Pasal 7

Kelompok Ahli dapat terdiri dari: a. Ahli Sosial, Budaya dan/atau Etnologi; b. Ahli Hukum dan Kebijakan Publik; dan/atau c. Ahli Tata Ruang dan Lingkungan.

Pasal 8 Kelompok Ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan