Permenkum No. 16 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Hukum; b. bahwa untuk penyederhanaan dan penataan regulasi, diperlukan pengintegrasian dan penyelarasan ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Hukum yang masih tersebar dalam beberapa Peraturan Menteri Hukum agar tercipta pengaturan yang lebih sederhana, terpadu, dan tidak tumpang tindih; c. bahwa pengaturan mengenai tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi koma sehingga perlu dilakukan penataan untuk memberikan kepastian hukum dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Staatsblad 1872 Nomor 166 tentang Instruksi untuk Balai-Balai Harta Peninggalan (Instruktievoor de Weeskamers in Indonesie);
Staatsblad 1916 Nomor 517 tentang Instruktie Van De Gouverment Landmeters;
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian Hukum yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 3. Instansi Vertikal yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi pada Kementerian Hukum yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah. 4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk. 5. Balai Harta Peninggalan yang selanjutnya disingkat BHP adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu dari organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 6. Balai Pelatihan Hukum yang selanjutnya disebut Bapelkum adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu dari organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum. 7. Wilayah Kerja adalah cakupan wilayah yang menjadi kewenangan kerja BHP dan Bapelkum. 8. Atase Hukum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Atase Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Hukum yang ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di negara Malaysia.
Pasal 2
Peraturan Menteri ini mengatur organisasi dan tata kerja:
a.
Kementerian;
b.
Kantor Wilayah;
c.
UPT; dan
d.
Atase Hukum.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Pasal 3 (1) Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (2) Kementerian dipimpin oleh Menteri.
Pasal 4 (1) Dalam memimpin Kementerian, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. (2) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (3) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (4) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian. (5) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I di lingkungan Kementerian.
Pasal 5 Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin dalam Kementerian.
Pasal 6 Menteri dan Wakil Menteri dapat melaksanakan tugas fungsional sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas Kementerian.
Pasal 7 Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, Kementerian menyelenggarakan fungsi:
a.
perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang peraturan perundang-undangan, administrasi
hukum umum, dan kekayaan intelektual;
b.
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
c.
koordinasi
pelaksanaan
tugas,
pembinaan,
dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
d.
pengelolaan
barang
milik/kekayaan
negara
yang
menjadi tanggung jawab Kementerian;
e.
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan
Kementerian;
f.
pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
g.
perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi
strategi kebijakan di bidang hukum;
h.
pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di
bidang hukum;
i.
pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
j.
pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
k.
pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
dan
l.
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kantor Wilayah
Pasal 9
(1)
Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi
Kementerian Hukum di daerah, dibentuk Kantor
Wilayah di provinsi.
(2)
Kantor Wilayah berada di wilayah provinsi.
(3)
Kantor Wilayah berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri.
(4)
Kantor Wilayah dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah.
Pasal 10 Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan; b. pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum; c. fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
d.
pelaksanaan
harmonisasi
Rancangan
Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
e.
koordinasi
dan
pelaksanaan
pengukuran
kinerja
pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
f.
pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama,
pemantauan,
evaluasi,
pembudayaan
hukum,
penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
g.
pengoordinasian
dan
pengendalian
penilaian
kepatuhan hukum pemerintah daerah;
h.
koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi
hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada
instansi daerah;
i.
fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis
dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-
undangan di daerah;
j.
fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan
jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan
k.
pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor
Wilayah.
Bagian Ketiga Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis
Paragraf 1 Balai Harta Peninggalan
Pasal 12 (1) BHP merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. (2) BHP dipimpin oleh Kepala.
Pasal 13 BHP mempunyai tugas mewakili dan/atau melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan administrasi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BHP menyelenggarakan fungsi: a. bertindak selaku kurator dalam pengurusan dan pemberesan dalam masalah kepailitan serta pelaksanaan proses likuidasi yang berasal dari kepailitan yang ditangani oleh BHP; b. mewakili dan/atau melaksanakan pengurusan dalam:
- perwalian;
- pengampuan;
- harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (afwezigheid); dan
- harta peninggalan yang tidak terurus (onbeheerde nalatenschap); c. pendaftaran wasiat tercatat; d. pembukaan dan pembacaan surat wasiat
rahasia/tertutup; e. penerbitan surat keterangan hak waris; f. mewakili dalam pemisahan harta peninggalan; g. penatausahaan uang pihak ketiga; h. penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan manajemen risiko, pengendalian internal, pengelolaan kinerja, urusan tata usaha dan sumber daya manusia, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan BHP, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan kerja sama, pengelolaan sistem informasi harta peninggalan; dan i. tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2 Balai Pelatihan Hukum
Pasal 15 (1) Bapelkum merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum. (2) Bapelkum dipimpin oleh Kepala.
Pasal 16 Bapelkum mempunyai tugas melaksanakan pelatihan di bidang hukum.
Pasal 17 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bapelkum menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pelatihan di bidang hukum; b. penyelenggaraan pelatihan di bidang hukum; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan di bidang hukum; d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Bapelkum; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum.
Bagian Keempat
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Atase Hukum
Pasal 18
(1)
Atase
Hukum
berkedudukan
di
bawah
dan
bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
(2)
Atase Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
secara operasional dan administratif merupakan bagian
dari Perwakilan Republik Indonesia di negara Malaysia.
Pasal 19 Atase Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kerja sama di bidang hukum, perlindungan warga negara Indonesia dalam hal kewarganegaraan, dan pendampingan dalam proses hukum yang memerlukan penanganan
khusus.
Pasal 20
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19, Atase Hukum menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi dalam meningkatkan kerja
sama hukum dengan Kementerian/Instansi Teknis
Negara Penerima meliputi, bantuan hukum timbal balik
dalam masalah pidana, ekstradisi, dan pemindahan
narapidana antarnegara;
b. pemberian fasilitasi hukum dengan instansi negara
Malaysia dan atase teknis pada Perwakilan Republik
Indonesia di negara Malaysia;
c. pelaksanaan permohonan untuk memperoleh kembali
kewarganegaraan Republik Indonesia;
d. pelaksanaan
koordinasi
dengan
fungsi
konsuler
dan/atau atase teknis lainnya untuk membantu
penanganan warga negara Indonesia yang memerlukan
penanganan khusus;
e. pemantauan proses hukum warga negara Indonesia
yang memerlukan penanganan khusus di setiap
tingkatan pengadilan serta melakukan upaya hukum
yang dapat ditempuh;
f.
pelaksanaan koordinasi dengan retainer dan/atau in-
house lawyer dalam proses persidangan atas warga
negara Indonesia yang terancam hukuman berat atau
mati di setiap tingkatan pengadilan serta melakukan
upaya hukum yang dapat ditempuh; dan
g. pemantauan, penyusunan analisis, dan pelaporan yang
berkaitan dengan masalah pelindungan warga negara
Indonesia dalam hal kewarganegaraan, pendampingan
dalam proses hukum yang memerlukan penanganan
khusus, dan pelaksanaan kerja sama dalam bidang
hukum dengan negara Malaysia.
Pasal 21 Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Atase Hukum dapat melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh: a. Menteri dengan sepengetahuan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara Malaysia; dan b. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara Malaysia.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi Kementerian
Pasal 22 (1) Susunan organisasi Kementerian terdiri atas: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- undangan; c. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
d. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; e. Inspektorat Jenderal; f. Badan Pembinaan Hukum Nasional; g. Badan Strategi Kebijakan Hukum; h. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum; i. Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan; j. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial; dan k. Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi. (2) Susunan organisasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Kedua
Sekretariat Jenderal
Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 23 (1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
Pasal 24 Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian.
Pasal 25 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Kementerian; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 26 Susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas: a. Biro Perencanaan dan Organisasi;
b. Biro Sumber Daya Manusia; c. Biro Keuangan; d. Biro Barang Milik Negara; e. Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama; dan f. Biro Umum.
Paragraf 3 Biro Perencanaan dan Organisasi
Pasal 27 Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan kinerja organisasi dan risiko, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, serta penyusunan evaluasi dan pengendali laporan Kementerian.
Pasal 28
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
27,
Biro
Perencanaan
dan
Organisasi
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyusunan rencana dan program Biro Perencanaan
dan Organisasi;
b.
koordinasi dan pengolahan data perencanaan dan
anggaran Kementerian;
c.
penyusunan rencana pembangunan jangka panjang,
rencana jangka menengah, dan rencana tahunan;
d.
penyusunan program dan nota keuangan/rancangan
anggaran pendapatan dan belanja negara, rencana
kerja, rencana kerja dan anggaran, perubahan/revisi
rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;
e.
pemberian
dan
koordinasi
bimbingan
teknis
perencanaan Kementerian;
f.
pembinaan, penyusunan, penataan, bimbingan teknis
evaluasi ketatalaksanaan dan pelayanan publik di
lingkungan Kementerian;
g.
pembinaan, penyusunan, penataan, bimbingan teknis,
dan evaluasi organisasi di lingkungan Kementerian;
h.
koordinasi
dan
fasilitasi
reformasi
birokrasi
di
lingkungan Kementerian;
i.
penyusunan dan evaluasi serta pengendalian laporan
Kementerian;
j.
pemantauan,
penghimpunan,
penelaahan,
pengevaluasian, penyiapan pengendalian, dan saran
tindak lanjut, serta penyusunan laporan pelaksanaan
rencana dan program dan penyusunan laporan capaian
kinerja rencana kerja;
k.
pembinaan dan penyusunan sistem manajemen kinerja
organisasi di lingkungan Kementerian;
l.
pelaksanaan penyusunan sistem pengendalian intern
dan risiko di lingkungan Kementerian; dan
m.
pelaksanaan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan Biro Perencanaan dan Organisasi.
Pasal 29
Susunan organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi terdiri
atas:
a.
Bagian Program dan Anggaran;
b.
Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Tata Usaha;
c.
Bagian Pengelolaan Kinerja; dan
d.
kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 30 Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana, dan anggaran, rencana jangka menengah, nota keuangan/rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, perubahan/revisi rencana strategis/rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, dan pemberian bimbingan teknis perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian.
Pasal 31
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan
fungsi:
a.
penyiapan
penyusunan
rencana
dan
program
Kementerian;
b.
koordinasi penyusunan rencana strategis dan anggaran
Kementerian;
c.
penyusunan
rencana
strategis
dan
anggaran
Sekretariat Jenderal;
d.
penghimpunan dan penelaahan data rencana strategis,
penelaahan data rencana anggaran Kementerian;
e.
penyusunan
revisi/perubahan
rencana
strategis
Kementerian;
f.
penyusunan dan pengolahan rencana kerja, nota
keuangan/rencana anggaran pendapatan dan belanja
negara, rencana kerja dan anggaran Kementerian;
g.
penyusunan dan pengolahan rencana kerja dan
rencana kerja dan anggaran Sekretariat Jenderal;
h.
penelaahan dan penyusunan pagu anggaran satuan
kerja di lingkungan Kementerian;
i.
penyusunan dan pengolahan revisi/perubahan rencana
kerja Kementerian;
j.
analisis usulan rencana kerja dan anggaran atas
pinjaman/hibah
luar
negeri
di
lingkungan
Kementerian;
k.
koordinasi dan penyusunan dokumen perjanjian
kinerja di lingkungan Kementerian; dan
l.
pelaksanaan pemberian bimbingan teknis perencanaan
dan penganggaran Kementerian.
Pasal 32 Susunan organisasi Bagian Program dan Anggaran terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 33 Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, penyusunan, penataan, bimbingan teknis, dan pelaksanaan evaluasi organisasi, penyusunan standardisasi sarana kerja, penyiapan pengukuran efisiensi dan efektivitas kerja, penyusunan sistem dan prosedur administrasi, metode kerja, evaluasi ketatalaksanaan, pelayanan publik, pelaksanaan urusan ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Biro Perencanaan dan Organisasi.
Pasal 34
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33, Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Tata Usaha
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan
pembinaan,
penyusunan,
penataan,
bimbingan
teknis,
dan
evaluasi
organisasi
di
lingkungan Kementerian;
b.
penyiapan penyusunan standardisasi sarana kerja dan
pengukuran efisiensi dan efektivitas kerja;
c.
penyusunan
analisa,
evaluasi,
norma,
standar,
prosedur, dan kriteria mekanisme dan tata hubungan
kerja;
d.
penyiapan
pembinaan,
penyusunan,
penataan,
bimbingan
teknis,
pelaksanaan
evaluasi
ketatalaksanaan, dan pelayanan publik di lingkungan
Kementerian; dan
e.
pengelolaan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan Biro Perencanaan dan Organisasi.
Pasal 35 Susunan organisasi Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 36 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan monitoring dan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Biro Perencanaan dan Organisasi.
Pasal 37 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Tata Usaha.
Pasal 38 Bagian Pengelolaan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, analisis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi, serta fasilitasi
pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian.
Pasal 39
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38, Bagian Pengelolaan Kinerja menyelenggarakan
fungsi:
a.
pengelolaan dan analisis kinerja organisasi dan
manajemen risiko Kementerian;
b.
pemantauan
dan
evaluasi
rencana
strategis
Kementerian;
c.
penyusunan rekomendasi kinerja organisasi sebagai
bahan penyusunan rencana kerja dan Rencana
Strategis periode berikutnya;
d.
penghimpunan,
penelaahan,
pengevaluasian,
dan
penyusunan laporan kinerja Kementerian;
e.
koordinasi dan fasilitasi pembinaan, koordinasi, dan
penyusunan roadmap dan rencana kerja tahunan
reformasi birokrasi Kementerian;
f.
koordinasi
dan
fasilitasi
reformasi
birokrasi
Kementerian;
g.
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja
pemerintah/prioritas nasional;
h.
koordinasi, pengolahan, dan penyusunan bahan rapat
Menteri dalam Rapat Kerja di Dewan Perwakilan
Rakyat, Sidang Kabinet, dan rapat strategis lainnya;
i.
pembinaan penyusunan laporan kinerja organisasi di
lingkungan Kementerian; dan
j.
penyusunan laporan kinerja Sekretariat Jenderal.
Pasal 40 Susunan organisasi Bagian Pengelolaan Kinerja terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Paragraf 4 Biro Sumber Daya Manusia
Pasal 41 Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyiapan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian.
Pasal 42
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41, Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan
fungsi:
a.
penyusunan rencana dan program Biro Sumber Daya
Manusia;
b.
koordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan,
penyusunan formasi, pelaksanaan pengadaan, dan
penempatan aparatur sipil negara;
c.
koordinasi,
pengembangan,
pengelolaan,
dan
pelayanan sistem informasi aparatur sipil negara;
d.
pengelolaan data dan arsip aparatur sipil negara
Kementerian;
e.
perumusan kebijakan di bidang manajemen aparatur
sipil negara, manajemen karier, manajemen talenta,
dan jabatan fungsional;
f.
penyusunan rencana dan evaluasi pengembangan
kompetensi,
fasilitasi
peningkatan
kompetensi,
penentuan peserta pengembangan kompetensi, dan
perencanaan penilaian kompetensi;
g.
pembinaan, penyusunan, penataan, dan bimbingan
teknis serta evaluasi analisis jabatan, analisis beban
kerja, peta jabatan, dan kelas jabatan;
h.
penyusunan,
fasilitasi,
evaluasi
rencana
pengembangan
karier,
penyusunan
pola
karier,
pelaksanaan manajemen talenta, dan penugasan
aparatur sipil Negara;
i.
pembinaan,
pengelolaan,
penetapan
kebutuhan,
rencana
pengembangan,
dan
pengadministrasian
jabatan fungsional di lingkungan Kementerian;
j.
pembinaan,
pengelolaan
pengangkatan,
mutasi,
promosi, kepangkatan, demosi, pemberhentian, dan
pensiun aparatur sipil negara, serta seleksi terbuka
jabatan pimpinan tinggi;
k.
pelaksanaan seleksi penyesuaian ijazah dan ujian
dinas;
l.
perencanaan dan pengelolaan gaji berkala serta biaya
mutasi dan pemulangan pensiun;
m.
pembinaan,
pengendalian,
dan
penyelenggaraan
manajemen kinerja aparatur sipil negara;
n.
penyelenggaraan pengendalian dan penegakan disiplin,
penyelesaian kasus kepegawaian, kode etik dan kode
perilaku aparatur sipil negara, dan penyelenggaraan
pemberian penghargaan aparatur sipil negara;
o.
pengelolaan
kesejahteraan,
jaminan
sosial,
dan
perlindungan bagi aparatur sipil negara;
p.
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perizinan
perceraian, cuti, tugas belajar, dan dinas luar negeri
bagi aparatur sipil negara;
q.
pelaksanaan hukuman disiplin dan pembinaan sikap
mental pegawai;
r.
penyiapan
pelaksanaan
budaya
kerja
dan
citra
institusi;
s.
penyusunan bahan evaluasi, monitoring, dan pelaporan
di lingkungan Biro Sumber Daya Manusia; dan
t.
pelaksanaan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan Biro Sumber Daya Manusia.
Pasal 43 Susunan organisasi Biro Sumber Daya Manusia terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha; b. Bagian Pengembangan Karier Sumber Daya Manusia; dan c. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 44 Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyusunan rencana kebutuhan, formasi,
pengelolaan peta dan kelas jabatan, pengelolaan kepangkatan, peninjauan masa kerja, pencantuman gelar Aparatur Sipil Negara, penetapan penggajian, tunjangan Aparatur Sipil Negara, pengelolaan data arsip, pelaksanaan seleksi pengadaan calon aparatur sipil negara, dan pengelolaan sistem informasi aparatur sipil negara, serta ketatausahaan Biro Sumber Daya Manusia.
Pasal 45 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian dalam status sebagai aparatur sipil negara, penetapan pensiun, orientasi calon pegawai, penyesuaian ijazah dan ujian dinas, pindah instansi, kepangkatan, peninjauan masa kerja, pencantuman gelar, penggajian, tunjangan dan kenaikan gaji berkala, pengelola data, arsip aparatur sipil negara, dan sistem informasi aparatur sipil negara; b. penyiapan rencana kebutuhan dan formasi calon aparatur sipil negara; c. penyusunan, penataan, dan bimbingan teknis serta evaluasi formasi, analisis jabatan dan analisis beban kerja; d. penyusunan peta jabatan dan kelas jabatan; e. koordinasi, penyiapan, penetapan, pengangkatan, dan penempatan calon aparatur sipil negara Kementerian; f. penyiapan dan pelaksanaan orientasi calon aparatur sipil negara; g. fasilitasi pelaksanaan penyesuaian ijazah dan ujian dinas aparatur sipil negara; h. koordinasi fasilitasi penyiapan, pengelolaan, dan penetapan kepangkatan, pensiun, dan pemberhentian aparatur sipil negara; i. penyiapan, koordinasi, dan pengelolaan penetapan pindah antarinstansi, serta penetapan penugasan aparatur sipil negara; j. fasilitasi dan penetapan peninjauan masa kerja aparatur sipil negara; k. koordinasi dan fasilitasi pencantuman gelar aparatur sipil negara; l. koordinasi, kerja sama, pengendalian, pemeliharaan, dan pengembangan sistem informasi aparatur sipil negara; m. koordinasi dan fasilitasi penetapan penggajian, tunjangan dan kenaikan gaji berkala aparatur sipil negara; n. pengelolaan data dan arsip aparatur sipil negara; o. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembayaran biaya pensiun serta pemulangan pensiun; p. penyiapan bahan, koordinasi, dan pelaksanaan seleksi pengadaan calon aparatur sipil negara;
q. penyiapan bahan, koordinasi, dan pelaksanaan seleksi pengadaan calon taruna sekolah kedinasan; dan r. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro Sumber Daya Manusia.
Pasal 46 Susunan organisasi Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 47 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Biro Sumber Daya Manusia.
Pasal 48 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha.
Pasal 49 Bagian Pengembangan Karier Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan talenta dan karier, pengangkatan dalam jabatan, mutasi dalam jabatan, pemberhentian dalam jabatan manajerial dan nonmanajerial aparatur sipil negara, pengembangan kompetensi, uji kompetensi, pola karier, standar kompetensi jabatan, pembentukan/perubahan jabatan fungsional, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis jabatan fungsional, pengelolaan kinerja, pemberian penghargaan, dan pengendalian hukuman disiplin.
Pasal 50 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Pengembangan Karier Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karier, pengembangan kompetensi, penghargaan dan pengakuan, disiplin pegawai, netralitas, kode etik aparatur sipil negara, dan perjalanan dinas luar negeri; b. koordinasi, pelaksanaan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penilaian kinerja aparatur sipil negara melalui suatu mekanisme kerja yang fleksibel dan kolaboratif; c. koordinasi dan pelaksanaan pemberian penghargaan, pengakuan, tanda jasa, dan keputusan kinerja luar biasa baiknya bagi aparatur sipil negara;
d. penyiapan perumusan bahan administrasi penegakan disiplin aparatur sipil negara; e. penyelesaian administrasi kasus aparatur sipil negara; f. pengendalian dan pendampingan implementasi kebijakan netralitas pegawai dan kode etik aparatur sipil negara; g. koordinasi dan fasilitasi penyiapan administrasi perizinan perjalanan dinas luar negeri aparatur sipil negara; h. pelaksanaan penentuan peserta pendidikan dan/atau pelatihan jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial aparatur sipil negara serta penyampaian usul pengembangan kompetensi jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial aparatur sipil negara kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum atau lembaga pendidikan dan/atau pelatihan; i. penyusunan rencana pengembangan kompetensi dan evaluasi pengembangan kompetensi bagi jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial aparatur sipil negara; j. koordinasi, kerja sama, dan fasilitasi pengembangan kompetensi bagi jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial aparatur sipil negara; k. koordinasi, kerja sama, dan pengendalian pemberian rekomendasi dan penetapan tugas belajar aparatur sipil negara; l. koordinasi, kerja sama, dan fasilitasi uji kompetensi jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial aparatur sipil negara; m. koordinasi, kerja sama, dan fasilitasi penilaian kinerja/angka kredit jabatan fungsional; n. penyusunan rencana pengembangan karier dan/atau pola karier serta pelaksanaan evaluasi pengembangan karier aparatur sipil negara; o. pelaksanaan manajemen talenta aparatur sipil negara; p. koordinasi dan penetapan keputusan pengangkatan, promosi, mutasi, demosi, dan pemberhentian dalam jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial aparatur sipil negara; dan q. fasilitasi seleksi dan penempatan untuk penugasan luar negeri aparatur sipil negara.
Pasal 51 Susunan organisasi Bagian Pengembangan Karier Sumber Daya Manusia terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Paragraf 5 Biro Keuangan
Pasal 52 Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengelolaan pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian.
Pasal 53
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a.
penyusunan rencana dan program Biro Keuangan;
b.
penyiapan,
koordinasi,
pembinaan,
pengelolaan
terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja negara di lingkungan Kementerian;
c.
pengajuan,
penyiapan,
koordinasi,
pembinaan,
pengelolaan,
penyusunan
revisi
daftar
isian
pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian;
d.
penyusunan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran
di lingkungan Sekretariat Jenderal;
e.
koordinasi,
pembinaan,
dan
penatausahaan
penerimaan
negara
bukan
pajak
di
lingkungan
Kementerian;
f.
pelaksanaan pembayaran terpusat di lingkungan
Kementerian;
g.
pelaksanaan pembinaan, penatausahaan, pengelolaan,
dan pengendalian rekening negara di lingkungan
Kementerian;
h.
pelaksanaan pembinaan, penatausahaan, pengelolaan,
dan pengendalian penerimaan hibah di lingkungan
Kementerian;
i.
pelaksanaan
dan
pengujian
surat
permintaan
pembayaran dan penerbitan surat perintah membayar
Sekretariat Jenderal;
j.
pelaksanaan penatausahaan bendahara di lingkungan
Sekretariat Jenderal;
k.
pelaksanaan penatausahaan administrasi keuangan di
lingkungan Kementerian;
l.
penyusunan laporan keuangan tingkat satuan kerja
Sekretariat Jenderal dan konsolidasi laporan keuangan
tingkat unit eselon I Sekretariat Jenderal dan tingkat
Kementerian;
m.
penyusunan laporan hasil penilaian pengendalian
intern atas pelaporan keuangan tingkat satuan kerja
Sekretariat Jenderal dan konsolidasi laporan hasil
penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan
tingkat unit eselon I Sekretariat Jenderal dan tingkat
Kementerian;
n.
pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan akuntansi,
penyusunan laporan keuangan, dan penyusunan
laporan hasil penilaian pengendalian intern atas
pelaporan keuangan;
o.
pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi
standar akuntansi pemerintahan;
p.
pelaksanaan pengelolaan dan analisis data laporan
keuangan dan penilaian pengendalian intern atas
pelaporan keuangan;
q.
pelaksanaan rekonsiliasi data laporan keuangan di
lingkungan Kementerian;
r.
pelaksanaan koordinasi tindak lanjut temuan hasil
pemeriksaan
Badan
Pemeriksa
Keuangan
dan
Inspektorat Jenderal;
s.
pelaksanaan
supervisi
pengelolaan
keuangan
di
lingkungan Kementerian;
t.
pelaksanaan
pembinaan,
penatausahaan,
dan
pengendalian
penyelesaian
kerugian
negara
di
lingkungan Kementerian;
u.
pelaksanaan
pembinaan,
penatausahaan,
dan
pengendalian penyelesaian tuntutan perbendaharaan/
tuntutan ganti rugi di lingkungan Kementerian;
v.
pelaksanaan
pembinaan,
penatausahaan,
dan
pengendalian
pejabat
perbendaharaan
negara
di
lingkungan Kementerian;
w.
koordinasi dan pembinaan urusan perbendaharaan di
lingkungan Sekretariat Jenderal;
x.
pelaksanaan penyusunan bahan evaluasi, monitoring,
dan pelaporan di Biro Keuangan;
y.
pelaksanaan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan Biro Keuangan; dan
z.
penyusunan kebijakan bidang keuangan di lingkungan
Kementerian.
Pasal 54
Susunan organisasi Biro Keuangan terdiri atas:
a.
Bagian Pelaksanaan Anggaran dan Tata Usaha;
b.
Bagian Akuntansi dan Pelaporan;
c.
Bagian Perbendaharaan; dan
d.
kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 55 Bagian Pelaksanaan Anggaran dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, koordinasi, pembinaan, pengelolaan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, penatausahaan dan penyiapan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian, pelaksanaan penyusunan rencana dan program Biro Keuangan, pelaksanaan penyusunan bahan evaluasi, monitoring, dan pelaporan di Biro Keuangan, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro Keuangan.
Pasal 56 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bagian Pelaksanaan Anggaran dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program Biro Keuangan; b. penyiapan, koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Kementerian; c. pengajuan, penyiapan, koordinasi, pembinaan, pengelolaan, dan penyusunan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian; d. penyusunan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal; e. koordinasi, pembinaan, dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian; f. pelaksanaan penyusunan bahan evaluasi, monitoring, dan pelaporan di Biro Keuangan; dan
g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro Keuangan.
Pasal 57 Susunan organisasi Bagian Pelaksanaan Anggaran dan Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 58 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Biro Keuangan.
Pasal 59 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Keuangan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran dan Tata Usaha.
Pasal 60 Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan konsolidasi laporan keuangan dan laporan hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan, pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi atas implementasi standar akuntansi pemerintahan, pengelolaan dan analisis data, pelaksanaan rekonsiliasi data laporan keuangan, dan pelaksanaan koordinasi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Jenderal.
Pasal 61 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan dan konsolidasi laporan keuangan; b. pelaksanaan penyusunan dan konsolidasi laporan hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan; c. pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan akuntansi, penyusunan laporan keuangan, dan penyusunan laporan hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi standar akuntansi pemerintahan; e. pelaksanaan pengelolaan dan analisis data laporan keuangan dan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan; f. pelaksanaan rekonsiliasi data laporan keuangan di lingkungan Kementerian; dan
g. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Jenderal.
Pasal 62 Susunan organisasi Bagian Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 63 Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penatausahaan, pengelolaan, dan pengendalian rekening negara, penerimaan hibah, pejabat perbendaharaan negara, dan penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian.
Pasal 64 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pembinaan, penatausahaan, pengelolaan, dan pengendalian rekening negara di lingkungan Kementerian; b. pelaksanaan pembinaan, penatausahaan, pengelolaan, dan pengendalian penerimaan hibah di lingkungan Kementerian; c. pelaksanaan pembinaan, penatausahaan, pengelolaan, dan pengendalian pejabat perbendaharaan negara di lingkungan Kementerian; d. pelaksanaan pembinaan, penatausahaan, dan pengendalian penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian; dan e. pelaksanaan pembinaan, penatausahaan, dan pengendalian penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti rugi di lingkungan Kementerian.
Pasal 65 Susunan organisasi Bagian Perbendaharaan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Paragraf 6 Biro Barang Milik Negara
Pasal 66 Biro Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan barang milik negara dan menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian.
Pasal 67 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program Biro Barang Milik Negara; b. pembinaan dan pelaksanaan rencana kebutuhan barang milik negara Kementerian; c. pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa
dan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
di lingkungan Kementerian;
d.
pembinaan dan pelaksanaan status penggunaan,
pemanfaatan, dan pengamanan barang milik negara
Kementerian;
e.
pembinaan dan pelaksanaan penatausahaan barang
milik negara Kementerian;
f.
pembinaan
dan
pelaksanaan
pemindahtanganan,
pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara
Kementerian;
g.
pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang
milik negara Kementerian; dan
h.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta urusan
ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro Barang
Milik Negara.
Pasal 68 Susunan organisasi Biro Barang Milik Negara terdiri atas: a. Bagian Perencanaan Kebutuhan dan Penghapusan Barang Milik Negara; b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Tata Usaha; c. Bagian Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Negara; dan d. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 69 Bagian Perencanaan Kebutuhan dan Penghapusan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis, pengaturan, pembinaan, penyusunan, penetapan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan rencana kebutuhan dan penghapusan barang milik negara Kementerian.
Pasal 70
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69, Bagian Perencanaan Kebutuhan dan Penghapusan
Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan pengaturan, fasilitasi, koordinasi, dan
pembinaan perencanaan kebutuhan barang milik
negara di lingkungan Kementerian;
b.
pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana
kebutuhan
barang
milik
negara
di
lingkungan
Kementerian;
c.
penyiapan fasilitasi dan koordinasi pengembangan
kerja sama penyediaan/pemenuhan barang milik
negara
melalui
penerimaan
transfer/hibah
dan
perolehan lainnya yang sah di lingkungan Kementerian;
d.
pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta
evaluasi dan pelaporan perencanaan kebutuhan barang
milik negara;
e.
analisis
dan
koordinasi
pemindahtanganan,
pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara;
f.
pembinaan pemindahtanganan, pemusnahan, dan
penghapusan barang milik negara;
g.
pengaturan pemindahtanganan, pemusnahan, dan
penghapusan barang milik negara;
h. penyiapan penilaian pemindahtanganan barang milik negara; i. pertimbangan penetapan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara; j. penetapan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara; k. pengawasan dan pengendalian pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara; dan l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara.
