surat keterangan bahwa semua data telah melalui proses pengendalian
Tahapan Kegiatan Penanggung Jawab Tools/Format yang digunakan Output
output dari kegiatan ini dilaporkan ke koordinator Sektor terkait (detail pada Gambar 3-2).
category analysis tools). Mutu (quality control) di unit masing- masing. ● Laporan hasil analisis pengendalian mutu (quality control) (berupa checklist QC Sub Sektor/unit pelaksana, metode yang digunakan, dll) Tahap II koordinator Sektor akan melakukan Validasi dokumen terkait dari Sub Sektor/ unit pelaksana kemudian akan dilakukan penjaminan mutu (quality assurance)/ pengendalian mutu (quality control) Kembali terhadap data tersebut (detail pada Gambar 3-3). koordinato r Sektor ● pengisian kesenjangan data (gap filling tools). ● analisis tingkat ketidakpastian (uncertainty analysis tools). ● analisis sumber emisi utama (key category analysis tools). ● pemeriksaan dan/atau penjelasan perbedaan nilai emisi antar tahun dari sumber Emisi GRK atau Serapan GRK oleh koordinator Sektor/unit pelaksana (IPCC emission difference tools). ● data Inventarisasi Emisi GRK yang sudah dilakukan penjaminan mutu (quality assurance)/ pengendalian mutu (quality control) untuk Sektor terkait. ● Laporan hasil analisis penjaminan mutu (quality assurance)/ pengendalian mutu (quality control) koordinator Sektor, (berupa checklist koordinator penjaminan mutu (quality assurance)/ pengendalian mutu (quality control) Sektor, metode yang digunakan, dll)
Tahapan Kegiatan Penanggung Jawab Tools/Format yang digunakan Output Tahap III koordinator Sektor akan melaporkan data Tingkat Emisi GRK beserta dokumen terkait penjaminan mutu (quality assurance)/ pengendalian mutu (quality control). koordinator Sektor. melalui sistem pelaporan secara langsung atau SIGN-SMART. laporan Inventarisasi Emisi GRK Sektor melalui SIGN-SMART. Tahap IV lembaga penanggung jawab Inventarisasi Emisi GRK akan melakukan penjaminan mutu (quality assurance)/ pengendalian mutu (quality control) melalui cross check data Tingkat Emisi GRK, format laporan, dll. Sebelum melaporkan data Inventarisasi Emisi GRK nasional kepada UNFCCC (detail pada Gambar 3-4). lembaga penanggung jawab Inventarisasi Emisi GRK nasional. ● kompilasi Inventarisasi Emisi GRK seluruh Sektor. ● pemeriksaan error dan/atau penjelasan perbedaan nilai Emisi GRK dari lembaga Inventarisasi Emisi GRK nasional ke koordinator setiap Sektor (IPCC emission difference tools). ● melakukan KCA. ● Verifikasi oleh tim audit Inventarisasi Emisi GRK dan tim audit independen. ● laporan Inventarisasi Emisi GRK yang telah tervalidasi dan terverifikasi. ● laporan aktifitas penjaminan mutu (quality assurance)/ pengendalian mutu (quality control) untuk tiap tahapnya (checklist penanggung jawab Inventarisasi Emisi GRK nasional, metode yang digunakan, dll).
Gambar 2: Alur proses tahapan QA/QC untuk umum Sub Sektor/ unit pelaksana.
Gambar 3: Alur proses tahapan QA/QC untuk penanggung jawab Inventarisasi Emisi GRK nasional.
Untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota menyesuaikan dengan instansi yang terlibat dalam Tim Kerja Inventarisasi Emisi GRK, sedangkan untuk Pelaku Usaha menyesuaikan dengan tingkatan manajemen yang terlibat dalam Inventarisasi Emisi GRK.
- Sistem Inventarisasi GRK nasional Penghitungan Emisi GRK atau Serapan GRK dilakukan dengan menggunakan aplikasi teknologi informasi berbasis web yang sederhana, mudah, akurat, ringkas, dan transparan.
