Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2012 tentang BAKU MUTU EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU KATEGORI L3

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Baku Mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor tipe baru.
2. Kendaraan Bermotor Tipe Baru adalah kendaraan bermotor yang menggunakan mesin dan/atau transmisi tipe baru yang siap diproduksi dan akan dipasarkan atau kendaraan bermotor yang sudah beroperasi di jalan tetapi akan diproduksi dengan perubahan desain mesin dan/atau sistem transmisinya, atau kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh tetapi belum beroperasi di jalan Wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
3. Kendaraan Bermotor Yang Sedang Di Produksi adalah kendaraan bermotor dengan tipe dan jenis yang sama dan sedang di produksi atau produksi ulang kendaraan bermotor yang telah beroperasi di jalan dan/atau kendaraan yang diimpor dalam keadaan utuh atau

dalam keadaan tidak utuh tanpa perubahan desain mesin dan/atau transmisi tetapi sudah beroperasi di jalan Wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 4. Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3 adalah kendaraan bermotor tipe baru beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder lebih dari 50 (lima puluh) cm3 atau dengan desain kecepatan maksimum lebih dari 50 (lima puluh) km/jam apapun jenis tenaga penggeraknya. 5. Laboratorium Terakreditasi adalah laboratorium yang melakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi nasional atau badan yang diakui secara internasional. 6. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum yang memproduksi kendaraan bermotor tipe baru dan/atau melakukan impor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh atau dalam keadaan tidak utuh. 7. Uji Emisi Kendaraan Bermotor Tipe Baru adalah pengujian emisi gas buang terhadap kendaraan bermotor tipe baru sesuai dengan baku mutu emisi gas buang. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Setiap Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib: a. memenuhi baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor; dan b. melakukan Uji Emisi Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3.

Baku mutu emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. baku mutu emisi gas buang untuk Kendaraan Bermotor Tipe Baru yang diuji dengan metode pengujian UN Regulation 40 dan EU Directive 2002/51/EC; dan b. baku mutu emisi gas buang untuk Kendaraan Bermotor tipe baru yang diuji dengan metode pengujian WMTC (Worldwide Harmonized Motorcycle Emissions Certification Procedure), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Uji emisi Kendaraan Bermotor tipe baru Kategori L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai peraturan yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab di bidang sarana dan

prasarana lalu lintas dan angkutan jalan mengenai uji tipe kendaraan bermotor tipe baru. (2) Uji emisi kendaraan bermotor tipe baru Kategori L3 untuk metode uji sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 3 huruf a, dilaksanakan sesuai Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Pasal 3 huruf b, dilaksanakan sesuai Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan formulir permohonan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru Kategori L3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kesesuaian spesifikasi kendaraan yang akan diuji dengan metode uji.

(1) Uji emisi kendaraan bermotor tipe baru kategori L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan di laboratorium yang terakreditasi. (2) Hasil uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menggunakan format hasil uji emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Laporan hasil uji emisi tipe baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat: a. parameter CO, HC, NOX; b. konsumsi bahan bakar dan CO2; dan c. parameter CO dan HC pada saat tes tanpa beban. (4) Pejabat yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, setelah menerima hasil uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan hasil uji emisi kepada Menteri.

(1) Menteri melakukan evaluasi penaatan baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru kategori L3 paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap tipe kendaraan bermotor yang telah lulus uji.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat oleh Menteri.

(1) Biaya pelaksanaan uji emisi tipe baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan. (2) Biaya pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri ini ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun.

Untuk kendaraan bermotor yang sedang diproduksi kategori L3, Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2015.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dinyatakan tetap berlaku, kecuali Lampiran I huruf A nomor 1 huruf c dan huruf d.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2012 MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN