Pasal 17

(1) Dalam hal Rekomendasi telah ditetapkan dan tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, Instansi Pengguna dapat langsung melaksanakan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional. (2) Apabila Rekomendasi telah ditetapkan namun tidak terdapat lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum, Instansi Pengguna dapat mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum berdasarkan pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum.