Pasal 9

(1) Prakarsa Kerja Sama dapat berasal dari internal Kementerian maupun dari calon mitra Kerja Sama. (2) Prakarsa Kerja Sama dari internal Kementerian dapat berasal dari: a. Menteri; b. Pejabat Eselon I; c. Pejabat Eselon II; dan d. Kepala Unit Pelaksana Teknis. (3) Prakarsa dari calon mitra Kerja Sama diusulkan secara tertulis kepada Menteri atau kepada Pejabat Eselon I yang terkait dengan tujuan dan ruang lingkup Kerja Sama dimaksud. (4) Prakarsa yang berasal dari Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diusulkan

secara tertulis kepada Pejabat Eselon I melalui Pejabat Eselon II yang membina secara teknis operasional.