Pasal 5

(1) Dalam MENETAPKAN negara yang dikategorikan sebagai Negara Calling Visa, Menteri membentuk tim koordinasi penilai Visa. (2) Tim koordinasi penilai Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; c. Badan Intelijen Negara; d. Kepolisian Negara Republik INDONESIA; dan e. Tentara Nasional INDONESIA.