Pasal 12

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal. (2) Permohonan yang diajukan oleh orang perseorangan, lembaga swasta, dan notaris dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan maupun kolektif.