Pasal 15

(1) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang bermaksud bekerja sama dengan badan usaha asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. menyatakan kesanggupan untuk bertanggung jawab

memenuhi seluruh kewajiban yang dikenakan pada SKKL transmisi Telekomunikasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. merupakan penyelenggara SKKL yang telah aktif beroperasi selama paling singkat 5 (lima) tahun dan telah mencapai 100% (seratus persen) komitmen pembangunan 5 (lima) tahun pertama; c. merupakan anggota dari konsorsium pembangunan SKKL transmisi Telekomunikasi internasional dimaksud dan melakukan investasi kabel laut paling sedikit 5% (lima persen) dari total investasi konsorsium dalam penyediaan seluruh SKKL internasional di wilayah INDONESIA; d. memiliki hak dan kewenangan penuh sebagai pengendali dalam pengambilan keputusan terhadap kesisteman kabel laut yang berada di wilayah INDONESIA yang tertuang dalam perjanjian kerja sama konsorsium; e. tidak memiliki kewajiban penerimaan negara bukan pajak yang terhutang kepada Kementerian; f. memiliki konfirmasi status wajib pajak dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; g. memiliki kendali dan melakukan operasional jaringan SKKL internasional yang landing di INDONESIA; h. melaporkan SKKL internasional sebagai bagian dari komitmen pembangunan sebelum instalasi SKKL dimulai; i. membangun stasiun kabel dan/atau menyewa dari Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki stasiun kabel di lokasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. mengikuti koridor alur kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. mengikuti aturan penggelaran SKKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. memiliki hak pengawasan dan pengelolaan sepenuhnya terhadap trafik yang dikirimkan dan diterima di stasiun kabel; m. menyediakan fasilitas bagi pemerintah untuk melakukan lawful interception; dan j. memperhatikan ketersediaan redundancy Jaringan Telekomunikasi rute internasional. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan setelah dipenuhinya unsur-unsur sebagai berikut: a. keamanan dan kerahasiaan informasi; b. pelindungan data pribadi; c. persaingan usaha yang sehat; d. kepentingan negara dan masyarakat; e. pertahanan dan keamanan negara; dan f. efisiensi sarana transmisi Telekomunikasi internasional secara nasional. (3) Pemenuhan unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi melalui surat pernyataan (undertaking letter).