Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIJATA

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.

2. Program Adiwiyata adalah program untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. www.djpp.kemenkumham.go.id

3. Menteri terkait adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Program Adiwiyata dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. edukatif; b. partisipatif; dan c. berkelanjutan.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan Program Adiwiyata kepada seluruh unsur pelaksana Program Adiwiyata baik di tingkat pusat maupun daerah.

(1) Program Adiwiyata diikuti oleh: a. Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI); b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs); c. Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA); dan d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). (2) Sekolah atau madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus negeri atau swasta yang telah terakreditasi.

Penyelenggara Program Adiwiyata terdiri atas: a. Menteri dan menteri terkait; b. gubernur; dan c. bupati/walikota.

(1) Komponen Program Adiwiyata, meliputi: a. aspek kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan; b. aspek kurikulum sekolah berbasis lingkungan; c. aspek kegiatan sekolah berbasis partisipatif; dan d. aspek pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan. (2) Terhadap pelaksanaan komponen Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, menteri terkait, gubernur, dan www.djpp.kemenkumham.go.id

bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan: a. pembinaan; b. penilaian; dan c. pemberian penghargaan.

(1) Untuk menunjang pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Menteri membentuk: a. dewan pertimbangan adiwiyata; b. tim teknis adiwiyata; c. tim pembina adiwiyata nasional; dan d. tim penilai adiwiyata nasional. (2) Untuk menunjang pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b, gubernur membentuk: a. tim pembina adiwiyata provinsi; dan b. tim penilai adiwiyata provinsi. (3) Untuk menunjang pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b, bupati/walikota membentuk: a. tim pembina adiwiyata kabupaten/kota; dan b. tim penilai adiwiyata kabupaten/kota. (4) Unsur, susunan keanggotaan, dan perincian tugas tim yang menunjang pelaksanaan Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi: a. sosialisasi; b. bimbingan teknis; c. pembentukan sekolah model atau percontohan; d. pendampingan; dan e. monitoring dan evaluasi program. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh tim pembina adiwiyata: a. nasional; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. provinsi; dan c. kabupaten/kota, sesuai dengan perincian tugasnya. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pedoman pembinaan adiwiyata sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Terhadap hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menteri, menteri terkait, gubernur, atau bupati/walikota melakukan penilaian untuk mengukur tingkat pencapaian Adiwiyata. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh tim penilai: a. adiwiyata nasional; b. adiwiyata provinsi; dan c. adiwiyata kabupaten/kota, sesuai dengan perincian tugasnya. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kriteria penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penilaian Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan tahapan yang meliputi: a. penyampaian permohonan penilaian secara tertulis oleh calon Sekolah Adiwiyata kepada tim penilai kabupaten/kota; b. penilaian terhadap pencapaian Sekolah Adiwiyata oleh tim penilai kabupaten/kota; c. penyampaian hasil penilaian Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota kepada tim penilai provinsi; d. penilaian terhadap pencapaian Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota oleh tim penilai provinsi; e. penyampaian hasil penilaian Sekolah Adiwiyata provinsi kepada tim penilai nasional; f. penilaian terhadap pencapaian Sekolah Adiwiyata provinsi oleh tim penilai nasional; dan g. penyampaian hasil penilaian Sekolah Adiwiyata nasional kepada Menteri melalui dewan pertimbangan adiwiyata. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Penyampaian hasil penilaian Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dilakukan terhadap sekolah yang memenuhi nilai pencapaian tingkat provinsi dan nasional. (3) Perincian tahapan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penilaian Program Adiwiyata dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

(1) Calon Sekolah Adiwiyata yang memenuhi nilai capaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), diberikan penghargaan Sekolah Adiwiyata. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota; b. Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi diberikan oleh gubernur; c. Sekolah Adiwiyata tingkat nasional diberikan oleh Menteri dan menteri terkait; dan d. Sekolah Adiwiyata mandiri diberikan oleh Menteri dan menteri terkait.

(1) Sekolah atau madrasah dapat diusulkan oleh tim penilai adiwiyata provinsi kepada tim penilai adiwiyata nasional sebagai calon penerima penghargaan adiwiyata mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, jika: a. telah menjadi Sekolah Adiwiyata nasional; b. pada saat penilaian tahun berjalan mencapai nilai pencapaian tingkat nasional; dan c. memiliki 10 (sepuluh) sekolah imbas yang memenuhi kriteria Adiwiyata kabupaten/kota. (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui dewan pertimbangan adiwiyata untuk ditetapkan.

(1) Tim penilai dalam melaksanakan penilaian Program Adiwiyata wajib mematuhi kode etik. (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. melakukan penilaian secara obyektif dan independen sesuai fakta di lapangan; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. menaati semua ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3); c. tidak diperbolehkan memberi, meminta, atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan penilaian Program Adiwiyata; d. berkomunikasi secara sopan dan profesional dalam melaksanakan penilaian; e. berpenampilan pantas dan rapi dalam melaksanakan penilaian teknis; dan f. tidak menginformasikan hasil penilaian kepada pihak manapun.

Pendanaan pelaksanaan program adiwiyata dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2013 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id