Permen LH/BPLH No. 3 Tahun 2026 tentang Sistem Informasi Status Lingkungan Hidup - JDIH BPK
RANCANGAN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
SISTEM INFORMASI STATUS LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 489 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Sistem Informasi Status Lingkungan Hidup;
Mengingat
: 1.
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang
Nomor
39
Tahun
2008
tentang
Kementerian
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan
Perlindungan
dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);
4.
Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang
Kementerian
Lingkungan
Hidup
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
5.
Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
6.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kementerian
Lingkungan
Hidup/Badan
Pengendalian
Lingkungan
Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG SISTEM INFORMASI STATUS LINGKUNGAN HIDUP.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:
1.
Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu
sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lain.
2.
Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi
berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda,
isyarat,
tulisan,
suara,
dan/atau
bunyi,
yang
merepresentasikan
keadaan
sebenarnya
atau
menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
3.
Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan,
baik Data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat
dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam
berbagai
kemasan
dan
format
sesuai
dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara
elektronik ataupun nonelektronik.
4.
Status Lingkungan Hidup Indonesia yang selanjutnya
disingkat SLHI adalah status Lingkungan Hidup di tingkat
nasional yang disusun dan ditetapkan oleh Menteri
Lingkungan
Hidup/Kepala
Badan
Pengendalian
Lingkungan Hidup.
5.
Status Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya
disingkat SLHD adalah status Lingkungan Hidup di
tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang disusun dan
ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangan.
6.
Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar
Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya
yang disepakati dalam forum satu Data Indonesia.
7.
Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintah di bidang Lingkungan Hidup.
- Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian Lingkungan Hidup.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian Lingkungan Hidup.
- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Walidata adalah unit pada Kementerian/Badan dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
- Produsen Data adalah unit pada Kementerian/Badan dan Pemerintah Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 2
Sistem Informasi status Lingkungan Hidup digunakan untuk merekam dan menggambarkan Data dan Informasi Lingkungan Hidup secara komperhensif sebagai acuan pengambilan keputusan.
Pasal 3
(1) Status Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. SLHI; dan b. SLHD. (2) SLHI dan SLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pelaporan.
Pasal 4
Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf a dilaksanakan melalui:
a.
penetapan Data dan/atau Informasi ke dalam daftar Data
Prioritas melalui satu Data Indonesia; dan
b.
pembentukan dan penetapan tim penyusun,
oleh Menteri/Kepala, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya.
Pasal 5
Data dan/atau Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf a meliputi:
a.
matra keanekaragaman hayati;
b.
matra kualitas air;
c.
matra laut, pesisir dan pantai;
d.
matra kualitas udara;
e.
matra kualitas tutupan lahan dan hutan;
f.
matra pengelolaan sampah dan limbah;
g.
matra perubahan iklim;
h.
matra risiko bencana; dan
i.
matra
lainnya
sesuai
dengan
perkembangan
ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Pasal 6
(1)
Tim penyusun SLHI terdiri atas:
a.
Kementerian/Badan;
b.
akademisi;
c.
lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
d.
pemangku kepentingan bidang Lingkungan Hidup.
(2)
Tim penyusun SLHD terdiri atas:
a.
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
b.
akademisi;
c.
lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
d.
pemangku kepentingan bidang Lingkungan Hidup.
Pasal 7
Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui: a. pengumpulan Data dan/atau Informasi; dan b. analisis, berdasarkan matra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
Pasal 8
(1) Pengumpulan Data dan/atau Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan oleh Produsen Data sesuai dengan kewenangannya. (2) Pengumpulan Data dan/atau Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Walidata sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 9
(1)
Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
dilakukan berdasarkan pengumpulan Data dan/atau
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)
Analisis Data dan/atau Informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan Informasi
yang memuat:
a.
faktor pemicu perubahan lingkungan;
b.
tekanan yang menyebabkan perubahan lingkungan;
c.
status dan kondisi lingkungan;
d.
dampak dari perubahan lingkungan; dan
e.
respon terhadap perubahan lingkungan.
Pasal 10
(1)
Faktor pemicu perubahan lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi:
a.
jumlah penduduk;
b.
tingkat pertumbuhan penduduk;
c.
tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
d.
bencana.
(2)
Selain faktor pemicu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
faktor pemicu juga dapat berupa kondisi sosial budaya.
Pasal 11
(1)
Tekanan yang menyebabkan perubahan lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b
meliputi:
a.
penggunaan sumber daya;
b.
jumlah limbah yang dihasilkan;
c.
emisi langsung dan tidak langsung ke udara, air, dan
tanah;
d.
tingkat kebisingan;
e.
radiasi; dan
f.
tingkat gangguan.
(2)
Selain tekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tekanan juga dapat berupa:
a.
jumlah emisi gas rumah kaca;
b.
pemanfaatan ruang atau lahan; dan/atau
c.
sumber dan jumlah timbulan sampah.
Pasal 12
(1)
Status dan kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diukur dengan indeks
kualitas Lingkungan Hidup yang terdiri atas indeks:
a.
kualitas air;
b.
kualitas udara;
c.
kualitas air laut;
d.
kualitas tutupan lahan;
e.
kualitas ekosistem gambut; dan
f.
lainnya sesuai dengan ilmu pengetahuan dan
perkembangan teknologi.
(2)
Indeks lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f dapat berupa:
a.
pengelolaan keanekaragaman hayati; dan/atau
b.
kualitas ekosistem mangrove.
Pasal 13
Dampak dari perubahan lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
a.
perubahan lingkungan;
b.
dampak
yang
ditimbulkan
oleh
sumber
pencemar
terhadap kualitas Lingkungan Hidup;
c.
daya dukung dan daya tampung;
d.
kebencanaan; dan
e.
perubahan sosial ekonomi akibat perubahan lingkungan.
Pasal 14
(1)
Respon terhadap perubahan lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e meliputi
perubahan kebijakan untuk mengatasi tekanan, status,
dan dampak dari perubahan lingkungan.
(2)
Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.
program atau kegiatan; dan/atau
b.
inovasi.
Pasal 15
(1)
Analisis terhadap Data dan/atau Informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14,
dilakukan penapisan.
(2)
Penapisan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
a.
urgensi atau seberapa mendesak isu tersebut harus
ditangani segera;
b.
keseriusan dampak apabila isu tersebut tidak segera
ditangani;
c.
pertumbuhan atau seberapa besar isu tersebut
memburuk apabila tidak segera ditangani;
d.
rasionalitas
atau
kompleksitas
persoalan
dan
kemampuan untuk menyelesaikan isu tersebut; dan
e.
seberapa besar isu tersebut mendapat perhatian
publik atau memiliki dampak yang luas.
Pasal 16
(1)
Hasil penapisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
digunakan sebagai dasar untuk menentukan isu prioritas
Lingkungan Hidup.
(2)
Penentuan isu prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a.
akar penyebab (root cause) dari tekanan yang
menyebabkan perubahan lingkungan antarmatra;
dan
b.
dampak berantai (cascading impact) antarmatra.
Pasal 17
(1)
Isu prioritas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
16
dijadikan
sebagai
dasar
dalam
penyusunan hasil analisis.
(2)
Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan:
a.
metode SMART (Specific, Measurable, Achievable,
Relevant and Time-Bound); atau
b.
metode lainnya yang terukur.
Pasal 18
Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
dituangkan dalam laporan.
