Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing

untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. 2. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Republik Indonesia. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 4. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah kewarganegaraan Republik Indonesia. 5. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 6. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: