Pasal 39

(1) PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Sistem

Elektronik yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum

dalam hal permintaan tersebut disampaikan secara resmi

kepada Narahubung PSE Lingkup Privat.

(2) Permintaan akses terhadap Sistem Elektronik oleh Aparat

Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus melampirkan:

• dasar kewenangan Aparat Penegak Hukum;

• maksud dan tujuan serta kepentingan permintaan;

• deskripsi secara spesifik Sistem Elektronik yang

diminta;

• tindak pidana yang sedang disidik, dituntut, atau

disidangkan;

• Aparat Penegak Hukum yang akan mengakses

Sistem Elektronik yang diminta;

• surat penetapan dari ketua pengadilan negeri dalam

wilayah mana Institusi Penegak Hukum tersebut

memiliki kewenangan.

(3) Aparat Penegak Hukum dapat meminta bantuan teknis

atau bantuan lain yang diperlukan kepada PSE Lingkup

Privat dalam penggunaan akses terhadap Sistem

Elektronik.

(4) Pemberian akses terhadap Sistem Elektronik yang

diminta oleh Aparat Penegak Hukum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui

pemberian hasil pemeriksaan atau audit atas Sistem

Elektronik yang ruang lingkup pemeriksaan atau

auditnya diminta oleh Aparat Penegak Hukum.

2020, No.1376