Pasal 52

(1) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja dapat menerima atau menolak permohonan pengurangan tagihan negara. (2) Dalam hal Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menerima permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan perbaikan surat penagihan. (3) Dalam hal Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menolak permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli

Waris wajib membayar Kerugian Negara sesuai dengan surat penagihan yang telah diterbitkan.