Pasal 4

(1) Setiap Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melakukan inventarisasi Peraturan, Keputusan, Surat www.djpp.kemenkumham.go.id

Edaran dan/atau Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA atau Pejabat lain yang sudah ada di unit masing- masing. (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA.