Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2015 tentang BENTUK DAN FORMAT VISA KUNJUNGAN DAN VISA TINGGAL TERBATAS

Dalam Peraturan Menteri yang dimaksud dengan:

1. Visa

yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik INDONESIA atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah INDONESIA dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. 2. Stiker Visa adalah kertas berperekat yang belum di personalisasi serta memiliki spesifikasi dan fitur pengaman tertentu. 3. Vaucer Visa adalah kertas sekuriti sebagai tanda bukti pembayaran bagi orang asing yang menggunakan fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan. 4. Fitur Pengaman Visa adalah jenis pengaman dengan tanda tertentu yang terdapat pada Stiker Visa dan Vaucer Visa.

(1) Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas diterbitkan dalam bentuk Stiker Visa.

(2) Stiker Visa untuk Visa kunjungan saat kedatangan diterbitkan setelah pemohon memperoleh Vaucer Visa.

(1) Stiker Visa dan Vaucer Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki format dengan spesifikasi teknis: a. pengaman umum; dan b. pengaman khusus. (2) Format spesifikasi teknis pengaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat standar ukuran, bahan, cetakan, desain, dan Fitur Pengaman Visa yang diketahui dengan kasat mata. (3) Format spesifikasi teknis pengaman khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat standar ukuran, bahan, cetakan, desain, dan Fitur Pengaman Visa yang hanya dapat diketahui oleh pejabat imigrasi yang berwenang dengan menggunakan alat bantu tertentu. (4) Format spesifikasi teknis pengaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Format spesifikasi teknis pengaman khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Penerbitan Stiker Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui sistem aplikasi personalisasi Visa.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Stiker Visa dan Vaucer Visa yang telah dilaksanakan pengadaannya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2012 tentang Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas serta Aplikasi Personalisasi Visa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2012 tentang Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas serta Aplikasi Personalisasi Visa, tetap digunakan sampai persediaan Stiker Visa dan Vaucer Visa tersebut habis; b. visa yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu visa berakhir; dan

c. blangko Stiker Visa yang telah dicetak dengan spesifikasi teknis pengaman berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas serta Aplikasi Personalisasi Visa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal terbatas serta aplikasi personalisasi Visa dinyatakan sah dan tetap dapat digunakan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2012 tentang Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas serta Aplikasi Personalisasi Visa (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 510) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2012 tentang Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas serta Aplikasi Personalisasi Visa (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 710), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY