Pasal 34

Kewenangan administratif Majelis Pengawas Pusat yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Pusat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti Notaris; b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat kepada Menteri.