Pasal 51

(1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. peringatan tertulis; b. pembekuan SIUP dan/atau SIKPI; dan c. pencabutan SIUP dan/atau SIKPI. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, masing- masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. (4) Pembekuan SIUP dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis kedua tidak menyampaikan laporan. (5) Pencabutan SIUP dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan SIUP dan/atau SIKPI telah berakhir dan tidak menyampaikan laporan.