Pasal 19
(1)
Laporan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
18
disampaikan oleh tim penyusun kepada:
a.
gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya disertai dengan konsep dokumen
SLHD; dan
b.
Menteri/Kepala disertai dengan konsep dokumen
SLHI.
(2)
Dokumen SLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas:
a.
Buku I memuat matrik isian analisis DPSIR (Driving
Force, Pressure, State, Impact and Response Analysis);
b.
Buku II memuat narasi atau laporan utama; dan
c.
Buku III memuat lampiran Data serta dokumen
pendukung.
(3)
Tata cara penyusunan dokumen SLHD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri/Badan ini.
Pasal 20
(1)
Gubernur dan bupati/wali kota sesuai kewenangan
menyampaikan dokumen SLHD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 kepada Menteri/Kepala melalui sistem
Informasi yang dikelola oleh Kementerian/Badan.
(2)
SLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
paling lambat bulan April tahun berikutnya.
(3)
SLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai salah satu sumber Data dalam penyusunan SLHI.
Pasal 21
(1)
Menteri/Kepala,
gubernur,
bupati/wali
kota
sesuai
dengan kewenangannya melakukan publikasi dokumen
status Lingkungan Hidup kepada masyarakat dalam
bentuk:
a.
gambar;
b.
video pendek;
c.
infografis; dan/atau
d.
teks singkat.
(2)
Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:
a.
media elektronik; dan/atau
b.
media nonelektronik.
Pasal 22
(1)
Menteri/Kepala melakukan pembinaan kepada gubernur
dan bupati/wali kota.
(2)
Pembinaan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukan melalui:
a.
sosialisasi; dan/atau
b.
pemberian penghargaan.
Pasal 23
(1)
Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)
huruf a dilakukan melalui:
a.
bimbingan teknis; dan/atau
b.
diseminasi.
(2)
Sosialisasi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.
(3)
Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
melibatkan kementerian/lembaga terkait.
Pasal 24
(1)
Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
a.
peningkatan kapasitas;
b.
pemberian penghargaan;
c.
pemberian insentif fiskal; dan/atau
d.
pengembangan
dukungan
pendanaan
program/kegiatan
dalam
penyusunan
status
Lingkungan Hidup.
(2)
Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan terhadap gubernur dan bupati/wali kota
yang menunjukkan kinerja terbaik dalam perlindungan
dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pasal 25
(1)
Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1) huruf b diberikan dalam bentuk Nirwasita Tantra
kepada
gubernur
dan/atau
bupati/wali
kota
atas
prestasinya dalam pelaksanaan kepemimpinan daerah di
bidang Lingkungan Hidup.
(2)
Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan berdasarkan penilaian terhadap:
a.
kelengkapan dokumen SLHD;
b.
indeks kualitas Lingkungan Hidup; dan
c.
perolehan penghargaan Lingkungan Hidup.
(3)
Kelengkapan dokumen SLHD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dinilai berdasarkan pembobotan dari:
a.
kelengkapan
Data
dan/atau
Informasi
yang
digunakan;
b.
ketepatan
metode
dan
kualitas
analisis
yang
dilakukan; dan
c.
hasil serta dampak dari kebijakan sebagai respon
atas perubahan lingkungan.
(4)
Indeks
kualitas
Lingkungan
Hidup
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai berdasarkan
pembobotan dari:
a.
kondisi dan kualitas lingkungan berdasarkan indeks;
dan
b.
capaian perbaikan atas kondisi atau kualitas
lingkungan berdasarkan indeks.
(5)
Perolehan penghargaan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dinilai berdasarkan
pembobotan perolehan penghargaan yang terdiri atas:
a.
adipura;
b.
program kampung iklim (proklim);
c.
adiwiyata;
d.
program penilaian peringkat kinerja perusahaan; dan
e.
kalpataru.
(6)
Petunjuk teknis penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Kepala.
Pasal 26
(1)
Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1)
huruf
c
dapat
diberikan
berdasarkan
usulan
Menteri/Kepala kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(2)
Penggunaan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan untuk pelaksanaan kegiatan di bidang
Lingkungan Hidup.
(3)
Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 27
(1)
Pengembangan dukungan pendanaan program/kegiatan
dalam
penyusunan
status
Lingkungan
Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d
diberikan oleh Menteri/Kepala setelah berkoordinasi
dengan:
a.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang dalam negeri;
b.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang keuangan; dan/atau
c.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
nasional/kepala
lembaga
pemerintah
nonkementerian
yang
menyelenggarakan
tugas
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
nasional.
(2)
Pengembangan dukungan pendanaan program/kegiatan
dalam
penyusunan
status
Lingkungan
Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 28
Pendanaan pelaksanaan sistem Informasi status Lingkungan
Hidup bersumber dari:
a.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
c.
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 29
Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2026
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
Œ
HANIF FAISOL NUROFIQ
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN
PERATURAN
MENTERI
LINGKUNGAN
HIDUP/BADAN
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
SISTEM INFORMASI STATUS LINGKUNGAN HIDUP
TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
A. Proses Penyusunan 1. Tim Penyusun dan Bentuk Dokumen SLHD disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah, yang beranggotakan atas unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dengan melibatkan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan Bidang Lingkungan Hidup. Tim Penyusun laporan SLHD dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
SLHD ini terdiri atas 3 (tiga) buku, yaitu : a. Buku I, adalah buku yang menyajikan table analisis DPSIR (Driving Force, Pressure, State, Impact and Response Analysis) terkait 8 Matra Isu Lingkungan Hidup Daerah dan Isu Prioritas; b. Buku II, adalah buku yang berisikan laporan utama berupa narasi status Lingkungan Hidup daerah. Laporan utama ini disajikan dengan melakukan dan menarasikan hubungan kausalitas antara unsur-unsur pemicu, penyebab terjadinya persoalan Lingkungan Hidup, status, akibat dan upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan (DPSIR). c. Buku III, adalah tabel Data, lampiran, peta serta Data pendukung lainnya.
- Kelengkapan Administrasi
Untuk kelengkapan administrasi, dokumen harus dilampirkan sebagai
berikut :
a. Kata Pengantar yang harus ditanda tangani oleh Kepala Daerah; b. Penyaringan isu prioritas yang melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Perangkat Daerah (Stakeholders) yang dikukuhkan oleh SK Tim Penyusunan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah; c. Surat Pernyataan dari Kepala Daerah tentang Pernyataan Inovasi; d. Surat Pernyataan yang menyatakan keabsahan Data yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan diketahui oleh kepala daerah; e. SK Tim Penyusun SLHD oleh Kepala Daerah; f. Keterlibatan Stakeholder (Akademisi, LSM, Masyarakat, dll.) dalam SK Tim Penyusun SLHD; dan g. Peta Spasial Daerah. - Penetapan Isu Prioritas dan Inovasi Kepala Daerah Isu prioritas adalah isu utama yang menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas Lingkungan Hidup di daerah. Isu prioritas minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima). Penetapan isu prioritas didasarkan proses secara partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan di daerah. Proses penetapan isu prioritas wajib
menggunakan pendekatan DPSIR. Sedangkan, inovasi kepala daerah meliputi kegiatan teknis yang sudah ada hasilnya di lapangan atau berupa kebijakan/regulasi baru, yang dijalankan atau dibuat pada periode waktu penilaian dan disampaikan dalam bentuk pernyataan tertulis kepala daerah yang dapat diperkuat dengan gambar visual ataupun dokumen yang dilampirkan.
