Pasal 79

(1) Permohonan izin ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 memuat: a. alasan bepergian; b. alamat selama berada di luar negeri; dan c. waktu yang diperlukan selama di luar negeri dengan mencantumkan secara jelas rencana keberangkatan dan kembali ke tanah air. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. surat pernyataan dari Klien tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;

b. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:

1. Klien tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Klien. c. surat rekomendasi dari pihak sekolah atau instansi terkait, atau permohonan dari orang tua/wali untuk kepentingan pendidikan dan/ atau mengikuti pengembangan minat, bakat dan seni, jika permohonan diajukan oleh Klien Anak; d. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi yang menyatakan tidak termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan; e. surat rekomendasi izin ke luar negeri dari Kejaksaan Negeri setempat; dan f. surat rekomendasi dari dokter atau surat keterangan dari pelaksana ibadah umroh/biro perjalanan. (3) Dalam hal Klien telah melaksanakan izin ke luar negeri, Kepala Bapas wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan Klien kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
3. Ketentuan dalam Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: