Pasal 10

(1) Hasil identifikasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak/belum dikomunikasikan dilakukan penelaahan. (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan: a. para pihak; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. waktu, tempat, dan kronologis terjadinya dugaan pelanggaran hak asasi manusia; c. hak asasi manusia yang dilanggar; dan d. instansi/lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan aspek hukum dan hak asasi manusia. (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat saran dan tindak lanjut penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia.