Pasal 23

(1) Dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Lembaga Penyiaran diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi terhadap penjatuhan sanksi administratif. (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan satuan kerja yang membidangi penyiaran pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.