Pasal 29

(1) Menteri mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pengesahan koperasi bersama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar Koperasi, dan pembubaran Koperasi. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan melalui: a. pertemuan kedinasan; dan b. pertukaran data dan informasi.