Pasal 12

(1) Tahapan pembahasan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, merupakan rangkaian proses kegiatan penelaahan dan pembahasan pokok-pokok materi Kerja Sama dengan mitra Kerja Sama. (2) Tahapan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Kerja Sama Luar Negeri dilakukan secara bersama oleh Pemrakarsa, Biro Perencanaan, Biro Hukum dan/atau Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim dengan melibatkan Unit Kerja Kementerian atau Lembaga terkait, dan Kementerian Luar Negeri.