Pasal 71 Susunan organisasi Bagian Perencanaan Kebutuhan dan Penghapusan Barang Milik Negara terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 72 Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, dan konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro Barang Milik Negara.
Pasal 73
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72, Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Tata Usaha
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan pembinaan dan pengawasan pengadaan
barang/jasa;
b.
penyiapan pembinaan sumber daya manusia dan
kelembagaan pengadaan barang/jasa;
c.
pengelolaan
jabatan
fungsional
bidang
pengelola
pengadaan barang/jasa;
d.
pelaksanaan
inventarisasi
paket
pengadaan
barang/jasa, pelaksanaan riset dan analisis pasar
barang/jasa,
penyusunan
strategi
pengadaan
barang/jasa, penyiapan dan pengelolaan dokumen
pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan
informasi yang dibutuhkan;
e.
pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
f.
pelaksanaan
penyusunan
perencanaan
dan
pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa;
g.
pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau
bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;
h.
penyiapan pengembangan sistem dan pengolahan data
pengadaan barang/jasa;
i.
penyiapan pengembangan dan pembinaan penerapan
sistem informasi terkait barang/jasa;
j.
pengembangan dan pengelolaan katalog elektronik;
k.
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan m. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan monitoring, laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi Biro Barang Milik Negara.
Pasal 74 Susunan organisasi Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 75 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Biro Barang Milik Negara.
Pasal 76 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Barang Milik Negara dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Tata Usaha.
Pasal 77 Bagian Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Negara mempunyai tugas analisis, pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan, serta pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengamanan barang milik negara Kementerian.
Pasal 78
Bagian Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik
Negara menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan analisis penggunaan, pemanfaatan, dan
pengamanan barang milik negara;
b.
penyiapan pengaturan penggunaan, pemanfaatan, dan
pengamanan barang milik negara;
c.
melaksanakan pembinaan penggunaan, pemanfaatan,
dan pengamanan barang milik negara;
d.
melaksanakan
penggunaan,
pemanfaatan,
dan
pengamanan barang milik negara;
e.
melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi,
dan
pelaporan
penggunaan,
pemanfaatan,
dan
pengamanan barang milik negara;
f.
penyiapan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan
pengendalian penataausahaan barang milik negara di
lingkungan Kementerian;
g.
koordinasi pelaksanaan pembukuan, inventarisasi,
rekonsiliasi, pelaporan, pengawasan, dan pengendalian
barang milik negara;
h. penyiapan pelaksanaan pembinaan terkait kebijakan penatausahaan barang milik negara; dan i. penyiapan penyusunan dan evaluasi pelaporan barang milik negara dan pengawasan dan pengendalian barang milik negara.
Pasal 79 Susunan organisasi Bagian Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Negara terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Paragraf 7 Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama
Pasal 80 Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi kehumasan, pelayanan dan pengelolaan informasi, layanan hukum, dan administrasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri di lingkungan Kementerian.
Pasal 81
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80, Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyusunan rencana dan program Biro Hukum,
Komunikasi Publik, dan Kerja Sama;
b.
pembinaan dan koordinasi kehumasan, pengelolaan
informasi
dan
dokumentasi,
dan
pelayanan
perpustakaan;
c.
pengelolaan opini publik, relasi media, produksi
informasi, dan edukasi publik;
d.
pembinaan
advokasi
hukum
di
lingkungan
Kementerian;
e.
pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum dan
pendapat hukum terhadap kebijakan Kementerian;
f.
pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis di bidang
hukum
dan
advokasi
hukum
di
lingkungan
Kementerian;
g.
pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan
administrasi, pemantauan dan evaluasi, dan koordinasi
kerja sama dalam dan luar negeri;
h.
pelaksanaan
koordinasi
dan
fasilitasi
hubungan
kelembagaan;
i.
koordinasi,
penyusunan
rencana,
dan
fasilitasi
penyiapan naskah rancangan peraturan dan keputusan
di lingkungan Kementerian;
j.
pelaksanaan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan
sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
k.
pelaksanaan penyusunan evaluasi, monitoring, dan
pelaporan di lingkungan Biro Hukum, Komunikasi
Publik, dan Kerja Sama; dan
l.
pelaksanaan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan Biro Hukum, Komunikasi Publik,
dan Kerja Sama.
Pasal 82
Susunan organisasi Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan
Kerja Sama terdiri atas:
a.
Bagian Informasi, Komunikasi Publik, dan Tata Usaha;
b.
Bagian Hukum dan Kerja Sama; dan
c.
kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 83 Bagian Informasi, Komunikasi Publik, dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi hubungan masyarakat, pelayanan informasi dan dokumentasi, pengelolaan informasi, publikasi, relasi media, pengelolaan pengaduan masyarakat, pelayanan perpustakaan di lingkungan Kementerian, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama.
Pasal 84
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 83, Bagian Informasi, Komunikasi Publik, dan Tata
Usaha menyelenggarakan fungsi:
a.
pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan
evaluasi kehumasan;
b.
pelaksanaan pengelolaan strategi komunikasi;
c.
pelaksanaan peliputan, pengolahan, dan penyebaran
berita;
d.
pelaksanaan pengelolaan dokumentasi kehumasan;
e.
pelaksanaan kegiatan relasi media dan pengelolaan
opini publik;
f.
pelaksanaan produksi konten media publikasi;
g.
pelaksanaan kegiatan edukasi publik;
h.
pelaksanaan layanan permohonan informasi dan
dokumentasi;
i.
pelaksanaan pengelolaan pengaduan layanan publik;
j.
pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan arsip; dan
k.
pengelolaan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan Biro Hukum, Komunikasi Publik,
dan Kerja Sama.
Pasal 85 Susunan organisasi Bagian Informasi, Komunikasi Publik, dan Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 86 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama.
Pasal 87 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Informasi, Komunikasi Publik, dan Tata Usaha.
Pasal 88 Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan rencana, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan advokasi hukum, penyiapan naskah rancangan peraturan dan keputusan, pertimbangan hukum, pendapat hukum terhadap kebijakan Kementerian, pemantauan dan evaluasi produk hukum Kementerian, pemberian bimbingan teknis di bidang hukum dan advokasi hukum di lingkungan Kementerian, pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan administrasi, pemantauan dan evaluasi, dan koordinasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri, serta pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi hubungan kelembagaan yang meliputi lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, pendidikan tinggi, lembaga pemerintah negara asing, organisasi internasional nonpemerintah, dan subjek hukum internasional.
Pasal 89
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 88, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan
fungsi:
a.
penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,
pembinaan, fasilitasi, dan pemantauan, serta evaluasi
pelaksanaan
advokasi
hukum
di
lingkungan
Kementerian;
b.
penyiapan
bahan
advokasi
hukum
litigasi
dan
nonlitigasi di lingkungan Kementerian;
c.
koordinasi,
penyusunan
rencana,
dan
fasilitasi
penyiapan naskah rancangan peraturan dan keputusan
di lingkungan Kementerian;
d.
penyiapan
pertimbangan
hukum
di
lingkungan
Kementerian;
e.
penyiapan pendapat hukum terhadap kebijakan di
lingkungan Kementerian;
f.
penyusunan evaluasi, monitoring, dan pelaporan
naskah
rancangan
peraturan
dan
keputusan,
pertimbangan hukum, pendapat hukum terhadap
kebijakan
Kementerian,
dan
produk
hukum
Kementerian;
g.
penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi penelaahan
kasus hukum;
h.
penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi konsultasi
permasalahan hukum dalam hubungan kedinasan;
i.
penyiapan penyusunan dan pengolahan data perkara
litigasi di lingkungan Kementerian;
j.
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
terkait
advokasi hukum Kementerian;
k.
fasilitasi bimbingan teknis di bidang hukum dan
advokasi hukum;
l.
pelaksanaan pembinaan kerja sama dalam negeri dan
luar negeri di lingkungan Kementerian;
m.
penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja sama
dalam
negeri
dan
luar
negeri
di
lingkungan
Kementerian;
n.
pelaksanaan dan penyusunan bahan pemantauan dan
evaluasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri di
lingkungan Kementerian;
o.
pengelolaan administrasi data kerja sama dalam negeri
dan luar negeri di lingkungan Kementerian;
p.
pelaksanaan koordinasi mitra kerja sama dalam negeri
dan luar negeri di lingkungan Kementerian;
q.
penyusunan rekomendasi dan kebijakan pelaksanaan
kerja sama dalam negeri dan luar negeri di lingkungan
Kementerian;
r.
pelaksanaan koordinasi hubungan lembaga negara,
lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, dan
pendidikan tinggi;
s.
pelaksanaan fasilitasi kegiatan hubungan kelembagaan
pada lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah;
t.
pelaksanaan pendampingan pimpinan pada kegiatan
hubungan kelembagaan di lingkungan Kementerian;
u.
pelaksanaan pendampingan pimpinan pada kegiatan
hubungan
lembaga
pemerintah
negara
asing,
organisasi internasional nonpemerintah, dan subjek
hukum internasional; dan
v.
penyusunan evaluasi, monitoring, dan pelaporan di
lingkungan Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja
Sama.
Pasal 90 Susunan organisasi Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Paragraf 8
Biro Umum
Pasal 91 Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan layanan ketatausahaan, kesehatan, kerumahtanggaan, prasarana fisik, keprotokolan, dan pengamanan Kementerian.
Pasal 92 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program Biro Umum; b. pembinaan dan layanan ketatausahaan di lingkungan Kementerian dan tata usaha Biro Umum; c. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan; d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Sekretariat Jenderal;
e. pembinaan dan pelaksanaan urusan keprotokolan dan pengamanan di lingkungan Kementerian; f. pembinaan, pengelolaan, pengawasan, dan layanan kearsipan di lingkungan Kementerian; dan g. pelaksanaan layanan kesehatan pegawai.
Pasal 93 Susunan organisasi Biro Umum terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha Pimpinan; b. Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha; c. Bagian Keprotokolan dan Pengamanan; dan d. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 94 Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan.
Pasal 95 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha Menteri; b. pelaksanaan urusan tata usaha Wakil Menteri; c. pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri.
Pasal 96 Susunan organisasi Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Menteri; b. Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri; c. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal; dan d. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri.
Pasal 97 (1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Menteri. (2) Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wakil Menteri. (3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal. (4) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha staf ahli dan staf khusus Menteri.
Pasal 98 Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan layanan kerumahtanggaan dan administrasi layanan kesehatan, kendaraan, perjalanan dinas, pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai, pengelolaan barang milik negara Sekretariat Jenderal, fasilitasi penyusunan monitoring, laporan kinerja, fasilitasi
penyiapan data dukung reformasi birokrasi Biro Umum, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro Umum.
Pasal 99
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 98, Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha
menyelenggarakan fungsi:
a.
pelaksanaan urusan penggunaan sarana fisik dan
sarana lainnya di Kementerian;
b.
pelaksanaan urusan kendaraan dan perjalanan dinas;
c.
pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja
pegawai;
d.
pelaksanaan
urusan
ketatausahaan,
kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan monitoring,
laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung
reformasi birokrasi Biro Umum;
e.
pelaksanaan
administrasi
barang
milik
negara
Sekretariat Jenderal;
f.
pelaksanaan layanan kesehatan; dan
g.
pengelolaan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan Biro Umum.
Pasal 100 Susunan organisasi Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Tata Urusan Dalam; b. Subbagian Kendaraan dan Perjalanan Dinas; c. Subbagian Tata Usaha; dan d. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 101 (1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan pemeliharaan gedung, bangunan, sarana, dan prasarana fisik di lingkungan kantor Sekretariat Jenderal dan administrasi layanan kesehatan pegawai. (2) Subbagian Kendaraan dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan urusan penggunaan kendaraan dinas, layanan transportasi pegawai, dan administrasi perjalanan dinas. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Biro Umum.
Pasal 102 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha.
Pasal 103 Bagian Keprotokolan dan Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan dan keamanan di lingkungan Kementerian.
Pasal 104
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
103,
Bagian
Keprotokolan
dan
Pengamanan
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyusunan bahan dan penyiapan acara keprotokolan
dan tamu pimpinan;
b.
pelaksanaan
koordinasi
kegiatan
keprotokolan
pimpinan dengan instansi terkait dan pembinaan
keprotokolan Kementerian;
c.
pelaksanaan
pengamanan
unsur
pimpinan
Kementerian dan tamu pimpinan Kementerian; dan
d.
pelaksanaan pengamanan ketertiban lingkungan, fisik
bangunan dan perlengkapan, instalasi, dokumen, jalur
informasi, dan keterangan yang bersifat rahasia di
lingkungan Kementerian.
Pasal 105
Susunan organisasi Bagian Keprotokolan dan Pengamanan
terdiri atas:
a.
Subbagian Acara dan Tamu Pimpinan;
b.
Subbagian Keprotokolan; dan
c.
Subbagian Pengamanan Lingkungan.
Pasal 106
(1)
Subbagian Acara dan Tamu Pimpinan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan dan pengaturan
acara pimpinan dan kunjungan tamu pimpinan.
(2)
Subbagian Keprotokolan mempunyai tugas melakukan
penyiapan koordinasi pimpinan Kementerian dengan
instansi
terkait,
pembinaan
keprotokolan
di
lingkungan Kementerian, dan pengamanan unsur
pimpinan Kementerian dan tamu pimpinan.
(3)
Subbagian
Pengamanan
Lingkungan
mempunyai
tugas melakukan pengamanan ketertiban lingkungan,
fisik bangunan dan perlengkapan, instalasi, dokumen,
jalur informasi, dan keterangan yang bersifat rahasia
di lingkungan Kementerian.
Bagian Ketiga Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 107
(1)
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri.
(2)
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
dipimpin oleh Direktur Jenderal.
Pasal 108 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang- undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 109
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 108, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan menyelenggarakan fungsi:
a.
perumusan
kebijakan
di
bidang
perencanaan,
perancangan,
dan
pengharmonisasian
rancangan
peraturan
perundang-undangan,
pembahasan
Rancangan Undang-Undang, pengundangan Peraturan
Menteri/Lembaga,
penerjemahan,
publikasi,
dan
litigasi/nonlitigasi
peraturan
perundang-undangan,
serta fasilitasi perancangan peraturan perundang-
undangan di daerah, dan pembinaan perancang
peraturan perundang-undangan;
b.
pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
perencanaan,
perancangan,
dan
pengharmonisasian
rancangan
peraturan
perundang-undangan,
pembahasan
Rancangan Undang-Undang, pengundangan Peraturan
Menteri/Lembaga,
penerjemahan,
publikasi,
dan
litigasi/nonlitigasi
peraturan
perundang-undangan,
serta fasilitasi perancangan peraturan perundang-
undangan di daerah, dan pembinaan perancang
peraturan perundang-undangan;
c.
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
perencanaan, perancangan, dan pengharmonisasian
rancangan
peraturan
perundang-undangan,
pembahasan
Rancangan
Undang-Undang,
pengundangan
Peraturan
Menteri/Lembaga,
penerjemahan,
publikasi,
dan
litigasi/nonlitigasi
peraturan
perundang-undangan,
serta
fasilitasi
perancangan
peraturan
perundang-undangan
di
daerah,
dan
pembinaan
perancang
peraturan
perundang-undangan;
d.
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang
perencanaan,
perancangan,
dan
pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-
undangan, pembahasan Rancangan Undang-Undang,
pengundangan
Peraturan
Menteri/Lembaga,
penerjemahan,
publikasi,
dan
litigasi/nonlitigasi
peraturan
perundang-undangan,
serta
fasilitasi
perancangan
peraturan
perundang-undangan
di
daerah,
dan
pembinaan
perancang
peraturan
perundang-undangan;
e.
pelaksanaan
administrasi
Direktorat
Jenderal
Peraturan Perundang-undangan; dan
f.
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 110
Susunan
organisasi
Direktorat
Jenderal
Peraturan
Perundang-undangan terdiri atas:
a.
Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan;
b.
Direktorat
Perencanaan
Peraturan
Perundang-
undangan;
c.
Direktorat
Perancangan
Peraturan
Perundang-
undangan;
d.
Direktorat
Harmonisasi
Peraturan
Perundang-
undangan I;
e.
Direktorat
Harmonisasi
Peraturan
Perundang-
undangan II;
f.
Direktorat
Harmonisasi
Peraturan
Perundang-
undangan III;
g.
Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah
dan
Peraturan
Kepala
Daerah
dan
Pembinaan
Perancang Peraturan Perundang-undangan;
h.
Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi,
dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan;
dan
i.
Direktorat
Litigasi
dan
Nonlitigasi
Peraturan
Perundang-undangan.
Paragraf 3
Sekretariat Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan
Pasal 111 Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- undangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 112
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 111, Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:
a.
koordinasi dan penyusunan rencana program dan
anggaran
pada
Direktorat
Jenderal
Peraturan
Perundang-undangan;
b.
koordinasi dan fasilitasi pembentukan regulasi dan
kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan
reformasi birokrasi;
c.
koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen
kinerja,
pelaksanaan
pemantauan
pengendalian
internal dan manajemen risiko;
d.
koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia pada
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
e.
koordinasi dan pengelolaan keuangan pada Direktorat
Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
f.
koordinasi dan pengelolaan administrasi barang milik
negara pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan;
g.
pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan kerja
sama; dan
h.
pelaksanaan urusan ketatausahaan, keprotokolan, dan
kerumahtanggaan.
Pasal 113
Susunan
organisasi
Sekretariat
Direktorat
Jenderal
Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a.
Bagian Program dan Pelaporan;
b.
Bagian Sumber Daya Manusia;
c.
Bagian Umum; dan
d.
kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 114 Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, fasilitasi pembentukan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, bimbingan teknis, pengelolaan capaian kinerja organisasi, manajemen risiko, dan penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-undangan.
Pasal 115
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
114,
Bagian
Program
dan
Pelaporan
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan
koordinasi
dan
penyusunan
rencana,
program, dan anggaran;
b.
penyiapan
koordinasi
dan
fasilitasi
pelaksanaan
pembentukan
regulasi
dan
kebijakan,
penataan
organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi;
c.
penyiapan pengelolaan capaian kinerja organisasi,
manajemen risiko, dan penyusunan laporan kinerja;
dan
d.
pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan rencana,
program, anggaran, dan laporan kinerja.
Pasal 116 Susunan organisasi Bagian Program dan Pelaporan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 117 Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 118 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan penyusunan kebutuhan
pegawai, pendataan, sasaran kerja, pembinaan sikap,
mental, dan disiplin, pengelolaan administrasi sumber
daya manusia, dan administrasi hukuman disiplin;
b.
penyiapan
pelaksanaan
pengusulan
penetapan,
pengangkatan, pengelolaan kepangkatan, kebutuhan
pendidikan dan/atau pelatihan, pengembangan karier
dan kompetensi, penempatan dan mutasi pegawai, dan
pengembangan dan pembinaan jabatan fungsional;
c.
penyiapan pelaksanaan pengelolaan kesejahteraan,
pemberian tanda penghargaan, penyiapan penetapan
pemberhentian dan pensiun, dan pengelolaan sistem
informasi pegawai;
d.
pengelolaan capaian kinerja pegawai; dan
e.
koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan advokasi dan
pelindungan hukum pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 119 Susunan organisasi Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 120 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan layanan ketatausahaan, kearsipan, kesehatan, kerumahtanggaan, pelaksanaan administrasi barang milik negara, keprotokolan, dan pengamanan di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 121
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 120, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
a.
pelaksanaan layanan ketatausahaan dan kearsipan;
b.
pelaksanaan
pengusulan,
penatausahaan,
pemeliharaan, dan pengamanan barang milik negara;
c.
pelaksanaan keprotokolan;
d.
pelaksanaan pengamanan;
e.
pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan
f.
pelaksanaan layanan kesehatan.
Pasal 122
Susunan organisasi Bagian Umum terdiri atas:
a.
Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol;
b.
Subbagian Rumah Tangga; dan
c.
kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 123 (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan pimpinan, persuratan, kearsipan, dan keprotokolan di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- undangan. (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, layanan kesehatan, urusan kendaraan dinas, dan pengamanan di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Paragraf 4 Direktorat Perencanaan Peraturan Perundang-undangan
Pasal 124 Direktorat Perencanaan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan.
Pasal 125 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Direktorat Perencanaan Peraturan Perundang- undangan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan rancangan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan program legislasi nasional di lingkungan pemerintah, program penyusunan Peraturan Pemerintah, dan program penyusunan Peraturan Presiden; c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan program legislasi nasional dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah; d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program legislasi nasional di lingkungan pemerintah, program penyusunan Peraturan Pemerintah, dan program penyusunan Peraturan Presiden; e. pelaksanaan, pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi penyusunan naskah akademik; f. pelaksanaan penyelarasan naskah akademik Rancangan Undang-Undang; g. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi perencanaan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga, Rancangan Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah; dan h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Perencanaan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 126
Susunan organisasi Direktorat Perencanaan Peraturan
Perundang-undangan terdiri atas:
a.
Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan
Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
b.
Subdirektorat Penyusunan dan Penyelarasan Naskah
Akademik;
c.
Subbagian Tata Usaha; dan
d.
kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 127 Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program legislasi nasional di lingkungan pemerintah, program penyusunan Peraturan Pemerintah, dan program penyusunan Peraturan Presiden, fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Menteri/Lembaga, Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah, pemantauan dan evaluasi program legislasi nasional di lingkungan pemerintah, program penyusunan Peraturan Pemerintah, program penyusunan Peraturan Presiden, dan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi perencanaan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga, Rancangan Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 128
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 127, Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi
Perencanaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan bahan penyusunan kebijakan, program, dan
anggaran di bidang perencanaan, pemantauan dan
evaluasi program legislasi nasional di lingkungan
pemerintah,
program
penyusunan
Peraturan
Pemerintah, program penyusunan Peraturan Presiden,
dan
perencanaan
pembinaan,
pemantauan,
dan
evaluasi
perencanaan
Rancangan
Peraturan
Menteri/Lembaga, Rancangan Peraturan Daerah, dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
b.
penyiapan
bahan
penyusunan
program
legislasi
nasional jangka menengah dan prioritas tahunan di
lingkungan pemerintah secara terencana, terpadu, dan
sistematis;
c.
penyiapan bahan penyusunan program penyusunan
Peraturan
Pemerintah
dan
program
penyusunan
Peraturan Presiden;
d.
pemantauan dan evaluasi program legislasi nasional,
program penyusunan Peraturan Pemerintah, program
penyusunan Peraturan Presiden;
e.
pembinaan, pemantauan, dan evaluasi perencanaan
Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga, Rancangan
Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah; dan
f.
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan di
bidang
perencanaan,
pemantauan,
dan
evaluasi
perencanaan
rancangan
peraturan
perundang-
undangan.
Pasal 129 Susunan organisasi Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan Rancangan Peraturan Perundang- undangan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 130 Subdirektorat Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan naskah akademik dan penyelarasan
naskah akademik terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik dengan mengikutsertakan akademisi dan/atau pemangku kepentingan terkait.
Pasal 131 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Subdirektorat Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, program, dan anggaran di bidang penyusunan dan penyelarasan naskah akademik; b. penyiapan, penyusunan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan naskah akademik; c. pelaksanaan dan fasilitasi penyelarasan naskah akademik; dan d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyusunan dan penyelarasan naskah akademik.
Pasal 132 Susunan organisasi Subdirektorat Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 133 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Direktorat Perencanaan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 134 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Perencanaan Peraturan Perundang- undangan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Paragraf 5 Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan
Pasal 135 Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan peraturan perundang- undangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 136
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 135, Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-
undangan menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan konsepsi,
penyusunan, dan evaluasi di bidang penyusunan
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan
Presiden yang menjadi lingkup tugas Kementerian,
serta Rancangan Peraturan Menteri;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan
konsepsi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang penyusunan Rancangan Undang-
Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah,
dan Rancangan Peraturan Presiden yang menjadi
lingkup tugas Kementerian, serta Rancangan Peraturan
Menteri;
c.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penyiapan konsepsi, penyusunan, dan evaluasi di
bidang
penyusunan
Rancangan
Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang,
Rancangan
Peraturan
Pemerintah,
dan
Rancangan Peraturan Presiden yang menjadi lingkup
tugas
Kementerian,
serta
Rancangan
Peraturan
Menteri;
d.
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
penyiapan konsepsi, penyusunan, dan evaluasi di
bidang
penyusunan
Rancangan
Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang,
Rancangan
Peraturan
Pemerintah,
dan
Rancangan Peraturan Presiden yang menjadi lingkup
tugas
Kementerian,
serta
Rancangan
Peraturan
Menteri;
e.
penyiapan
data,
bahan,
dan
penyelenggaraan
pembahasan Rancangan Undang-Undang yang berasal
dari Presiden dan Rancangan Undang-Undang yang
berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi
lingkup tugas Kementerian; dan
f.
pelaksanaan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan Direktorat Perancangan Peraturan
Perundang-undangan.
Pasal 137
Susunan organisasi Direktorat Perancangan Peraturan
Perundang-undangan terdiri atas:
a.
Subdirektorat
Penyusunan
dan
Pembahasan
Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
b.
Subdirektorat
Penyusunan
Rancangan
Peraturan
Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan
Rancangan Peraturan Menteri;
c.
Subbagian Tata Usaha; dan
d.
kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 138 Subdirektorat Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi rancangan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang serta pembahasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi lingkup tugas Kementerian.
Pasal 139
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 138, Subdirektorat Penyusunan dan Pembahasan
Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang menyelenggarakan
fungsi:
a.
penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
penyusunan
Rancangan
Undang-Undang
dan
Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang dan pembahasan Rancangan Undang-Undang
yang berasal dari Presiden dan Dewan Perwakilan
Rakyat yang menjadi lingkup tugas Kementerian;
b.
penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan
teknis di bidang penyusunan Rancangan Undang-
Undang
dan
Rancangan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti Undang-Undang;
c.
penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan
teknis, penyusunan konsep penjelasan Presiden,
pandangan Presiden, daftar inventarisasi masalah,
jawaban daftar inventarisasi masalah, pendapat mini
Presiden, dan pendapat akhir Presiden;
d.
pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
di bidang penyusunan Rancangan Undang-Undang dan
Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang; dan
e.
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang penyusunan Rancangan Undang-Undang dan
Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang dan pembahasan Rancangan Undang-Undang
yang berasal dari Presiden dan Dewan Perwakilan
Rakyat yang menjadi lingkup tugas Kementerian.
Pasal 140 Susunan organisasi Subdirektorat Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 141 Subdirektorat Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan rancangan kebijakan,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri.
Pasal 142
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 141, Subdirektorat Penyusunan Rancangan Peraturan
Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan
Peraturan Menteri menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
penyusunan
Rancangan
Peraturan
Pemerintah,
Rancangan
Peraturan
Presiden,
dan
Rancangan
Peraturan Menteri;
b.
penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan
teknis di bidang penyusunan Rancangan Peraturan
Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan
Rancangan Peraturan Menteri;
c.
pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
di
bidang
penyusunan
Rancangan
Peraturan
Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan
Rancangan Peraturan Menteri; dan
d.
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah,
Rancangan
Peraturan
Presiden,
dan
Rancangan
Peraturan Menteri.
Pasal 143 Susunan organisasi Subdirektorat Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 144 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 145 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Perancangan Peraturan Perundang- undangan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Paragraf 6 Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I
Pasal 146 Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan harmonisasi Rancangan Undang- Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pertahanan, keamanan, imigrasi, pemasyarakatan, komunikasi, informasi, digitalisasi, dan peradilan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 147
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 146, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-
undangan I menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan
perumusan
kebijakan
harmonisasi
Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden,
Rancangan
Peraturan
Pemerintah,
Rancangan
Peraturan
Presiden,
dan
Rancangan
Peraturan
Menteri/Lembaga di bidang politik, hukum, hak asasi
manusia,
pemerintahan,
pertahanan,
keamanan,
imigrasi,
pemasyarakatan,
komunikasi,
informasi,
digitalisasi, dan peradilan;
b.
penyiapan
pelaksanaan
kebijakan
harmonisasi
Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden,
Rancangan
Peraturan
Pemerintah,
Rancangan
Peraturan
Presiden,
dan
Rancangan
Peraturan
Menteri/Lembaga di bidang politik, hukum, hak asasi
manusia,
pemerintahan,
pertahanan,
keamanan,
imigrasi,
pemasyarakatan,
komunikasi,
informasi,
digitalisasi, dan peradilan;
c.
pemberian bimbingan teknis dan supervisi harmonisasi
Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden,
Rancangan
Peraturan
Pemerintah,
Rancangan
Peraturan
Presiden,
dan
Rancangan
Peraturan
Menteri/Lembaga di bidang politik, hukum, hak asasi
manusia,
pemerintahan,
pertahanan,
keamanan,
imigrasi,
pemasyarakatan,
komunikasi,
informasi,
digitalisasi, dan peradilan;
d.
pelaksanaan
harmonisasi
atau
pelaksanaan
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari
Presiden,
Rancangan
Peraturan
Pemerintah,
Rancangan
Peraturan
Presiden,
dan
Rancangan
Peraturan Menteri/Lembaga di bidang politik, hukum,
hak
asasi
manusia,
pemerintahan,
pertahanan,
keamanan, imigrasi, pemasyarakatan, komunikasi,
informasi, digitalisasi, dan peradilan;
e.
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
harmonisasi Rancangan Undang-Undang yang berasal
dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah,
Rancangan
Peraturan
Presiden,
dan
Rancangan
Peraturan Menteri/Lembaga di bidang politik, hukum,
hak
asasi
manusia,
pemerintahan,
pertahanan,
keamanan, imigrasi, pemasyarakatan, komunikasi,
informasi, digitalisasi, dan peradilan;
f.
pembahasan Rancangan Undang-Undang di bidang
politik, hak asasi manusia, pemerintahan, pertahanan,
keamanan, imigrasi, pemasyarakatan, komunikasi,
informasi, digitalisasi, dan peradilan, kecuali bidang
yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Perancangan
Peraturan Perundang-undangan; dan
g.
pelaksanaan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan Direktorat Harmonisasi Peraturan
Perundang-undangan I.
Pasal 148 Susunan organisasi Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I terdiri atas: a. Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi; b. Subdirektorat Bina Tata Kelola Harmonisasi; c. Subbagian Tata Usaha; dan d. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 149 Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan standardisasi proses harmonisasi, fasilitasi pemberkasan pengembalian dan/atau penyelesaian proses harmonisasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penerapan ilmu dan teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan proses harmonisasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi proses harmonisasi atas Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pertahanan, keamanan, imigrasi, pemasyarakatan, komunikasi, informasi, digitalisasi, dan peradilan.
Pasal 150 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan standardisasi proses harmonisasi atas Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pertahanan, keamanan, imigrasi, pemasyarakatan, komunikasi, informasi, digitalisasi, dan peradilan; b. penyiapan fasilitasi pemberkasan pengembalian
dan/atau penyelesaian proses harmonisasi atas Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pertahanan, keamanan, imigrasi, pemasyarakatan, komunikasi, informasi, digitalisasi, dan peradilan; c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi teknik penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan dalam proses harmonisasi atas Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pertahanan, keamanan, imigrasi, pemasyarakatan, komunikasi, informasi, digitalisasi, dan peradilan; dan d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi proses harmonisasi atas Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pertahanan, keamanan, imigrasi, pemasyarakatan, komunikasi, informasi, digitalisasi, dan peradilan.
Pasal 151 Susunan organisasi Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 152 Subdirektorat Bina Tata Kelola Harmonisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian pelayanan proses harmonisasi meliputi penerimaan permohonan harmonisasi, pemeriksaan administratif berkas permohonan harmonisasi, fasilitasi dukungan administratif penyelenggaraan rapat harmonisasi, penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien termasuk koordinasi usulan pembagian tugas tim kerja harmonisasi, dan pelaporan sewaktu-waktu dan/atau berkala hasil proses harmonisasi atas Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pertahanan, keamanan, imigrasi, pemasyarakatan, komunikasi, informasi, digitalisasi, dan peradilan.
Pasal 153 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Subdirektorat Bina Tata Kelola Harmonisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pemberian pelayanan dan penerimaan permohonan harmonisasi dan pemeriksaan administratif berkas permohonan harmonisasi atas Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden,
Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pertahanan, keamanan, imigrasi, pemasyarakatan, komunikasi, informasi, digitalisasi, dan peradilan; b. penyiapan fasilitasi dukungan administratif proses harmonisasi atas Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pertahanan, keamanan, imigrasi, pemasyarakatan, komunikasi, informasi, digitalisasi, dan peradilan; c. penyiapan penggunaan sumber daya dan koordinasi usulan pembagian tugas tim kerja harmonisasi atas Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pertahanan, keamanan, imigrasi, pemasyarakatan, komunikasi, informasi, digitalisasi, dan peradilan; dan d. penyiapan pelaporan pelaksanaan hasil proses harmonisasi atas Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pertahanan, keamanan, imigrasi, pemasyarakatan, komunikasi, informasi, digitalisasi, dan peradilan.
Pasal 154 Susunan organisasi Subdirektorat Bina Tata Kelola Harmonisasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 155 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I.
Pasal 156 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan I dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Paragraf 7 Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II
Pasal 157 Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan harmonisasi Rancangan Undang- Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga di bidang agama, kesehatan, gizi, pendidikan, riset, ketenagakerjaan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kebudayaan, sumber daya manusia, remunerasi, kelembagaan, pemuda, olahraga, pariwisata, pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, geospasial, meteorologi, klimatologi, geofisika, dan kesejahteraan rakyat lainnya sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 158
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 157, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-
undangan II menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan
perumusan
kebijakan
harmonisasi
Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden,
Rancangan
Peraturan
Pemerintah,
Rancangan
Peraturan
Presiden,
dan
Rancangan
Peraturan
Menteri/Lembaga di bidang agama, kesehatan, gizi,
pendidikan,
riset,
ketenagakerjaan,
sosial,
pemberdayaan
perempuan,
perlindungan
anak,
kebudayaan, sumber daya manusia, remunerasi,
kelembagaan, pemuda, olahraga, pariwisata, pekerjaan
umum, perumahan rakyat, perhubungan, lingkungan
hidup, kehutanan, geospasial, meteorologi, klimatologi,
geofisika, dan kesejahteraan rakyat lainnya;
b.
penyiapan
pelaksanaan
kebijakan
harmonisasi
Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden,
Rancangan
Peraturan
Pemerintah,
Rancangan
Peraturan
Presiden,
dan
Rancangan
Peraturan
Menteri/Lembaga di bidang agama, kesehatan, gizi,
pendidikan,
riset,
ketenagakerjaan,
sosial,
pemberdayaan
perempuan,
perlindungan
anak,
kebudayaan, sumber daya manusia, remunerasi,
kelembagaan, pemuda, olahraga, pariwisata, pekerjaan
umum, perumahan rakyat, perhubungan, lingkungan
hidup, kehutanan, geospasial, meteorologi, klimatologi,
geofisika, dan kesejahteraan rakyat lainnya;
c.
pemberian bimbingan teknis dan supervisi harmonisasi
Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden,
Rancangan
Peraturan
Pemerintah,
Rancangan
Peraturan
Presiden,
dan
Rancangan
Peraturan
Menteri/Lembaga di bidang agama, kesehatan, gizi,
pendidikan,
riset,
ketenagakerjaan,
sosial,
pemberdayaan
perempuan,
perlindungan
anak,
kebudayaan, sumber daya manusia, remunerasi,
kelembagaan, pemuda, olahraga, pariwisata, pekerjaan
umum, perumahan rakyat, perhubungan, lingkungan
hidup, kehutanan, geospasial, meteorologi, klimatologi,
geofisika, dan kesejahteraan rakyat lainnya;
d.
pelaksanaan
harmonisasi
atau
pelaksanaan
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari
Presiden,
Rancangan
Peraturan
Pemerintah,
Rancangan
Peraturan
Presiden,
dan
Rancangan
Peraturan
Menteri/Lembaga
di
bidang
agama,
kesehatan, gizi, pendidikan, riset, ketenagakerjaan,
sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,
kebudayaan, sumber daya manusia, remunerasi,
kelembagaan, pemuda, olahraga, pariwisata, pekerjaan
umum, perumahan rakyat, perhubungan, lingkungan
hidup, kehutanan, geospasial, meteorologi, klimatologi,
geofisika, dan kesejahteraan rakyat lainnya;
e.
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
harmonisasi Rancangan Undang-Undang yang berasal
dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah,
Rancangan
Peraturan
Presiden,
dan
Rancangan
Peraturan
Menteri/Lembaga
di
bidang
agama,
kesehatan, gizi, pendidikan, riset, ketenagakerjaan,
sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,
kebudayaan, sumber daya manusia, remunerasi,
kelembagaan, pemuda, olahraga, pariwisata, pekerjaan
umum, perumahan rakyat, perhubungan, lingkungan
hidup, kehutanan, geospasial, meteorologi, klimatologi,
geofisika, dan kesejahteraan rakyat lainnya;
f.
pembahasan Rancangan Undang-Undang di bidang
agama,
kesehatan,
gizi,
pendidikan,
riset,
ketenagakerjaan, sosial, pemberdayaan perempuan,
perlindungan
anak,
kebudayaan,
sumber
daya
manusia, remunerasi, kelembagaan, pemuda, olahraga,
pariwisata, pekerjaan umum, perumahan rakyat,
perhubungan,
lingkungan
hidup,
kehutanan,
geospasial, meteorologi, klimatologi, geofisika, dan
kesejahteraan rakyat lainnya; dan
g.
pelaksanaan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan Direktorat Harmonisasi Peraturan
Perundang-undangan II.
Pasal 159 Susunan organisasi Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II terdiri atas: a. Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi; b. Subdirektorat Bina Tata Kelola Harmonisasi; c. Subbagian Tata Usaha; dan d. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 160 Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan standardisasi proses harmonisasi, fasilitasi pemberkasan pengembalian dan/atau penyelesaian proses harmonisasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penerapan ilmu dan teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan proses harmonisasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi proses harmonisasi atas Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga di bidang agama, kesehatan, gizi, pendidikan, riset, ketenagakerjaan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kebudayaan, sumber daya manusia, remunerasi, kelembagaan, pemuda, olahraga, pariwisata, pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, geospasial, meteorologi, klimatologi, geofisika, dan kesejahteraan rakyat lainnya.
Pasal 161 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan standardisasi proses harmonisasi atas Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga di bidang agama, kesehatan, gizi, pendidikan, riset, ketenagakerjaan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kebudayaan, sumber daya manusia, remunerasi, kelembagaan, pemuda, olahraga, pariwisata, pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, geospasial, meteorologi, klimatologi, geofisika, dan kesejahteraan rakyat lainnya; b. penyiapan fasilitasi pemberkasan pengembalian dan/atau penyelesaian proses harmonisasi atas Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga di bidang agama, kesehatan, gizi, pendidikan, riset, ketenagakerjaan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kebudayaan, sumber daya manusia, remunerasi, kelembagaan, pemuda, olahraga, pariwisata, pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, geospasial, meteorologi, klimatologi, geofisika, dan kesejahteraan rakyat lainnya; c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi teknik penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan dalam proses harmonisasi atas Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga di bidang agama, kesehatan, gizi, pendidikan, riset, ketenagakerjaan, sosial, pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, kebudayaan, sumber daya manusia, remunerasi, kelembagaan, pemuda, olahraga, pariwisata, pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, geospasial, meteorologi, klimatologi, geofisika, dan kesejahteraan rakyat lainnya; dan d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi proses harmonisasi atas Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga di bidang agama, kesehatan, gizi, pendidikan, riset, ketenagakerjaan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kebudayaan, sumber daya manusia, remunerasi, kelembagaan, pemuda, olahraga, pariwisata, pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, geospasial, meteorologi, klimatologi, geofisika, dan kesejahteraan rakyat lainnya.
Pasal 162 Susunan organisasi Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 163 Subdirektorat Bina Tata Kelola Harmonisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian pelayanan proses harmonisasi meliputi penerimaan permohonan harmonisasi, pemeriksaan administratif berkas permohonan harmonisasi, fasilitasi dukungan administratif penyelenggaraan rapat harmonisasi, penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien termasuk koordinasi usulan pembagian tugas tim kerja harmonisasi, dan pelaporan sewaktu-waktu dan/atau berkala hasil proses harmonisasi atas Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga di bidang agama, kesehatan, gizi, pendidikan, riset, ketenagakerjaan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kebudayaan, sumber daya manusia, remunerasi, kelembagaan, pemuda, olahraga, pariwisata, pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, geospasial, meteorologi, klimatologi, geofisika, dan kesejahteraan rakyat lainnya.
Pasal 164 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Subdirektorat Bina Tata Kelola Harmonisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pemberian pelayanan dan penerimaan permohonan harmonisasi dan pemeriksaan administratif berkas permohonan harmonisasi atas Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan
Menteri/Lembaga di bidang agama, kesehatan, gizi, pendidikan, riset, ketenagakerjaan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kebudayaan, sumber daya manusia, remunerasi, kelembagaan, pemuda, olahraga, pariwisata, pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, geospasial, meteorologi, klimatologi, geofisika, dan kesejahteraan rakyat lainnya; b. penyiapan fasilitasi dukungan administratif proses harmonisasi atas Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga di bidang agama, kesehatan, gizi, pendidikan, riset, ketenagakerjaan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kebudayaan, sumber daya manusia, remunerasi, kelembagaan, pemuda, olahraga, pariwisata, pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, geospasial, meteorologi, klimatologi, geofisika, dan kesejahteraan rakyat lainnya; c. penyiapan penggunaan sumber daya dan koordinasi usulan pembagian tugas tim kerja harmonisasi atas Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga di bidang agama, kesehatan, gizi, pendidikan, riset, ketenagakerjaan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kebudayaan, sumber daya manusia, remunerasi, kelembagaan, pemuda, olahraga, pariwisata, pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, geospasial, meteorologi, klimatologi, geofisika, dan kesejahteraan rakyat lainnya; dan d. penyiapan pelaporan pelaksanaan hasil proses harmonisasi atas Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga di bidang agama, kesehatan, gizi, pendidikan, riset, ketenagakerjaan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kebudayaan, sumber daya manusia, remunerasi, kelembagaan, pemuda, olahraga, pariwisata, pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, geospasial, meteorologi, klimatologi, geofisika, dan kesejahteraan rakyat lainnya.
Pasal 165 Susunan organisasi Subdirektorat Bina Tata Kelola Harmonisasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 166 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program
dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II.
Pasal 167 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan II dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Paragraf 8 Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III
Pasal 168 Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan harmonisasi Rancangan Undang- Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga di bidang moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, investasi/penanaman modal, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, perencanaan pembangunan nasional, fiskal, energi, sumber daya mineral, kelautan, pangan, karantina, pertanian, agraria, tata ruang, infrastruktur, perindustrian, perdagangan, ekonomi kreatif, kawasan ekonomi khusus, standardisasi, ketenaganukliran, dan keantariksaan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 169
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 168, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-
undangan III menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan
perumusan
kebijakan
harmonisasi
Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden,
Rancangan
Peraturan
Pemerintah,
Rancangan
Peraturan
Presiden,
dan
Rancangan
Peraturan
Menteri/Lembaga di bidang moneter, jasa keuangan,
badan usaha milik negara, investasi/penanaman
modal, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah,
perencanaan pembangunan nasional, fiskal, energi,
sumber daya mineral, kelautan, pangan, karantina,
pertanian,
agraria,
tata
ruang,
infrastruktur,
perindustrian, perdagangan, ekonomi kreatif, kawasan
ekonomi khusus, standardisasi, ketenaganukliran, dan
keantariksaan;
b.
penyiapan
pelaksanaan
kebijakan
harmonisasi
Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden,
Rancangan
Peraturan
Pemerintah,
Rancangan
Peraturan
Presiden,
dan
Rancangan
Peraturan
Menteri/Lembaga di bidang moneter, jasa keuangan,
badan usaha milik negara, investasi/penanaman
modal, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah,
perencanaan pembangunan nasional, fiskal, energi,
sumber daya mineral, kelautan, pangan, karantina,
pertanian,
agraria,
tata
ruang,
infrastruktur,
perindustrian, perdagangan, ekonomi kreatif, kawasan
ekonomi khusus, standardisasi, ketenaganukliran, dan
keantariksaan;
c.
pemberian bimbingan teknis dan supervisi harmonisasi
Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden,
Rancangan
Peraturan
Pemerintah,
Rancangan
Peraturan
Presiden,
dan
Rancangan
Peraturan
Menteri/Lembaga di bidang moneter, jasa keuangan,
badan usaha milik negara, investasi/penanaman
modal, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah,
perencanaan pembangunan nasional, fiskal, energi,
sumber daya mineral, kelautan, pangan, karantina,
pertanian,
agraria,
tata
ruang,
infrastruktur,
perindustrian, perdagangan, ekonomi kreatif, kawasan
ekonomi khusus, standardisasi, ketenaganukliran, dan
keantariksaan;
d.
pelaksanaan
harmonisasi
atau
pelaksanaan
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari
Presiden,
Rancangan
Peraturan
Pemerintah,
Rancangan
Peraturan
Presiden,
dan
Rancangan
Peraturan Menteri/Lembaga di bidang moneter, jasa
keuangan,
badan
usaha
milik
negara,
investasi/penanaman modal, koperasi, usaha mikro,
kecil, dan menengah, perencanaan pembangunan
nasional, fiskal, energi, sumber daya mineral, kelautan,
pangan, karantina, pertanian, agraria, tata ruang,
infrastruktur, perindustrian, perdagangan, ekonomi
kreatif, kawasan ekonomi khusus, standardisasi,
ketenaganukliran, dan keantariksaan;
e.
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
harmonisasi Rancangan Undang-Undang yang berasal
dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah,
Rancangan
Peraturan
Presiden,
dan
Rancangan
Peraturan Menteri/Lembaga di bidang moneter, jasa
keuangan,
badan
usaha
milik
negara,
investasi/penanaman modal, koperasi, usaha mikro,
kecil, dan menengah, perencanaan pembangunan
nasional, fiskal, energi, sumber daya mineral, kelautan,
pangan, karantina, pertanian, agraria, tata ruang,
infrastruktur, perindustrian, perdagangan, ekonomi
kreatif, kawasan ekonomi khusus, standardisasi,
ketenaganukliran, dan keantariksaan;
f.
pembahasan Rancangan Undang-Undang di bidang
moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara,
investasi/penanaman modal, koperasi, usaha mikro,
kecil, dan menengah, perencanaan pembangunan
nasional, fiskal, energi, sumber daya mineral, kelautan,
pangan, karantina, pertanian, agraria, tata ruang, infrastruktur, perindustrian, perdagangan, ekonomi kreatif, kawasan ekonomi khusus, standardisasi, ketenaganukliran, dan keantariksaan; dan g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III.
Pasal 170 Susunan organisasi Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III terdiri atas: a. Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi; b. Subdirektorat Bina Tata Kelola Harmonisasi; c. Subbagian Tata Usaha; dan d. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 171 Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan standardisasi proses harmonisasi, fasilitasi pemberkasan pengembalian dan/atau penyelesaian proses harmonisasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penerapan ilmu dan teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan proses harmonisasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi proses harmonisasi atas Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga di bidang moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, investasi/penanaman modal, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, perencanaan pembangunan nasional, fiskal, energi, sumber daya mineral, kelautan, pangan, karantina, pertanian, agraria, tata ruang, infrastruktur, perindustrian, perdagangan, ekonomi kreatif, kawasan ekonomi khusus, standardisasi, ketenaganukliran, dan keantariksaan.
Pasal 172 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan standardisasi proses harmonisasi atas Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga di bidang moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, investasi/penanaman modal, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, perencanaan pembangunan nasional, fiskal, energi, sumber daya mineral, kelautan, pangan, karantina, pertanian, agraria, tata ruang, infrastruktur, perindustrian, perdagangan, ekonomi kreatif, kawasan ekonomi khusus, standardisasi, ketenaganukliran, dan keantariksaan; b. penyiapan fasilitasi pemberkasan pengembalian dan/atau penyelesaian proses harmonisasi atas
Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga di bidang moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, investasi/penanaman modal, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, perencanaan pembangunan nasional, fiskal, energi, sumber daya mineral, kelautan, pangan, karantina, pertanian, agraria, tata ruang, infrastruktur, perindustrian, perdagangan, ekonomi kreatif, kawasan ekonomi khusus, standardisasi, ketenaganukliran, dan keantariksaan; c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi teknik penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan dalam proses harmonisasi atas Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga di bidang moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, investasi/penanaman modal, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, perencanaan pembangunan nasional, fiskal, energi, sumber daya mineral, kelautan, pangan, karantina, pertanian, agraria, tata ruang, infrastruktur, perindustrian, perdagangan, ekonomi kreatif, kawasan ekonomi khusus, standardisasi, ketenaganukliran, dan keantariksaan; dan d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi proses harmonisasi atas Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga di bidang moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, investasi/penanaman modal, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, perencanaan pembangunan nasional, fiskal, energi, sumber daya mineral, kelautan, pangan, karantina, pertanian, agraria, tata ruang, infrastruktur, perindustrian, perdagangan, ekonomi kreatif, kawasan ekonomi khusus, standardisasi, ketenaganukliran, dan keantariksaan.
Pasal 173 Susunan organisasi Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 174 Subdirektorat Bina Tata Kelola Harmonisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian pelayanan proses harmonisasi meliputi penerimaan permohonan harmonisasi, pemeriksaan administratif berkas permohonan harmonisasi, fasilitasi dukungan administratif penyelenggaraan rapat harmonisasi, penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien termasuk koordinasi usulan pembagian tugas tim kerja harmonisasi, dan pelaporan sewaktu-waktu dan/atau berkala hasil proses harmonisasi atas Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden,
Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga di bidang moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, investasi/penanaman modal, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, perencanaan pembangunan nasional, fiskal, energi, sumber daya mineral, kelautan, pangan, karantina, pertanian, agraria, tata ruang, infrastruktur, perindustrian, perdagangan, ekonomi kreatif, kawasan ekonomi khusus, standardisasi, ketenaganukliran, dan keantariksaan.
Pasal 175 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Subdirektorat Bina Tata Kelola Harmonisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pemberian pelayanan dan penerimaan permohonan harmonisasi dan pemeriksaan administratif berkas permohonan harmonisasi atas Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga di bidang moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, investasi/penanaman modal, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, perencanaan pembangunan nasional, fiskal, energi, sumber daya mineral, kelautan, pangan, karantina, pertanian, agraria, tata ruang, infrastruktur, perindustrian, perdagangan, ekonomi kreatif, kawasan ekonomi khusus, standardisasi, ketenaganukliran, dan keantariksaan; b. penyiapan fasilitasi dukungan administratif proses harmonisasi atas Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga di bidang moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, investasi/penanaman modal, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, perencanaan pembangunan nasional, fiskal, energi, sumber daya mineral, kelautan, pangan, karantina, pertanian, agraria, tata ruang, infrastruktur, perindustrian, perdagangan, ekonomi kreatif, kawasan ekonomi khusus, standardisasi, ketenaganukliran, dan keantariksaan; c. penyiapan penggunaan sumber daya dan koordinasi usulan pembagian tugas tim kerja harmonisasi atas Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga di bidang moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, investasi/penanaman modal, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, perencanaan pembangunan nasional, fiskal, energi, sumber daya mineral, kelautan, pangan, karantina, pertanian, agraria, tata ruang, infrastruktur, perindustrian, perdagangan, ekonomi kreatif, kawasan ekonomi khusus, standardisasi, ketenaganukliran, dan keantariksaan; dan
d. penyiapan pelaporan pelaksanaan hasil proses harmonisasi atas Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga di bidang moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, investasi/penanaman modal, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, perencanaan pembangunan nasional, fiskal, energi, sumber daya mineral, kelautan, pangan, karantina, pertanian, agraria, tata ruang, infrastruktur, perindustrian, perdagangan, ekonomi kreatif, kawasan ekonomi khusus, standardisasi, ketenaganukliran, dan keantariksaan.
Pasal 176 Susunan organisasi Subdirektorat Bina Tata Kelola Harmonisasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 177 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III.
Pasal 178 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan III dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Paragraf 9 Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan
Pasal 179 Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi perancangan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang- undangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 180 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan
Perancang
Peraturan
Perundang-undangan
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan di
bidang fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah dan pembinaan Perancang
Peraturan Perundang-undangan;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi
perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah
dan
pembinaan
Perancang
Peraturan
Perundang-undangan;
c.
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah dan pembinaan Perancang Peraturan
Perundang-undangan;
d.
pembinaan, pengembangan, dan fasilitasi jabatan
fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
e.
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah dan pembinaan Perancang
Peraturan Perundang-undangan; dan
f.
pelaksanaan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan Direktorat Fasilitasi Perancangan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dan
Pembinaan
Perancang
Peraturan
Perundang-
undangan.
Pasal 181 Susunan organisasi Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; b. Subdirektorat Bina Perancang Peraturan Perundang- undangan; c. Subbagian Tata Usaha; dan d. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 182 Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan kebijakan teknis, pembinaan bidang fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dan evaluasi di bidang fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 183 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan, perumusan, dan penyusunan rancangan kebijakan teknis di bidang fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
b.
pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi perancangan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
c.
penyiapan koordinasi kegiatan di bidang fasilitasi
perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah;
d.
pelaksanaan
bimbingan
teknis,
konsultasi,
dan
supervisi di bidang fasilitasi perancangan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
e.
penyiapan
pelaksanaan
pembinaan
fasilitasi
perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah; dan
f.
penyiapan
pelaksanaan
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan di bidang fasilitasi perancangan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 184 Susunan organisasi Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 185 Subdirektorat Bina Perancang Peraturan Perundang- undangan mempunyai tugas penyiapan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, kerja sama pelatihan fungsional dan teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka pembinaan kompetensi dan pola karier Perancang Peraturan Perundang-undangan, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi, pengelolaan manajemen jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, validasi dan rekomendasi usulan penetapan kebutuhan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, penyiapan angka kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 186
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
185,
Subdirektorat
Bina
Perancang
Peraturan
Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang pembinaan Perancang Peraturan Perundang-
undangan;
b.
perumusan standardisasi pedoman, kurikulum, dan
modul pelatihan Perancang Peraturan Perundang-
undangan;
c.
penyiapan standar kompetensi dan pelaksanaan uji
kompetensi jabatan fungsional Perancang Peraturan
Perundang-undangan;
d.
penyiapan penyusunan pedoman formasi Perancang
Peraturan Perundang-undangan;
e.
penyiapan kerja sama terhadap penyelenggaraan
pelatihan fungsional Perancang Peraturan Perundang-
undangan;
f.
penyiapan
penyusunan
bahan
pengembangan
kurikulum serta fasilitasi penyelenggaraan pelatihan
fungsional dan teknis Perancang Peraturan Perundang-
undangan;
g.
penyusunan rekomendasi pengangkatan Perancang
Peraturan Perundang-undangan;
h.
penyiapan koordinasi penyelenggaraan pembinaan
Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan
unit kerja dan instansi terkait;
i.
pelaksanaan bimbingan dan konsultasi dalam rangka
pembinaan kompetensi dan pola karier Perancang
Peraturan Perundang-undangan;
j.
melakukan validasi atas penyusunan kebutuhan
jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-
undangan;
k.
menyiapkan rekomendasi atas penyusunan kebutuhan
jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-
undangan;
l.
memberikan bimbingan teknis dan supervisi atas
penyusunan kebutuhan dan penyusunan angka kredit
jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-
undangan;
m.
melakukan pemutakhiran data Perancang Peraturan
Perundang-undangan;
n.
memberikan
rekomendasi
angka
kredit
untuk
pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Perancang
Peraturan Perundang-undangan; dan
o.
melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pembinaan Perancang Peraturan Perundang-
undangan.
Pasal 187 Susunan organisasi Subdirektorat Bina Perancang Peraturan Perundang-undangan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 188 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang- undangan.
Pasal 189 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum
pada Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- undangan.
Paragraf 10 Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan
Pasal 190 Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengundangan, penerjemahan, publikasi dan perpustakaan, dan sistem informasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 191
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
190,
Direktorat
Pengundangan,
Penerjemahan,
Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-
undangan menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan
perumusan
kebijakan
di
bidang
pengundangan,
penerjemahan,
publikasi
dan
perpustakaan,
dan
sistem
informasi
peraturan
perundang-undangan;
b.
penyiapan
pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
pengundangan,
penerjemahan,
publikasi
dan
perpustakaan,
dan
sistem
informasi
peraturan
perundang-undangan;
c.
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pengundangan, penerjemahan, publikasi dan
perpustakaan,
dan
sistem
informasi
peraturan
perundang-undangan; dan
d.
pelaksanaan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan
Direktorat
Pengundangan,
Penerjemahan,
Publikasi,
dan
Sistem
Informasi
Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 192 Susunan organisasi Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Subdirektorat Pengundangan Peraturan Perundang- undangan; b. Subdirektorat Penerjemahan Peraturan Perundang- undangan; c. Subbagian Tata Usaha; dan d. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 193 Subdirektorat Pengundangan Peraturan Perundang- undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis,
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengundangan peraturan perundang-undangan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan data dan sistem informasi peraturan perundang-undangan.
Pasal 194
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
193,
Subdirektorat
Pengundangan
Peraturan
Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
pengundangan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan
Tambahan
Berita
Negara
Republik
Indonesia,
penyusunan
dan
penerbitan
lembaran
lepas
pengundangan
peraturan
perundang-undangan,
pengelolaan dan pendokumentasian lembaran lepas
dan naskah pengundangan peraturan perundang-
undangan;
b.
pelaksanaan kebijakan di bidang pengundangan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara
Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia, penyusunan dan penerbitan
lembaran lepas pengundangan peraturan perundang-
undangan,
pengelolaan
dan
pendokumentasian
lembaran lepas dan naskah pengundangan peraturan
perundang-undangan;
c.
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang
pengundangan
peraturan
perundang-
undangan;
d.
penyiapan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan di bidang sistem informasi peraturan
perundang-undangan;
e.
pelaksanaan kebijakan di bidang sistem informasi
peraturan perundang-undangan;
f.
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan
bimbingan teknis di bidang sistem informasi peraturan
perundang-undangan;
g.
pelaksanaan supervisi, pengendalian, dan evaluasi
sistem informasi peraturan perundang-undangan; dan
h.
pelaksanaan pelaporan data dan sistem informasi
peraturan perundang-undangan.
Pasal 195 Susunan organisasi Subdirektorat Pengundangan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 196 Subdirektorat Penerjemahan Peraturan Perundang- undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerjemahan, perpustakaan, penerbitan dan publikasi
Jurnal Legislasi Indonesia, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan.
Pasal 197 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Subdirektorat Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penerjemahan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penerjemahan peraturan perundang-undangan; c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerjemahan peraturan perundang-undangan; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan perpustakaan, penerbitan dan publikasi Jurnal Legislasi Indonesia, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan; e. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perpustakaan, penerbitan dan publikasi Jurnal Legislasi Indonesia, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan; dan f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang publikasi Jurnal Legislasi Indonesia dan perpustakaan.
Pasal 198 Susunan organisasi Subdirektorat Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 199 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 200 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang- undangan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Paragraf 11 Direktorat Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-undangan
Pasal 201 Direktorat Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang- undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan penyiapan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang litigasi dan nonlitigasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 202
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 201, Direktorat Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan
Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang litigasi
peraturan
perundang-undangan,
penyelesaian
disharmoni peraturan perundang-undangan melalui
mediasi, dan penyiapan pemberian pendapat hukum;
b.
pelaksanaan penyiapan kebijakan teknis di bidang
litigasi peraturan perundang-undangan, penyelesaian
disharmonisasi
peraturan
perundang-undangan
melalui mediasi, dan penyiapan pemberian pendapat
hukum;
c.
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
litigasi peraturan perundang-undangan, penyelesaian
disharmonisasi
peraturan
perundang-undangan
melalui mediasi, dan penyiapan pemberian pendapat
hukum;
d.
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang
litigasi
peraturan
perundang-undangan,
penyelesaian
disharmoni
peraturan
perundang-
undangan melalui mediasi, dan penyiapan pemberian
pendapat hukum; dan
e.
pelaksanaan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan Direktorat Litigasi dan Nonlitigasi
Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 203 Susunan organisasi Direktorat Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Subdirektorat Penyiapan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, Keamanan, dan Perekonomian; b. Subdirektorat Penyiapan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sosial, Budaya, Hukum, dan Hak Asasi Manusia; c. Subbagian Tata Usaha; dan d. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 204 Subdirektorat Penyiapan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, Keamanan, dan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan litigasi dan nonlitigasi peraturan perundang-undangan bidang politik, keamanan, dan perekonomian.
