Permenkum No. 2 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Hukum - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PELATIHAN HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a.
bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang
efektif
dan
efisien
guna
meningkatkan
kinerja
pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelatihan Hukum,
perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit
pelaksana teknis Balai Pelatihan Hukum;
b.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52
Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang
Kementerian Hukum, untuk melaksanakan tugas teknis
operasional
dan/atau
tugas
teknis
penunjang
di
lingkungan
Kementerian
Hukum,
Menteri
Hukum
berwenang membentuk dan menetapkan unit pelaksana
teknis;
c.
bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Pelatihan
Hukum telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia;
d.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan
Peraturan
Menteri
Hukum
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Hukum;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELATIHAN HUKUM.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk. 2. Balai Pelatihan Hukum adalah UPT yang melaksanakan pelatihan di bidang hukum. 3. Wilayah Kerja adalah cakupan wilayah yang menjadi kewenangan kerja Balai Pelatihan Hukum. 4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 6. Badan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum. 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2 (1) Balai Pelatihan Hukum merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Balai Pelatihan Hukum dipimpin oleh Kepala.
Pasal 3 Balai Pelatihan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pelatihan di bidang hukum. Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Pelatihan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pelatihan di bidang hukum;
b. penyelenggaraan pelatihan di bidang hukum; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan di bidang hukum; d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pelatihan Hukum; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Pasal 5 (1) Susunan organisasi Balai Pelatihan Hukum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha dan Umum; b. Seksi Program dan Evaluasi; c. Seksi Penyelenggaraan; dan d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Bagan susunan organisasi Balai Pelatihan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 6 (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan urusan sumber daya manusia, keuangan dan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, hubungan masyarakat, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan sarana dan prasarana pelatihan, penyusunan laporan akuntansi keuangan dan barang milik negara, dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan urusan rumah tangga balai pelatihan hukum. (2) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana, program, dan kerja sama pelatihan di bidang hukum, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan di wilayah. (3) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelenggaraan pelatihan di bidang hukum.
BAB III JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
Pasal 7 Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Balai Pelatihan Hukum sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 8 (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu. (2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (5) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pelatihan Hukum. (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pelatihan Hukum. (7) Tugas, jenis, jenjang, serta jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
BAB IV TATA KERJA
Pasal 9 (1) Kepala Balai Pelatihan Hukum menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. (2) Kepala Balai Pelatihan Hukum menyampaikan laporan mengenai hasil penyelenggaraan pelatihan kepada kepala kantor wilayah Kementerian yang menjadi wilayah kerja Balai Pelatihan Hukum.
Pasal 10 Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pelatihan Hukum menerapkan prinsip koordinasi, baik di lingkungan internal maupun dengan instansi vertikal Kementerian, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Pasal 11
(1)
Kepala Balai Pelatihan Hukum bertanggung jawab
memimpin
dan
mengoordinasikan
bawahan
dan
memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan
tugas bawahan.
(2)
Kepala
Balai
Pelatihan
Hukum
harus
mengawasi
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
(3)
Kepala Balai Pelatihan Hukum harus menerapkan sistem
pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan
terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui
penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
kinerja yang terintegrasi.
(4)
Dalam hal terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai
Pelatihan Hukum harus mengambil langkah yang
diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Setiap pejabat manajerial dan nonmanajerial wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai prosedur kerja serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pelatihan Hukum dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya. (6) Dalam melaksanakan tugas, setiap pejabat manajerial harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.
BAB V JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 12 (1) Kepala Balai Pelatihan Hukum merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a. (2) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
Pasal 13 (1) Pejabat administrator dan pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (2) Pejabat fungsional dan pejabat pelaksana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI JUMLAH, NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
Pasal 14 (1) Balai Pelatihan Hukum terdiri atas 3 (tiga) balai. (2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja Balai Pelatihan Hukum tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB VII PENATAAN ORGANISASI
Pasal 15 Perubahan atas kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Balai Pelatihan Hukum dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 283), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
Pasal 18 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 283), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 19 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2026
MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,
Œ
SUPRATMAN ANDI AGTAS
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PELATIHAN HUKUM
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PELATIHAN HUKUM
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUPRATMAN ANDI AGTAS
KEPALA BALAI PELATIHAN HUKUM
SEKSI PENYELENGGARAAN
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI SUBBAGIAN TATA USAHA
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PELATIHAN HUKUM
NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALAI PELATIHAN HUKUM
NO.
NAMA
LOKASI
WILAYAH KERJA
1.
Balai Pelatihan
Hukum Batam
Kota Batam,
Kepulauan
Riau
Provinsi :
a. Aceh;
b. Sumatera Utara;
c. Sumatera Barat;
d. Sumatera Selatan;
e. Riau;
f. Kepulauan Riau;
g. Jambi; dan
h. Bangka Belitung.
2.
Balai Pelatihan
Hukum Semarang
Kota Semarang,
Jawa Tengah
Provinsi :
a. Jawa Tengah;
b. Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Jawa Timur;
d. Kalimantan Barat;
e. Kalimantan Selatan;
f. Kalimantan Tengah;
g. Kalimantan Timur;
h. Kalimantan Utara;
i. Bali;
j. Nusa Tenggara Barat; dan
k. Nusa Tenggara Timur.
3.
Balai Pelatihan
Hukum Bitung
Kota Bitung,
Sulawesi
Utara
Provinsi :
a. Sulawesi Selatan;
b. Sulawesi Utara;
c. Sulawesi Tengah;
d. Sulawesi Tenggara;
e. Sulawesi Barat;
f. Gorontalo;
g. Maluku;
h. Maluku Utara;
i. Papua; dan
j. Papua Barat.
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUPRATMAN ANDI AGTAS
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelatihan Hukum, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Balai Pelatihan Hukum; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Hukum, Menteri Hukum berwenang membentuk dan
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
