Pasal 81

(1) Kapal Pengangkut Ikan yang digunakan untuk melakukan Pengangkutan Ikan dari Pelabuhan Pangkalan dan/atau Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Pangkalan dan/atau pelabuhan negara tujuan dilarang melakukan Pengangkutan Ikan di luar Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau pelabuhan negara tujuan yang tercantum dalam SIKPI. (2) Setiap Kapal Pengangkut Ikan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran/peringatan tertulis; b. pembekuan SIKPI; dan c. pencabutan SIKPI. (3) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan 1 (satu) kali apabila Kapal Pengangkut Ikan melakukan pelanggaran pertama terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pembekuan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender apabila Kapal Pengangkut Ikan melakukan pelanggaran kedua terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Pencabutan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila Kapal Pengangkut Ikan melakukan pelanggaran ketiga terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan berdasarkan rekomendasi dari pengawas perikanan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil perikanan. (7) Rekomendasi dari pengawas perikanan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Direktur Jenderal oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. (8) Bentuk dan format rekomendasi dari pengawas perikanan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.