Pasal 205 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Subdirektorat Penyiapan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, Keamanan, dan Perekonomian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan litigasi peraturan perundang-undangan, penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui mediasi, dan penyiapan pemberian pendapat hukum di bidang sekretariat negara, pertahanan, kepolisian, desa dan pembangunan daerah tertinggal, dalam negeri, luar negeri, keuangan, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya alam, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi dan digital, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, agraria dan tata ruang, badan usaha milik negara, lingkungan hidup, investasi dan hilirisasi, koperasi, ekonomi kreatif, dan usaha mikro kecil dan menengah; b. pelaksanaan kebijakan teknis litigasi peraturan perundang-undangan, penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui mediasi, dan penyiapan pemberian pendapat hukum di bidang sekretariat negara, pertahanan, kepolisian, desa dan pembangunan daerah tertinggal, dalam negeri, luar negeri, keuangan, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya alam, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi dan digital, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, agraria dan tata ruang, badan usaha milik negara, lingkungan hidup, investasi dan hilirisasi, koperasi, ekonomi kreatif, dan usaha mikro kecil dan menengah; c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan litigasi peraturan perundang-undangan, penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui mediasi, dan penyiapan pemberian pendapat hukum di bidang sekretariat negara, pertahanan, kepolisian, desa dan pembangunan daerah tertinggal, dalam negeri, luar negeri, keuangan, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya alam, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi dan digital, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, agraria dan tata ruang, badan usaha milik negara, lingkungan hidup, investasi dan hilirisasi, koperasi, ekonomi kreatif, dan usaha mikro kecil dan menengah; dan d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan litigasi peraturan perundang-undangan, penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui mediasi, dan penyiapan pemberian pendapat hukum di bidang sekretariat negara, pertahanan, kepolisian, desa dan pembangunan daerah tertinggal, dalam negeri, luar negeri, keuangan, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya alam, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi
dan digital, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, agraria dan tata ruang, badan usaha milik negara, lingkungan hidup, investasi dan hilirisasi, koperasi, ekonomi kreatif, dan usaha mikro kecil dan menengah.
Pasal 206 Susunan organisasi Subdirektorat Penyiapan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, Keamanan, dan Perekonomian terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 207 Subdirektorat Penyiapan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sosial, Budaya, Hukum, dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan litigasi dan nonlitigasi peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat, sosial, budaya, hukum, dan hak asasi manusia.
Pasal 208 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Subdirektorat Penyiapan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sosial, Budaya, Hukum, dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan litigasi peraturan perundang-undangan, penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui mediasi, dan penyiapan pemberian pendapat hukum di bidang pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, sains dan teknologi, agama, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perlindungan pekerja migran Indonesia, pemuda, olahraga, aparatur negara, pembangunan daerah tertinggal, transmigrasi, pariwisata, riset dan teknologi, kependudukan dan pembangunan keluarga dan ketenagakerjaan, sosial, budaya, hukum, hak asasi manusia, kejaksaan, peradilan, imigrasi, dan pemasyarakatan; b. pelaksanaan kebijakan teknis litigasi peraturan perundang-undangan, penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui mediasi, dan penyiapan pemberian pendapat hukum di bidang pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, sains dan teknologi, agama, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perlindungan pekerja migran Indonesia, pemuda, olahraga, aparatur negara, pembangunan daerah tertinggal, transmigrasi, pariwisata, riset dan teknologi, kependudukan dan pembangunan keluarga dan ketenagakerjaan, sosial, budaya, hukum, hak asasi manusia, kejaksaan, peradilan, imigrasi, dan pemasyarakatan; c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan litigasi
peraturan perundang-undangan, penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui mediasi, dan penyiapan pemberian pendapat hukum di bidang pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, sains dan teknologi, agama, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perlindungan pekerja migran Indonesia, pemuda, olahraga, aparatur negara, pembangunan daerah tertinggal, transmigrasi, pariwisata, riset dan teknologi, kependudukan dan pembangunan keluarga dan ketenagakerjaan, sosial, budaya, hukum, hak asasi manusia, kejaksaan, peradilan, imigrasi, dan pemasyarakatan; dan d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan litigasi peraturan perundang-undangan, penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui mediasi, dan penyiapan pemberian pendapat hukum di bidang pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, sains dan teknologi, agama, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perlindungan pekerja migran Indonesia, pemuda, olahraga, aparatur negara, pembangunan daerah tertinggal, transmigrasi, pariwisata, riset dan teknologi, kependudukan dan pembangunan keluarga dan ketenagakerjaan, sosial, budaya, hukum, hak asasi manusia, kejaksaan, peradilan, imigrasi, dan pemasyarakatan.
Pasal 209 Susunan organisasi Subdirektorat Penyiapan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sosial, Budaya, Hukum, dan Hak Asasi Manusia terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 210 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Direktorat Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 211 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-undangan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Keempat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 212 (1) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dipimpin oleh Direktur Jenderal.
Pasal 213 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 214 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang badan usaha, hukum perdata, hukum pidana dan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, daktiloskopi, penyidik pegawai negeri sipil, otoritas pusat dan hukum internasional, dan hukum tata negara, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, partai politik, serta teknologi informasi administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang badan usaha, hukum perdata, hukum pidana dan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, daktiloskopi, penyidik pegawai negeri sipil, otoritas pusat dan hukum internasional, dan hukum tata negara, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, partai politik, serta teknologi informasi administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pemberian bimbingan teknis di bidang badan usaha, hukum perdata, hukum pidana dan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, daktiloskopi, penyidik pegawai negeri sipil, otoritas pusat dan hukum internasional, dan hukum tata negara, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, partai politik, serta teknologi informasi administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang badan usaha, hukum perdata, hukum pidana dan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, daktiloskopi, penyidik pegawai negeri sipil, otoritas pusat dan hukum internasional, dan hukum tata negara, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, partai politik, serta teknologi informasi administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 215 Susunan organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; b. Direktorat Perdata; c. Direktorat Pidana; d. Direktorat Tata Negara; e. Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional; f. Direktorat Badan Usaha; dan g. Direktorat Teknologi Informasi.
Paragraf 3 Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Pasal 216 Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Pasal 217
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 216, Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum menyelenggarakan fungsi:
a.
koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran
pada
Direktorat
Jenderal
Administrasi
Hukum Umum dan satuan kerja di bawahnya;
b.
koordinasi dan fasilitasi pembentukan regulasi dan
kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan dan
reformasi birokrasi;
c.
koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen
kinerja,
pelaksanaan
pemantauan
pengendalian
internal, dan manajemen risiko;
d.
koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia pada
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
e.
koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan advokasi, dan
pelindungan hukum pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum;
f.
koordinasi dan pengelolaan keuangan pada Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum dan satuan kerja
di bawahnya;
g.
koordinasi dan pengelolaan administrasi barang milik
negara pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum dan satuan kerja di bawahnya;
h.
pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan kerja
sama;
i. koordinasi pelaksanaan pelayanan publik; dan j. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan.
Pasal 218
Susunan
organisasi
Sekretariat
Direktorat
Jenderal
Administrasi Hukum Umum terdiri atas:
a.
Bagian Program dan Pelaporan;
b.
Bagian Keuangan;
c.
Bagian Umum; dan
d.
kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 219 Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, fasilitasi pembentukan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi, bimbingan teknis, serta pengelolaan capaian kinerja organisasi, manajemen risiko, dan penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Pasal 220
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
219,
Bagian
Program
dan
Pelaporan
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan
koordinasi
dan
penyusunan
rencana,
program, dan anggaran;
b.
penyiapan
koordinasi
dan
fasilitasi
pelaksanaan
pembentukan
regulasi
dan
kebijakan,
penataan
organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi;
c.
penyiapan pengelolaan capaian kinerja organisasi,
manajemen risiko, dan penyusunan laporan kinerja;
dan
d.
pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan rencana,
program, anggaran, dan laporan kinerja.
Pasal 221 Susunan organisasi Bagian Program dan Pelaporan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 222 Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan urusan keuangan dan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Pasal 223 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; b. penyiapan penyusunan, perumusan pelaksanaan dan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran; c. pelaksanaan penerbitan surat perintah membayar; d. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan
penatausahaan administrasi keuangan; e. perencanaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; f. pelaksanaan penyelesaian kerugian negara; g. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan h. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan keuangan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan satuan kerja di bawahnya.
Pasal 224 Susunan organisasi Bagian Keuangan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 225 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan layanan ketatausahaan, kearsipan, kesehatan, kerumahtanggaan, pelaksanaan administrasi barang milik negara, keprotokolan, dan pengamanan di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Pasal 226 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan layanan ketatausahaan dan kearsipan; b. pelaksanaan pengusulan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik negara; c. pelaksanaan keprotokolan; d. pelaksanaan pengamanan; e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan f. pelaksanaan layanan kesehatan.
Pasal 227
Susunan organisasi Bagian Umum terdiri atas:
a.
Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol;
b.
Subbagian Rumah Tangga; dan
c.
kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 228 (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan pimpinan, persuratan, kearsipan, dan keprotokolan di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, layanan kesehatan, urusan kendaraan dinas, administrasi perjalanan dinas, dan pengamanan di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Paragraf 4 Direktorat Perdata
Pasal 229 Direktorat Perdata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang jaminan fidusia, hukum perdata umum, harta peninggalan, kepailitan, dan kurator negara, serta kenotariatan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Pasal 230
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 229, Direktorat Perdata menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaminan
fidusia, hukum perdata umum, harta peninggalan,
kepailitan, dan kurator negara, serta kenotariatan;
b.
penyiapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
jaminan
fidusia,
hukum
perdata
umum,
harta
peninggalan, kepailitan, dan kurator negara, serta
kenotariatan;
c.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang jaminan fidusia, hukum perdata umum, harta
peninggalan, kepailitan, dan kurator negara, serta
kenotariatan;
d.
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang jaminan fidusia, hukum perdata umum, harta
peninggalan, kepailitan, dan kurator negara, serta
kenotariatan;
e.
pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan fasilitasi
jabatan fungsional kurator keperdataan;
f.
pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan
tugas balai harta peninggalan dan kurator negara;
g.
penyiapan
pembinaan
teknis
dan
dukungan
administratif Majelis Pengawas Notaris dan Majelis
Kehormatan Notaris;
h.
pemberian pertimbangan hukum dan advokasi di
bidang keperdataan; dan
i.
pelaksanaan
dan
fasilitasi
ketatausahaan,
dan
kerumahtanggaan Direktorat Perdata.
Pasal 231 Susunan organisasi Direktorat Perdata terdiri atas: a. Subdirektorat Profesi Keperdataan; b. Subdirektorat Layanan Hukum Perdata; c. Subbagian Tata Usaha; dan d. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 232 Subdirektorat Profesi Keperdataan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan profesi kenotariatan, kurator dan pengurus,
penerjemah tersumpah, dan advokat asing.
Pasal 233
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
232,
Subdirektorat
Profesi
Keperdataan
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta
pelaksanaan
pemantauan,
evaluasi,
dan
pelaporan di bidang penyusunan formasi jabatan
notaris,
pengangkatan
dan
perpindahan
notaris,
perpanjangan dan pemberhentian jabatan notaris,
penerbitan
surat
persetujuan
penambahan
atau
perubahan
nama
dan/atau
gelar
akademik,
penyingkatan nama pada cap/stempel jabatan notaris,
dan pengelolaan data notaris;
b.
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang pendaftaran kurator dan pengurus;
c.
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di
bidang
pengangkatan
dan
pemberhentian
penerjemah tersumpah;
d.
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang pemberian rekomendasi izin mempekerjakan
dan perpanjangan advokat asing; dan
e.
penyiapan
pembinaan
teknis
dan
dukungan
administratif serta pemberian pertimbangan hukum
dan advokasi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis
Kehormatan Notaris.
Pasal 234 Susunan organisasi Subdirektorat Profesi Keperdataan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 235 Subdirektorat Layanan Hukum Perdata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang jaminan fidusia, hukum perdata umum, harta peninggalan, dan kepailitan.
Pasal 236 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Subdirektorat Layanan Hukum Perdata menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pelayanan, serta pelaksanaan evaluasi, pelaporan, dan dokumentasi di bidang pendaftaran
fidusia, pelaksanaan pelayanan jaminan fidusia secara
elektronik dan pemberian pendapat hukum mengenai
jaminan fidusia, dan pelaksanaan pengelolaan data dan
informasi jaminan fidusia;
b.
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan, evaluasi, dan pelaporan terhadap kebijakan
teknis di bidang kepailitan;
c.
penyiapan
perumusan
kebijakan,
pelaksanaan
kebijakan, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis
dan supervisi di bidang pemberian ijin pelaksanaan
penjualan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak
hadir, harta peninggalan yang tak terurus, dan
penyerahan uang pihak ketiga ke kas negara;
d.
pembinaan,
koordinasi,
supervisi,
dan
fasilitasi
pelaksanaan tugas balai harta peninggalan dan kurator
negara;
e.
pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan fasilitasi
jabatan fungsional kurator keperdataan;
f.
penyiapan
perumusan
kebijakan,
pelaksanaan
kebijakan, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pelaporan wasiat, dan pemberian
surat keterangan wasiat;
g.
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang advokasi keperdataan;
h.
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang pemberian legalisasi pada tanda tangan
pejabat pemerintah dan pejabat umum yang diangkat
oleh pemerintah dan pengelolaan spesimen tanda
tangan pejabat pemerintah dan pejabat umum yang
diangkat oleh pemerintah; dan
i.
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang pemberian pertimbangan hukum perdata
umum, pendapat hukum, dan pendokumentasian
pelantikan advokat.
Pasal 237 Susunan organisasi Subdirektorat Layanan Hukum Perdata terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 238 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Direktorat Perdata.
Pasal 239 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Perdata dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Paragraf 5 Direktorat Pidana
Pasal 240 Direktorat Pidana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan hukum pidana dan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, penyidik pegawai negeri sipil, dan daktiloskopi sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Pasal 241 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Direktorat Pidana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan hukum pidana dan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji, mutasi, pemberhentian, dan pengangkatan kembali pejabat penyidik pegawai negeri sipil, bimbingan, dan evaluasi penyidik pegawai negeri sipil, dan pengumpulan, pengambilan, identifikasi, perumusan, data dan informasi, keterangan, pengembangan sumber daya manusia, kompetensi keahlian perumus sidik jari, serta dokumentasi dan arsip daktiloskopi; b. penyiapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan hukum pidana dan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji, mutasi, pemberhentian, dan pengangkatan kembali pejabat penyidik pegawai negeri sipil, bimbingan, dan evaluasi penyidik pegawai negeri sipil, dan pengumpulan, pengambilan, identifikasi, perumusan, data dan informasi, keterangan, pengembangan sumber daya manusia, kompetensi keahlian perumus sidik jari, serta dokumentasi dan arsip daktiloskopi; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan hukum pidana dan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji, mutasi, pemberhentian, dan pengangkatan kembali pejabat, bimbingan, dan evaluasi penyidik pegawai negeri sipil, dan pengumpulan, pengambilan, identifikasi, perumusan, data dan informasi, keterangan, pengembangan sumber daya manusia, kompetensi keahlian perumus sidik jari, serta dokumentasi dan arsip daktiloskopi; d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan hukum pidana dan grasi, amnesti,
abolisi, dan rehabilitasi, pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji, mutasi, pemberhentian, dan pengangkatan kembali pejabat penyidik pegawai negeri sipil, bimbingan, dan evaluasi penyidik pegawai negeri sipil, dan pengumpulan, pengambilan, identifikasi, perumusan, data dan informasi, keterangan, pengembangan sumber daya manusia, kompetensi keahlian perumus sidik jari, serta dokumentasi dan arsip daktiloskopi; dan e. pelaksanaan dan fasilitasi ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Direktorat Pidana.
Pasal 242 Susunan organisasi Direktorat Pidana terdiri atas: a. Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; b. Subdirektorat Daktiloskopi; c. Subbagian Tata Usaha; dan d. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 243 Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, pemberian penguatan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dengan kementerian/lembaga atau instansi terkait lainnya di bidang pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil.
Pasal 244 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang koordinasi, pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji, mutasi, pemberhentian, dan pengangkatan kembali pejabat, penguatan bimbingan teknis, dan evaluasi dengan kementerian/lembaga atau instansi terkait lainnya di bidang pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil; b. penyiapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi, pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji, mutasi, pemberhentian, dan pengangkatan kembali pejabat, penguatan bimbingan teknis, dan evaluasi penyidik dengan kementerian/lembaga atau instansi terkait lainnya di bidang pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi, pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji, mutasi, pemberhentian, dan pengangkatan kembali pejabat, penguatan bimbingan teknis, dan evaluasi dengan kementerian/lembaga atau instansi terkait lainnya di bidang pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil; d. pelaksanaan pengembangan, penguatan dan
kompetensi keahlian sumber daya manusia pejabat penyidik pegawai negeri sipil; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji, mutasi, pemberhentian, dan pengangkatan kembali pejabat, penguatan bimbingan teknis, dan evaluasi dengan kementerian/lembaga atau instansi terkait lainnya di bidang pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil.
Pasal 245 Susunan organisasi Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 246 Subdirektorat Daktiloskopi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang daktiloskopi.
Pasal 247
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 246, Subdirektorat Daktiloskopi menyelenggarakan
fungsi:
a.
penyiapan
perumusan
kebijakan
di
bidang
daktiloskopi;
b.
penyiapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
daktiloskopi;
c.
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
daktiloskopi;
d.
pengambilan,
pengumpulan,
pengidentifikasian,
perumusan,
pendokumentasian
dan
pemberian
keterangan teraan sidik jari;
e.
pengembangan sumber daya manusia dan kompetensi
keahlian perumus sidik jari; dan
f.
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang daktiloskopi.
Pasal 248 Susunan organisasi Subdirektorat Daktiloskopi terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 249 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Direktorat Pidana.
Pasal 250 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pidana dan secara administratif
dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Paragraf 6 Direktorat Tata Negara
Pasal 251 Direktorat Tata Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum tata negara, kewarganegaraan, dan partai politik sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Pasal 252 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Direktorat Tata Negara menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang hukum tata negara, pewarganegaraan bagi orang asing murni, pewarganegaraan karena perkawinan, pewarganegaraan atas jasa atau dengan alasan kepentingan negara, pewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang belum mendaftar menjadi warga negara Indonesia atau belum memilih salah satu kewarganegaraan, permohonan pernyataan memilih kewarganegaraan Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda hasil perkawinan campuran, permohonan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia atas permohonan sendiri kepada presiden atau bagi orang yang belum atau telah memperoleh kewarganegaraan asing, permohonan pernyataan tetap menjadi Warga Negara Indonesia, laporan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh perwakilan Republik Indonesia, permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, penerbitan status kewarganegaraan, penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki dokumen di luar negeri, dan pengesahan badan hukum partai politik, pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik, pengesahan perubahan kepengurusan partai politik, penyampaian susunan keanggotaan mahkamah partai politik, fasilitasi dan analisis pertimbangan partai politik, dan advokasi partai politik; b. penyiapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum tata negara, pewarganegaraan bagi orang asing murni, pewarganegaraan karena perkawinan, pewarganegaraan atas jasa atau dengan alasan kepentingan negara, pewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang belum mendaftar menjadi warga negara Indonesia atau belum memilih salah satu kewarganegaraan, permohonan pernyataan memilih kewarganegaraan Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda hasil perkawinan
campuran, permohonan kehilangan kewarganegaraan
Republik Indonesia atas permohonan sendiri kepada
presiden atau bagi orang yang belum atau telah
memperoleh
kewarganegaraan
asing,
permohonan
pernyataan tetap menjadi Warga Negara Indonesia,
laporan
kehilangan
kewarganegaraan
Republik
Indonesia
oleh
perwakilan
Republik
Indonesia,
permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan
Republik
Indonesia,
penerbitan
status
kewarganegaraan, penegasan status kewarganegaraan
Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia yang
tidak memiliki dokumen di luar negeri, dan pengesahan
badan hukum partai politik, pengesahan perubahan
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai
politik, pengesahan perubahan kepengurusan partai
politik, penyampaian susunan keanggotaan mahkamah
partai politik, fasilitasi dan analisis pertimbangan
partai politik, dan advokasi partai politik;
c.
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
hukum tata negara, pewarganegaraan bagi orang asing
murni,
pewarganegaraan
karena
perkawinan,
pewarganegaraan atas jasa atau dengan alasan
kepentingan negara, pewarganegaraan bagi anak
berkewarganegaraan ganda yang belum mendaftar
menjadi warga negara Indonesia atau belum memilih
salah satu kewarganegaraan, permohonan pernyataan
memilih
kewarganegaraan
Indonesia
bagi
anak
berkewarganegaraan
ganda
hasil
perkawinan
campuran, permohonan kehilangan kewarganegaraan
Republik Indonesia atas permohonan sendiri kepada
presiden atau bagi orang yang belum atau telah
memperoleh
kewarganegaraan
asing,
permohonan
pernyataan tetap menjadi Warga Negara Indonesia,
laporan
kehilangan
kewarganegaraan
Republik
Indonesia
oleh
perwakilan
Republik
Indonesia,
permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan
Republik
Indonesia,
penerbitan
status
kewarganegaraan, penegasan status kewarganegaraan
Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia yang
tidak memiliki dokumen di luar negeri, dan pengesahan
badan hukum partai politik, pengesahan perubahan
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai
politik, pengesahan perubahan kepengurusan partai
politik, penyampaian susunan keanggotaan mahkamah
partai politik, fasilitasi dan analisis pertimbangan
partai politik, dan advokasi partai politik;
d.
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang hukum tata negara, pewarganegaraan bagi
orang
asing
murni,
pewarganegaraan
karena
perkawinan, pewarganegaraan atas jasa atau dengan
alasan kepentingan negara, pewarganegaraan bagi
anak
berkewarganegaraan
ganda
yang
belum
mendaftar menjadi warga negara Indonesia atau belum
memilih salah satu kewarganegaraan, permohonan
pernyataan memilih kewarganegaraan Indonesia bagi
anak berkewarganegaraan ganda hasil perkawinan
campuran, permohonan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia atas permohonan sendiri kepada presiden atau bagi orang yang belum atau telah memperoleh kewarganegaraan asing, permohonan pernyataan tetap menjadi Warga Negara Indonesia, laporan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh perwakilan Republik Indonesia, permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, penerbitan status kewarganegaraan, penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki dokumen di luar negeri, dan pengesahan badan hukum partai politik, pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik, pengesahan perubahan kepengurusan partai politik, penyampaian susunan keanggotaan mahkamah partai politik, fasilitasi dan analisis pertimbangan partai politik, dan advokasi partai politik; dan e. pelaksanaan dan fasilitasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Tata Negara.
Pasal 253 Susunan organisasi Direktorat Tata Negara terdiri atas: a. Subdirektorat Kewarganegaraan; b. Subdirektorat Layanan Dokumen Partai Politik; c. Subbagian Tata Usaha; dan d. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 254 Subdirektorat Kewarganegaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perolehan, kehilangan, pembatalan, memperoleh kembali kewarganegaraan, status kewarganegaraan, dan pengelolaan data kewarganegaraan.
Pasal 255 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Subdirektorat Kewarganegaraan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pewarganegaraan bagi orang asing murni; b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pewarganegaraan karena perkawinan; c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pewarganegaraan atas jasa atau dengan alasan kepentingan negara; d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di
bidang
pewarganegaraan
bagi
anak
berkewarganegaraan ganda yang belum mendaftar
menjadi warga negara Indonesia atau belum memilih
salah satu kewarganegaraan;
e.
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di
bidang
permohonan
pernyataan
memilih
kewarganegaraan
Indonesia
bagi
anak
berkewarganegaraan
ganda
hasil
perkawinan
campuran;
f.
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang permohonan kehilangan kewarganegaraan
Republik Indonesia atas permohonan sendiri kepada
presiden atau bagi orang yang belum atau telah
memperoleh kewarganegaraan asing;
g.
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang permohonan pernyataan tetap menjadi Warga
Negara Indonesia;
h.
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di
bidang
laporan
kehilangan
kewarganegaraan
Republik
Indonesia
oleh
perwakilan
Republik
Indonesia;
i.
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di
bidang
permohonan
memperoleh
kembali
kewarganegaraan Republik Indonesia;
j.
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang penerbitan status kewarganegaraan; dan
k.
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang penegasan status kewarganegaraan Republik
Indonesia bagi Warga Negara Indonesia yang tidak
memiliki dokumen di luar negeri.
Pasal 256 Susunan organisasi Subdirektorat Kewarganegaraan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 257 Subdirektorat Layanan Dokumen Partai Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang partai politik sesuai dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Pasal 258
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 257, Subdirektorat Layanan Dokumen Partai Politik
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pengesahan badan partai politik;
b.
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pengesahan perubahan anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga partai politik;
c.
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pengesahan perubahan kepengurusan partai
politik;
d.
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang penyampaian susunan keanggotaan mahkamah
partai politik;
e.
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang fasilitasi dan analisis pertimbangan partai
politik; dan
f.
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang advokasi partai politik.
Pasal 259 Susunan organisasi Subdirektorat Layanan Dokumen Partai Politik terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 260 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Direktorat Tata Negara.
Pasal 261 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Tata Negara dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Paragraf 7 Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
Pasal 262 Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi, dan pemindahan narapidana antarnegara, hukum perdata internasional, dan layanan apostille, dan hukum internasional publik sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Pasal 263
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
262,
Direktorat
Otoritas
Pusat
dan
Hukum
Internasional menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang bantuan
hukum timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi
dan pemindahan narapidana antarnegara, hukum
perdata internasional dan layanan apostille, dan
hukum internasional publik;
b.
penyiapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana,
ekstradisi dan pemindahan narapidana antarnegara,
hukum perdata internasional dan layanan apostille,
dan hukum internasional publik;
c.
pemberian bimbingan teknis di bidang bantuan hukum
timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan
pemindahan narapidana antarnegara, hukum perdata
internasional dan layanan apostille, dan hukum
internasional publik;
d.
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang bantuan hukum timbal balik dalam masalah
pidana,
ekstradisi
dan
pemindahan
narapidana
antarnegara, hukum perdata internasional dan layanan
apostille, dan hukum internasional publik;
e.
pelaksanaan dukungan administrasi atase hukum; dan
f.
pelaksanaan
dan
fasilitasi
ketatausahaan,
dan
kerumahtanggaan
Direktorat
Otoritas
Pusat
dan
Hukum Internasional.
Pasal 264
Susunan organisasi Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum
Internasional terdiri atas:
a.
Subdirektorat Otoritas Pusat;
b.
Subdirektorat Hukum Internasional;
c.
Subbagian Tata Usaha; dan
d.
kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 265 Subdirektorat Otoritas Pusat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi, dan pemindahan narapidana antarnegara.
Pasal 266
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 265, Subdirektorat Otoritas Pusat menyelenggarakan
fungsi:
a.
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang pelaksanaan permintaan bantuan hukum
timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi, dan
pemindahan narapidana antarnegara;
b.
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang pengembalian aset hasil tindak pidana;
c.
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang perjanjian dan kerja sama bantuan hukum
timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan
pemindahan narapidana antarnegara; dan
d.
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta
pelaksanaan
pemantauan,
evaluasi,
dan
pelaporan
di
bidang
pemberian
pendapat
dan
pertimbangan hukum dalam pelaksanaan kerja sama
ekstradisi dan pemindahan narapidana antarnegara.
Pasal 267 Susunan organisasi Subdirektorat Otoritas Pusat terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 268 Subdirektorat Hukum Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum perdata internasional, hukum internasional publik, lembaga internasional, layanan apostille, dan penanganan gugatan pihak asing kepada Pemerintah Indonesia di forum pengadilan asing dan internasional.
Pasal 269 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Subdirektorat Hukum Internasional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan hukum perdata internasional, hukum internasional publik, lembaga internasional,
layanan apostille, dan penanganan gugatan pihak asing
kepada Pemerintah Indonesia di forum pengadilan
asing dan internasional;
b.
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang perjanjian dan kerja sama hukum perdata
internasional, hukum internasional publik, lembaga
internasional, layanan apostille, dan penanganan
gugatan pihak asing kepada Pemerintah Indonesia di
forum pengadilan asing dan internasional;
c.
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang kerja sama layanan apostille; dan
d.
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang pemberian pendapat dan pertimbangan
hukum dalam pelaksanaan kerja sama hukum perdata
internasional, hukum internasional publik, lembaga
internasional, layanan apostille, dan penanganan
gugatan pihak asing kepada Pemerintah Indonesia di
forum pengadilan asing dan internasional.
Pasal 270 Susunan organisasi Subdirektorat Hukum Internasional terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 271 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional.
Pasal 272 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Paragraf 8 Direktorat Badan Usaha
Pasal 273 Direktorat Badan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan
perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, badan usaha milik desa, bentuk badan usaha lainnya, pelaksanaan dukungan strategis, dan pemilik manfaat sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Pasal 274
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 273, Direktorat Badan Usaha menyelenggarakan
fungsi:
a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendirian,
perubahan,
perbaikan
data,
penyediaan
data,
klarifikasi permasalahan, dan pembubaran perseroan
terbatas, yayasan, perkumpulan, persekutuan perdata,
persekutuan firma, persekutuan komanditer, dan
bentuk badan usaha lainnya;
b.
penyiapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pendirian, perubahan, perbaikan data, penyediaan
data, klarifikasi permasalahan, dan pembubaran
perseroan
terbatas,
yayasan,
perkumpulan,
persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan
komanditer, dan bentuk badan usaha lainnya;
c.
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pendirian, perubahan, perbaikan data, penyediaan
data, klarifikasi permasalahan, dan pembubaran
perseroan
terbatas,
yayasan,
perkumpulan,
persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan
komanditer, dan bentuk badan usaha lainnya;
d.
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang
pendirian,
perubahan,
perbaikan
data,
penyediaan
data,
klarifikasi
permasalahan,
dan
pembubaran
perseroan
terbatas,
yayasan,
perkumpulan,
persekutuan
perdata,
persekutuan
firma, persekutuan komanditer, dan bentuk badan
usaha lainnya;
e.
pengesahan pendirian, perubahan anggaran dasar, dan
pencatatan pembubaran koperasi;
f.
pendaftaran pendirian dan perubahan badan usaha
milik desa;
g.
pelaksanaan advokasi dan litigasi di bidang badan
usaha;
h.
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
pemberian
bimbingan
teknis
dan
supervisi,
pelaksanaan dukungan strategis, serta pelaksanaan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemilik
manfaat dari semua entitas korporasi;
i.
pelaksanaan dukungan strategis di bidang perseroan
terbatas, yayasan, perkumpulan, persekutuan perdata,
persekutuan firma, persekutuan komanditer, koperasi,
badan usaha milik desa, dan bentuk badan usaha
lainnya;
j.
pemberian pertimbangan hukum dan pemberian
keterangan ahli/kesaksian terkait dengan korporasi;
dan
k.
pelaksanaan
dan
fasilitasi
ketatausahaan,
dan
kerumahtanggaan Direktorat Badan Usaha.
Pasal 275 Susunan organisasi Direktorat Badan Usaha terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 276 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Direktorat Badan Usaha.
Pasal 277 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Badan Usaha dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Paragraf 9 Direktorat Teknologi Informasi
Pasal 278 Direktorat Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola teknologi informasi, pengembangan sistem informasi dan layanan pengguna teknologi informasi, data dan keamanan informasi, operasional layanan, dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Pasal 279
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
278,
Direktorat
Teknologi
Informasi
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata kelola
teknologi informasi, pengembangan sistem informasi
dan layanan pengguna, data dan keamanan informasi,
operasional layanan, dan pengembangan infrastruktur
teknologi informasi;
b.
penyiapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata
kelola teknologi informasi, pengembangan sistem
informasi dan layanan pengguna, data dan keamanan
informasi, operasional layanan, dan pengembangan
infrastruktur teknologi informasi;
c.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang tata kelola teknologi informasi, pengembangan
sistem informasi dan layanan pengguna, data dan
keamanan
informasi,
operasional
layanan,
dan
pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
d.
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang tata kelola teknologi informasi, pengembangan
sistem informasi dan layanan pengguna, data dan keamanan informasi, operasional layanan, dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi; dan e. pelaksanaan dan fasilitasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Teknologi Informasi.
Pasal 280 Susunan organisasi Direktorat Teknologi Informasi terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 281 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Direktorat Teknologi Informasi.
Pasal 282 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Teknologi Informasi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Bagian Kelima Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 283 (1) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dipimpin oleh Direktur Jenderal.
Pasal 284 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 285 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pelindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan, dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama
dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya; d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya; e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 286 Susunan organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; b. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri; c. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang; d. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis; e. Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi; f. Direktorat Teknologi Informasi; dan g. Direktorat Penegakan Hukum.
Paragraf 3 Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Pasal 287 Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi
di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Pasal 288
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 287, Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual menyelenggarakan fungsi:
a.
koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran
pada
Direktorat
Jenderal
Kekayaan
Intelektual;
b.
koordinasi dan fasilitasi pembentukan regulasi dan
kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan
reformasi birokrasi;
c.
koordinasi
dan
fasilitasi
pengelolaan
manajemen
kinerja;
d.
pelaksanaan pemantauan pengendalian internal, dan
manajemen risiko;
e.
koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia pada
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
f.
koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan advokasi dan
pelindungan hukum pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual;
g.
koordinasi dan pengelolaan keuangan pada Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual;
h.
koordinasi dan pengelolaan administrasi barang milik
negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
i.
pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
j.
koordinasi pelaksanaan pelayanan publik; dan
k.
pelaksanaan urusan ketatausahaan, keprotokolan, dan
kerumahtanggaan.
Pasal 289
Susunan
organisasi
Sekretariat
Direktorat
Jenderal
Kekayaan Intelektual terdiri atas:
a.
Bagian Program dan Pelaporan;
b.
Bagian Keuangan;
c.
Bagian Umum; dan
d.
kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 290 Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, fasilitasi pembentukan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi, bimbingan teknis, pengelolaan capaian kinerja organisasi, manajemen risiko, dan penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Pasal 291
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
290,
Bagian
Program
dan
Pelaporan
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan
koordinasi
dan
penyusunan
rencana,
program, dan anggaran;
b.
penyiapan
koordinasi
dan
fasilitasi
pelaksanaan
pembentukan
regulasi
dan
kebijakan,
penataan
organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi;
c.
penyiapan pengelolaan capaian kinerja organisasi,
manajemen risiko, dan penyusunan laporan kinerja;
dan
d.
pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan rencana,
program, anggaran, dan laporan kinerja.
Pasal 292 Susunan organisasi Bagian Program dan Pelaporan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 293 Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan urusan keuangan dan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Pasal 294
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 293, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja negara;
b.
penyiapan penyusunan, perumusan pelaksanaan, dan
revisi daftar isian pelaksanaan anggaran;
c.
pelaksanaan penerbitan surat perintah membayar;
d.
pelaksanaan
urusan
perbendaharaan
dan
penatausahaan administrasi keuangan;
e.
perencanaan dan pengelolaan penerimaan negara
bukan pajak;
f.
pelaksanaan penyelesaian kerugian negara;
g.
pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan
keuangan; dan
h.
pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan keuangan
pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Pasal 295 Susunan organisasi Bagian Keuangan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 296 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan layanan ketatausahaan, kearsipan, kesehatan, kerumahtanggaan, pelaksanaan administrasi barang milik negara, keprotokolan, dan pengamanan di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Pasal 297
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 296, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
a.
pelaksanaan layanan ketatausahaan dan kearsipan;
b.
pelaksanaan
pengusulan,
penatausahaan,
pemeliharaan, dan pengamanan barang milik negara;
c.
pelaksanaan keprotokolan;
d.
pelaksanaan pengamanan;
e.
pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan
f.
pelaksanaan layanan kesehatan.
Pasal 298
Susunan organisasi Bagian Umum terdiri atas:
a.
Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol;
b.
Subbagian Rumah Tangga; dan
c.
kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 299 (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan pimpinan, persuratan, kearsipan, dan keprotokolan di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, layanan kesehatan, urusan kendaraan dinas, administrasi perjalanan dinas, dan pengamanan di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Paragraf 4 Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
Pasal 300 Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan peraturan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi, pelayanan teknis, pemeriksaan, sertifikasi, mutasi dan lisensi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, desain industri, inventarisasi, pemeliharaan, penjagaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual komunal, dan lembaga manajemen kolektif.
Pasal 301
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 300, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan
perumusan
kebijakan
di
bidang
permohonan,
publikasi,
pelayanan
teknis,
pemeriksaan,
sertifikasi,
mutasi
dan
lisensi,
dokumentasi, pelayanan hukum hak cipta, produk hak
terkait,
desain
industri,
dan
inventarisasi
pemeliharaan, penjagaan, dan pemanfaatan kekayaan
intelektual komunal;
b.
pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
permohonan,
publikasi, pelayanan teknis, pemeriksaan, sertifikasi,
mutasi dan lisensi, dokumentasi, pelayanan hukum
hak cipta, produk hak terkait, desain industri, dan
inventarisasi
pemeliharaan,
penjagaan,
dan
pemanfaatan kekayaan intelektual komunal;
c.
pelaksanaan pengawasan lembaga manajemen kolektif;
d.
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
permohonan,
publikasi,
pelayanan
teknis,
pemeriksaan,
sertifikasi,
mutasi
dan
lisensi,
dokumentasi, pelayanan hukum hak cipta, produk hak
terkait,
desain
industri,
dan
inventarisasi
pemeliharaan, penjagaan, dan pemanfaatan kekayaan
intelektual komunal;
e.
pelaksanaan
evaluasi
dan
pelaporan
di
bidang
permohonan,
publikasi,
pelayanan
teknis,
pemeriksaan,
sertifikasi,
mutasi
dan
lisensi,
dokumentasi, pelayanan hukum hak cipta, produk hak
terkait,
desain
industri,
dan
inventarisasi
pemeliharaan, penjagaan, dan pemanfaatan kekayaan
intelektual komunal;
f.
penyiapan perumusan kebijakan dan peraturan di
bidang hak cipta, desain industri, dan kekayaan
intelektual; dan
g.
pelaksanaan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan Direktorat Hak Cipta dan Desain
Industri.
Pasal 302
Susunan organisasi Direktorat Hak Cipta dan Desain
Industri terdiri atas:
a.
Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan;
b.
Subbagian Tata Usaha; dan
c.
kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 303 Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan pencatatan hak cipta dan produk hak terkait, pendaftaran desain industri, dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal, publikasi desain industri, dokumentasi desain industri, administrasi pemeriksaan substantif dan pelayanan teknis desain industri, sertifikasi desain industri, pelayanan hukum, dan pengawasan lembaga manajemen kolektif.
Pasal 304
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 303, Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan
administrasi permohonan pencatatan hak cipta, dan
pendaftaran desain industri;
b.
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan
administrasi pemeriksaan substantif desain industri;
c.
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi
dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pelayanan teknis desain industri;
d.
penyiapan
perumusan
kebijakan,
pemberian
bimbingan teknis dan supervisi dan pelaksanaan
evaluasi
dan
pelaporan
di
bidang
pelaksanaan
inventarisasi kekayaan intelektual komunal;
e.
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
pelaksanaan
evaluasi
dan
pelaporan
di
bidang
pemberian
pertimbangan
dan
pendapat
hukum,
keterangan ahli, dan litigasi bidang hak cipta, produk
hak terkait, dan desain industri;
f.
penyiapan perumusan kebijakan dan peraturan di
bidang hak cipta, desain industri, dan kekayaan
intelektual komunal; dan
g.
penyiapan bahan pelaksanaan administrasi, verifikasi,
pengawasan,
evaluasi,
dan
pelaporan
lembaga
manajemen kolektif.
Pasal 305 Susunan organisasi Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 306 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri.
Pasal 307 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Hak Cipta dan Desain Industri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Paragraf 5 Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang
Pasal 308 Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan peraturan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi dan dokumentasi, klasifikasi dan penelusuran paten, pelayanan teknis, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang, serta fasilitasi komisi banding paten.
Pasal 309 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan
perumusan
kebijakan
di
bidang
permohonan, publikasi dan dokumentasi, klasifikasi,
penelusuran,
pelayanan
teknis,
pemeriksaan,
sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, lisensi wajib,
dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit
terpadu, dan rahasia dagang;
b.
pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
permohonan,
publikasi dan dokumentasi, klasifikasi, penelusuran,
pelayanan
teknis,
pemeriksaan,
sertifikasi,
pemeliharaan, mutasi, lisensi, lisensi wajib, dan
pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit
terpadu, dan rahasia dagang;
c.
pelaksanaan fasilitasi komisi banding paten;
d.
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
permohonan, publikasi dan dokumentasi, klasifikasi,
penelusuran,
pelayanan
teknis,
pemeriksaan,
sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, lisensi wajib,
dan pelayanan hukum;
e.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang paten,
desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang;
f.
penyiapan perumusan kebijakan dan peraturan di
bidang paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan
rahasia dagang; dan
g.
pelaksanaan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan Direktorat Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang.
Pasal 310
Susunan organisasi Direktorat Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang terdiri atas:
a.
Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan;
b.
Subdirektorat Fasilitasi Komisi Banding Paten;
c.
Subbagian Tata Usaha; dan
d.
kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 311 Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi, dokumentasi, sertifikasi paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan lisensi rahasia dagang serta administrasi pemeriksaan substantif dan pelayanan teknis paten, pemberian pertimbangan hukum, pendapat hukum, litigasi, dan keterangan ahli di bidang paten, dan desain tata letak sirkuit terpadu.
Pasal 312 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311, Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan administrasi permohonan paten dan desain tata letak sirkuit terpadu serta permohonan pencatatan
lisensi;
b.
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
publikasi dan dokumentasi paten, desain tata letak
sirkuit terpadu, dan lisensi rahasia dagang;
c.
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
urusan administrasi pemeriksaan substantif paten;
d.
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pelayanan teknis paten;
e.
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
sertifikasi paten dan desain tata letak sirkuit terpadu;
f.
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pemberian pertimbangan hukum, pendapat hukum,
litigasi, dan keterangan ahli di bidang paten, desain tata
letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang;
g.
penyiapan pemberian keterangan untuk keperluan riset
atau pendidikan; dan
h.
penyiapan perumusan kebijakan dan peraturan di
bidang paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan
rahasia dagang.
Pasal 313 Susunan organisasi Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 314 Subdirektorat Fasilitasi Komisi Banding Paten mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi komisi banding paten.
Pasal 315 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314, Subdirektorat Fasilitasi Komisi Banding Paten menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian pertimbangan hukum, pendapat hukum, litigasi, dan keterangan ahli di bidang paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang; b. penyiapan pemberian keterangan untuk keperluan riset atau pendidikan; c. penyiapan perumusan kebijakan dan peraturan di bidang paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan
rahasia dagang; dan d. pelaksanaan fasilitasi komisi banding paten.
Pasal 316 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang.
Pasal 317 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Paragraf 6 Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
Pasal 318 Direktorat Merek dan Indikasi Geografis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan peraturan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pelayanan teknis, pemeriksaan, sertifikasi, perpanjangan, mutasi dan lisensi, monitoring, pelayanan hukum merek dan indikasi geografis, perubahan dokumen deskripsi indikasi geografis terdaftar, dan fasilitasi komisi banding merek.
Pasal 319 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pelayanan teknis, pemeriksaan, sertifikasi, perpanjangan, mutasi dan lisensi, monitoring, pelayanan hukum merek dan indikasi geografis, perubahan dokumen deskripsi indikasi geografis terdaftar, dan fasilitasi komisi banding merek; b. pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pelayanan teknis, pemeriksaan, sertifikasi, perpanjangan, mutasi dan lisensi, monitoring, pelayanan hukum merek dan indikasi geografis, perubahan dokumen deskripsi indikasi geografis terdaftar, dan fasilitasi komisi banding merek; c. pelaksanaan fasilitasi komisi banding merek; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan
dokumentasi,
pelayanan
teknis,
pemeriksaan,
sertifikasi,
perpanjangan,
mutasi
dan
lisensi,
monitoring, pelayanan hukum merek dan indikasi
geografis, perubahan dokumen deskripsi indikasi
geografis terdaftar, dan fasilitasi komisi banding merek;
e.
pelaksanaan
evaluasi
dan
pelaporan
di
bidang
permohonan,
klasifikasi
merek,
publikasi
dan
dokumentasi,
pelayanan
teknis,
pemeriksaan,
sertifikasi,
perpanjangan,
mutasi
dan
lisensi,
monitoring, pelayanan hukum merek dan indikasi
geografis, perubahan dokumen deskripsi indikasi
geografis terdaftar, dan fasilitasi komisi banding merek;
f.
penyiapan perumusan kebijakan dan peraturan di
bidang merek dan indikasi geografis; dan
g.
pelaksanaan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan Direktorat Merek dan Indikasi
Geografis.
Pasal 320
Susunan organisasi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
terdiri atas:
a.
Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan;
b.
Subdirektorat Fasilitasi Komisi Banding Merek;
c.
Subbagian Tata Usaha; dan
d.
kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 321 Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi, publikasi, administrasi pemeriksaan dan pelayanan teknis, dokumentasi dan sertifikasi merek, serta administrasi pemeriksaan formalitas, administrasi pelayanan teknis dan administrasi pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis, serta publikasi dan dokumentasi indikasi geografis terdaftar, pemberian pertimbangan hukum, pendapat hukum, litigasi, dan keterangan ahli di bidang merek dan indikasi geografis.
Pasal 322
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 321, Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
administrasi permohonan, klasifikasi merek, publikasi,
dokumentasi, dan sertifikasi merek dan indikasi
geografis;
b.
pelaksanaan
administrasi
pemeriksaan
formalitas
permohonan indikasi geografis;
c.
pelaksanaan
pelayanan
teknis
dan
administrasi
pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran
indikasi geografis;
d.
penyiapan bahan publikasi dan dokumentasi indikasi
geografis terdaftar; e. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pemeriksaan substantif merek; f. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan teknis merek; g. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian pertimbangan hukum, pendapat hukum, penghapusan merek terdaftar, pembatalan dan penghapusan merek terdaftar berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan keterangan ahli di bidang merek dan indikasi geografis; h. penyiapan pemberian keterangan untuk keperluan riset atau pendidikan; dan i. penyiapan perumusan kebijakan dan peraturan di bidang merek dan indikasi geografis.
Pasal 323 Susunan organisasi Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 324 Subdirektorat Fasilitasi Komisi Banding Merek mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi komisi banding merek.
Pasal 325 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, Subdirektorat Fasilitasi Komisi Banding Merek menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penghapusan merek terdaftar, pembatalan dan penghapusan merek terdaftar berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan keterangan ahli di bidang merek dan indikasi geografis; b. penyiapan pemberian keterangan untuk keperluan riset atau pendidikan; dan c. pelaksanaan fasilitasi komisi banding merek.
Pasal 326 Susunan organisasi Subdirektorat Fasilitasi Komisi Banding Merek terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 327 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.
Pasal 328 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Merek dan Indikasi Geografis dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Paragraf 7 Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi
Pasal 329 Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan pemberdayaan kekayaan intelektual.
Pasal 330
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 329, Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan
Edukasi menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama,
edukasi, dan pemberdayaan kekayaan intelektual;
b.
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama
dalam negeri di bidang kekayaan intelektual;
c.
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama
luar negeri di bidang kekayaan intelektual;
d.
penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan
dan pembinaan Konsultan Kekayaan Intelektual;
e.
penyiapan perumusan dan pelaksanaan edukasi dan
pengelolaan perpustakaan serta jaringan dokumen
hukum kekayaan intelektual;
f.
penyiapan perumusan dan pelaksanaan pemberdayaan
potensi kekayaan intelektual, diseminasi dan promosi,
penyiapan media diseminasi dan promosi kekayaan
intelektual;
g.
dukungan administratif Majelis Pengawas Konsultan
Kekayaan Intelektual; dan
h.
pelaksanaan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan
Direktorat
Kerja
Sama,
Pemberdayaan, dan Edukasi.
Pasal 331 Susunan organisasi Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi terdiri atas: a. Subdirektorat Kerja Sama;
b.
Subdirektorat Pemberdayaan dan Edukasi Kekayaan
Intelektual;
c.
Subbagian Tata Usaha; dan
d.
kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 332 Subdirektorat Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi hubungan kerja sama di bidang kekayaan intelektual di tingkat bilateral, regional, multilateral, dan organisasi internasional.
Pasal 333 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Subdirektorat Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama internasional yang meliputi hubungan bilateral, regional maupun multilateral di bidang kekayaan intelektual; dan b. pelaksanaan kerja sama dengan organisasi regional dan internasional di bidang kekayaan intelektual.
Pasal 334 Susunan organisasi Subdirektorat Kerja Sama terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 335 Subdirektorat Pemberdayaan dan Edukasi Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kegiatan edukasi dan pemberdayaan serta pemanfaatan kekayaan intelektual.
Pasal 336 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335, Subdirektorat Pemberdayaan dan Edukasi Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum dan bahan ajar edukasi kekayaan intelektual; b. penyelenggaraan kegiatan edukasi kekayaan intelektual secara daring maupun luring; c. pengelolaan perpustakaan dan jaringan dokumentasi hukum kekayaan intelektual; d. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan promosi dan diseminasi kekayaan intelektual; dan e. penyiapan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan potensi kekayaan intelektual melalui evaluasi atas utilisasi dan komersialisasi kekayaan intelektual.
Pasal 337 Susunan organisasi Subdirektorat Pemberdayaan dan Edukasi Kekayaan Intelektual terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 338 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi.
Pasal 339 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Paragraf 8 Direktorat Teknologi Informasi
Pasal 340 Direktorat Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan teknologi informasi, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, pengembangan sistem, kerja sama teknologi informasi, dukungan infrastruktur teknologi informasi, dan pelayanan serta keamanan data dan informasi di bidang kekayaan intelektual.
Pasal 341 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340, Direktorat Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan perencanaan dan kebijakan di bidang teknologi informasi kekayaan intelektual; b. pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi kekayaan intelektual; c. pelaksanaan standardisasi dan proses kerja di bidang teknologi informasi kekayaan intelektual; d. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan portal web, aplikasi, pemeliharaan basis data, serta pemantauan keamanan dan basis data kekayaan intelektual; e. pelaksanaan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pengelolaan dan pemantauan sistem jaringan; f. pelaksanaan pengelolaan, analisa, dan pertukaran data dan informasi di bidang kekayaan intelektual secara elektronik; g. Pelaksanaan kerja sama teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual; h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi informasi kekayaan intelektual; dan i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Teknologi Informasi.
Pasal 342 Susunan organisasi Direktorat Teknologi Informasi terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 343 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Direktorat Teknologi Informasi.
Pasal 344 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Teknologi Informasi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Paragraf 9 Direktorat Penegakan Hukum
Pasal 345 Direktorat Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pencegahan, pengaduan, penyidikan, penindakan, pemantauan, manajemen penyidikan, dan penyelesaian sengketa alternatif terhadap tindak pidana, koordinasi kelembagaan, intelijen, kejahatan siber, rekomendasi penutupan situs, pengelolaan barang bukti, dan administrasi penyidik pegawai negeri sipil di bidang kekayaan intelektual.
Pasal 346 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, Direktorat Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penyelesaian sengketa alternatif, koordinasi kelembagaan, intelijen, kejahatan siber, rekomendasi penutupan situs, pengelolaan barang bukti, dan penyidikan tindak pidana kekayaan intelektual; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penyelesaian sengketa alternatif, koordinasi kelembagaan, intelijen, kejahatan siber, rekomendasi penutupan situs, pengelolaan barang bukti, dan penyidikan tindak pidana kekayaan intelektual; c. pelaksanaan urusan administrasi penerimaan pengaduan, penyusunan data, koordinasi kelembagaan, penyidikan, penghimpunan dan dokumentasi berkas perkara tindak pidana, intelijen, kejahatan siber, rekomendasi penutupan situs, pengelolaan barang bukti, dan penyidik pegawai negeri
sipil di bidang kekayaan intelektual; d. pelaksanaan koordinasi pencegahan, penyidikan, penyelesaian sengketa alternatif, pemberkasan, kelembagaan, intelijen, kejahatan siber, rekomendasi penutupan situs, administrasi pengelolaan barang bukti, dan pemantauan di bidang kekayaan intelektual; e. penyiapan bahan, pelaksanaan, dan fasilitasi penyidikan tindak pidana, pencegahan, kelembagaan, intelijen, kejahatan siber, rekomendasi penutupan situs, administrasi pengelolaan barang bukti, dan penyelesaian sengketa alternatif di bidang kekayaan intelektual; f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, penyelesaian sengketa alternatif, kelembagaan, intelijen, siber, rekomendasi penutupan situs, administrasi pengelolaan barang bukti, dan penyidikan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual; g. pelaksanaan koordinasi manajemen penyidikan, kelembagaan, intelijen, siber, rekomendasi penutupan situs, dan administrasi pengelolaan barang bukti di bidang kekayaan intelektual; h. pelaksanaan koordinasi penindakan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual, kelembagaan, intelijen, siber, administrasi pengelolaan barang bukti, rekomendasi penutupan situs, serta verifikasi dan pemberian rekomendasi atas pelanggaran hak cipta atau hak terkait dalam sistem elektronik; dan i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Penegakan Hukum.
Pasal 347
Susunan organisasi Direktorat Penegakan Hukum terdiri
atas:
a.
Subdirektorat Pencegahan dan Sengketa Alternatif;
b.
Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan;
c.
Subbagian Tata Usaha; dan
d.
kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 348 Subdirektorat Pencegahan dan Sengketa Alternatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual, pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual, koordinasi antarlembaga terkait dalam rangka pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual, penerimaan surat permohonan mediasi, verifikasi kelengkapan berkas permohonan mediasi, pencatatan pada buku registrasi mediasi, penunjukan mediator, pramediasi, mediasi, monitoring dan evaluasi, penyidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pelantikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekayaan Intelektual, perpanjangan Kartu Tanda Penduduk Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekayaan Intelektual, dan pendataan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Kekayaan Intelektual seluruh Indonesia, dan tugas lain yang menunjang pelaksanaan tugas tim kerja.
Pasal 349 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Subdirektorat Pencegahan dan Sengketa Alternatif menyelenggarakan fungsi: a. persiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual; c. pelaksanaan koordinasi antarlembaga terkait dalam rangka pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual; dan d. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa alternatif.
Pasal 350 Susunan organisasi Subdirektorat Pencegahan dan Sengketa Alternatif terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 351 Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengamatan aduan pelanggaran kekayaan intelektual, wawancara terhadap pelapor, terlapor, ahli, dan saksi, koordinasi dengan korwas untuk gelar perkara pengawasan dan pengamatan, pembuatan gelar perkara, pembuatan laporan kejadian dan surat perintah penghentian penyidikan pengawasan dan pengamatan, pembuatan surat pemberitahuan perkembangan hasil pengawasan dan pengamatan, administrasi penyidikan, penindakan aduan pelanggaran kekayaan intelektual, pemantauan pelanggaran kekayaan intelektual, pengelolaan barang bukti pelanggaran kekayaan intelektual, pengumpulan bahan, data, dan informasi intelijen, satuan tugas penegakan pelanggaran kekayaan intelektual secara digital, identifikasi potensi pelanggaran kekayaan intelektual di dunia siber.
Pasal 352 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351, Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan pelanggaran kekayaan intelektual; b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan administrasi penyidikan; c. penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan penindakan pelanggaran kekayaan intelektual; d. pelaksanaan pemantauan pelanggaran kekayaan intelektual; e. pelaksanaan pengelolaan barang bukti pelanggaran di
bidang kekayaan intelektual; f. penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan administrasi tindak pidana siber di bidang kekayaan intelektual; dan g. penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan penindakan dan penegakan hukum tindak pidana siber di bidang kekayaan intelektual.
Pasal 353 Susunan organisasi Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 354 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Direktorat Penegakan Hukum.
Pasal 355 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Penegakan Hukum dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Bagian Keenam Inspektorat Jenderal
Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 356
(1)
Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri.
(2)
Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.
Pasal 357 Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian.
Pasal 358 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian; b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan
Kementerian; e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 359 Susunan organisasi Inspektorat Jenderal terdiri atas: a. Sekretariat Inspektorat Jenderal; b. Inspektorat Wilayah I; c. Inspektorat Wilayah II; d. Inspektorat Wilayah III; e. Inspektorat Wilayah IV; dan f. Inspektorat Wilayah V.
Paragraf 3 Sekretariat Inspektorat Jenderal
Pasal 360 Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.
Pasal 361
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
360,
Sekretariat
Inspektorat
Jenderal
menyelenggarakan fungsi:
a.
koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran pada Inspektorat Jenderal;
b.
koordinasi dan fasilitasi pembentukan regulasi dan
kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan
reformasi birokrasi;
c.
koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen
kinerja,
pelaksanaan
pemantauan
pengendalian
internal, dan manajemen risiko;
d.
koordinasi dan pengelolaan urusan sumber daya
manusia pada Inspektorat Jenderal;
e.
koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan advokasi dan
pelindungan
hukum
pegawai
di
lingkungan
Inspektorat Jenderal;
f.
koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan pada
Inspektorat Jenderal;
g.
koordinasi dan pengelolaan administrasi barang milik
negara pada Inspektorat Jenderal;
h.
pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan kerja
sama;
i.
pelaksanaan urusan ketatausahaan, keprotokolan,
dan kerumahtanggaan;
j.
pengelolaan
sistem
informasi
pengawasan
dan
layanan pengaduan;
k.
pengelolaan laporan harta kekayaan aparatur sipil
negara di lingkungan Kementerian; dan
l.
koordinasi penyusunan program kerja pengawasan
tahunan.
Pasal 362 Susunan organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan; b. Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; c. Bagian Umum; dan d. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 363 Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, fasilitasi pembentukan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi, bimbingan teknis, serta pengelolaan capaian kinerja organisasi, manajemen risiko, dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Jenderal.
Pasal 364
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 363, Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana,
program, dan anggaran;
b.
penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
pembentukan regulasi dan kebijakan, penataan
organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi;
c.
penyiapan pengelolaan capaian kinerja organisasi,
manajemen risiko, dan penyusunan laporan kinerja;
dan
d.
pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan rencana,
program, anggaran, dan laporan kinerja.
Pasal 365 Susunan organisasi Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 366 Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, pengumpulan, dan pengolahan data hasil pengawasan, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, hubungan masyarakat, penyusunan laporan berkala hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Ombudsman Republik Indonesia.
Pasal 367 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366, Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data hasil pengawasan; b. pelaksanaan evaluasi fasilitasi pelaksanaan penataan
kelembagaan dan reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal; dan c. pelaksanaan pemantauan, penyiapan evaluasi program kerja, dan penyusunan laporan berkala hasil pemeriksaan.
Pasal 368 Susunan organisasi Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 369 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan layanan ketatausahaan, kearsipan, kesehatan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, keprotokolan, dan pengamanan di lingkungan Inspektorat Jenderal.
Pasal 370
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 369, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
a.
pelaksanaan layanan ketatausahaan dan kearsipan;
b.
pelaksanaan
pengusulan,
penatausahaan,
pemeliharaan, dan pengamanan barang milik negara;
c.
pelaksanaan keprotokolan;
d.
pelaksanaan pengamanan;
e.
pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan
f.
pelaksanaan layanan kesehatan.
Pasal 371
Susunan organisasi Bagian Umum terdiri atas:
a.
Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol;
b.
Subbagian Rumah Tangga; dan
c.
kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 372
(1)
Subbagian
Tata
Usaha
Pimpinan
dan
Protokol
mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan
pimpinan, kearsipan, dan keprotokolan di lingkungan
Inspektorat Jenderal.
(2)
Subbagian
Rumah
Tangga
mempunyai
tugas
melakukan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan
prasarana, layanan kesehatan, urusan kendaraan
dinas, dan pengamanan di lingkungan Inspektorat
Jenderal.
Paragraf 4 Inspektorat Wilayah I
Pasal 373 Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Kantor Wilayah Kementerian Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Bali, Papua, Jambi dan Bengkulu, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.
Pasal 374
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 373, Inspektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan,
rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan
penetapan kinerja, dan program kerja Inspektorat
Wilayah I;
b.
pelaksanaan pengawasan audit kinerja dan keuangan
di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I;
c.
penjaminan
kualitas
terhadap
tata
kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya di wilayah kerja Inspektorat
Wilayah I;
d.
sebagai
konsultan
melalui
kegiatan
konsultasi,
sosialisasi dan asistensi di wilayah kerja Inspektorat
Wilayah I;
e.
pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, laporan
keuangan, dan laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I;
f.
evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian intern
pemerintah,
pelayanan
publik,
wilayah
bebas
korupsi/wilayah
bersih
bebas
melayani,
dan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah
kerja Inspektorat Wilayah I;
g.
pemantauan
tindak
lanjut
hasil
pengawasan
Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan, dan Ombudsman, serta hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di wilayah
kerja Inspektorat Wilayah I;
h.
pembinaan pengawasan melalui sosialisasi, konsultasi,
dan pendampingan di wilayah kerja Inspektorat I;
i.
penanganan pengaduan masyarakat, informasi media,
dan isu aktual di wilayah kerja Inspektorat I;
j.
pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan
informasi pendukung audit investigasi di wilayah kerja
Inspektorat I;
k.
pelaksanaan pemeriksaan disiplin pegawai di wilayah
kerja Inspektorat I;
l.
pelaksanaan
tanggapan
dan
telaahan
terhadap
pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai di wilayah
kerja Inspektorat I;
m.
penyusunan
dan
penyampaian
laporan
hasil
pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja di
Inspektorat I;
n.
pengelolaan hasil pengawasan di Inspektorat I melalui
sistem informasi manajemen pengawasan; dan
o.
pelaksanaan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan Inspektorat Wilayah I.
Pasal 375 Susunan organisasi Inspektorat Wilayah I terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 376 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Inspektorat Wilayah I.
Pasal 377 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Wilayah I dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.
Paragraf 5 Inspektorat Wilayah II
Pasal 378 Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kantor Wilayah Kementerian Jawa Timur, Sumatera Barat, Lampung, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah dan Maluku Utara, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.