- Waktu Penyampaian Dokumen dan Penyebarluasan Informasi SLHD yang telah disusun oleh Kabupaten/Kota dan Provinsi wajib diunggah pada laman masing-masing daerah dan disampaikan dalam bentuk softfile dengan format file pdf melalui surat elektronik ke Alamat: nirwasitatantra@kemenlh.go.id. Masing-masing daerah wajib mengisi tabel Data melalui aplikasi SILHD dan disampaikan kepada Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Utama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup paling lambat pada tanggal 30 April Tahun Berikutnya pukul 23.59 WIB.
B.
Tata Cara Penulisan
1.
Tata cara Umum
Tata cara umum terdiri atas format baku penulisan dan sistematika
penyajian dokumen.
2.
Pengetikan
a.
Batas dan Ukuran Kertas
b.
Batas kiri — Batas kanan — Batas atas — Batas bawah : 4 cm —
3 cm — 3 cm — 3 cm dari tepi kertas. Ukuran kertas A4.
c.
Huruf dan Spasi
d.
Huruf menggunakan jenis huruf Tahoma 12 poin (ukuran
sebenarnya) dan diketik rapi (rata kiri kanan) dengan spasi 1,15.
3.
Penomoran Halaman
Jenis nomor halaman ada dua macam, yaitu angka romawi kecil dan
angka latin. Angka romawi digunakan dalam penomoran Bab. Khusus
halaman
judul,
penomorannya
tidak
ditulis
tetapi
tetap
diperhitungkan.
4.
Sampul/Cover
Sampul/Cover dengan warna hijau muda (tanpa gambar) yang
memuat
Judul
STATUS
LINGKUNGAN
HIDUP
DAERAH
K A B / K O T A / P R O V I N S I … TAHUN… (dengan ukuran huruf 14/16
dan hanya dilengkapi dengan logo daerah dan KLH/BPLH).
5.
Penomoran Tabel Utama dan Tabel Tambahan
Penomoran tabel utama disesuaikan dengan daftar tabel yang telah
diberikan, sedangkan tabel tambahan yang merupakan penunjang
tabel utama (jika diperlukan) maka menambahkan huruf kecil setelah
nomor tabel utama (contoh. Tabel 11. a).
Setiap Tabel harus dilengkapi dengan: Judul Tabel diisi sesuai format yang tertulis Provinsi/Kabupaten/ Kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota penyusun laporan Tahun Data diisi dengan tahun Data yang digunakan
Judul Tabel diisi sesuai format yang tertulis Keterangan diisi dengan penjelasan tanda-tanda baca seperti (-), (NA), (tad), (0) atau penjelasan tentang keberadaan komponen/ sub komponen yang diminta dalam tabel. Sumber diisi dengan sumber perolehan Data
C.
Sistematika Penyajian Buku I (Tabel DPSIR)
Buku ini terdiri atas tabel DPSIR dan tabel isu prioritas.
1.
format tabel DPSIR mengikuti format Buku I-A
Tabel DPSIR (Nomor Matra. Nama Matra)
Petunjuk Umum: a. Format Buku I-A merupakan ringkasan dari Buku II, Bab II. Analisis Isu Lingkungan Hidup Daerah; b. Inti dari ringkasan Format Buku I-A adalah mengetahui pengelolaan Lingkungan Hidup melalui pemetaan kondisi awal suatu isu dan kondisi akhir suatu isu sebagai hasil dari intervensi Response (R); c. Substansi yang terdapat dalam komponen DF, P, S, I dapat berupa subtansi yang telah berlangsung sebelum Tahun Kajian/Pelaporan atau berupa substansi baru yang diidentifikasi pada Tahun Kajian/Pelaporan; d. Format Buku I-A merupakan format dasar yang memuat Informasi kunci sehingga terbuka bagi penyesuaian dan penyempurnaan oleh Daerah;
Driving Force
Pressure
State
Impact
Petunjuk:
a.
Tuliskan apa yang merupakan
Driving Force dan deskripsinya
secara ringkas dan berurutan
disertai kondisinya pada Tahun
Kajian/Pelaporan;
Petunjuk:
a.
Tuliskan
apa
yang
merupakan Pressure dan
deskripsinya
secara
ringkas
dan
berurutan
disertai kondisinya pada
Tahun Kajian/Pelaporan;
Petunjuk:
a.
Tuliskan
apa
yang
merupakan
State
dan
deskripsinya
secara
ringkas dan berurutan
disertai kondisinya pada
Tahun Kajian/Pelaporan;
Petunjuk:
a.
Tuliskan
apa
yang
menjadi
Impact
dan
deskripsinya
secara
ringkas dan berurutan
disertai kondisinya pada
Tahun Kajian/Pelaporan;
b.
Pada
setiap
deskripsi
isu,
berikan
Informasi
tentang
lokus
pembahasan
versi
utuhnya di Buku II (hyperlink)
melalui:
1.
Sub bab,
2.
Halaman,
3.
Tabel ,
4.
Peta,
5.
Jika
merupakan
kelanjutan
isu
tahun
sebelumnya maka dapat
menginformasikan
dokumen
rencana
dan
realisasi
pencapaian
target;
b. Pada setiap deskripsi isu , berikan Informasi tentang lokus pembahasan versi utuhnya di Buku II (hyperlink) melalui: 1. Sub bab, 2. Halaman, 3. Tabel , 4. Peta, 5. Jika merupakan kelanjutan isu tahun sebelumnya maka dapat menginformasikan dokumen rencana dan realisasi pencapaian target;
b. Pada setiap deskripsi isu, berikan Informasi tentang lokus pembahasan versi utuhnya di Buku II (hyperlink) melalui: a. Sub bab, b. Halaman, c. Tabel , d. Peta, e. Jika merupakan kelanjutan isu tahun sebelumnya maka dapat menginformasikan dokumen rencana dan realisasi pencapaian target;
b.
Pada setiap deskripsi isu,
berikan
Informasi
tentang
lokus
pembahasan
versi
utuhnya
di
Buku
II
(hyperlink) melalui:
1.
Sub bab,
2.
Halaman,
3.
Tabel ,
4.
Peta,
5.
