Pasal 7

(1) Peran fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi: a. memberikan fasilitas; dan b. bertindak pasif dalam penyelesaian sengketa. (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. penyediaan data dan informasi terkait dengan hasil verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup; b. sarana dan/atau prasarana penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; dan c. penyediaan daftar mediator atau arbiter.