Pasal 379
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 378, Inspektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan,
rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan
penetapan kinerja, dan program kerja Inspektorat
Wilayah II;
b.
pelaksanaan pengawasan audit kinerja dan keuangan
serta audit untuk tujuan tertentu di wilayah kerja
Inspektorat Wilayah II;
c.
penjaminan
kualitas
terhadap
tata
kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya di wilayah kerja
Inspektorat Wilayah II;
d.
sebagai
konsultan
melalui
kegiatan
konsultasi,
sosialisasi dan asistensi di wilayah kerja Inspektorat
Wilayah II;
e.
pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, laporan
keuangan, dan laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II;
f.
evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian intern
pemerintah,
pelayanan
publik,
wilayah
bebas
korupsi/wilayah
bersih
bebas
melayani,
dan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah
kerja Inspektorat Wilayah II;
g.
pemantauan
tindak
lanjut
hasil
pengawasan
Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan, dan Ombudsman, serta hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di wilayah
kerja Inspektorat Wilayah II;
h.
pembinaan
pengawasan
melalui
sosialisasi,
konsultasi, dan pendampingan di wilayah kerja
Inspektorat Wilayah II;
i.
penanganan pengaduan masyarakat, informasi media,
dan isu aktual di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II;
j.
pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan
informasi pendukung audit investigasi di wilayah kerja
Inspektorat Wilayah II;
k.
pelaksanaan pemeriksaan disiplin pegawai di wilayah
kerja Inspektorat Wilayah II;
l.
pelaksanaan
tanggapan
dan
telaahan
terhadap
pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai di
wilayah kerja Inspektorat Wilayah II;
m.
penyusunan
dan
penyampaian
laporan
hasil
pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja di
Inspektorat Wilayah II;
n.
pengelolaan hasil pengawasan di Inspektorat Wilayah
II melalui sistem informasi manajemen pengawasan;
dan
o.
pelaksanaan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan Inspektorat Wilayah II.
Pasal 380 Susunan organisasi Inspektorat Wilayah II terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 381 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Inspektorat Wilayah II.
Pasal 382 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Wilayah II dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.
Paragraf 6 Inspektorat Wilayah III
Pasal 383 Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dan Kantor Wilayah Kementerian Sumatera Utara, Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Maluku, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Banten serta penyusunan laporan hasil pengawasan.
Pasal 384
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 383, Inspektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan,
rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan
penetapan kinerja, dan program kerja Inspektorat
Wilayah III;
b.
pelaksanaan pengawasan audit kinerja dan keuangan
serta audit untuk tujuan tertentu di wilayah kerja
Inspektorat Wilayah III;
c.
penjaminan
kualitas
terhadap
tata
kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya di wilayah kerja Inspektorat
Wilayah III;
d.
sebagai
konsultan
melalui
kegiatan
konsultasi,
sosialisasi dan asistensi di wilayah kerja Inspektorat
Wilayah III;
e.
pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, laporan
keuangan, dan laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III;
f.
evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian intern
pemerintah,
pelayanan
publik,
wilayah
bebas
korupsi/wilayah
bersih
bebas
melayani,
dan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah
kerja Inspektorat Wilayah III;
g.
pemantauan
tindak
lanjut
hasil
pengawasan
Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan, dan Ombudsman, serta hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di wilayah
kerja Inspektorat Wilayah III;
h.
pembinaan pengawasan melalui sosialisasi, konsultasi,
dan pendampingan di wilayah kerja Inspektorat
Wilayah III;
i.
penanganan pengaduan masyarakat, informasi media,
dan isu aktual di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III;
j.
pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan
informasi pendukung audit investigasi di wilayah kerja
Inspektorat Wilayah III;
k.
pelaksanaan pemeriksaan disiplin pegawai di wilayah
kerja Inspektorat Wilayah III;
l.
pelaksanaan
tanggapan
dan
telaahan
terhadap
pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai di wilayah
kerja Inspektorat Wilayah III;
m.
penyusunan
dan
penyampaian
laporan
hasil
pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja di
Inspektorat Wilayah III;
n.
pengelolaan hasil pengawasan di Inspektorat Wilayah III
melalui sistem informasi manajemen pengawasan; dan
o.
pelaksanaan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan Inspektorat Wilayah III.
Pasal 385 Susunan organisasi Inspektorat Wilayah III terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 386 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Inspektorat Wilayah III.
Pasal 387 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Wilayah III dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.
Paragraf 7 Inspektorat Wilayah IV
Pasal 388 Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah Kementerian Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.
Pasal 389
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 388, Inspektorat Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan,
rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan
penetapan kinerja, dan program kerja Inspektorat
Wilayah IV;
b.
pelaksanaan pengawasan audit kinerja dan keuangan
di wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV;
c.
penjaminan
kualitas
terhadap
tata
kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya di wilayah kerja Inspektorat
Wilayah IV;
d.
sebagai
konsultan
melalui
kegiatan
konsultasi,
sosialisasi dan asistensi di wilayah kerja Inspektorat
Wilayah IV;
e.
pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, laporan
keuangan, dan laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah di wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV;
f.
evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian intern
pemerintah,
pelayanan
publik,
wilayah
bebas
korupsi/wilayah
bersih
bebas
melayani,
dan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah
kerja Inspektorat Wilayah IV;
g.
pemantauan
tindak
lanjut
hasil
pengawasan
Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan, dan Ombudsman, serta hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di wilayah
kerja Inspektorat Wilayah IV;
h.
pembinaan pengawasan melalui sosialisasi, konsultasi,
dan pendampingan di wilayah kerja Inspektorat
Wilayah IV;
i.
penanganan pengaduan masyarakat, informasi media,
dan isu aktual di wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV;
j.
pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan
informasi pendukung audit investigasi di wilayah kerja
Inspektorat Wilayah IV;
k.
pelaksanaan pemeriksaan disiplin pegawai di wilayah
kerja Inspektorat Wilayah IV;
l.
pelaksanaan
tanggapan
dan
telaahan
terhadap
pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai di wilayah
kerja Inspektorat Wilayah IV;
m.
penyusunan
dan
penyampaian
laporan
hasil
pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja di
Inspektorat Wilayah IV;
n.
pengelolaan hasil pengawasan di Inspektorat Wilayah
IV melalui sistem informasi manajemen pengawasan;
dan
o.
pelaksanaan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan Inspektorat Wilayah IV.
Pasal 390 Susunan organisasi Inspektorat Wilayah IV terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 391 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Inspektorat IV.
Pasal 392 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Wilayah IV dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.
Paragraf 8 Inspektorat Wilayah V
Pasal 393 Inspektorat Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Sekretariat Jenderal, Badan Strategi Kebijakan, Pusat Data dan Teknologi Informasi, dan Kantor Wilayah Kementerian Aceh, Daerah Khusus Jakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Barat, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.
Pasal 394
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 393, Inspektorat Wilayah V menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan,
rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan
penetapan kinerja, dan program kerja Inspektorat
Wilayah V;
b.
pelaksanaan pengawasan audit kinerja dan keuangan,
serta audit untuk tujuan tertentu di wilayah kerja
Inspektorat Wilayah V;
c.
penjaminan
kualitas
terhadap
tata
kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya di wilayah kerja Inspektorat
Wilayah V;
d.
sebagai
konsultan
melalui
kegiatan
konsultasi,
sosialisasi dan asistensi di wilayah kerja Inspektorat
Wilayah V;
e.
pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, laporan
keuangan, dan laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah di wilayah kerja Inspektorat Wilayah V;
f.
evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian intern
pemerintah,
pelayanan
publik,
wilayah
bebas
korupsi/wilayah
bersih
bebas
melayani,
dan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah
kerja Inspektorat Wilayah V;
g.
pemantauan
tindak
lanjut
hasil
pengawasan
Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan, dan Ombudsman, serta hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di wilayah
kerja Inspektorat Wilayah V;
h.
pembinaan pengawasan melalui sosialisasi, konsultasi,
dan pendampingan di wilayah kerja Inspektorat
Wilayah V;
i.
penanganan pengaduan masyarakat, informasi media,
dan isu aktual di wilayah kerja Inspektorat Wilayah V;
j.
pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan
informasi pendukung audit investigasi di wilayah kerja
Inspektorat Wilayah V;
k.
pelaksanaan pemeriksaan disiplin pegawai di wilayah
kerja Inspektorat Wilayah V;
l.
pelaksanaan
tanggapan
dan
telaahan
terhadap
pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai di wilayah
kerja Inspektorat Wilayah V;
m.
penyusunan
dan
penyampaian
laporan
hasil
pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja di
Inspektorat Wilayah V;
n.
pengelolaan hasil pengawasan di Inspektorat Wilayah V
melalui sistem informasi manajemen pengawasan; dan
o.
pelaksanaan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan Inspektorat Wilayah V.
Pasal 395
Susunan organisasi Inspektorat Wilayah V terdiri atas:
a.
Subbagian Tata Usaha; dan
b.
kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 396 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Inspektorat Wilayah V.
Pasal 397 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Wilayah V dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.
Bagian Ketujuh Badan Pembinaan Hukum Nasional
Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 398 (1) Badan Pembinaan Hukum Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Badan Pembinaan Hukum Nasional dipimpin oleh Kepala Badan.
Pasal 399 Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 400 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, Badan Pembinaan Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pembinaan hukum nasional, pemantauan dan peninjauan Undang-Undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, pembinaan literasi hukum, dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, penyuluhan hukum, dan bantuan hukum, serta pembinaan penyuluh hukum dan analis hukum; b. pelaksanaan pemantauan dan peninjauan Undang- Undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan, penyuluhan dan bantuan hukum, pembinaan literasi hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, dan pembinaan penyuluh hukum dan analis hukum; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan dan bantuan hukum, pembinaan literasi hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, dan pembinaan penyuluh hukum dan analis hukum; d. pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 401
Susunan organisasi Badan Pembinaan Hukum Nasional
terdiri atas:
a.
Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional;
b.
Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan
Hukum Nasional;
c.
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum;
d.
Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
dan
e.
Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum.
Paragraf 3 Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pasal 402 Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Pasal 403 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402, Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional
menyelenggarakan fungsi:
a.
koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran pada Badan Pembinaan Hukum Nasional;
b.
koordinasi dan fasilitasi pembentukan regulasi dan
kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan dan
reformasi birokrasi;
c.
koordinasi
dan
fasilitasi
pengelolaan
manajemen
kinerja,
pelaksanaan
pemantauan
pengendalian
internal, dan manajemen risiko;
d.
koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia pada
Badan Pembinaan Hukum Nasional;
e.
koordinasi dan pengelolaan keuangan pada Badan
Pembinaan Hukum Nasional;
f.
koordinasi dan pengelolaan administrasi barang milik
negara pada Badan Pembinaan Hukum Nasional;
g.
pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan kerja
sama;
h.
pengelolaan layanan teknologi informasi pada Badan
Pembinaan Hukum Nasional; dan
i.
pelaksanaan urusan ketatausahaan, keprotokolan, dan
kerumahtanggaan.
Pasal 404
Susunan organisasi Sekretariat Badan Pembinaan Hukum
Nasional terdiri atas:
a.
Bagian Program dan Pelaporan;
b.
Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
c.
Bagian Umum; dan
d.
kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 405 Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, fasilitasi pembentukan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi, bimbingan teknis, serta pengelolaan capaian kinerja organisasi, manajemen risiko, dan penyusunan laporan kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Pasal 406 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405, Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. penyiapan fasilitasi pelaksanaan pembentukan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi; c. penyiapan pengelolaan capaian kinerja organisasi, pelaksanaan pemantauan pengendalian internal, manajemen risiko, dan penyusunan laporan kinerja organisasi; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan kinerja.
Pasal 407 Susunan organisasi Bagian Program dan Pelaporan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 408 Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Pasal 409
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 408, Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan
pelaksanaan
penyusunan
kebutuhan
pegawai, pendataan, sasaran kerja, pembinaan sikap,
mental, dan disiplin, pengelolaan administrasi sumber
daya manusia, dan administrasi hukuman disiplin;
b.
penyiapan pelaksanaan penetapan, pengangkatan,
pengelolaan
kepangkatan,
kebutuhan
pendidikan
dan/atau
pelatihan,
pengembangan
karier
dan
kompetensi, penempatan dan mutasi pegawai, dan
pengembangan dan pembinaan jabatan fungsional;
c.
penyiapan pelaksanaan pengelolaan kesejahteraan,
pemberian tanda penghargaan, penyiapan penetapan
pemberhentian
dan
pensiun,
pengelolaan
sistem
informasi pegawai;
d.
pengelolaan capaian kinerja pegawai; dan
e.
koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan advokasi dan
pelindungan hukum pegawai di lingkungan Badan
Pembinaan Hukum Nasional.
Pasal 410 Susunan organisasi Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 411 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan layanan ketatausahaan, kearsipan, kesehatan, kerumahtanggaan, pelaksanaan administrasi barang milik negara, keprotokolan dan pengamanan di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Pasal 412
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 411, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
a.
pelaksanaan layanan ketatausahaan dan kearsipan;
b.
pelaksanaan
pengusulan,
penatausahaan,
pemeliharaan dan pengamanan barang milik negara;
c.
pelaksanaan keprotokolan;
d.
pelaksanaan pengamanan;
e.
pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan
f.
pelaksanaan layanan kesehatan.
Pasal 413
Susunan organisasi Bagian Umum terdiri atas:
a.
Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol;
b.
Subbagian Rumah Tangga; dan
c.
kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 414
(1)
Subbagian
Tata
Usaha
Pimpinan
dan
Protokol
mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan
pimpinan, kearsipan, dan keprotokolan di lingkungan
Badan Pembinaan Hukum Nasional.
(2)
Subbagian
Rumah
Tangga
mempunyai
tugas
melakukan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan
prasarana, layanan kesehatan, urusan kendaraan
dinas, administrasi perjalanan dinas, dan pengamanan
di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Paragraf 4 Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional
Pasal 415 Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional mempunyai tugas pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan pembangunan hukum, pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum nasional, serta penilaian manfaat dan dampak serta tindak lanjut pembentukan peraturan perundang-undangan, dan Fasilitasi Pembinaan Pembangunan hukum nasional.
Pasal 416 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran pemantauan dan peninjauan Undang-Undang, dan pembangunan hukum nasional; b. pelaksanaan dan pengoordinasian pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan pembangunan hukum nasional; c. pelaksanaan, pengoordinasian, dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum kementerian/lembaga, badan, dan pemerintah daerah; d. pelaksanaan dan pengoordinasian pemeriksaan dan pengujian terhadap pembentukan dan pelaksanaan hukum/peraturan perundang-undangan; e. pelaksanaan pemantauan dan peninjauan Undang- Undang di pusat dan daerah; f. pelaksanaan pengembangan metode dan teknik dalam pemantauan dan peninjauan Undang-Undang di pusat dan daerah, penilaian manfaat dan dampak serta penilaian kinerja pembangunan dan reformasi hukum nasional; g. pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum nasional; h. pelaksanaan penyusunan analisis dampak dan tindak
lanjut atas pemantauan dan peninjauan Undang-
Undang di pusat dan daerah;
i.
pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pemantauan
dan peninjauan Undang-Undang di pusat dan daerah;
j.
pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan
dan peninjauan Undang-Undang di pusat dan daerah;
k.
pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, supervisi
dan pendampingan pemantauan dan peninjauan
Undang-Undang di pusat dan daerah;
l.
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas tindak
lanjut hasil pemantauan dan peninjauan Undang-
Undang di pusat dan daerah;
m.
penguatan dan kerja sama dalam pemantauan dan
peninjauan Undang-Undang di pusat dan daerah;
n.
fasilitasi pemantauan dan peninjauan Undang-Undang
di pusat dan daerah; dan
o.
monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di
pemantauan dan peninjauan Undang-Undang di pusat
dan daerah.
Pasal 417 Susunan organisasi Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional terdiri atas: a. Bidang Penilaian Manfaat dan Dampak Pembangunan Hukum Nasional; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 418 Bidang Penilaian Manfaat dan Dampak Pembangunan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang di pusat dan daerah dan Pembangunan Hukum, serta penilaian manfaat dan dampak serta tindak lanjut pembentukan peraturan perundang-undangan.
Pasal 419 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418, Bidang Penilaian Manfaat dan Dampak Pembangunan Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran di Bidang Pengendalian Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang, serta penilaian manfaat dan dampak pembangunan hukum nasional; b. pelaksanaan penyusunan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang di pusat dan daerah dan pembangunan hukum nasional; c. pelaksanaan, pengoordinasian, dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum kementerian/lembaga, badan, dan pemerintah daerah; d. pelaksanaan dan pengoordinasian pemeriksaan dan pengujian terhadap pembentukan dan pelaksanaan hukum/peraturan perundang-undangan; e. pelaksanaan pengembangan metode dan teknik dalam pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan penilaian manfaat dan dampak serta tindak lanjut
pembentukan peraturan perundang-undangan; f. pemantauan dan penilaian pelaksanaan atas pemantauan dan peninjauan Undang-Undang di pusat dan daerah dan pembangunan hukum nasional, serta penilaian manfaat dan dampak serta tindak lanjut pembentukan peraturan perundang-undangan; g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan peninjauan Undang-Undang di pusat dan daerah dan pembangunan hukum nasional, serta penilaian manfaat dan dampak serta tindak lanjut pembentukan peraturan perundang-undangan ; h. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, supervisi dan pendampingan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang di pusat dan daerah dan pembangunan hukum nasional, serta penilaian manfaat dan dampak serta tindak lanjut pembentukan peraturan perundang-undangan; i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan Undang- Undang di pusat dan daerah dan pembangunan hukum nasional, serta penilaian manfaat dan dampak serta tindak lanjut pembentukan peraturan perundang- undangan; j. penguatan dan kerja sama dalam pembangunan hukum nasional dan penilaian manfaat dan dampak serta tindak lanjut pembentukan peraturan perundang- undangan; k. fasilitasi pemantauan dan peninjauan Undang-Undang di pusat dan daerah serta pembangunan hukum nasional dan penilaian manfaat dan dampak serta tindak lanjut pembentukan peraturan perundang- undangan; dan l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di Bidang Pengendalian Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang, serta penilaian manfaat dan dampak pembangunan hukum nasional.
Pasal 420 Susunan organisasi Bidang Penilaian Manfaat dan Dampak Pembangunan Hukum Nasional terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 421 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional.
Pasal 422 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional dan secara administratif
dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Paragraf 5 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum
Pasal 423 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hukum, serta pembinaan jabatan fungsional Analis Hukum.
Pasal 424 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran analisis dan evaluasi hukum, serta pembinaan jabatan fungsional Analis Hukum; b. pelaksanaan dan pengoordinasian analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan; c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang- undangan pada instansi pemerintah pusat dan daerah; d. pelaksanaan pengembangan metode dan teknik analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang- undangan pada instansi pemerintah pusat dan daerah; e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan; f. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, supervisi dan pendampingan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi pemerintah pusat dan daerah; g. penguatan dan kerja sama dalam analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di pusat dan daerah; h. fasilitasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di pusat dan daerah; i. pelaksanaan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional Analis Hukum; dan j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional.
Pasal 425 Susunan organisasi Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum terdiri atas: a. Bidang Bina Jabatan Fungsional Analis Hukum; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 426 Bidang Bina Jabatan Fungsional Analis Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional Analis Hukum.
Pasal 427 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426, Bidang Bina Jabatan Fungsional Analis Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional Analis Hukum; b. penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional Analis Hukum; c. penyusunan standar kualitas hasil kerja dan penilaian hasil kerja jabatan fungsional Analis Hukum; d. pelayanan administrasi jabatan fungsional Analis Hukum; e. pelayanan rekomendasi formasi jabatan fungsional Analis Hukum; f. pelaksanaan koordinasi uji kompetensi jabatan fungsional Analis Hukum; g. pengelolaan data dan informasi jabatan fungsional Analis Hukum; h. pembangunan dan pengembangan kompetensi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi jabatan fungsional Analis Hukum; dan i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional Analis Hukum.
Pasal 428 Susunan organisasi Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Hukum terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 429 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum.
Pasal 430 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Paragraf 6 Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
Pasal 431 Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan layanan literasi hukum dan pembinaan
jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional.
Pasal 432
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 431, Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan
anggaran di bidang layanan literasi hukum dan
pembinaan
jaringan
dokumentasi
dan
informasi
hukum nasional;
b.
pelaksanaan kebijakan pengembangan bidang layanan
literasi hukum dan pembinaan jaringan dokumentasi
dan informasi hukum nasional;
c.
pembinaan dan pemberian bimbingan teknis atas
penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi
hukum nasional serta pengelolaan basis data dokumen
hukum nasional;
d.
pengelolaan layanan literasi dan informasi hukum;
e.
pelaksanaan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional
Pustakawan di lingkungan Kementerian;
f.
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang layanan literasi hukum dan pembinaan jaringan
dokumentasi dan informasi hukum nasional; dan
g.
pelaksanaan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan Pusat Layanan Literasi Hukum dan
Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional.
Pasal 433 Susunan organisasi Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional terdiri atas: a. Bidang Bina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 434 Bidang Bina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penguatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional.
Pasal 435
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 434, Bidang Bina Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi:
a.
penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran
pembinaan dan penguatan jaringan dokumentasi dan
informasi hukum nasional;
b.
pelaksanaan kebijakan teknis, program, dan anggaran
pembinaan dan penguatan jaringan dokumentasi dan
informasi hukum nasional;
c.
penyusunan dan pemantauan kebijakan pengelolaan,
pemeliharaan, pengamanan dan pengembangan sistem
jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
d.
pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi
dan fasilitasi penguatan jaringan dokumentasi dan
informasi hukum nasional;
e.
pelaksanaan validasi dokumen dan informasi hukum
pada basis data jaringan dokumentasi dan informasi
hukum nasional;
f.
pelaksanaan
evaluasi
dan
penilaian
pengelolaan
jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional
pada anggota jaringan dokumentasi dan informasi
hukum nasional; dan
g.
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang pembinaan jaringan dokumentasi dan informasi
hukum nasional.
Pasal 436 Susunan organisasi Bidang Bina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 437 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
Pasal 438 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Paragraf 7 Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum
Pasal 439 Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan hukum dan advokasi hukum.
Pasal 440 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran pemberdayaan hukum dan advokasi Hukum, serta pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional Penyuluh Hukum;
b.
pelaksanaan
dan
pengoordinasian
pemberdayaan
hukum, dan advokasi hukum, serta pembinaan dan
pengembangan jabatan fungsional Penyuluh Hukum;
c.
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan
hukum dan advokasi hukum serta pembinaan dan
pengembangan jabatan fungsional Penyuluh Hukum;
dan
d.
pelaksanaan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan Pusat Pembudayaan dan Bantuan
Hukum.
Pasal 441 Susunan organisasi Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum terdiri atas: a. Bidang Advokasi Hukum; b. Bidang Bina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum; c. Subbagian Tata Usaha; dan d. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 442 Bidang Advokasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan bantuan hukum dan advokasi.
Pasal 443 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442, Bidang Advokasi Hukum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kebijakan teknis, program dan anggaran di bidang pengelolaan bantuan hukum dan advokasi; b. pelaksanaan verifikasi dan akreditasi organisasi pemberi bantuan hukum; c. pelaksanaan penyusunan instrumen kebijakan pengelolaan bantuan hukum; d. pengelolaan data dan informasi bantuan hukum; e. standarisasi layanan bantuan hukum; f. pelaksanaan jejaring kemitraan bantuan hukum; g. pemberian bimbingan pengelolaan bantuan hukum dan advokasi; h. pelaksanaan layanan keparalegalan; i. penanganan pelanggaran standar layanan bantuan hukum; j. pelaksanaan advokasi hukum; dan k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan bantuan hukum dan advokasi.
Pasal 444 Bidang Bina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.
Pasal 445 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444, Bidang Bina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan jabatan Fungsional Penyuluh
Hukum;
b.
perumusan standardisasi pedoman, kurikulum, dan
modul pelatihan jabatan fungsional Penyuluh Hukum;
c.
penyiapan standar kompetensi dan pelaksanaan uji
kompetensi jabatan fungsional Penyuluh Hukum;
d.
penyiapan penyusunan pedoman formasi Penyuluh
Hukum;
e.
penyiapan kerja sama terhadap penyelenggaraan
pelatihan fungsional Penyuluh Hukum;
f.
penyiapan
penyusunan
bahan
pengembangan
kurikulum serta fasilitasi penyelenggaraan pelatihan
fungsional Penyuluh Hukum;
g.
penyusunan rekomendasi pengangkatan Penyuluh
Hukum;
h.
penyiapan koordinasi penyelenggaraan pembinaan
Penyuluh Hukum dengan unit kerja dan instansi
terkait;
i.
pelaksanaan bimbingan dan konsultasi dalam rangka
pembinaan kompetensi dan pola karier Penyuluh
Hukum;
j.
pelaksanaan validasi atas penyusunan kebutuhan
jabatan fungsional Penyuluh Hukum;
k.
penyiapan rekomendasi atas penyusunan kebutuhan
jabatan fungsional Penyuluh Hukum;
l.
pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas
penyusunan kebutuhan dan penyusunan angka kredit
jabatan fungsional Penyuluh Hukum;
m.
pelaksanaan pemutakhiran data Penyuluh Hukum;
n.
pemberian
rekomendasi
angka
kredit
untuk
pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh
Hukum; dan
o.
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pembinaan Penyuluh Hukum.
Pasal 446 Susunan organisasi Bidang Bina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 447 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum.
Pasal 448 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Bagian Kedelapan Badan Strategi Kebijakan Hukum
Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 449
(1)
Badan Strategi Kebijakan Hukum berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)
Badan Strategi Kebijakan Hukum dipimpin oleh Kepala
Badan.
Pasal 450 Badan Strategi Kebijakan Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum.
Pasal 451
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
450,
Badan
Strategi
Kebijakan
Hukum
menyelenggarakan fungsi:
a.
perumusan kebijakan teknis, rencana, dan program
analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan
di bidang hukum;
b.
pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi
strategi kebijakan di bidang hukum;
c.
koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang
hukum;
d.
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan
di bidang hukum;
e.
pelaksanaan administrasi Badan Strategi Kebijakan
Hukum; dan
f.
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Paragraf 2 Struktur Organisasi
Pasal 452
Susunan organisasi Badan Strategi Kebijakan Hukum terdiri
atas:
a.
Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum;
b.
Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum;
c.
Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum;
d.
Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum; dan
e.
Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan
Hukum.
Paragraf 3 Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum
Pasal 453
Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum mempunyai
tugas
memberikan
dukungan
manajemen
terhadap
pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan
Strategi Kebijakan Hukum.
Pasal 454
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 453, Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum
menyelenggarakan fungsi:
a.
koordinasi dan penyusunan rencana, program dan
anggaran;
b.
koordinasi dan fasilitasi kerja sama, pembentukan
regulasi dan kebijakan;
c.
koordinasi
dan
fasilitasi
pengelolaan
manajemen
kinerja,
pelaksanaan
pemantauan
pengendalian
internal, dan manajemen risiko;
d.
koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan;
e.
koordinasi dan pengelolaan administrasi barang milik
negara;
f.
koordinasi dan pengelolaan urusan sumber daya
manusia;
g.
koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan advokasi dan
pelindungan hukum pegawai;
h.
koordinasi
dan
fasilitasi
penataan
organisasi,
ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi;
i.
pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi
informasi; dan
j.
pelaksanaan
urusan
hubungan
masyarakat,
ketatausahaan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan.
Pasal 455
Susunan organisasi Sekretariat Badan Strategi Kebijakan
Hukum terdiri atas:
a.
Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
b.
Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
c.
Bagian Umum; dan
d.
kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 456 Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, fasilitasi kerja sama, pembentukan regulasi dan kebijakan, bimbingan teknis, pengelolaan capaian kinerja organisasi, manajemen risiko, penyusunan laporan kinerja, pelaksanaan urusan anggaran, penggajian, dan tunjangan kinerja, penatausahaan perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan Badan Strategi Kebijakan Hukum.
Pasal 457
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
456,
Bagian
Perencanaan
dan
Pelaporan
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan
koordinasi
dan
penyusunan
rencana,
program, dan anggaran;
b.
penyiapan
koordinasi
dan
fasilitasi
pelaksanaan
pembentukan regulasi dan kebijakan;
c.
pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan rencana,
program, anggaran, dan laporan kinerja;
d. penyiapan pengelolaan capaian kinerja organisasi, manajemen risiko, dan penyusunan laporan kinerja; e. pelaksanaan urusan anggaran, penggajian, dan tunjangan kinerja; dan f. pelaksanaan urusan penatausahaan perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.
Pasal 458 Susunan organisasi Bagian Perencanaan dan Pelaporan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 459 Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan fasilitasi reformasi birokrasi, penataan organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan urusan sumber daya manusia aparatur, pelaksanaan advokasi dan pelindungan hukum pegawai.
Pasal 460
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 459, Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan koordinasi dan fasilitasi reformasi birokrasi,
penataan organisasi, dan ketatalaksanaan;
b.
penyiapan pelaksanaan urusan umum sumber daya
manusia aparatur;
c.
penyiapan
pelaksanaan
urusan
mutasi,
pemberhentian, dan pensiun pegawai;
d.
penyiapan pelaksanaan urusan administrasi jabatan
fungsional; dan
e.
penyiapan
koordinasi
dan
fasilitasi
pelaksanaan
advokasi dan pelindungan hukum pegawai.
Pasal 461 Susunan organisasi Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 462 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan layanan kerumahtanggaan, kesehatan, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, pelaksanaan administrasi barang milik negara, pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi, hubungan masyarakat, keprotokolan, dan pengamanan di lingkungan Badan Strategi Kebijakan Hukum.
Pasal 463 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; b. pelaksanaan layanan kesehatan; c. pelaksanaan pengusulan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik negara; d. pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi
informasi; e. pelaksanaan layanan hubungan masyarakat; f. pelaksanaan layanan ketatausahaan dan kearsipan; dan g. pelaksanaan keprotokolan dan pengamanan.
Pasal 464
Susunan organisasi Bagian Umum terdiri atas:
a.
Subbagian Rumah Tangga;
b.
Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; dan
c.
kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 465 (1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, layanan kesehatan, urusan kendaraan dinas, pengamanan, pengusulan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik negara, pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi di lingkungan Badan Strategi Kebijakan Hukum. (2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melakukan pelaksanaan layanan hubungan masyarakat, urusan ketatausahaan pimpinan, kearsipan, dan keprotokolan di lingkungan Badan Strategi Kebijakan Hukum.
Paragraf 4 Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Pasal 466 Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang Pembentukan dan Pembinaan Hukum.
Pasal 467
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 466, Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
dan
Pembinaan
Hukum
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran
analisis
kebijakan
di
bidang
pembentukan
dan
Pembinaan hukum;
b.
pelaksanaan analisis kebijakan dalam penyusunan
agenda, formulasi, implementasi dan perumusan
rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan
dan pembinaan hukum;
c.
penyampaian rekomendasi strategi kebijakan di bidang
pembentukan dan pembinaan hukum;
d.
pelaksanaan
advokasi
atas
rekomendasi
strategi
kebijakan di bidang pembentukan dan pembinaan
Hukum;
e.
pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
analisis
kebijakan
di
bidang
pembentukan
dan
pembinaan hukum;
f.
pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di
bidang pembentukan dan pembinaan hukum;
g.
pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut
rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan
dan pembinaan hukum; dan
h.
pelaksanaan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan
Pusat
Strategi
Kebijakan
Pembentukan dan Pembinaan Hukum.
Pasal 468 Susunan organisasi Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 469 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.
Pasal 470 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum.
Paragraf 5 Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
Pasal 471 Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang layanan administrasi hukum umum, bantuan hukum, dan kekayaan intelektual.
Pasal 472
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 471, Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran
analisis kebijakan di bidang layanan administrasi
hukum umum, bantuan hukum, dan kekayaan
intelektual;
b.
pelaksanaan analisis kebijakan dalam penyusunan
agenda, formulasi, implementasi dan perumusan
rekomendasi strategi kebijakan di bidang layanan
administrasi hukum umum, bantuan hukum, dan
kekayaan intelektual;
c.
penyampaian rekomendasi strategi kebijakan di bidang
layanan administrasi hukum umum, bantuan hukum,
dan kekayaan intelektual;
d.
pelaksanaan
advokasi
atas
rekomendasi
strategi
kebijakan di bidang layanan administrasi hukum
umum, bantuan hukum, dan kekayaan intelektual;
e.
pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
analisis kebijakan di bidang layanan administrasi
hukum umum, bantuan hukum, dan kekayaan
intelektual;
f.
pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di
bidang layanan administrasi hukum umum, bantuan
hukum, dan kekayaan intelektual;
g.
pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut
rekomendasi strategi kebijakan di bidang layanan
administrasi hukum umum, bantuan hukum, dan
kekayaan intelektual; dan
h.
pelaksanaan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan
Hukum.
Pasal 473 Susunan organisasi Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 474 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum.
Pasal 475 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum.
Paragraf 6 Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
Pasal 476 Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola organisasi, pengawasan dan pengembangan sumber daya manusia.
Pasal 477
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 476, Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran
analisis kebijakan di bidang tata kelola organisasi,
pengawasan dan pengembangan sumber daya manusia;
b.
pelaksanaan analisis kebijakan dalam penyusunan
agenda, formulasi, implementasi dan perumusan
rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola
organisasi, pengawasan dan pengembangan sumber
daya manusia;
c.
penyampaian rekomendasi strategi kebijakan di bidang
tata kelola organisasi, pengawasan dan pengembangan
sumber daya manusia;
d.
pelaksanaan
advokasi
atas
rekomendasi
strategi
kebijakan di bidang tata kelola organisasi, pengawasan
dan pengembangan sumber daya manusia;
e.
pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
analisis kebijakan di bidang tata kelola organisasi,
pengawasan dan pengembangan sumber daya manusia;
f.
pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di
bidang
tata
kelola
organisasi,
pengawasan
dan
pengembangan sumber daya manusia;
g.
pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut
rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola
organisasi, pengawasan dan pengembangan sumber
daya manusia; dan
h.
pelaksanaan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola
Hukum.
Pasal 478 Susunan organisasi Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 479 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum.
Pasal 480 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum.
Paragraf 7 Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum
Pasal 481 Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan analisis evaluasi kebijakan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan, serta publikasi hasil analisis kebijakan hukum.
Pasal 482
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 481, Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan
Hukum menyelenggarakan fungsi:
a.
penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran
analisis evaluasi kebijakan dan publikasi hasil analisis
kebijakan hukum;
b.
pelaksanaan
analisis
evaluasi
kebijakan
dan
perumusan rekomendasi strategi kebijakan serta
publikasi hasil analisis kebijakan hukum;
c.
penyampaian rekomendasi strategi kebijakan hukum;
d.
pelaksanaan advokasi atas rekomendasi strategi
evaluasi kebijakan hukum;
e.
pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
analisis evaluasi kebijakan dan publikasi hasil analisis
kebijakan hukum;
f.
pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi evaluasi
kebijakan hukum;
g.
pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut
rekomendasi strategi kebijakan hukum;
h.
promosi dan diseminasi hasil publikasi kebijakan
hukum; dan
i.
pelaksanaan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan
Pusat
Strategi
Evaluasi
dan
Publikasi Kebijakan Hukum.
Pasal 483 Susunan organisasi Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 484 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum.
Pasal 485 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Badan Strategi
Kebijakan Hukum.
Bagian Kesembilan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum
Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 486
(1)
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri.
(2)
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum
dipimpin oleh Kepala Badan.
Pasal 487 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum.
Pasal 488
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 487, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum menyelenggarakan fungsi:
a.
penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program
pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di
bidang hukum;
b.
pelaksanaan
penilaian
dan
rekomendasi
pengembangan kompetensi sumber daya manusia di
lingkungan Kementerian;
c.
pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di
bidang Hukum;
d.
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
pengembangan sumber daya manusia di bidang
hukum;
e.
pengelolaan pendidikan tinggi Kementerian;
f.
pelaksanaan
administrasi
Badan
Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum; dan
g.
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 489
Susunan organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Hukum terdiri atas:
a.
Sekretariat
Badan
Pengembangan
Sumber
Daya
Manusia Hukum;
b.
Pusat
Pengembangan
Pelatihan
Teknis
dan
Kepemimpinan;
c.
Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional; dan
d.
Pusat Penilaian Kompetensi.
Paragraf 3 Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum
Pasal 490 Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum.
Pasal 491
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 490, Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Hukum menyelenggarakan fungsi:
a.
koordinasi dan penyusunan rencana, program dan
anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum;
b.
koordinasi dan fasilitasi pembentukan regulasi dan
kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan
reformasi birokrasi;
c.
koordinasi
dan
fasilitasi
pengelolaan
manajemen
kinerja,
pelaksanaan
pemantauan
pengendalian
internal, dan manajemen risiko;
d.
koordinasi
dan
pengelolaan urusan sumber daya
manusia pada Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Hukum;
e.
koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan advokasi dan
pelindungan hukum pegawai di lingkungan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum;
f.
koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan pada
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum;
g.
koordinasi
dan
pengelolaan
administrasi
barang
milik negara pada Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Hukum;
h.
pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan kerja
sama; dan
i.
pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepustakaan,
keprotokolan dan kerumahtanggaan.
Pasal 492 Susunan organisasi Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum terdiri atas: a. Bagian Program dan Pelaporan; b. Bagian Umum; c. Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi; dan d. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 493 Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, bimbingan teknis, serta pengelolaan capaian kinerja organisasi, manajemen risiko, dan penyusunan laporan kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum.
Pasal 494 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493, Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. penyiapan pengelolaan capaian kinerja organisasi, manajemen risiko dan penyusunan laporan kinerja; dan c. pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan rencana program, anggaran dan laporan kinerja.
Pasal 495 Susunan organisasi Bagian Program dan Pelaporan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 496 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan layanan ketatausahaan, kepustakaan, kearsipan, kesehatan, kerumahtanggaan, pelaksanaan administrasi barang milik negara, keprotokolan, dan pengamanan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum.
Pasal 497 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan layanan ketatausahaan, kepustakaan, dan kearsipan; b. pelaksanaan pengusulan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik negara; c. pelaksanaan keprotokolan; d. pelaksanaan pengamanan; e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan f. pelaksanaan layanan kesehatan.
Pasal 498 Susunan organisasi Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; b. Subbagian Rumah Tangga; dan c. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 499 (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan pimpinan, kearsipan, dan keprotokolan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum. (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pengusulan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik negara, layanan kesehatan, urusan kendaraan dinas, administrasi perjalanan dinas, dan pengamanan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum.
Pasal 500 Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan fasilitasi reformasi birokrasi, pembentukan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan urusan sumber daya manusia aparatur, pelaksanaan advokasi dan pelindungan hukum pegawai.
Pasal 501 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500, Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan fasilitasi reformasi birokrasi, pelaksanaan pemantauan pengendalian internal; b. penyiapan koordinasi dan fasilitasi reformasi birokrasi, pembentukan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, dan ketatalaksanaan; c. penyiapan pelaksanaan urusan umum sumber daya manusia aparatur; d. penyiapan pelaksanaan urusan mutasi, pemberhentian, dan pensiun pegawai; e. penyiapan pelaksanaan urusan administrasi jabatan fungsional; f. penyiapan pelaksanaan urusan pengembangan sumber daya manusia aparatur; dan g. penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan advokasi dan pelindungan hukum pegawai.
Pasal 502 Susunan organisasi Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Paragraf 4 Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan
Pasal 503 Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pelatihan teknis dan kepemimpinan.
Pasal 504
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 503, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan
Kepemimpinan menyelenggarakan fungsi:
a.
penyusunan kebijakan teknis rencana, program, dan
anggaran
di
bidang
pelatihan
teknis
dan
kepemimpinan;
b.
penyusunan pedoman dan program penyelenggaraan
pelatihan teknis dan kepemimpinan;
c.
penyelenggaraan pelatihan teknis dan kepemimpinan;
d.
koordinasi
dan
pembinaan
teknis
substansi
penyelenggaraan pelatihan teknis dan kepemimpinan;
e.
pemantauan,
evaluasi,
dan
penyusunan
laporan
penyelenggaraan pelatihan teknis dan kepemimpinan;
dan
f.
pelaksanaan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan
Pusat
Pengembangan
Pelatihan
Teknis dan Kepemimpinan.
Pasal 505
Susunan organisasi Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis
dan Kepemimpinan terdiri atas:
a.
Subbagian Tata Usaha; dan
b.
kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 506 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan.
Pasal 507 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum.
Paragraf 5 Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional
Pasal 508 Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pelatihan fungsional.
Pasal 509
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 508, Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan
anggaran di bidang pelatihan fungsional;
b.
penyusunan pedoman dan program penyelenggaraan
pelatihan fungsional;
c.
penyelenggaraan pelatihan fungsional;
d.
koordinasi
dan
pembinaan
teknis
substansi
penyelenggaraan pelatihan fungsional;
e.
pemantauan,
evaluasi,
dan
penyusunan
laporan
penyelenggaraan pelatihan fungsional; dan
f.
pelaksanaan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan
Pusat
Pengembangan
Pelatihan
Fungsional.
Pasal 510 Susunan organisasi Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional terdiri atas:
a.
Subbagian Tata Usaha; dan
b.
kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 511 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional.
Pasal 512 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum.
Paragraf 6 Pusat Penilaian Kompetensi
Pasal 513 Pusat Penilaian Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penilaian kompetensi dan pengelolaan sistem informasi bidang pengembangan sumber daya manusia Kementerian.
Pasal 514
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 513, Pusat Penilaian Kompetensi menyelenggarakan
fungsi:
a.
penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan
anggaran penilaian kompetensi;
b.
penyusunan standardisasi dan penilaian kompetensi;
c.
pemantauan,
evaluasi,
dan
penyusunan
laporan
pelaksanaan penilaian kompetensi;
d.
pengelolaan sistem informasi pengembangan sumber
daya manusia hukum; dan
e.
pelaksanaan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan Pusat Penilaian Kompetensi.
Pasal 515
Susunan organisasi Pusat Penilaian Kompetensi terdiri atas:
a.
Subbagian Tata Usaha; dan
b.
kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 516 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Pusat Penilaian Kompetensi.
Pasal 517 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum.
Bagian Kesepuluh Pusat Data Dan Teknologi Informasi
Pasal 518
(1)
Pusat Data dan Teknologi Informasi merupakan unsur
pendukung pelaksanaan tugas pokok Kementerian di
bidang data dan teknologi informasi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui
Sekretaris Jenderal Kementerian.
(2)
Pusat Data dan Teknologi Informasi dipimpin oleh
Kepala Pusat.
Pasal 519 Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan manajemen, standardisasi, pengelolaan, kerja sama, monitoring dan evaluasi teknologi informasi, pengelolaan data dan aplikasi serta pengelolaan pusat data di lingkungan Kementerian.
Pasal 520
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
519,
Pusat
Data
dan
Teknologi
Informasi
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat
Data dan Teknologi Informasi;
b.
koordinasi dan penyusunan kebijakan, perencanaan
dan
anggaran,
pengembangan,
dan
pengelolaan
teknologi informasi Kementerian;
c.
pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
sistem pemerintahan berbasis elektronik Kementerian;
d.
koordinasi
dan
fasilitasi
pembangunan
dan
pengembangan aplikasi Kementerian;
e.
pelaksanaan clearance belanja teknologi informasi;
f.
pembinaan dan supervisi penyelenggaraan teknologi
informasi Kementerian;
g.
pengoordinasian
pengelolaan
penjaminan
mutu
program teknologi informasi dan komunikasi;
h.
pengoordinasian
pengelolaan
gangguan
layanan
teknologi informasi dan komunikasi dan pemulihan
gangguan layanan teknologi informasi dan komunikasi
perangkat pengguna;
i.
penyusunan standardisasi tata kelola dan pemanfaatan
teknologi informasi;
j.
pengelolaan data, aplikasi, dan laman Kementerian;
k.
koordinasi
dan
pelaksanaan
pengamanan
dan
pemeliharaan data, jaringan portal dan infrastruktur
teknologi informasi di lingkungan Kementerian;
l.
koordinasi dan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional
di bidang teknologi dan sistem informasi Kementerian;
m.
pengelolaan
sistem
informasi
dan
infrastruktur
teknologi informasi Kementerian;
n.
pengelolaan sistem jaringan di lingkungan Sekretariat
Jenderal Kementerian;
o.
pengelolaan
urusan
tata
usaha,
kepegawaian,
keuangan, rumah tangga, dan barang milik negara
dilingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi;
p.
pengelolaan dokumentasi dan kearsipan; dan
q.
pelaksanaan,
koordinasi,
fasilitasi,
pemantauan,
evaluasi, pelaporan, dan kerja sama teknologi informasi
Kementerian.
Pasal 521 Susunan organisasi Pusat Data dan Teknologi Informasi terdiri atas: a. Bagian Umum dan Tata Usaha; dan b. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 522 Bagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, anggaran, dan pelaporan, pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, kehumasan, keuangan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik negara serta administrasi persuratan dan kearsipan serta fasilitasi penyusunan monitoring, laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Data dan Teknologi Informasi.
Pasal 523
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
522,
Bagian
Umum
dan
Tata
Usaha
menyelenggarakan fungsi:
a.
pengelolaan urusan tata usaha dan kepegawaian;
b.
penyusunan rencana, program, dan anggaran;
c.
pengelolaan urusan keuangan;
d.
pengelolaan urusan kehumasan;
e.
pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
f.
pengelolaan urusan rumah tangga dan pengelolaan
barang milik Negara;
g.
fasilitasi penyusunan monitoring, laporan kinerja, dan
penyiapan data dukung Reformasi Birokrasi;
h.
pengelolaan administrasi persuratan dan kearsipan;
dan
i.
pengelolaan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan Pusat Data dan Teknologi Informasi.
Pasal 524
Susunan organisasi Bagian Umum dan Tata Usaha terdiri
atas:
a.
Subbagian Tata Usaha; dan
b.
kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 525 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program
dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Pusat Data dan Teknologi Informasi.
Pasal 526 Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha pada Pusat Data dan Teknologi Informasi.
Bagian Kesebelas Staf Ahli
Pasal 527 Staf ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, direktorat jenderal, badan, dan Inspektorat Jenderal Kementerian.
Pasal 528
(1)
Staf ahli terdiri atas:
a.
Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan;
b.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial; dan
c.
Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga dan
Penguatan Reformasi Birokrasi.
(2)
Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri.
(3)
Dalam
melaksanakan
tugas,
staf
ahli
secara
administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.
Pasal 529
(1)
Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan mempunyai
tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu
strategis kepada Menteri terkait dengan bidang politik
dan keamanan serta hubungan luar negeri dan wilayah
perbatasan.
(2)
Staf Ahli Ekonomi dan Sosial mempunyai tugas
memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis
kepada Menteri terkait dengan bidang ekonomi dan
sosial.
(3)
Staf
Ahli
Bidang
Hubungan
Antarlembaga
dan
Penguatan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas
memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis
kepada Menteri terkait dengan bidang hubungan
antarlembaga, penguatan reformasi birokrasi, dan
transformasi digital.
Bagian Kedua Belas Staf Khusus
Pasal 530 (1) Staf khusus dapat diangkat di lingkungan Kementerian paling banyak 5 (lima) orang staf khusus. (2) Menteri mengajukan usulan jumlah staf khusus yang dibutuhkan dan calon staf khusus kepada Presiden untuk mendapat persetujuan. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara. (4) Staf khusus diangkat oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Masa bakti staf khusus paling lama sama dengan masa jabatan Menteri yang bersangkutan. (6) Staf khusus diberhentikan oleh Menteri. (7) Dalam hal staf khusus diberhentikan sebelum masa jabatan Menteri yang mengangkatnya berakhir, Menteri yang bersangkutan melaporkan secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pemberhentian.
Pasal 531 (1) Staf khusus mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri sesuai penugasan Menteri. (2) Penugasan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penugasan yang bersifat khusus selain bidang tugas unsur-unsur organisasi Kementerian. (3) Staf khusus bertanggung jawab kepada Menteri.
Pasal 532
(1)
Staf khusus dapat berasal dari pegawai negeri sipil dan
nonpegawai negeri sipil.
(2)
Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa
kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
Pasal 533
(1)
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 532 ayat (1) yang berhenti atau telah berakhir
masa baktinya sebagai staf khusus, diangkat dalam
jabatan
organik
sesuai
formasi
yang
tersedia
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
(2)
Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 532 ayat (1) yang telah mencapai batas usia
pensiun diberhentikan dengan hormat dan diberikan
hak
kepegawaiannya
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 534
(1)
Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi staf khusus
diberikan paling tinggi setara dengan jabatan pimpinan
tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.b.
(2)
Staf khusus mendapat dukungan administrasi dari
Sekretariat Jenderal.
(3)
Dalam hal staf khusus berhenti atau telah berakhir
masa baktinya tidak memperoleh uang pensiun dan
uang pesangon.
BAB IV INSTANSI VERTIKAL
Bagian Kesatu Susunan Organisasi Kantor Wilayah
Pasal 535
(1)
Susunan organisasi Kantor Wilayah terdiri atas:
a. Divisi Pelayanan Hukum;
b. Divisi
Peraturan
Perundang-undangan
dan
Pembinaan Hukum; dan
c. Bagian Tata Usaha dan Umum.
(2)
Susunan organisasi Kantor Wilayah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Bagian Kedua Divisi Pelayanan Hukum
Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 536 Divisi Pelayanan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan.
Pasal 537 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536, Divisi Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah; dan b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 538
Susunan organisasi Divisi Pelayanan Hukum terdiri atas:
a.
Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum;
b.
Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual; dan
c.
kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Paragraf 3 Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
Pasal 539 Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, penyebarluasan informasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum.
Pasal 540 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 539, Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; b. penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan c. penyebaran informasi di bidang pelayanan administrasi hukum umum.
Pasal 541 Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Paragraf 4 Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
Pasal 542 Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang kekayaan intelektual.
Pasal 543
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
542,
Bidang
Pelayanan
Kekayaan
Intelektual
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan
tugas
teknis
di
bidang
pelayanan
pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual,
pelayanan hukum kekayaan intelektual, pelindungan,
koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual
di
daerah,
kerja
sama,
pengawasan
konsultan
kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan edukasi
kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah;
dan
b.
penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan,
evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas
teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan
kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan
intelektual, pelindungan, koordinasi dan penegakan
hukum kekayaan intelektual di daerah, pengawasan
konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan,
dan inventarisasi serta edukasi kekayaan intelektual
komunal dan personal di daerah.
Pasal 544 Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Bagian Ketiga Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Pasal 545 Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundang- undangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan.
Pasal 546 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 545, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap
peraturan perundang-undangan di daerah;
b.
pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis
di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional,
literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum,
jaringan
dokumentasi
hukum,
penyiapan
bahan
fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum
daerah, serta bimbingan teknis di daerah;
c.
pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di
bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan
hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi
hukum
pada
pemerintah
daerah
provinsi
dan
pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi
dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum
di daerah;
d.
pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan
penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang
fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
pelaksanaan
harmonisasi
Rancangan
Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah,
analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan
perundang-undangan di daerah;
e.
pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan
penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang
pembangunan hukum, literasi hukum, penyuluh
hukum,
bantuan
hukum,
jaringan
dokumentasi
hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan
penyusunan produk hukum daerah, dan bimbingan
teknis di daerah;
f.
pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan
penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang
analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum,
pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada
pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah
kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil
analisis strategi kebijakan hukum di daerah; dan
g.
pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan
pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di
daerah.
Pasal 547 Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Bagian Keempat Bagian Tata Usaha dan Umum
Pasal 548 Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah.
Pasal 549
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
548,
Bagian
Tata
Usaha
dan
Umum
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
b.
pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
c.
pengoordinasian
pengelolaan
pengembangan
kompetensi sumber daya manusia di lingkungan
Kantor Wilayah;
d.
pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama,
keprotokolan, dan pelayanan pengaduan;
e.
penyiapan penyusunan penataan organisasi dan tata
laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi;
f.
pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data;
g.
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan
laporan; dan
h.
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di
lingkungan Kantor Wilayah.
Pasal 550 Bagian Tata Usaha dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS
Bagian Kesatu Balai Harta Peninggalan
Pasal 551
(1)
Susunan organisasi BHP terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha dan Umum;
b. Seksi
Administrasi
Layanan
Kepailitan
dan
Penatausahaan Uang Pihak Ketiga;
c. Seksi
Administrasi
Layanan
Perwalian
dan
Pengampuan;
d. Seksi
Administrasi
Layanan
Pewarisan
dan
Pengurusan Harta Peninggalan; dan
e. kelompok
jabatan
fungsional
dan
jabatan
pelaksana.
(2)
Susunan organisasi BHP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 552 (1) Subbagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan manajemen risiko, pengendalian internal, pengelolaan kinerja, urusan tata usaha dan sumber daya manusia, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan BHP, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan kerja sama, pengelolaan sistem informasi harta peninggalan. (2) Seksi Administrasi Layanan Kepailitan dan
Penatausahaan Uang Pihak Ketiga mempunyai tugas:
a. Pengendalian pelaksanaan tugas teknis terkait
layanan kepailitan dan penatausahaan uang pihak
ketiga; dan
b. Penyiapan
pelaksanaan
pengelolaan
data,
pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penyusunan
pelaksanaan tugas teknis terkait layanan kepailitan
dan penatausahaan uang pihak ketiga.
(3)
Seksi
Administrasi
Layanan
Perwalian
dan
Pengampuan mempunyai tugas:
a. Pengendalian pelaksanaan tugas teknis terkait
layanan perwalian dan pengampuan; dan
b. Penyiapan
pelaksanaan
pengelolaan
data,
pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penyusunan
pelaksanaan tugas teknis terkait layanan perwalian
dan pengampuan.
(4)
Seksi Administrasi Layanan Pewarisan dan Pengurusan
Harta Peninggalan mempunyai tugas:
a. Pengendalian pelaksanaan tugas teknis terkait
layanan
pewarisan
dan
pengurusan
harta
peninggalan; dan
b. Penyiapan
pelaksanaan
pengelolaan
data,
pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penyusunan
pelaksanaan tugas teknis terkait layanan pewarisan
dan pengurusan harta peninggalan.
Bagian Kedua Balai Pelatihan Hukum
Pasal 553
(1)
Susunan organisasi Bapelkum terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha dan Umum;
b. Seksi Program dan Evaluasi;
c. Seksi Penyelenggaraan; dan
d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2)
Susunan organisasi Bapelkum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 554
(1)
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan rencana program dan
anggaran, pengelolaan urusan sumber daya manusia,
keuangan dan barang milik negara, tata persuratan,
kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, hubungan
masyarakat, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan
sarana dan prasarana pelatihan, penyusunan laporan
akuntansi keuangan dan barang milik negara, dan
pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan
urusan rumah tangga Bapelkum.
(2)
Seksi
Program
dan
Evaluasi
mempunyai
tugas
melakukan penyiapan dan penyusunan rencana,
program, dan kerja sama pelatihan di bidang hukum,
serta
pemantauan,
evaluasi,
dan
pelaporan
penyelenggaraan pelatihan di wilayah.
(3) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelenggaraan pelatihan di bidang hukum.
BAB VI TATA KERJA
Bagian Kesatu Tata Kerja Kementerian
Pasal 555 Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.
Pasal 556 (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan Kementerian didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Kementerian. (2) Ketentuan mengenai proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 557 Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang hukum secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
Pasal 558 Semua unsur organisasi di lingkungan Kementerian harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian.
Pasal 559 (1) Setiap unsur organisasi di lingkungan Kementerian dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di lingkungan Kementerian, antarinstansi pemerintah pusat dan daerah, dan dengan lembaga lain yang terkait. (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.
Pasal 560 Semua unsur di lingkungan Kementerian menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 561
(1)
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin
dan
mengoordinasikan
bawahan
dan
memberikan
pengarahan
serta
petunjuk
bagi
pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang
telah ditetapkan.
(2)
Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara
bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
Pasal 562 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
Pasal 563 Pelaksanaan tugas pengawasan pada setiap Inspektorat didasarkan atas dasar perintah dan persetujuan dari Inspektur Jenderal.
Pasal 564 Pelaksanaan tugas audit investigatif dilakukan oleh tim ad hoc yang ditunjuk berdasarkan atas dasar perintah dan persetujuan Inspektur Jenderal.
Bagian Kedua Tata Kerja Kantor Wilayah
Pasal 565 Kepala Kantor Wilayah dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.
Pasal 566 (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan Kantor Wilayah didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Kantor Wilayah. (2) Ketentuan mengenai proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari proses bisnis di lingkungan Kementerian Hukum dan diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 567 (1) Setiap unsur di lingkungan Kantor Wilayah dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di lingkungan Kantor Wilayah, antarinstansi pemerintah daerah, dan dengan lembaga lain yang terkait.
(2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.
Pasal 568 (1) Semua unsur di lingkungan Kantor Wilayah menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan, setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Wilayah bertanggung jawab dalam memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk, dan wajib mengawasi bawahannya masing-masing, serta mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 569 (1) Kepala Kantor Wilayah melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Kepala Kantor Wilayah mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala divisi. (3) Kepala divisi dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. (4) Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. (5) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala divisi. (6) Kepala unit pelaksana teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur jenderal atau kepala badan yang bersangkutan. (7) Kepala Kantor Wilayah mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan unit pelaksana teknis yang ada di daerah.
Pasal 570 (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 571 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
Pasal 572 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 573 Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Wilayah dilakukan secara sinergi dengan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia dan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan.
Pasal 574 Pola hubungan dan mekanisme kerja Kantor Wilayah ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Ketiga Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Paragraf 1 Balai Harta Peninggalan
Pasal 575
(1)
Kepala BHP menyampaikan laporan kepada Direktur
Jenderal
Administrasi
Hukum
Umum
mengenai
pelaksanaan tugas teknis substantif, administratif, dan
fasilitatif secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai
dengan kebutuhan.
(2)
Kepala BHP menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
secara berkala kepada Kepala Kantor Wilayah sesuai
dengan tempat kedudukannya.
(3)
Dalam hal BHP melaksanakan tugas di Wilayah Kerja
yang berada di luar tempat kedudukannya, Kepala BHP
menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah
tempat pelaksanaan tugas.
Pasal 576 Dalam melaksanakan tugasnya, BHP menerapkan prinsip koordinasi, baik di lingkungan internal maupun dengan instansi vertikal Kementerian Hukum, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Pasal 577
(1)
Kepala BHP bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan
bawahan
dan
memberikan
pengarahan
serta
petunjuk
pelaksanaan
tugas
bawahan.
(2)
Kepala BHP harus mengawasi pelaksanaan tugas
bawahan masing-masing.
(3)
Kepala BHP harus menerapkan sistem pengendalian
intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya
mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang
terintegrasi.
(4) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BHP harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Setiap pejabat manajerial dan nonmanajerial harus mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai prosedur kerja serta bertanggung jawab pada Kepala BHP dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya. (6) Dalam melaksanakan tugas, setiap pejabat manajerial harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.
Paragraf 2 Balai Pelatihan Hukum
Pasal 578 (1) Kepala Bapelkum menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. (2) Kepala Bapelkum menyampaikan laporan mengenai hasil penyelenggaraan pelatihan kepada kepala kantor wilayah Kementerian yang menjadi wilayah kerja Bapelkum.
Pasal 579 Dalam melaksanakan tugasnya, Bapelkum menerapkan prinsip koordinasi, baik di lingkungan internal maupun dengan instansi vertikal Kementerian, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Pasal 580
(1)
Kepala Bapelkum bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan
bawahan
dan
memberikan
pengarahan
serta
petunjuk
pelaksanaan
tugas
bawahan.
(2) Kepala Bapelkum harus mengawasi pelaksanaan tugas
bawahan masing-masing.
(3) Kepala
Bapelkum
harus
menerapkan
sistem
pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan
terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui
penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
kinerja yang terintegrasi.
(4) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bapelkum harus mengambil langkah yang diperlukan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
(5) Setiap pejabat manajerial dan nonmanajerial wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai prosedur
kerja
serta
bertanggung
jawab
kepada
Kepala
Bapelkum dan menyampaikan laporan kinerja secara
berkala tepat pada waktunya.
(6) Dalam melaksanakan tugas, setiap pejabat manajerial harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.
Bagian Keempat Tata Kerja Atase Hukum
Pasal 581
(1)
Atase Hukum menyampaikan laporan secara berkala
pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Menteri
melalui
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang luar negeri dengan persetujuan
Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara
Malaysia.
(2)
Laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan dalam kurun waktu triwulanan,
semesteran, dan tahunan dengan tembusan kepada
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
(3)
Selain laporan secara berkala sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Atase Hukum dapat menyampaikan
laporan secara insidental kepada Menteri melalui
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan
memberitahukan kepada Kepala Perwakilan Republik
Indonesia di negara Malaysia.
Pasal 582 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Atase Hukum wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan seluruh jajaran Perwakilan Republik Indonesia di negara Malaysia.
Pasal 583
(1)
Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi Atase Hukum.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi aspek:
a. ketatausahaan;
b. personil; dan
c. perlengkapan,
yang bersifat administratif atau fasilitatif.
BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
Pasal 584 Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di Kementerian sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 585 (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilan.
(2)
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan mekanisme sistem kerja melalui tim
kerja/kelompok kerja sesuai dengan ruang lingkup
bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi
pratama
masing-masing
berdasarkan
ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 586
(1)
Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 585 terdiri atas berbagai jenis jabatan
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang
pengangkatannya
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan
kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan
perhitungan analisis beban kerja.
(3)
Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 587
(1)
Sekretaris
Jenderal,
direktur
jenderal,
Inspektur
Jenderal, dan kepala badan merupakan jabatan
pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon
I.a.