Jika
merupakan
kelanjutan
isu
tahun
sebelumnya
maka
dapat
menginformasikan
dokumen
rencana
dan
realisasi
pencapaian target;
Response-to-DF
Response-to-Pressure
Response-to-State
Response-to-Impact
Petunjuk: a. Tuliskan Response terhadap DF, baik itu berbentuk program, kebijakan, atau lainnya yang relevan. b. Sertakan Informasi tentang lokus pembahasan versi utuhnya di Buku II (hyperlink) melalui: 1. Sub bab, 2. Halaman, 3. Tabel, 4. Peta, Petunjuk: a. Tuliskan Response terhadap Pressure, baik itu berbentuk program, kebijakan, atau lainnya yang relevan. b. Sertakan Informasi tentang lokus pembahasan Response terhadap Pressure versi utuhnya di Buku II (hyperlink) melalui: 1. Sub bab, 2. Halaman, 3. Peta. Petunjuk: a. Tuliskan Response terhadap State, baik itu berbentuk program, kebijakan, atau lainnya yang relevan. b. Sertakan Informasi tentang lokus pembahasan Response terhadap State versi utuhnya di Buku II (hyperlink) melalui: 1. Sub bab, 2. Halaman, 3. Tabel 4. Peta Petunjuk: a. Tuliskan Response terhadap Impact, baik itu berbentuk program, kebijakan, atau lainnya yang relevan. b. Sertakan Informasi tentang lokus pembahasan Response terhadap Impact versi utuhnya di Buku II (hyperlink) melalui: 1. Sub bab, 2. Halaman, 3. Tabel 4. Peta
Contoh Tabel DPSIR Matra 1. Keanekaragaman Hayati
Driving Force Pressure State Impact Eksploitasi sumber daya alam
Lokus pada Buku II: [sub bab 2.1.1, hal. 10] [Tabel 2.1. (judul), hal. 10) Fragmentasi habitat
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Penurunan populasi tumbuhan endemik
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Gangguan penyerbukan pertanian
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Response-to-DF Response-to-Pressure Response-to-State Response-to-Impact
Penetapan area eksploitasi terbatas
Lokus pada Buku II: [sub bab 2.1.5., hal. 15] [Tabel 2.5. (judul), hal. 15)
(diisi sesuai jenis Pressure)
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] (diisi sesuai jenis State)
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] (diisi sesuai jenis Impact)
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force]
Contoh Tabel DPSIR Matra 2. Kualitas Air 2.2.1. Driving Force Pressure State Impact Pengembangan industri sebagai mesin pertumbuhan ekonomi
Lokus pada Buku II:
[sub bab 2.2.1., hal. 20]
[Tabel 2.1. (judul), hal. 20)
Pembuangan air limbah (BOD,
COD, TSS)
Penurunan kualitas air
permukaan
Ketersediaan air bersih
semakin berkurang
Response-to-DF
Response-to-Pressure
Response-to-State
Response-to-Impact
Instalasi pengolahan air limbah
Lokus pada Buku II: [sub bab 2.2.5., hal. 25] [Tabel 2.5. (judul), hal. 25) (diisi sesuai jenis Pressure)
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] (diisi sesuai jenis State)
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] (diisi sesuai jenis Impact)
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force]
Contoh Tabel DPSIR Matra 3. Laut, Pesisir dan Pantai Driving Force Pressure State Impact Urbanisasi pesisir
Lokus pada Buku II: [sub bab 2.3.1, hal. 30] [Tabel 3.1. (judul), hal. 30) Pembuangan Limbah domestik ke laut
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Degradasi terumbu karang
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Penurunan hasil tangkapan ikan
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Response-to-DF
Response-to-Pressure
Response-to-State
Response-to-Impact
Pengelolaan wilayah pesisir terpadu
Lokus pada Buku II: [sub bab 2.3.5, hal. 35] [Tabel 3.5. (judul), hal. 35) (diisi sesuai jenis Pressure)
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] (diisi sesuai jenis State)
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] (diisi sesuai jenis Impact)
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force]
Contoh Tabel DPSIR Matra 4. Kualitas Udara Driving Force Pressure State Impact Peningkatan aktivitas transportasi
Lokus pada Buku II: [sub bab 2.4.1, hal. 40] [Tabel 4.1. (judul), hal. 40) Emisi gas buang (CO₂, NOx, SO₂, PM2.5)
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Konsentrasi polutan PM2.5
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force]
Gangguan kesehatan (ISPA)
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Response-to-DF
Response-to-Pressure
Response-to-State
Response-to-Impact
Driving Force Pressure State Impact Transportasi ramah lingkungan, penghijauan kota
Lokus pada Buku II: [sub bab 2.4.5, hal. 45] [Tabel 4.5. (judul), hal. 45) (diisi sesuai jenis Pressure)
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] (diisi sesuai jenis State)
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] (diisi sesuai jenis Impact)
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force]
Contoh Tabel DPSIR Matra 5. Lahan dan Hutan Driving Force Pressure State Impact Perluasan pemukiman
Lokus pada Buku II: [sub bab 2.5.1, hal. 50] [Tabel 5.1. (judul), hal. 50) Alih fungsi lahan
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Penurunan tutupan hutan
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Erosi
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Response-to-DF
Response-to-Pressure
Response-to-State
Response-to-Impact
Pengaturan Koefisien Dasar Bangunan < 50%
Lokus pada Buku II: [sub bab 2.5.5, hal. 55] [Tabel 5.5. (judul), hal. 55) (diisi sesuai jenis Pressure)
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] (diisi sesuai jenis State)
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] (diisi sesuai jenis Impact)
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force]
Contoh Tabel DPSIR Matra 6. Pengelolaan Sampah dan Limbah Driving Force Pressure State Impact Peningkatan konsumsi
Lokus pada Buku II: [sub bab 2.6.1, hal. 60] [Tabel 6.1. (judul), hal. 60) Produksi sampah berlebih
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Timbunan sampah di TPA
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Emisi metana
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Response-to-DF
Response-to-Pressure
Response-to-State
Response-to-Impact
Ekonomi Sirkular
Lokus pada Buku II: [sub bab 2.6.5, hal. 65] [Tabel 6.5. (judul), hal. 65) (diisi sesuai jenis Pressure)
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] (diisi sesuai jenis State)
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] (diisi sesuai jenis Impact)
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force]
Contoh Tabel DPSIR Matra 7. Perubahan Iklim Driving Force Pressure State Impact Pertumbuhan ekonomi berbasis fosil
Lokus pada Buku II: [sub bab 2.7.1, hal. 70] [Tabel 7.1. (judul), hal. 70) Emisi dari sektor energi & transportasi
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Perubahan pola curah hujan (musim tak menentu)
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Bencana hidrometeorologi meningkat (banjir, kekeringan)
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Response-to-DF
Response-to-Pressure
Response-to-State
Response-to-Impact
Insentif ekonomi hijau
Lokus pada Buku II: (diisi sesuai jenis Pressure)
(diisi sesuai jenis State)
(diisi sesuai jenis Impact)
Driving Force Pressure State Impact [sub bab 2.7.5, hal. 75] [Tabel 7.5. (judul), hal. 75) Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force]
Contoh Tabel DPSIR Matra 8. Risiko Bencana Driving Force Pressure State Impact Pembangunan tidak berkelanjutan
Lokus pada Buku II: [sub bab 2.8.1, hal. 80] [Tabel 8.1. (judul), hal. 80) Pemukiman di daerah rawan
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Kerentanan wilayah meningkat terhadap bencana
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Kerugian ekonomi
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Response-to-DF
Response-to-Pressure
Response-to-State
Response-to-Impact
Tata ruang berbasis risiko
Lokus pada Buku II: [sub bab 2.8.5, hal. 85] [Tabel 8.5. (judul), hal. 85) (diisi sesuai jenis Pressure)
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] (diisi sesuai jenis State)
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force] (diisi sesuai jenis Impact)
Lokus pada Buku II: [sebagaimana contoh di kolom Driving Force]
- tabel isu prioritas mengikuti format Buku I-B Isu Prioritas
Isu Prioritas Alasan penetapan Response Pencapaian/Realisas i pada Tahun Kajian/ Pelaporan
Program
penanganan
Program inovasi
Kebijakan
penanganan
Isu prioritas 1:
(Petunjuk: diisi
nama isu prioritas)
Petunjuk:
a) Tulislah alasan
penetapan Isu
Prioritas 1-5;
b) Berikan
Informasi
tentang lokus
pembahasan di
Buku II:
• Sub bab,
hal.;
• Tabel No.,
hal.;
• Peta No.,
hal.;
• Referensi
lain yang
relevan.
Petunjuk:
a) Tulislah nama
program
regular/standar
yang
diimplementasika
n untuk
menangani Isu
Prioritas 1-5;
b) Berikan Informasi
tentang lokus
pembahasan di
Buku II:
• Sub bab, hal.;
• Tabel No., hal.;
• Peta No., hal.;
• Referensi lain
yang relevan.
Petunjuk:
a) Tulislah nama
program inovasi
yang
diimplementasik
an untuk
menangani Isu
Prioritas 1-5;
b) Berikan
Informasi tentang
lokus
pembahasan di
Buku II:
• Sub bab, hal.;
• Tabel No.,
hal.;
• Peta No., hal.;
• Referensi lain
yang relevan.
Petunjuk:
a) Tulislah nama
kebijakan yang
diimplementasi
kan untuk
menangani Isu
Prioritas 1-5;
b) Berikan
Informasi
tentang lokus
pembahasan di
Buku II:
• Sub bab,
hal.;
• Tabel No.,
hal.;
• Peta No.,
hal.;
• Referensi
lain yang
relevan.
Petunjuk:
a) Tulislah
pencapaian/realis
asi dari
Program/Kebijaka
n tersebut terkait
Isu Prioritas 1-5;
b) Berikan Informasi
tentang lokus
pembahasan di
Buku II:
• Sub bab, hal.;
• Tabel No., hal.;
• Peta No., hal.;
• Referensi lain
yang relevan.
Isu prioritas 2:
(Petunjuk: diisi
nama isu prioritas)
Isu prioritas 3:
(Petunjuk: diisi
nama isu prioritas)
Isu prioritas 4:
(Petunjuk: diisi
nama isu prioritas)
Isu prioritas 5:
(Petunjuk: diisi
nama isu prioritas)
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN BUKU II (LAPORAN UTAMA ATAU NARASI)
Sistematika penyajian SLHD terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu bagian awal
dan bagian utama.
1.
Bagian Awal
Bagian awal terdiri atas :
a.
Sampul memuat Judul dan Nama Instansi penyusun.
b.
Pernyataan memuat pernyataan bahwa isu prioritas Daerah
dirumuskan dengan melibatkan para pemangku kepentingan
di daerah. Pernyataan ditandatangani oleh Kepala Daerah.
c.
Kata Pengantar, uraian singkat penyusunan dokumen
termasuk
proses
penyusunannya.
Kata
Pengantar
ditandatangani oleh Kepala Daerah.
d.
Daftar Isi.
e.
Daftar Tabel.
f.
Daftar Gambar.
g.
Daftar Lampiran.
2.
Bagian Utama
Bagian utama, terdiri atas;
a.
Bab I Pendahuluan.
Pendahuluan memuat mengenai:
1)
Latar Belakang;
2)
Proses Penyusunan Dokumen SLHD;
3)
Profil atau Keadaan Umum Daerah:
a.
Kondisi Ekologis (antara lain ekoregion, sosial
ekonomi dan budaya);
b.
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
Hidup (D3TLH),
Data pendukung yang dapat
digunakan mengacu pada daftar tabel utama.
c.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Data
pendukung yang dapat digunakan mengacu pada
daftar tabel utama.
4)
Maksud dan Tujuan; dan
5)
Ruang Lingkup Penulisan.
b.
Bab II Analisis Isu Lingkungan Hidup Daerah.
Pada Bab II ini Isu Lingkungan Hidup Daerah dianalisis
dengan menggunakan metode DPSIR (Driving Force, Pressure,
State, Impact, dan Response) dengan matra – matra sebagai
berikut:
1)
Keanekaragaman Hayati.
Analisis DPSIR Keanekaragaman Hayati diorientasikan
untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti i) luas
dan kualitas habitat alami, ii) status populasi dan risiko
kepunahan, iii) tingkat keterhubungan habitat, iv)
tingkat ancaman akibat perdagangan ilegal, v) dampak
pencemaran terhadap keragaman biota, vi) sebaran dan
dampak spesies asing (invasive), vii) kerentanan spesies
terhadap perubahan iklim, serta persoalan lainnya yang
relevan. Sebagai driving force dapat berupa eksploitasi
sumber
alam
secara
ilegal
atau
pembangunan
infrastruktur, sehingga memunculkan pressure berupa
deforestasi dan fragmentasi habitat satwa. Adapun
response dapat berupa regulasi untuk moratorium,
konservasi maupun ekowisata. Data spasial dan tabular
diperlukan dalam analisis ini dengan kriteria Data: jelas,
relevan dan mutakhir. Data pendukung yang dapat
digunakan mengacu pada daftar tabel utama sesuai
matra keanekaragaman hayati. Data tambahan yang
menunjang
analisis
dapat
disertakan
pula
pada
pembahasan ini.
2)
Kualitas air.
Data yang disajikan meliputi kualitas air, baik itu air
permukaan maupun air tanah. Contoh analisis kualitas
air: pencemaran sungai akibat industri tekstil. Driving
force dapat berupa preferensi pembangunan ekonomi
berbasis industri tekstil, pressure adalah keterbatasan
jumlah industri yang memiliki IPAL, response-nya
mendorong
industri
agar
taat
regulasi
untuk
membangun IPAL melalui pengawasan dan penegakan
hukum. Data yang diperlukan untuk menunjang
analisis DPSIR antara lain kuantitas dan kualitas air
sungai, danau, air tanah, jumlah penduduk yang
tergantung pada DAS, jumlah industri dan non industri
pencemar
(sumber
pencemar)
beserta
instalasi
pengelolaan
limbahnya,
penggunaan
air
tanah,
pipanisasi dan layanan air bersih, perizinan dan status
kawasan pemanfaatan air, transportasi sungai, limbah
domestik, irigasi, bahan pencemar. Data spasial dan
tabular diperlukan dalam analisis ini dengan kriteria
Data: jelas, relevan dan mutakhir. Data pendukung yang
dapat digunakan mengacu pada daftar tabel utama
sesuai matra kualitas air. Data tambahan yang
menunjang
analisis
dapat
disertakan
pula
pada
pembahasan ini.
3)
Laut, Pesisir dan Pantai.
Data yang disajikan diorientasikan untuk mengelola i)
kualitas
air
laut,
dan
ii)
komponen
ekosistem,
khususnya bagi daerah yang berada dalam wilayah
pesisir dan laut, yakni bakau (mangrove), terumbu
karang, padang lamun, serta spesies lainnya. Selain itu
daerah yang berada di wilayah pesisir dan laut, wajib
memasukkan rencana tata ruang, pengelolaan dan
pemanfaatan pesisir dan laut. Contoh analisis DPSIR
pada lingkungan pesisir adalah kerusakan ekosistem
bakau akibat penebangan pohon bakau untuk bahan
bangunan maupun pembukaan tambak (driving force),
pressure yang terjadi berupa erosi dan penurunan
populasi burung, response yang dapat dilakukan ialah
rehabilitasi mangrove serta penyediaan lapangan kerja
yang ramah lingkungan. Analisis driving force, pressure,
state, impact, dan response wajib didukung dengan Data
berkala
(time
series).
Data
spasial
dan
tabular
diperlukan dalam analisis ini dengan kriteria Data: jelas,
relevan dan mutakhir. Data pendukung yang dapat
digunakan mengacu pada daftar tabel utama sesuai
matra laut, pesisir dan pantai. Data tambahan yang
menunjang
analisis
dapat
disertakan
pula
pada
pembahasan ini.
4)
Kualitas Udara.
Data yang dituangkan meliputi status mutu udara
ambien, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU),
kebakaran hutan dan lahan, ISPA, sumber pencemar
(bergerak dan tidak bergerak), konsumsi BBM, bahan
pencemar. Contoh: kondisi udara ambien yang tercemar
oleh logam berat, penyebabnya (pressure) adalah kondisi
penggunaan
BBM,
kondisi
kendaraan
bermotor
termasuk penjualannya, kondisi jalan, dan kondisi
industri pencemar. Pemicu (driving force) bisa karena
jumlah kendaraan bermotor yang banyak. Response
dalam bentuk berbagai upaya yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah untuk mengatasi persoalan tersebut,
tentunya dituangkan dalam bentuk kebijakan dan
program. Data yang dituangkan dalam response adalah
peraturan dan program beserta pelaksanaan dari
peraturan dan program tersebut. Data spasial dan
tabular diperlukan dalam analisis ini dengan kriteria
data: jelas, relevan dan mutakhir. Data pendukung yang
dapat digunakan mengacu pada daftar tabel utama
sesuai matra kualitas udara. Data tambahan yang
menunjang
analisis
dapat
disertakan
pula
pada
pembahasan ini.
5)
Lahan dan Hutan.
Data yang dituangkan dalam sub bab ini adalah yang:
berkaitan dengan tataguna lahan beserta perubahannya
seperti luas penggunaan lahan berdasarkan tata ruang
wilayah, luas wilayah yang digunakan untuk usaha
pemanfaatan
hutan,
perkebunan,
pertambangan,
pariwisata, dan lain sebagainya. Data tidak hanya
berbentuk
angka
(nominal),
tetapi
juga
dengan
persentase (misalnya luas hutan lindung 20.000 ha atau
x % dari luas wilayah administrasi daerah tersebut).
Selanjutnya
dapat
dilengkapi
dengan
Data
yang
berkaitan
dengan
perizinan
penggunaan
atau
pemanfaatan lahan sesuai dengan skala ekonominya
(besar,
menengah,
dan
kecil)
termasuk
status
perizinannya (nama lengkap pemegang izin, luasan dan
lokasi perizinannya). Data berbentuk spasial (peta) wajib
digunakan untuk mendukung kualitas laporan. Analisis
driving force, pressure, state, impact, dan response wajib
didukung dengan Data berkala (time series). Visualisasi
Data dalam bentuk grafik dan peta hendaknya jelas dan
dilengkapi dengan legenda yang mudah terbaca. Data
spasial dan tabular diperlukan dalam analisis ini dengan
kriteria Data: jelas, relevan dan mutakhir. Data
pendukung yang dapat digunakan mengacu pada daftar
tabel utama sesuai matra lahan dan hutan. Data
tambahan yang menunjang analisis dapat disertakan
pula pada pembahasan ini.
- Pengelolaan Sampah dan Limbah.
Salah satu permasalahan yang dihadapi berbagai Kab/Kot adalah i) sampah, yang meliputi sampah domestik (sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga) dan sampah spesifik serta ii) limbah, khususnya limbah B3. Terkait DPSIR maka Data yang dituangkan dapat berupa sumber sampah, produksi sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan sarana prasarana pengelolaan sampah. Data yang dituangkan dalam pressure dapat berupa penyebab terjadinya persoalan sampah. Response merupakan upaya yang dilakukan dari mulai pengurangan dan penanganan sampah, yang berbentuk peraturan atau program daerah. Data spasial dan tabular diperlukan dalam analisis ini dengan kriteria Data: jelas, relevan dan mutakhir. Data pendukung yang dapat digunakan mengacu pada daftar tabel utama sesuai matra pengelolaan sampah dan limbah. Data tambahan yang menunjang analisis dapat disertakan pula pada pembahasan ini. - Perubahan Iklim.
Analisis DPSIR terkait perubahan iklim diorientasikan untuk menangani permasalahan yang diakibatkan perubahan iklim, baik pada aspek mitigasi, adaptasi maupun mobilisasi sumber daya untuk perubahan iklim. Indikator-indikator fisik (emisi Gas Rumah Kaca, kenaikan muka air laut, hujan ekstrem, kekeringan, kejadian iklim ekstrem, gelombang panas), biologis (deforestasi, pemutihan karang/coral bleaching, penurunan luasan es dan gletser), sosial-ekonomi (dampak kesehatan akibat ISPA, DBD dan gelombang panas; pengungsi akibat rob dan kekeringan) dan indikator lain yang relevan (SDGs) dapat digunakan dalam pembahasan ini. Pada komponen driving force dapat berupa pertumbuhan pembangunan berbasis energi fosil, peternakan non-sirkular dan industrialisasi. Kondisi ini menghasilkan pressure berupa emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan metana. State yang dapat dipantau berupa perubahan curah hujan dan kenaikan muka air laut. Adapun response mencakup penerapan kebijakan Net Zero Emission, bangunan gedung hijau (green building), ekonomi sirkular. Data spasial dan tabular diperlukan dalam analisis ini dengan kriteria Data: jelas, relevan dan mutakhir. Data pendukung yang dapat digunakan mengacu pada daftar tabel utama sesuai matra perubahan iklim. Data tambahan yang menunjang analisis dapat disertakan pula pada pembahasan ini. - Risiko Bencana.
Bencana yang dimaksudkan bisa berupa Informasi rawan bencana atau kekhususan sumber daya alam yang dapat menimbulkan i) ancaman bencana geologis: gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan longsor,
ii) ancaman bencana hidrometeorologis berupa: banjir,
longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca
ekstrem, gelombang laut ekstrem/berbahaya, dan
abrasi, dan iii) ancaman bencana non-alam yakni:
wabah, penyakit yang ditimbulkan melalui hewan
(zoonosis), hama, dan penyakit tanaman, serta berbagai
ancaman biologis lainnya, kegagalan teknologi seperti
kecelakaan industri, transportasi, konstruksi, sampai
kegagalan teknologi nuklir, biologi, dan kimia,
bencana sosial (konflik sosial, dan ekonomi). Driving
Force diungkapkan dalam bentuk Data yang terkait
persoalan yang diperkirakan dapat atau secara aktual
memicu
kejadian
bencana
misalnya
perubahan
penggunaan lahan (land use), penyempitan badan
sungai, kondisi drainase atau Data lainnya. Data yang
dituangkan dalam response adalah upaya preventif,
kontingensi dan/atau pemulihan, baik dalam bentuk
peraturan
dan
program
berikut
pelaksanaanya.
Selanjutnya,
State
berupa
indikator
yang
merepresentasikan tingkat resiliensi dapat disajikan
secara berkala. Informasi peta risiko bencana mutlak
diperlukan untuk analisis pada sub bab ini. Data spasial
dan tabular diperlukan dalam analisis ini dengan
kriteria Data: jelas, relevan dan mutakhir. Data
pendukung yang dapat digunakan mengacu pada daftar
tabel utama sesuai matra risiko bencana. Data
tambahan yang menunjang analisis dapat disertakan
pula pada pembahasan ini.
c.
