Pasal 60

(1) Permohonan pemeriksaan substantif diajukan secara tertulis kepada Menteri.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara non-elektronik atau elektronik.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Paragraf 2

Pengajuan Permohonan Pemeriksaan Substantif Secara Non-elektronik