Kelembagaan Sistem Inventarisasi GRK Nasional (SIGN) Berbasis Teknologi Informasi terdiri atas: a. Koordinator SIGN berbasis teknologi informasi : Direktorat yang membidangi Inventarisasi GRK dan MPV, Kedeputian Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. b. Pelaksana SIGN berbasis teknologi informasi: 1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber daya Mineral; 2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan; 3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian; 4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup; 5) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan; 6) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian; 7) Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum; 8) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 9) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan; 10) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
Terhadap Aplikasi SIGN berbasis teknologi informasi dapat dilakukan: a. Penghitungan Tingkat, status dan kecenderungan emisi pada satuan waktu dan Wilayah tertentu pada tingkat nasional, regional, provinsi, dan kabupaten/kota; b. Penginputan Sektor pada 5 (lima) jenis menu input data yaitu: 1) pengadaan dan penggunaan energi; 2) proses industri dan penggunaan produk; 3) pertanian; 4) kehutanan dan penggunaan Lahan Lainnya; dan 5) limbah; 6) Pemutakhiran dan pengendalian mutu (QC) data oleh koordinator SIGN berbasis teknologi informasi; c. Penjaminan mutu (QA) oleh koordinator melalui validasi terhadap data dan hasil perhitungan Emisi GRK yang telah dilakukan oleh Pelaksana; d. Penyesuaian sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan tingkat akurasi data (tier) oleh koordinator; dan e. Pemutakhiran, pengendalian dan validasi data sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOH. JUMHUR HIDAYAT
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN KONTRIBUSI YANG DITETAPKAN SECARA NASIONAL
FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
AKSI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM
Format laporan sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN a. Latar belakang yang memuat: Isu Perubahan Iklim global, nasional, sub nasional dan urgensi pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim. b. maksud dan tujuan pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
BAB II : KEBIJAKAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM
Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor/Sub Sektor ... (1)
Peraturan Presiden, Instruksi Presiden dan Keputusan Presiden
No Nama Peraturan
Pelaksanaan
Lembaga
Pelaksana
Keterangan
Sudah Belum
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Peraturan Menteri/Badan, Instruksi Menteri/Kepala dan Keputusan Menteri/Kepala No Nama Peraturan Pelaksanaan Lembaga Pelaksana Keterangan Sudah Belum (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Peraturan Gubernur, Instruksi Gubernur dan Keputusan Gubernur No Nama Peraturan Pelaksanaan Lembaga Pelaksana Keterangan Sudah Belum (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Keterangan:
- aksi mitigasi Sektor/Sub Sektor yang dilakukan
- nomor peraturan
- nama peraturan
- isi tanda (x) jika peraturan sudah diimplementasikan
- isi tanda (x) jika peraturan belum diimplementasikan
- lembaga pelaksana peraturan
- jelaskan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam implementasi kebijakan Mitigasi Perubahan Iklim
BAB III : KEGIATAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM
Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor/Sub Sektor ... (1)
Baseline ... Ton CO2 eq (2)
Target ... Ton CO2 eq (3)
Rencana Aksi melalui Kegiatan (4)
A. ...
dst
Nama kegiatan
(5)
Target Pelaksanaan Kegiatan
Satuan (Jumlah, Kapasitas, Luas, Dll)
(6)
Hasil pemantauan
Tahun Berjalan
(7)
A. ...
dst
Keterangan:
- aksi mitigasi Sektor/Sub Sektor yang dilakukan
- baseline yang disusun berdasarkan Peta Jalan NDC Sub Nasional
- target yang disusun berdasarkan Peta Jalan NDC Sub Nasional
- rencana aksi yang disusun berdasarkan Peta Jalan NDC Sub Nasional
- kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim
- target pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemantauan di tahun berjalan
- capaian kegiatan yang dilakukan di tahun berjalan disertai penjelasan
BAB IV : SUMBER DAYA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor/Sub Sektor... (1) Pendanaan Teknologi Peningkatan Kapasitas Keterangan Sumber Jumlah (2) (3) (4) (5) (6)
Keterangan:
- aksi mitigasi Sektor/Sub Sektor yang dilakukan
- sumber pendanaan
- jumlah pendanaan
- teknologi yang telah diterapkan
- peningkatan kapasitas yang telah dilaksanakan
- jelaskan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam implementasi Sumber Daya Mitigasi Perubahan Iklim
BAB V : PENELITIAN DAN KEPATUHAN HUKUM
Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor/Sub Sektor ... (1)
Penelitian
kepatuhan hukum
Kegiatan Pendukung
Lainnya
(2)
(3)
(4)
Keterangan:
- aksi mitigasi Sektor/Sub Sektor yang dilakukan
- penelitian yang telah dilakukan dan mendukung pelaksanaan aksi Mitigasi Perubahan Iklim
- kepatuhan hukum dalam memastikan implementasi Mitigasi Perubahan
Iklim berjalan sesuai rencana yang telah disusun 4. modalitas lainnya dalam mendukung implementasi Mitigasi Perubahan Iklim
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN
- Uraian singkat terkait pelaksanaan, kendala dan hambatan dari implementasi Mitigasi Perubahan Iklim
- Saran perbaikan
BAB VII : PENUTUP
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOH. JUMHUR HIDAYAT
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN KONTRIBUSI YANG DITETAPKAN SECARA NASIONAL
FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
AKSI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
Pemantauan dan evaluasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dilakukan terhadap: a. kebijakan; b. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; dan c. peningkatan kapasitas Sumber Daya Adaptasi Perubahan Iklim.
a. Format Pemantauan dan Evaluasi terhadap Kebijakan. Uraian pemantauan dan evaluasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana di atas, disusun dengan menggunakan format sebagai berikut:
Produk Hukum/ Dokumen Pendukung Jenis Produk Hukum/ Dokumen Pendukung Nama Institusi (Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah Nama Dokumen Kelengkapan Dokumen Ada*) Tidak (diisi dengan memilih apakah produk hukum atau dokumen pendukung)
● (diisi dengan
jenis produk
hukum, contoh:
peraturan,
keputusan,
Atau surat
edaran
menteri/kepal
a, gubernur,
atau
bupati/wali
kota );
● (diisi dengan
jenis dokumen
pendukung,
contoh:
kajian
lingkungan
hidup strategis,
RPPLH, dst)
(diisi dengan
nama institusi
yang
melakukan,
contoh:
Kementerian
…../ Pemerintah
Daerah Provinsi
……/ Pemerintah
Daerah
Kabupaten/
Kota………)
● (diisi dengan
judul produk
hukum secara
lengkap,
contoh:
peraturan/
keputusan/
surat edaran
menteri/kepal
a/gubernur/
bupati/wali
kota
Nomor ….
Tahun ….
tentang …..)
(diisi dengan
jenis dokumen
pendukung,
contoh: kajian
lingkungan
hidup strategis,
RPPLH, dst)
●
tautan
dokumen
yang bisa
diakses
Keterangan *) = dokumen wajib dilampirkan.
b. Format Pemantauan dan Evaluasi terhadap Aksi Perubahan Iklim. Pemantauan dan evaluasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dilakukan terhadap Aksi Adaptasi Perubahan Iklim memuat informasi: 1. bidang penyelenggaraan Adaptasi Perubahan Iklim; 2. nama kegiatan aksi; 3. volume kegiatan aksi; 4. lokasi pelaksana kegiatan aksi; 5. waktu pelaksanaan kegiatan aksi; 6. dokumen kebijakan; 7. teknologi; dan 8. pendanaan.
Uraian pemantauan dan evaluasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana di atas, disusun dengan menggunakan format sebagai berikut:
Bidang Ketahanan Nama Kegiatan Aksi Volume Lokasi pelaksana kegiatan Aksi Waktu Pelaksanaan Kegiatan Aksi 1) Dokume n/Kebijakan terkait Teknologi (2) Pendanaan (3) Pelaksana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (diisi sesuai dengan jenis bidang ketahanan yang diintervensi penanggung jawab aksi, contoh bidang pangan) (diisi sesuai nama kegiatan yang dilakukan berdasarkan bidang ketahanan yang di intervensi oleh penanggung jawab aksi, contoh: membangun infrastruktur untuk pengendalian ancaman instrusi air laut ke lahan pertanian akibat kenaikan muka air laut) (diisi sesuai dengan volume pelaksanaan kegiatan aksi, contoh: 20 (dua puluh) hektare) (diisi sesuai dengan nama lokasi pelaksana kegiatan aksi, contoh: karawang) (diisi dengan waktu pelaksana kegiatan aksi, contoh: tahun 2023) (diisi dengan nama dokumen/ kebijakan terkait pelaksana kegiatan aksi, contoh: Renstra 2019- 2024) (diisi dengan jenis teknologi
yang diterapkan dalam pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, contoh: pintu air fleksibel) (diisi dengan jumlah dan sumber pendanaan, contoh: 1 M dari APBN) (diisi dengan unit kerja pelaksana dari penanggung jawab Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, contoh: Direktorat Irigasi Pertanian, Ditjen PSP, Kementerian Pertanian) Keterangan:
- Waktu pelaksanaan = tahun pelaksanaan
- Teknologi = disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan, diisi dengan memberi tanda centang apabila ada
- Pendanaan = jumlah dan sumber pendanaan
c. Format Pemantauan dan Evaluasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim terhadap Peningkatan Kapasitas sumber daya Adaptasi Perubahan Iklim Uraian pemantauan dan evaluasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana di atas, disusun dengan menggunakan contoh format sebagai berikut:
No
Jenis Kegiatan
Peningkatan
Kapasitas
Nama Kegiatan
Sasaran/Target
Waktu
Pelaksanaan
Pelaksana
Pendanaan
(Rp)
Jumlah
lembaga/unit
usaha/kelompo
k
masyarakat/orang
Jumlah
Wilayah/Unit
Administrasi
1.
(diisi sesuai
dengan
jenis kegiatan peningkatan kapasitas, contoh: sosialisasi, bimbingan teknis, dll) (diisi sesuai dengan nama kegiatan peningkatan kapasitas, contoh: sosialisasi Proklim Provinsi Jawa Tengah, bimbingan teknis penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim) (diisi sesuai dengan jumlah lembaga/unit usaha/kelompok masyarakat/orang yang dilibatkan, contoh: 100bgb orang) (diisi sesuai dengan jumlah wilayah/unit administrasi yang dilibatkan, contoh: 3 kabupaten/kota) (diisi sesuai dengan waktu pelaksanaan, contoh: 19 Juni 2020) (diisi sesuai dengan pelaksana, contoh: DLHK Provinsi Jawa Tengah) (diisi sesuai dengan jumlah dan sumber pendanaan, contoh: 80 Juta dari APBD)
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOH. JUMHUR HIDAYAT
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 34, Pasal 54, Pasal 76 ayat (3), Pasal 82 ayat (4), Pasal 87 ayat (5), dan Pasal 94 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
- Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
- Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 172);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644);