Bab III. Isu Prioritas, Respon, dan Inovasi
1)
Penetapan Isu Prioritas dan Rencana Penyelesaian. Sub
Bab ini memuat:
a)
Penjelasan
yang
berkaitan
dengan
proses
perumusan isu prioritas, mulai dari tahapan
penyaringan isu, analisis dan hasil yang digunakan
untuk memperoleh isu prioritas;
b)
Penjelasan mengenai rencana penyelesaian/respon
terhadap isu prioritas. Rencana dapat dirumuskan
dengan metode SMART (Specific, Measurable,
Achievable, Relevant and Time bound) atau metode
lainnya yang terukur.
Isu prioritas merupakan daftar dan peringkat isu – isu Lingkungan Hidup daerah pada Bab II yang menjadi prioritas penanganan/respon oleh Pemerintah Daerah pada periode pelaporan dan rencana penanganan ke depan.
Isu prioritas dapat diperoleh dari hasil analisis mengenai keunikan ekologis, D3TLH dan KLHS (Bab I), masalah utama yang dihadapi, tren IKLH selama minimal 5 tahun terakhir, dan analisis Bab II melalui irisan komponen pressure dan/atau impact, akar penyebab (root cause),
maupun dampak penyebaran-sistemik (cascading impact) antar matra.
Gambar. Contoh eksplorasi isu prioritas berbasis irisan komponen pressure dan/atau impact, akar penyebab (root cause), maupun dampak penyebaran-sistemik (cascading impact) antar matra.
Isu prioritas ini dapat mengenai pressure (berbagai tekanan akibat driving force seperti marginalisasi yang berakibat peningkatan penduduk miskin, konflik lahan pertanian dengan permukiman atau lainnya), state (kondisi atau potret Lingkungan Hidup pada saat periode penilaian seperti penurunan ketersediaan air baku untuk air minum, penurunan indeks keanekaragaman hayati atau lainnya), atau impacts (dampak dari kondisi State, seperti sedimentasi Sungai, peningkatan penyakit ISPA atau lainnya).
Penetapan isu prioritas minimal berjumlah 3 (tiga) dan
maksimal berjumlah 5 (lima). Penentuan Isu Prioritas
dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan
(Stakeholder). Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan
dalam menyusun isu prioritas antara lain:
a)
Urgensi. Seberapa mendesak isu tersebut harus
ditangani segera.
b)
Keseriusan. Seberapa serius dampak dari isu
apabila tidak segera ditangani.
c)
Pertumbuhan (growth). Seberapa besar isu tersebut
memburuk apabila tidak segera ditangani.
d)
Rasionalitas.
Kompleksitas
persoalan
dan
kemampuan untuk menyelesaikan masalah.
e)
Menjadi perhatian publik dan memiliki dampak
yang luas.
- Pelaporan Progress Implementasi Rencana Penyelesaian
Isu Prioritas
Pada sub bab ini menjelaskan tentang progress dan capaian dari penyelesaian isu prioritas pada periode pelaporan dengan mengacu pada rencana dalam sub bab 3.1. Apabila penyelesaian isu prioritas tidak sesuai dengan rencana (belum tercapai), maka diberikan
evaluasi mengenai hambatan dan solusi perbaikan ke depan.
- Inovasi Sub bab ini memuat inisiatif - inisiatif yang dilakukan oleh kepala daerah dalam upaya meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup pada periode penilaian.
Inovasi merupakan kebijakan, rencana dan program yang memiliki nilai kebaruan (novelty) bagi daerah untuk mendorong perubahan, perbaikan dan kemajuan yang sudah ada sebelumnya. Inovasi bukanlah sesuatu yang bersifat business as usual melainkan dilakukan untuk mendukung program regular/rutin baik yang dilaksanakan secara terintegrasi maupun berdiri sendiri (standalone).
Beberapa inisiatif yang dapat dijadikan inovasi daerah
yaitu:
a)
Berupa kebijakan dan/atau kegiatan. Kebijakan
dapat berbentuk dokumen, sedangkan kegiatan
sudah berjalan dan ada hasilnya di lapangan;
b)
Kebijakan
dan/atau
kegiatan
tersebut
dilaksanakan hanya yang masuk ke dalam periode
waktu penilaian, namun dapat juga diulas tren
perubahan/perkembangannya
seandai
sudah
dilakukan pada tahun sebelumnya;
c)
Kepala Daerah memberi penjelasan secara tertulis
apa alasan inovasi tersebut dijalankan, hambatan
yang dihadapi dan faktor penentu keberhasilan
menjalankannya. Inisiatif atau kegiatan sebagai
inovasi tersebut dapat berupa upaya peningkatan
kapasitas lembaga daerah (seperti melalui APBD),
peningkatan kapasitas personil, pengembangan
jejaring
kerja,
peningkatan
transparansi
dan
akuntabilitas kepada publik) serta inisiatif atau
kegiatan yang dikembangkan oleh masyarakat (bila
ada). Data yang mendukung dituangkan sejelas
mungkin, sebagai contoh besaran APBD bidang
Lingkungan
Hidup
termasuk
persentasenya
dibandingkan keseluruhan APBD.
d.
Bab IV. Rencana Tindak Lanjut
Bab ini memuat tentang rencana ke depan dalam merespon
isu prioritas yang belum terlaksana pada tahun pelaporan.
Dalam merumuskan rencana ke depan dapat menggunakan
metode SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant
and Time bound) atau metode lainnya yang terukur.
Pada bab ini sekurang - kurangnya menjelaskan tentang: 1) keterkaitan antara rencana tindak lanjut untuk merespon isu prioritas dengan indikator kinerja daerah sesuai dengan RPJMD dan RKPD, target waktu, OPD
pelaksana dan OPD terkait;
2)
kelembagaan;
3)
kebijakan dan strategi penganggaran; dan
4)
strategi monitoring dan evaluasi yang akan dijalankan.
e. Bab V. Penutup.
- Daftar Pustaka. Semua pustaka yang diacu wajib dituangkan dalam daftar pustaka. Pustaka yang diacu harus relevan dengan pokok bahasan. Pustaka dapat berupa publikasi atau laporan dari dinas/lembaga kredible ataupun publikasi penelitian yang terkait dengan topik yang dibahas.
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN BUKU III (TABEL DAN PETA) Sistematika Buku III terdiri atas daftar tabel utama serta peta yang bersesuaian dengan judul tabel utama tersebut. Penyajian tabel dan peta mengikuti format Buku III. Selain tabel dan peta tersebut, dapat juga disertakan lampiran pendukung lainnya yang relevan. Adapun format tabel sebagaimana dimaksud di atas dapat diunduh di kemenlh.go.id/publikasi
Pada penulisan Buku III berupa lampiran-lampiran yang relevan dengan penulisan Status Lingkungan Hidup Daerah, seperti perhitungan Data, peta, foto, keputusan kepala daerah yang terkait penyusunan Informasi kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup daerah, dan daftar riwayat hidup tim penyusun. Jenis Data minimal yang harus ada dalam penyajian SLHD.
Format Buku III Tabel dan Peta
Petunjuk :
1.
Daftar Tabel Utama merupakan daftar Tabel minimal yang ditujukan
sebagai
Informasi
terkait
monev
(monitoring
and
evaluation)
pengelolaan Lingkungan Hidup dan perkembangan pencapaian
terhadap komitmen , antara lain: SDGs.
2.
Tabel Utama merupakan Informasi yang berformat tabular dan dapat
didukung oleh Informasi sejenis dalam format spasial. Oleh karena itu
Tabel Utama dapat dilengkapi pula dengan peta-peta sesuai subtansi
Tabel Utama. Penyajian peta dapat diletakkan di bawah Tabel Utama
yang menjadi rujukannya.
