Pasal 126

(1) Pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan dapat disampaikan oleh: a. pimpinan DPR atas aduan anggota DPR terhadap anggota DPR; b. anggota DPR terhadap pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya; dan c. masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap anggota DPR, pimpinan DPR, atau pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya.

(2) Pengaduan . . .

(2) Pengaduan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh pengadu.