(2)
Staf ahli merupakan jabatan pimpinan tinggi madya
atau jabatan struktural eselon I.b.
(3)
Kepala
biro,
direktur,
kepala
pusat,
inspektur,
sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat
jenderal, sekretaris badan, dan kepala kantor wilayah
merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau
jabatan manajerial eselon II.a.
(4)
Kepala divisi merupakan jabatan pimpinan tinggi
pratama atau jabatan manajerial eselon II.b.
(5)
Kepala bagian, kepala bidang, kepala subdirektorat,
kepala balai harta peninggalan, dan kepala balai
pelatihan hukum merupakan jabatan administrator
atau jabatan struktural eselon III.a.
(6)
Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan
pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
Pasal 588
(1)
Sekretaris
Jenderal,
direktur
jenderal,
Inspektur
Jenderal, kepala badan, dan staf ahli diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
(2)
Pejabat
pimpinan
tinggi
pratama
atau
pejabat
struktural
eselon
II
ke
bawah
diangkat
dan
diberhentikan oleh Menteri.
(3)
Pejabat administrasi atau pejabat struktural eselon III
ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang
diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri.
(4) Atase Hukum diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri berdasarkan usul Menteri. (5) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 589
(1)
Atase Hukum merupakan jabatan fungsional yang
disetarakan dengan jabatan struktural setingkat eselon
III.a.
(2)
Atase Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan status diplomatik untuk melaksanakan tugas
dan fungsi Menteri untuk pelindungan terhadap
kepentingan hukum Warga Negara Indonesia.
(3)
Status diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan status yang diberikan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar
negeri untuk memperoleh hak diplomatik dari negara
Malaysia
atau
organisasi
internasional
guna
memfasilitasi tugas dan fungsinya.
Pasal 590
Untuk dapat diangkat sebagai Atase Hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 589 ayat (1) harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a.
telah menduduki jabatan struktural paling rendah
setingkat pejabat struktural eselon IV.a;
b.
masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
c.
telah ditempatkan atau mempunyai pengalaman di
bidang hukum paling singkat 5 (lima) tahun;
d.
berpendidikan paling rendah sarjana strata I di bidang
hukum;
e.
menguasai bahasa Inggris secara aktif baik lisan
maupun tulisan; dan
f.
mengerti, memahami, dan menguasai sistem hukum,
hukum acara, dan sistem peradilan negara Malaysia.
Pasal 591 (1) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberhentian dari jabatan Atase Hukum dilakukan dengan Keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri berdasarkan usul Menteri.
BAB IX PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PENDANAAN
Pasal 592 Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh Kementerian dan seluruh unit organisasi di dalamnya dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung
transformasi digital.
Pasal 593
(1)
Pendanaan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan
Kementerian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
(2)
Segala dana yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas
dan fungsi Atase Hukum dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum.
(3)
Setiap pendanaan pada Balai Harta Peninggalan
dilaporkan
dan
dipertanggungjawabkan
kepada
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
BAB X PENATAAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Penataan Organisasi Kementerian
Pasal 594 (1) Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. (2) Selain mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan atas kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja Atase Hukum dilaksanakan dengan melibatkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
BAB XI JUMLAH, NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
Pasal 595 Nama, tempat kedudukan, dan wilayah kerja Kantor Wilayah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 596 (1) Nama, tempat kedudukan, dan wilayah kerja BHP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal terjadi pemekaran provinsi, penentuan Wilayah Kerja BHP pada provinsi tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Pasal 597 (1) Balai Pelatihan Hukum terdiri atas 3 (tiga) balai. (2) Nama, tempat kedudukan, dan wilayah kerja Balai Pelatihan Hukum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini. (3) Dalam hal terjadi pemekaran provinsi, penentuan Wilayah Kerja Bapelkum pada provinsi tersebut ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum.
BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 598 Kepala Biro Barang Milik Negara, karena sifat tugas dan fungsinya, sekaligus menjadi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian.
Pasal 599
(1)
Kelompok jabatan fungsional yang menangani fungsi di
bidang layanan pengadaan barang milik negara, karena
sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan
fungsi
Unit
Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
secara
Elektronik
di
lingkungan
Kementerian.
(2)
Kepala
Unit
Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah secara Elektronik diduduki oleh kepala
bagian yang membidangi fungsi layanan pengadaan
barang milik negara di lingkungan Kementerian.
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 600 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap pejabat manajerial yang masih menduduki jabatan Kepala Subbagian Umum, Kepala Seksi Wilayah I, Kepala Seksi Wilayah II, dan Kepala Seksi Wilayah III berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, tetap menjabat sampai dengan dilantik ke dalam jabatan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 601 Terhadap pejabat manajerial yang menduduki jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha dan Umum, Kepala Seksi Administrasi Layanan Kepailitan dan Penatausahaan Uang Pihak Ketiga, Kepala Seksi Administrasi Layanan Perwalian dan Pengampuan, dan Kepala Seksi Administrasi Layanan Pewarisan dan Pengurusan Harta Peninggalan berdasarkan Peraturan Menteri ini, tetap mendapatkan tunjangan kinerja sesuai dengan jabatan Kepala Subbagian Umum, Kepala Seksi Wilayah I, Kepala Seksi Wilayah II, dan Kepala Seksi Wilayah III sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 38 Tahun 2025 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja.
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 602
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Atase
Hukum pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara
Malaysia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1186);
b.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Harta Peninggalan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 100);
c.
Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
832);
d.
Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 912);
e.
Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2026
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan
Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 39),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 603 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2026
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Œ
SUPRATMAN ANDI AGTAS
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
WAKIL MENTERI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN
PEMBINAAN HUKUM
NASIONAL
DIREKTORAT
JENDERAL KEKAYAAN
INTELEKTUAL
DIREKTORAT
JENDERAL PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA HUKUM
BADAN
STRATEGI KEBIJAKAN
HUKUM
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
PUSAT
DATA DAN TEKNOLOGI
INFORMASI
DIREKTORAT
JENDERAL ADMINISTRASI
HUKUM UMUM
INSPEKTORAT JENDERAL
MENTERI HUKUM
3 STAF AHLI
SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN HUKUM
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO
BARANG MILIK NEGARA
BIRO
KEUANGAN
BIRO
PERENCANAAN DAN
ORGANISASI
BIRO
UMUM
BIRO
HUKUM, KOMUNIKASI
PUBLIK, DAN KERJA
SAMA
BAGIAN
ORGANISASI, TATA
LAKSANA, DAN
TATA USAHA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
BIRO
SUMBER DAYA MANUSIA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
BAGIAN
PROGRAM DAN
ANGGARAN
BAGIAN
PENGELOLAAN
KINERJA
BAGIAN
PERENCANAAN DAN
SISTEM INFORMASI
SUMBER DAYA
MANUSIA, DAN TATA
USAHA
BAGIAN
PENGEMBANGAN
KARIR SUMBER
DAYA MANUSIA
BAGIAN
PELAKSANAAN
ANGGARAN DAN
TATA USAHA
BAGIAN
AKUNTANSI DAN
PELAPORAN
BAGIAN
PERBENDAHARAAN
BAGIAN
PERENCANAAN
KEBUTUHAN DAN
PENGHAPUSAN
BARANG MILIK
NEGARA
BAGIAN
PENGADAAN
BARANG/JASA DAN
TATA USAHA
BAGIAN
PENATAUSAHAAN,
DAN PENGAMANAN
BARANG MILIK
NEGARA
BAGIAN
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
PUBLIK DAN TATA
USAHA
BAGIAN
HUKUM DAN KERJA
SAMA
BAGIAN
TATA USAHA PIMPINAN
BAGIAN
RUMAH TANGGA DAN
TATA USAHA
BAGIAN
KEPROTOKOLAN DAN
PENGAMANAN
SUBBAGIAN
TATA URUSAN DALAM
SUBBAGIAN
KENDARAAN DAN
PERJALANAN DINAS
SUBBAGIAN
TATA USAHA MENTERI
SUBBAGIAN
TATA USAHA WAKIL
MENTERI
SUBBAGIAN
TATA USAHA SEKRETARIS
JENDERAL
SUBBAGIAN
TATA USAHA STAF AHLI DAN
STAF KHUSUS MENTERI
SUBBAGIAN
ACARA DAN TAMU
PIMPINAN
SUBBAGIAN
KEPROTOKOLAN
SUBBAGIAN
PENGAMANAN LINGKUNGAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO
PERENCANAAN DAN ORGANISASI
BAGIAN
ORGANISASI, TATA LAKSANA,
DAN TATA USAHA
BAGIAN
PROGRAM DAN ANGGARAN
BAGIAN
PENGELOLAAN KINERJA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BIRO
SUMBER DAYA MANUSIA
BAGIAN
PERENCANAAN DAN SISTEM
INFORMASI SUMBER DAYA
MANUSIA, DAN TATA USAHA
BAGIAN
PENGEMBANGAN KARIR
SUMBER DAYA MANUSIA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BIRO
KEUANGAN
BAGIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
DAN TATA USAHA
BAGIAN
AKUNTANSI DAN PELAPORAN
BAGIAN
PERBENDAHARAAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BIRO
BARANG MILIK NEGARA
BAGIAN
PENGADAAN BARANG/JASA
DAN TATA USAHA
BAGIAN
PERENCANAAN KEBUTUHAN
DAN PENGHAPUSAN BARANG
MILIK NEGARA
BAGIAN
PENATAUSAHAAN, DAN
PENGAMANAN BARANG MILIK
NEGARA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BIRO
HUKUM, KOMUNIKASI PUBLIK,
DAN KERJA SAMA
BAGIAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUBLIK DAN TATA USAHA
BAGIAN
HUKUM DAN KERJA SAMA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BIRO
UMUM
BAGIAN
TATA USAHA PIMPINAN
BAGIAN
RUMAH TANGGA DAN TATA
USAHA
BAGIAN
KEPROTOKOLAN DAN
PENGAMANAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUBBAGIAN
TATA USAHA MENTERI
SUBBAGIAN
TATA USAHA
WAKIL MENTERI
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SEKRETARIS JENDERAL
SUBBAGIAN
TATA USAHA STAF AHLI
DAN STAF KHUSUS
MENTERI
SUBBAGIAN
TATA URUSAN DALAM
SUBBAGIAN
KENDARAAN DAN
PERJALANAN DINAS
SUBBAGIAN
ACARA DAN TAMU
PIMPINAN
SUBBAGIAN
KEPROTOKOLAN
SUBBAGIAN
PENGAMANAN
LINGKUNGAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORAT
HARMONISASI
PERATURAN
PERUNDANG -
UNDANGAN II
DIREKTORAT
HARMONISASI
PERATURAN
PERUNDANG -
UNDANGAN I
DIREKTORAT
PERENCANAAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
DIREKTORAT
PENGUNDANGAN,
PENERJEMAHAN,
PUBLIKASI, DAN SISTEM
INFORMASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
DIREKTORAT
FASILITASI PERANCANGAN
PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN KEPALA
DAERAH, DAN PEMBINAAN
PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
DIREKTORAT
HARMONISASI
PERATURAN
PERUNDANG -
UNDANGAN III
DIREKTORAT
LITIGASI DAN
NONLITIGASI
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
BAGIAN
PROGRAM DAN
PELAPORAN
BAGIAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
BAGIAN
UMUM
SUBDIREKTORAT
PERENCANAAN
DAN EVALUASI
PERENCANAAN
RANCANGAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN
PELAKSANA
SUBDIREKTORAT
PENYUSUNAN
DAN
PENYELARASAN
NASKAH
AKADEMIK
DIREKTORAT
PERANCANGAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
SUBDIREKTORAT
PENYUSUNAN DAN
PEMBAHASAN
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG
DAN RANCANGAN
PERATURAN
PEMERINTAH
PENGGANTI
UNDANG-UNDANG
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT
PENYUSUNAN
RANCANGAN
PERATURAN
PEMERINTAH,
RANCANGAN
PERATURAN
PRESIDEN DAN
RANCANGAN
PERATURAN
MENTERI HUKUM
SUBDIREKTORAT
STANDARDISASI
HARMONISASI
SUBDIREKTORAT
BINA TATA
KELOLA
HARMONISASI
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT
FASILITASI
PERANCANGAN
PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN
KEPALA DAERAH
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT
BINA PERANCANG
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
SUBDIREKTORAT
PENYIAPAN
PENYELESAIAN
SENGKETA PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN BIDANG
POLITIK, KEAMANAN
DAN PEREKONOMIAN
SUBDIREKTORAT
PENYIAPAN
PENYELESAIAN
SENGKETA PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN BIDANG
KESEJAHTERAAN
RAKYAT, SOSIAL,
BUDAYA, HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT
PENGUNDANGAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
SUBDIREKTORAT
PENERJEMAHAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBBAGIAN
TATA USAHA PRIMPINAN
DAN PROTOKOL
SUBBAGIAN
RUMAH TANGGA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN
PELAKSANA
SUBDIREKTORAT
STANDARDISASI
HARMONISASI
SUBDIREKTORAT
BINA TATA
KELOLA
HARMONISASI
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN
PELAKSANA
SUBDIREKTORAT
STANDARDISASI
HARMONISASI
SUBDIREKTORAT
BINA TATA
KELOLA
HARMONISASI
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN
PELAKSANA
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN
PELAKSANA
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN
PELAKSANA
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN
PELAKSANA
SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
BAGIAN
PROGRAM DAN PELAPORAN
BAGIAN
SUMBER DAYA MANUSIA
BAGIAN
UMUM
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN
TATA USAHA PRIMPINAN
DAN PROTOKOL
SUBBAGIAN
RUMAH TANGGA
DIREKTORAT
PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
SUBDIREKTORAT
PERENCANAAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
SUBDIREKTORAT
PENYUSUNAN DAN
PENYELARASAN NASKAH
AKADEMIK
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
DIREKTORAT
PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
SUBDIREKTORAT
PENYUSUNAN DAN
PEMBAHASAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG DAN
RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG
SUBDIREKTORAT
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH,
RANCANGAN PERATURAN
PRESIDEN DAN RANCANGAN
PERATURAN MENTERI HUKUM
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
DIREKTORAT
HARMONISASI PERATURAN
PERUNDANG - UNDANGAN I
SUBDIREKTORAT
STANDARDISASI HARMONISASI
SUBDIREKTORAT
BINA TATA KELOLA
HARMONISASI
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
DIREKTORAT
HARMONISASI PERATURAN
PERUNDANG - UNDANGAN II
SUBDIREKTORAT
STANDARDISASI HARMONISASI
SUBDIREKTORAT
BINA TATA KELOLA
HARMONISASI
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
DIREKTORAT
HARMONISASI PERATURAN
PERUNDANG - UNDANGAN III
SUBDIREKTORAT
STANDARDISASI HARMONISASI
SUBDIREKTORAT
BINA TATA KELOLA
HARMONISASI
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
DIREKTORAT
FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN KEPALA DAERAH, DAN PEMBINAAN
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SUBDIREKTORAT
FASILITASI PERANCANGAN
PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN KEPALA DAERAH
SUBDIREKTORAT
BINA PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
DIREKTORAT
PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN, PUBLIKASI, DAN SISTEM
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SUBDIREKTORAT
PENGUNDANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SUBDIREKTORAT
PENERJEMAHAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
DIREKTORAT
LITIGASI DAN NONLITIGASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SUBDIREKTORAT
PENYIAPAN PENYELESAIAN
SENGKETA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG POLITIK, KEAMANAN
DAN PEREKONOMIAN
SUBDIREKTORAT
PENYIAPAN PENYELESAIAN
SENGKETA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG KESEJAHTERAAN
RAKYAT, SOSIAL, BUDAYA,
HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORAT
OTORITAS PUSAT DAN
HUKUM INTERNASIONAL
DIREKTORAT
TATA NEGARA
DIREKTORAT
PERDATA
DIREKTORAT
TEKNOLOGI INFORMASI
DIREKTORAT
BADAN USAHA
BAGIAN
PROGRAM DAN
PELAPORAN
BAGIAN
KEUANGAN
BAGIAN
UMUM
SUBDIREKTORAT
PROFESI KEPERDATAAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUBDIREKTORAT
LAYANAN HUKUM PERDATA
DIREKTORAT
PIDANA
SUBDIREKTORAT
PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT
DAKTILOSKOPI
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUBDIREKTORAT
KEWARGANEGARAAN
SUBDIREKTORAT
LAYANAN DOKUMEN
PARTAI POLITIK
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUBDIREKTORAT
OTORITAS PUSAT
SUBDIREKTORAT
HUKUM
INTERNASIONAL
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUBBAGIAN
TATA USAHA PRIMPINAN
DAN PROTOKOL
SUBBAGIAN
RUMAH TANGGA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
BAGIAN
PROGRAM DAN PELAPORAN
BAGIAN
KEUANGAN
BAGIAN
UMUM
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN
TATA USAHA PRIMPINAN
DAN PROTOKOL
SUBBAGIAN
RUMAH TANGGA
DIREKTORAT
PERDATA
SUBDIREKTORAT
PROFESI KEPERDATAAN
SUBDIREKTORAT
LAYANAN HUKUM PERDATA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
DIREKTORAT
PIDANA
SUBDIREKTORAT
PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL
SUBDIREKTORAT
DAKTILOSKOPI
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
DIREKTORAT
TATA NEGARA
SUBDIREKTORAT
KEWARGANEGARAAN
SUBDIREKTORAT
LAYANAN DOKUMEN
PARTAI POLITIK
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
DIREKTORAT
OTORITAS PUSAT DAN HUKUM
INTERNASIONAL
SUBDIREKTORAT
OTORITAS PUSAT
SUBDIREKTORAT
HUKUM INTERNASIONAL
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
DIREKTORAT
BADAN USAHA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
DIREKTORAT
TEKNOLOGI INFORMASI
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORAT
KERJA SAMA,
PEMBERDAYAAN, DAN
EDUKASI
DIREKTORAT
MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS
DIREKTORAT
HAK CIPTA DAN DESAIN
INDUSTRI
DIREKTORAT
PENEGAKAN HUKUM
DIREKTORAT
TEKNOLOGI INFORMASI
BAGIAN
PROGRAM DAN
PELAPORAN
BAGIAN
KEUANGAN
BAGIAN
UMUM
SUBDIREKTORAT
PERMOHONAN DAN
PELAYANAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
DIREKTORAT
PATEN, DESAIN TATA LETAK
SIRKUIT TERPADU, DAN
RAHASIA DAGANG
SUBDIREKTORAT
PERMOHONAN DAN
PELAYANAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT
FASILITASI KOMISI
BANDING PATEN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUBDIREKTORAT
PERMOHONAN DAN
PELAYANAN
SUBDIREKTORAT
FASILITASI KOMISI
BANDING MEREK
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUBDIREKTORAT
KERJA SAMA
SUBDIREKTORAT
PEMBERDAYAAN DAN
EDUKASI KEKAYAAN
INTELEKTUAL
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUBBAGIAN
TATA USAHA PRIMPINAN
DAN PROTOKOL
SUBBAGIAN
RUMAH TANGGA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUBDIREKTORAT
PENCEGAHAN DAN
SENGKETA ALTERNATIF
SUBDIREKTORAT
PENINDAKAN DAN
PENYIDIKAN
SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
BAGIAN
PROGRAM DAN PELAPORAN
BAGIAN
KEUANGAN
BAGIAN
UMUM
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN
TATA USAHA PRIMPINAN
DAN PROTOKOL
SUBBAGIAN
RUMAH TANGGA
DIREKTORAT
HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
SUBDIREKTORAT
PERMOHONAN DAN
PELAYANAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
DIREKTORAT
PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT
TERPADU, DAN RAHASIA DAGANG
SUBDIREKTORAT
PERMOHONAN DAN
PELAYANAN
SUBDIREKTORAT
FASILITASI KOMISI
BANDING PATEN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
DIREKTORAT
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
SUBDIREKTORAT
PERMOHONAN DAN
PELAYANAN
SUBDIREKTORAT
FASILITASI KOMISI
BANDING MEREK
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
DIREKTORAT
KERJA SAMA, PEMBERDAYAAN,
DAN EDUKASI
SUBDIREKTORAT
KERJA SAMA
SUBDIREKTORAT
PEMBERDAYAAN DAN
EDUKASI KEKAYAAN
INTELEKTUAL
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
DIREKTORAT
TEKNOLOGI INFORMASI
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
DIREKTORAT
PENEGAKAN HUKUM
SUBDIREKTORAT
PENCEGAHAN DAN
SENGKETA ALTERNATIF
SUBDIREKTORAT
PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
INSPEKTORAT JENDERAL
SEKRETARIAT INSPEKTORAT
JENDERAL
INSPEKTORAT
WILAYAH III
INSPEKTORAT
WILAYAH II
INSPEKTORAT
WILAYAH V
BAGIAN
PERENCANAAN PROGRAM
DAN PELAPORAN
BAGIAN
PENGELOLAAN TINDAK
LANJUT HASIL PENGAWASAN
BAGIAN
UMUM
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUBBAGIAN
TATA USAHA PIMPINAN
DAN PROTOKOL
SUBBAGIAN
RUMAH TANGGA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
INSPEKTORAT
WILAYAH I
SUBBAGIAN
TATA USAHA
INSPEKTORAT
WILAYAH IV
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL
SEKRETARIAT INSPEKTORAT
JENDERAL
BAGIAN
PERENCANAAN PROGRAM
DAN PELAPORAN
BAGIAN
PENGELOLAAN TINDAK
LANJUT HASIL PENGAWASAN
BAGIAN
UMUM
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN
TATA USAHA PIMPINAN
DAN PROTOKOL
SUBBAGIAN
RUMAH TANGGA
INSPEKTORAT
WILAYAH I
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
INSPEKTORAT
WILAYAH II
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
INSPEKTORAT
WILAYAH III
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
INSPEKTORAT
WILAYAH IV
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
INSPEKTORAT
WILAYAH V
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
BADAN
PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
SEKRETARIAT
BADAN
PUSAT
LAYANAN LITERASI HUKUM
DAN PEMBINAAN
JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
NASIONAL
PUSAT
ANALISIS DAN
EVALUASI HUKUM
PUSAT
PEMANTAUAN,
PENINJAUAN, DAN
PEMBANGUNAN HUKUM
NASIONAL
PUSAT
PEMBUDAYAAN DAN
BANTUAN HUKUM
BAGIAN
PROGRAM DAN
PELAPORAN
BAGIAN
SUMBER DAYA MANUSIA
DAN ORGANISASI
BAGIAN
UMUM
BIDANG
PENILAIAN MANFAAT DAN
DAMPAK PEMBANGUNAN
HUKUM NASIONAL
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
BIDANG
BINA JABATAN
FUNGSIONAL
ANALIS HUKUM
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
BIDANG
BINA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM
NASIONAL
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUBBAGIAN
TATA USAHA PRIMPINAN
DAN PROTOKOL
SUBBAGIAN
RUMAH TANGGA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
BIDANG
ADVOKASI HUKUM
BIDANG
BINA JABATAN
FUNGSIONAL
PENYULUH HUKUM
SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
SEKRETARIAT BADAN
PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
BAGIAN
PROGRAM DAN PELAPORAN
BAGIAN
SUMBER DAYA MANUSIA
DAN ORGANISASI
BAGIAN
UMUM
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN
TATA USAHA PRIMPINAN
DAN PROTOKOL
SUBBAGIAN
RUMAH TANGGA
PUSAT
PEMANTAUAN, PENINJAUAN, DAN
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
BIDANG
PENILAIAN MANFAAT DAN
DAMPAK PEMBANGUNAN
HUKUM NASIONAL
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
PUSAT
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
BIDANG
BINA JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS HUKUM
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
PUSAT
LAYANAN LITERASI HUKUM DAN
PEMBINAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM NASIONAL
BIDANG
BINA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
NASIONAL
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
PUSAT
PEMBUDAYAAN DAN BANTUAN HUKUM
BIDANG
ADVOKASI HUKUM
BIDANG
BINA JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH HUKUM
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BADAN
STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
SEKRETARIAT
BADAN
PUSAT
STRATEGI KEBIJAKAN
TATA KELOLA HUKUM
PUSAT
STRATEGI KEBIJAKAN
PELAYANAN HUKUM
PUSAT
STRATEGI KEBIJAKAN
PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN
PEMBINAAN HUKUM
PUSAT
STRATEGI EVALUASI DAN
PUBLIKASI KEBIJAKAN
HUKUM
BAGIAN
PERENCANAAN DAN
PELAPORAN
BAGIAN
SUMBER DAYA MANUSIA
DAN ORGANISASI
BAGIAN
UMUM
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUBBAGIAN
RUMAH TANGGA
SUBBAGIAN
TATA USAHA PIMPINAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUSUNAN ORGANISASI BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
SEKRETARIAT BADAN
STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
BAGIAN
PROGRAM DAN PELAPORAN
BAGIAN
SUMBER DAYA MANUSIA
DAN ORGANISASI
BAGIAN
UMUM
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN
RUMAH TANGGA
SUBBAGIAN
TATA USAHA PRIMPINAN
PUSAT
STRATEGI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN
PEMBINAAN HUKUM
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
PUSAT
STRATEGI KEBIJAKAN
PELAYANAN HUKUM
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
PUSAT
STRATEGI KEBIJAKAN
TATA KELOLA HUKUM
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
PUSAT
STRATEGI EVALUASI DAN PUBLIKASI
KEBIJAKAN HUKUM
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
SEKRETARIAT
BADAN
PUSAT
PENGEMBANGAN
PELATIHAN FUNGSIONAL
PUSAT
PENGEMBANGAN
PELATIHAN TEKNIS DAN
KEPEMIMPINAN
PUSAT
PENILAIAN KOMPETENSI
BAGIAN
PERENCANAAN DAN
PELAPORAN
BAGIAN
SUMBER DAYA MANUSIA
DAN ORGANISASI
BAGIAN
UMUM
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUBBAGIAN
TATA USAHA PIMPINAN
DAN PROTOKOL
SUBBAGIAN
RUMAH TANGGA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
SEKRETARIAT BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM
BAGIAN
PROGRAM DAN PELAPORAN
BAGIAN
SUMBER DAYA MANUSIA
DAN ORGANISASI
BAGIAN
UMUM
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN
TATA USAHA PIMPINAN
DAN PROTOKOL
SUBBAGIAN
RUMAH TANGGA
PUSAT
PENGEMBANGAN PELATIHAN TEKNIS
DAN KEPEMIMPINAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
PUSAT
PENGEMBANGAN PELATIHAN
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
PUSAT
PENILAIAN KOMPETENSI
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
PUSAT
DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
BAGIAN UMUM
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUSUNAN ORGANISASI PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SUSUNAN ORGANISASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
BAGIAN
TATA USAHA DAN UMUM
DIVISI
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN PEMBINAAN
HUKUM
DIVISI
PELAYANAN HUKUM
BIDANG
PELAYANAN ADMINISTRASI
HUKUM UMUM
BIDANG
PELAYANAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL
SUSUNAN ORGANISASI BALAI HARTA PENINGGALAN
Kepala BHP Kepala Seksi Administrasi Layanan Kepailitan dan Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Kepala Seksi Administrasi Layanan Perwalian dan Pengampuan Kepala Seksi Administrasi Layanan Pewarisan dan Pengurusan Harta Peninggalan Kepala Sub Bagian Umum
SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PELATIHAN HUKUM
KEPALA BALAI PELATIHAN HUKUM
SEKSI PENYELENGGARAAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI SUBBAGIAN TATA USAHA
DAFTAR KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
NO NAMA TEMPAT KEDUDUKAN WILAYAH KERJA 1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh Banda Aceh Provinsi Aceh
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Medan Provinsi Sumatera Utara 3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat Padang Provinsi Sumatera Barat 4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Pekanbaru Provinsi Riau
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi Jambi Provinsi Jambi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung Pangkal Pinang
Provinsi Bangka Belitung 8. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Bengkulu Provinsi Bengkulu
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Bandar Lampung Provinsi Lampung
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Jakarta
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat Bandung Provinsi Jawa Barat
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Serang Provinsi Banten
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Semarang Provinsi Jawa Tengah
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Surabaya Provinsi Jawa Timur
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur
Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan UtaraKantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali Denpasar Provinsi Bali
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur 23. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 24.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Palu Provinsi Sulawesi Tengah 25. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara Manado Provinsi Sulawesi Utara 26. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo Gorontalo Provinsi Sulawesi Gorontalo 27. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara 28. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Ambon Provinsi Maluku 29. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Ternate
Provinsi Maluku Utara
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Jayapura Provinsi Papua
Provinsi Papua Selatan Provinsi Papua Tengah Provinsi Papua PegununganKantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat Manokwari Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
WILAYAH KERJA BALAI HARTA PENINGGALAN
No. Lokasi Wilayah Kerja Provinsi 1. Medan
Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, dan Kepulauan Riau, Jambi. 2. Jakarta
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat. 3. Semarang Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 4. Surabaya
Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara 5. Makassar Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah.
WILAYAH KERJA BALAI PELATIHAN HUKUM
NO. NAMA TEMPAT KEDUDUKAN WILAYAH KERJA 1. Balai Pelatihan Hukum Batam Kota Batam, Kepulauan Riau Provinsi : a. Aceh; b. Sumatera Utara; c. Sumatera Barat; d. Sumatera Selatan; e. Riau; f. Kepulauan Riau; g. Jambi; dan h. Bangka Belitung.
Balai Pelatihan Hukum Semarang Kota Semarang, Jawa Tengah Provinsi : a. Jawa Tengah; b. Daerah Istimewa Yogyakarta; c. Jawa Timur; d. Kalimantan Barat; e. Kalimantan Selatan; f. Kalimantan Tengah;
g. Kalimantan Timur;
h. Kalimantan Utara; i. Bali; j. Nusa Tenggara Barat; dan
k. Nusa Tenggara Timur.Balai Pelatihan Hukum Bitun Kota Bitung, Sulawesi Utara Provinsi : a. Sulawesi Selatan; b. Sulawesi Utara; c. Sulawesi Tengah; d. Sulawesi Tenggara; e. Sulawesi Barat; f. Gorontalo; g. Maluku; h. Maluku Utara; i. Papua; j. Papua Barat.
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUPRATMAN ANDI AGTAS
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Hukum; b. bahwa untuk penyederhanaan dan penataan regulasi, diperlukan pengintegrasian dan penyelarasan ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Hukum yang masih tersebar dalam beberapa Peraturan Menteri Hukum agar tercipta pengaturan yang lebih sederhana, terpadu, dan tidak tumpang tindih; c. bahwa pengaturan mengenai tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi koma sehingga perlu dilakukan penataan untuk memberikan kepastian hukum dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Staatsblad 1872 Nomor 166 tentang Instruksi untuk Balai-Balai Harta Peninggalan (Instruktievoor de Weeskamers in Indonesie);
Staatsblad 1916 Nomor 517 tentang Instruktie Van De Gouverment Landmeters;
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