3.
Tabel Utama tersebut berasosiasi dengan 8 matra dan/atau sub bab
tertentu namun pemanfaatan Tabel Utama bersifat lintas-kategori
sehingga Tabel pada kategori tertentu dapat digunakan pula untuk
kategori yang lain.
4.
Berdasar hal tersebut (poin 3) Tabel Utama diharapkan dapat
digunakan sebagai materi analisis DPSIR (Bab II, Buku II) dan/atau Isu
Prioritas (Bab III, Buku II).
5.
Pengisian Tabel Utama (80 Tabel) diharapkan dapat dipenuhi dengan
baik dengan prioritas pada Tabel-tabel yang bermanfaat dalam analisis
untuk Buku II ( Bab II dan Bab III).
6.
Jika terdapat Informasi lain yang diperlukan oleh Daerah maka dapat
menambahkan Tabel-tabel pendukung lainnya.
Daftar Tabel Utama
Kategori Tabel Judul Tabel Utama (80 Tabel)
Tabel 1. Jumlah Pemanfaatan Pelayanan
Laboratorium (Terakreditasi ISO/IEC 17025:2017)
1.3.2. Daya Dukung
dan Daya Tampung
Lingkungan Hidup
(D3TLH)
Tabel 2. Ambang Batas D3TLH berdasar Sumber
Daya Air, Lahan, dan Laut
1.3.3. Kajian
Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS)
Tabel 3. Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) yang Tervalidasi
2.1.Keanekaragaman Hayati Tabel 4. Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Tabel 5. Jumlah Produk Ekolabel Indonesia Tipe I yang Teregistrasi Berdasarkan Kategori Produk
Tabel 6. Jumlah Produk Ekolabel Indonesia Tipe II yang Teregistrasi Berdasarkan Kategori Produk
Tabel 7. Jumlah dokumen penerapan label ramah
lingkungan untuk pengadaan barang dan jasa
Tabel 8. Data Taman Kehati
Tabel 9. Keadaan Flora dan Fauna
Tabel 10. Penangkaran Satwa dan Tumbuhan
Liar
Tabel 11. Perdaganggan Satwa dan Tumbuhan
2.2. Kualitas Air
Tabel 12. Indeks Kualitas Air (IKA)
Tabel 13. Kualitas Air Sumur
Tabel 14. Curah Hujan Rata-rata Bulanan
Tabel 15. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Daya
Air Minum
Tabel 16. Kualitas Air Hujan
Tabel 17. Kondisi Sungai
Tabel 18. Kondisi Danau/Waduk/Situ/Embung
Tabel 19. Kualitas Air Sungai
Tabel 20. Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung
2.3.Laut, pesisir dan
Pantai
Tabel 21. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG);
Tabel 22. Luas dan Kerusakan Lahan Gambut
Tabel 23. Luas dan Kerapatan Tutupan
Mangrove
Tabel 24. Luas dan Kerusakan Padang Lamun
Kategori Tabel
Judul Tabel Utama (80 Tabel)
Tabel 25. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu
Karang
Tabel 26. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL);
Tabel 27. Penanganan Sampah Laut (PSL):
Kelimpahan Mikroplastik di Permukaan Air Laut
(partikel/m3) dan Kelimpahan Mikroplastik di
Sedimen Pantai (partikel/kg);
Tabel 28. Penanganan Sampah Laut (PSL): Berat
Sampah (g/m2 )
2.4. Kualitas Udara
Tabel 29. Indeks Kualitas Udara (IKU);
Tabel 30. Suhu Udara Rata-rata Bulanan;
Tabel 31. Kualitas Udara Ambien;
Tabel 32. Penggunaan Bahan Bakar Industri dan
Rumah Tangga;
Tabel 33. Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis
Bahan Bakar yang digunakan;
Tabel 34. Perubahan Penambahan Ruas Jalan
2.5. Lahan dan Hutan
Tabel 35. Tren IKTL (Indeks Kinerja Tutupan Lahan)
Tabel 36. Luas Kawasan Lindung Berdasarkan
RTRW dan Tutupan Lahannya;
Tabel 37. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan
Utama;
Tabel 38. Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan
Status;
Tabel 39. Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar
Kawasan Hutan
Tabel 40. Evaluasi Kerusakan Tanah di lahan
Kering Akibat Erosi Air
Tabel 41. Evaluasi Kerusakan Tanah di lahan
Kering
Tabel 42. Evaluasi Kerusakan Tanah di lahan
Basah;
Tabel 43. Luas Perubahan Penggunaan Lahan
Pertanian
Tabel 44. Jenis Pemanfaatan Lahan
Tabel 45. Luas Areal dan Produksi
Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian
Tabel 46. Realisasi Kegiatan Penghijauan dan
Reboisasi
Tabel 47. Jumlah dan Produksi Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu
Tabel 48. Tren IKL (Indeks Kualitas Lahan)
Kategori Tabel Judul Tabel Utama (80 Tabel) 2.6.Pengelolaan Sampah dan Limbah
Tabel 49. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
Tabel 50. Jumlah Limbah Padat dan Cair
berdasarkan Sumber Pencemaran
Tabel 51. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas
Tempat Buang Air Besar;
Tabel 52. Perusahaan yang Mendapat Izin
Mengelola B3
Tabel 53. Data Capaian Pengurangan dan Daur
Ulang Sampah
2.7.Perubahan Iklim
Tabel 54. Jumlah Desa Berdasarkan Kerentanan
Perubahan Iklim;
Tabel 55. Tingkat emisi masing2 sektor
Tabel 56. Pengurangan emisi aksi mitigasi
perubahan iklim
Tabel 57. Data aksi adaptasi perubahan iklim
2.8.Risiko Bencana
Tabel 58. Indeks Risiko Bencana (IRB)
Tabel 59. Jenis Penyakit Utama yang Diderita
Penduduk
Tabel 60. Jumlah Rumah Tangga Miskin
Tabel 61. Kebencanaan
Tabel 62. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk,
Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk
(Kabupaten/Kota/Kecamatan)
Tabel 63. Peraturan Daerah Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Tabel 64. Jumlah Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa
Lingkungan dan Wisata Alam
Tabel 65. Persetujuan Lingkungan
Tabel 66. Pengawasan Perizinan Berusaha atau
Persetujuan Pemerintah terkait dengan
Persetujuan Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL dan
SPPL)
Tabel 67. Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi
Tabel 68. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) Lingkungan Hidup
Tabel 69. Status Pengaduan Masyarakat Bidang
Lingkungan
Tabel 70. Jumlah Personil Lembaga Pengelola
Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan
Tabel 71. Jumlah Staf Fungsional Bidang
Lingkungan dan Staf yang telah mengikuti Diklat
Tabel 72. Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup
Kategori Tabel
Judul Tabel Utama (80 Tabel)
Tabel 73. Kegiatan/Program yang Diinisiasi
Masyarakat
Tabel 74. Produk Domestik Bruto atas Dasar Harga
Berlaku
Tabel 75. Produk Domestik Bruto atas Dasar Harga
Konstan
Tabel 76. Produk Hukum Bidang Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tabel 77. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup
di Daerah
Tabel 78. Pendapatan Asli Daerah
Tabel 79. Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Daerah
Tabel 80. Jumlah Penduduk Laki-laki dan
Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
HANIF FAISOL NUROFIQ
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 489 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
- Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan
Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644);
